“Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta Moratorium Permanen Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai di Indonesia” Tak puas dengan menerbitkan UU No. 3 Tahun 2...
Siaran PersWALHI Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, dan WALHI Riau “Laju Cepat Pengampunan Kejahatan Kehutanan di Tahun Politik” Jakarta, 14 April 2023. Pengampunan kejahatan kehutanan melalui p...
Siaran Pers “Bahayakan Petani, Langgar Konstitusi dan Dorong Liberalisme Pertanahan, Mahkamah Agung Sebaiknya Cabut PP 64/2021 Tentang Bank Tanah” Jakarta, 13 Februari 2023 Pada hari ini, Senin, 13 Febru...
Alih-alih menjalankan mandat Mahkamah Konstitusi, Pemerintah justru menegaskan pembangkangan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tanpa informasi dan sosialisasi terbuka.
