Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologis, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa tersebut berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas. Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera menetapkan status bencana nasional. Selain itu kami juga meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani bencana ini dengan cepat dan terukur, agar para korban segera mendapatkan haknya.

Hingga 8 Desember 2025, BNPB mencatat angka korban terus bertambah. Dengan detail, sekitar 974 orang meninggal, 298 hilang dan angka ini belum termasuk korban yang belum ditemukan. Selain itu, terdapat puluhan ribu orang dipaksa menjadi pengungsi. Kondisi saat ini sangat rentan, terutama bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dengan usia lanjut. Potensi risiko mengalami kekerasan, tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, dan pengabaian terhadap hak-hak kesehatan reproduksi karena sampai detik ini belum ada bantuan yang memadai memperburuk kesenjangan akses perempuan terhadap air bersih, sanitasi yang aman, pembalut, layanan kesehatan ibu, serta perlindungan di ruang pengungsian. Kami memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah seiring terbatasnya akses evakuasi dan lambatnya mobilisasi bantuan.

Kerusakan infrastruktur yang masif mulai dari terputusnya akses jalan hingga lumpuhnya jaringan komunikasi menghambat evakuasi, layanan medis, dan distribusi logistik. Banyak wilayah terisolasi, sementara masyarakat yang bertahan di dalamnya berada dalam kondisi sangat rentan tanpa perbekalan memadai. Situasi ini menegaskan urgensi intervensi cepat pemerintah pusat untuk mengutamakan keselamatan warga tanpa terhalang prosedur birokrasi. Setiap jam keterlambatan adalah bentuk kelalaian negara terhadap keselamatan warganya.

Beban masyarakat semakin berat dengan kerugian sosial-ekonomi yang sangat besar, seperti ribuan rumah hancur, pertanian dan tempat usaha musnah, serta aktivitas ekonomi berhenti total. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemulihan dalam skala ini mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat termasuk anggaran nasional, dukungan teknis, serta rekonstruksi terpadu.

Warga sebagai korban terdampak memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta. Karena biar bagaimanapun faktor utama penyebabnya adalah eksploitasi oleh swasta yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan administrasi negara, dan bahkan ada yang ilegal. Sehingga bukan negara saja yang bertanggung jawab, swasta juga bertanggung jawab dan dapat dituntut pemenuhan hak. Dengan kondisi seperti ini maka dimensinya bukan hanya dimensi gugatan perdata biasa, melainkan pertanggungjawaban pidana karena sudah termasuk sebagai kategori Kejahatan Ekosida.

Selain penyelamatan jiwa, penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi menyeluruh lintas daerah untuk mengungkap penyebab struktural, memastikan para pelaku yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan kelalaian tata kelola diproses secara hukum. Penetapan bencana nasional bukan hanya status administratif, tetapi langkah mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat penanganan yang sensitif gender, dan memastikan negara hadir sepenuhnya melindungi rakyat. Tindak lanjut penetapan bencana nasional juga harus memastikan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pelibatan dan pengawasan oleh berbagai pihak. Situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi seluruh indikator. Kami mendesak Presiden segera mengambil keputusan demi kemanusiaan, keselamatan, dan masa depan masyarakat terdampak.

Penyelesaian masalah ini tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan mekanisme evaluasi administrasi semata. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut dan siapa penerima manfaatnya. Sehingga, dapat diketahui apakah mereka memberikan kontribusi pada saat pemilu/pemilihan presiden, serta apakah mereka merupakan pihak yang berada di belakang para Menteri yang bertanggung jawab..

Jakarta, 10 Desember 2025

Masyarakat sipil yang tergabung dalam pernyataan bersama ini, yaitu:

1. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. WALHI Bangka Belitung
3. WALHI Riau
4. WALHI Aceh
5. WALHI Bengkulu
6. WALHI Jambi
7. WALHI Lampung
8. WALHI Sumatera Barat
9. WALHI Sumatera Selatan
10. WALHI Sumatera Utara
11. WALHI Nusa Tenggara Barat
12. WALHI Nusa Tenggara Timur
13. WALHI Bali
14. WALHI Maluku Utara
15. WALHI Papua
16. WALHI Jawa Timur
17. WALHI Jawa Barat
18. WALHI Jawa Tengah
19. WALHI Yogyakarta
20. WALHI Jakarta
21. WALHI Kalimantan Barat
22. WALHI Kalimantan Selatan
23. WALHI Kalimantan Timur
24. WALHI Kalimantan Tengah
25. WALHI Sulawesi Tengah
26. WALHI Sulawesi Barat
27. WALHI Sulawesi Selatan
28. WALHI Sulawesi Tenggara
29. WALHI Sulawesi Utara
30. WALHI Gorontalo
31. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
32. LBH Banda Aceh,
33. LBH Medan,
34. LBH Pekanbaru
35. LBH Padang,
36. LBH Palembang,
37. LBH Bandar Lampung,
38. LBH Jakarta,
39. LBH Bandung,
40. LBH Semarang,
41. LBH Surabaya,
42. LBH Yogyakarta,
43. LBH Bali,
44. LBH Samarinda,
45. LBH Makassar,
46. LBH Manado,
47. LBH Papua,
48. LBH Project Base Papua Merauke,
49. LBH Project Base Kalimantan Barat,
50. Transparency International Indonesia
51. SHEEP Indonesia
52. Yayasan Pionir Bulungan
53. Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh,
54. Greenpeace Indonesia
55. Solidaritas Perempuan
56. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
57. Yayasan Penabulu
58. Jaringan Lokadaya Nusantara
59. Yayasan Auriga Nusantara
60. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
61. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
62. Perkumpulan Jaringan Pantau Gambut
63. Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN)
64. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
65. Kolektif Kabel Bandung
66. Sawit watch
67. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
68. Suara Kebebasan
69. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
70. Students For Liberty (SFL) Indonesia
71. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI)
72. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
73. PBHI Sumatera Utara
74. PBHI Sumatera Barat
75. PBHI Lampung
76. PBHI Jakarta
77. PBHI Jawa Barat
78. PBHI Jawa Tengah
79. PBHI Yogyakarta
80. PBHI Bali
81. PBHI Kalimantan Barat
82. PBHI Sulawesi Selatan
83. Center for Knowledge Indonesia (CKI)
84. Trend Asia
85. FITRA NTB
86. 350 Indonesia
87. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
88. Sahabat Persada Alam (SPA) Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
89. Yayasan Kajian Sampah Nasional (YKSN)
90. Working Group ICCA Indonesia (WGII)
91. Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
92. Perkumpulan HuMa Indonesia
93. Sajogyo Institute
94. Yayasan TIFA
95. Perempuan Mahardhika
96. Perkumpulan Kaoem Telapak
97. Kawula17
98. Pusat Studi Desa dan Adat STPMD “APMD” Yogyakarta
99. Apel Green Aceh
100. POKJA30 Kaltim
101. Indonesia Corruption Watch (ICW)
102. Biotani Bahari Indonesia
103. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
104. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)
105. Jedakata
106. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
107. Lembaga Tiga Beradik
108. JPIK Jambi
109. Arise! Indonesia
110. CERAH
111. Enter Nusantara
112. Perkumpulan Sumsel Bersih
113. JPIK Sumsel
114. JMPEB Lampung