“Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta Moratorium Permanen Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai di Indonesia” Tak ...

Siaran PersWALHI Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, dan WALHI Riau “Laju Cepat Pengampunan Kejahatan Kehutanan di Tahun Politik” Jakarta, 14 April 2023. P ...

Siaran Pers “Bahayakan Petani, Langgar Konstitusi dan Dorong Liberalisme Pertanahan, Mahkamah Agung Sebaiknya Cabut PP 64/2021 Tentang Bank Tanah” Jakarta, 13 Febru ...

Alih-alih menjalankan mandat Mahkamah Konstitusi, Pemerintah justru menegaskan pembangkangan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tanpa informas...