WALHI berpandangan bahwa pelibatan TNI dalam tata kelola kawasan hutan tidak diperlukan. Pemerintah seharusnya memfokuskan upaya pada penguatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum oleh kementerian dan lembaga sipil...
Paradigma "Negaraisasi Hutan" telah mengubah ruang hidup menjadi peta konsesi industri, mengabaikan jutaan masyarakat adat yang kini terasing dan dikriminalisasi di tanah leluhur mereka sendiri. Hilangnya 28 juta hektar...
Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna (Kompas, 20/03/2025). sampai...
Jika memang Presiden berani, harusnya Perpres ini diarahkan untuk menindak korporasi skala besar yang selama ini telah menikmati keuntungan besar, menimbulkan kerugian lingkungan dan perekonomian negara dari aktivitas il...