Kertas Posisi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mangrove di Indonesia kembali mencuat setelah Pemerintah Indonesia merencanakan pemulihan mangrove di sembilan provinsi seluas 600 ribu hektar sampai dengan tahun 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato yang disampaikannya dalam forum One Ocean Summit 2022 pada 11 Februari 2022 lalu, mengklaim bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sedang menjalankan agenda rehabilitasi ekosistem mangrove. Upaya ini disebut oleh Jokowi sebagai langkah untuk menciptakan laut yang sehat sekaligus kunci untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Memulihkan Hutan Mangrove

Target 600 ribu hektar rehabilitasi mangrove yang ditetapkan oleh pemerintah sebetulnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan hilangnya ekosistem mangrove di Indonesia. Walhi menelusuri dokumen Food and Agriculture Organization (FAO) yang diterbitkan pada tahun 2007. Dalam dokumen The World's Mangroves 1980-2005, disebutkan bahwa sejak tahun 1980, telah terjadi kehilangan luasan mangrove yang sangat signifikan. Tahun 1980, luasan mangrove tercatat seluas 4.200.000 ha. Pada tahun 1990, luasannya menurun menjadi 3.500.000 ha. Dengan demikian, ada penurunan luasan mangrove sebesar 70.000 ha hanya dalam waktu satu dekade.

Lihat juga, Pesan Politik Akademisi dan Masyarakat Pemulia Mangrove Menjelang Pemilu 2024

Pada tahun 2000 tercatat luasan magrove hanya tersisa 3.150.000 ha. Jika dihitung, telah terjadi kehilangan luasan dari tahun 1990-an ke 2000-an seluas 35.000 hektar. Pada tahun 2005, luasannya kembali menurun, dan tercatat hanya tersisa 2.900.000 hektar. Jika dikalkulasi, dari tahun 2000 ke 2005, mangrove telah hilang seluas 50.000 ha. Dengan demikian dalam rentang waktu 1980-2005, telah hilang hutan mangrove seluas 1.300.000 hektar.

Unduh dokumen lengkap, DISINI.