KERTAS POSISIFRAKSI RAKYAT INDONESIA (FRI)OMNIBUS LAW RUU CILAKA: ATURAN BERWATAK KOLONIAL JAKARTA -- Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan inv...
Menabur Investasi, Menuai Krisis MultidimensiCatatan Tinjauan Lingkungan Hidup Tahun 2020WALHI Eksekutif NasionalJakarta, 29 Januari 2020 Tahun 2019, sebagai tahun politik, dimana demokrasi prosedural seharusnya dapat m...
Rilis WALHI Eksekutif Daerah Nusa Tenggara BaratMataram, 23 Januari 2020 Berkembangnya wacana/isu Pembangunan Kereta Gantung di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh Pemerintah Provinsi melalui banyak medi...
Rilis Bersama; Stop Penangkapan Jurnalis!Jakarta, 23 Januari 2020 Pada 17 Desember 2019, kekerasan dan upaya terhadap kerja-kerja penguatan demokrasi media ternodai. Philip Jacobson, Editor yang bekerja untuk media be...
Kasasi WALHI terhadap SK mentri ESDM no 441.K/30/DJB/2017 yg dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2017 yang berisi izin operasi produksi tambang batubara PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ba...