Policy Brief
“Solusi Palsu bagi Transisi Energi Nasional”
Pemerintah Indonesia tengah mendorong pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional dan target net-zero emissions. Program ini mencakup pembangunan 80 GW PLTS dan 320 GWh Battery Energy Storage System (BESS) berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 80 ribu desa, serta 20 GW PLTS terpusat yang terhubung dengan jaringan listrik nasional. Dalam narasi pemerintah, proyek ini diposisikan sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Namun, policy brief ini berargumen bahwa proyek 100 GW PLTS berpotensi menjadi solusi palsu apabila tetap dijalankan tanpa kesiapan teknis, infrastruktur ketenagalistrikan, kapasitas industri domestik, perlindungan sosial-ekologis yang memadai. Transisi energi bukan sekedar mengganti komoditas dari (batubara ke surya), melainkan mengubah sistem yang selama ini digunakan dengan cara monopoli dan sentralistik. Model transisi energi yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down) justru melanggengkan ketidakadilan energi, konflik agraria dan utang baru, alih-alih membangun kemandirian energi.
Kajian ini menemukan bahwa tingginya penetrasi PLTS intermiten membutuhkan storage, smart grid, dan infrastruktur transmisi dalam skala sangat besar, sementara sistem ketenagalistrikan nasional masih menghadapi persoalan oversupply dan keterbatasan fleksibilitas jaringan. Di sisi lain, proyek ini juga berpotensi memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap rantai pasok global karena teknologi utama PLTS dan baterai masih didominasi impor. Selain membutuhkan investasi dan lahan yang sangat luas, pembangunan PLTS utility-scale dan industri baterai juga berisiko memperluas dampak ekologis melalui ekspansi kawasan industri, pertambangan nikel, dan konflik agraria baru. Karena itu, policy brief ini merekomendasikan agar pemerintah mereorientasi strategi transisi energi dari sekadar mengejar target kapasitas menuju penguatan kesiapan sistem nasional, modernisasi grid, pengembangan energi terdesentralisasi berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi energi yang tersedia secara demokratis, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penguatan industri domestik, serta audit sosial-ekologis yang ketat agar transisi energi tidak mereproduksi ketergantungan dan eksploitasi baru atas nama pembangunan energi hijau.
Selengkapnya, unduh tautan berikut.
Policy Brief "Solusi Palsu bagi Transisi Energi Nasional"
Untuk informasi lebih lanjut:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Jln Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
email: [email protected] | instagram: @walhi.nasional | x: @walhi.nasional
TikTok: @walhi.nasional
Handphone: (+628115501980)
