Newsletter edisi ke-7 2026
Edisi ketujuh newsletter WALHI ini hadir di tengah situasi yang penuh kontradiksi: di satu sisi, kita menyaksikan lahirnya harapan dan kemenangan kecil dalam perjuangan keadilan ekologis; di sisi lain, tekanan terhadap ruang hidup rakyat dan para pembela lingkungan justru semakin menguat. Dari Pulau Pari hingga Sumatera, dari ruang sidang internasional hingga kampung-kampung yang terdampak bencana, seluruh cerita dalam edisi ini memperlihatkan perjuangan panjang untuk mempertahankan kehidupan di tengah krisis ekologis dan politik yang kian kompleks.
Putusan Pengadilan Kanton Zug yang menerima gugatan iklim terhadap Holcim menjadi penanda penting bahwa keadilan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah memasuki ranah hukum yang konkret. Kemenangan awal ini memberi harapan bahwa suara komunitas terdampak, sekecil apa pun, dapat menembus batas-batas negara dan menuntut pertanggungjawaban korporasi global.
Namun di dalam negeri, situasi menunjukkan wajah yang berbeda. Bencana ekologis di Sumatera membuka tabir rapuhnya tata kelola sumber daya alam yang selama ini lebih berpihak pada eksploitasi ketimbang perlindungan. Meski negara merespons melalui pencabutan izin dan gugatan hukum, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan, bahkan menyisakan berbagai kejanggalan dan potensi penguatan kontrol negara yang cenderung sentralistik. Dalam konteks ini, kritik WALHI menjadi penting untuk memastikan bahwa pemulihan tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar berkeadilan bagi rakyat dan ekosistem.
Di tengah lambannya respons negara, solidaritas justru tumbuh dari bawah. Inisiatif “rakyat bantu rakyat” melalui Posko Nasional Bencana Sumatera memperlihatkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tetap menjadi garda terdepan dalam merespons krisis. Dari distribusi pangan hingga penyediaan air bersih dan dukungan psikososial, praktik-praktik ini menegaskan bahwa pemulihan sejati berakar pada gotong royong dan keberpihakan pada kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Sayangnya, ruang demokrasi yang menjadi fondasi perjuangan tersebut justru semakin menyempit. Menguatnya kecenderungan otoritarianisme dalam pengelolaan sumber daya alam, ditandai dengan dominasi aparat keamanan dan melemahnya mekanisme pengawasan, telah berimplikasi langsung pada meningkatnya kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela lingkungan dan HAM. Serangan terhadap Andrie Yunus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan militerisasi dan ketidakadilan ekologis bukan tanpa risiko, melainkan menghadapi ancaman nyata yang semakin sistematis.
Meski demikian, harapan tidak pernah benar-benar padam. Dari berbagai wilayah, kita menyaksikan bagaimana komunitas terus bergerak—memulihkan ekosistem, membangun kemandirian ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Praktik-praktik wilayah kelola rakyat yang tumbuh dari inisiatif lokal menunjukkan bahwa alternatif itu ada, dan sedang berlangsung.
Edisi ini tidak hanya merekam peristiwa, tetapi juga merangkum arah perjuangan. Bahwa keadilan ekologis tidak akan lahir dari atas, melainkan dari keberanian rakyat mempertahankan ruang hidupnya. Dan bahwa di tengah krisis yang terus berulang, harapan tetap hidup—selama rakyat terus bergerak.
Newsletter Issue No. 7, 2026
This seventh edition of the WALHI newsletter arrives amidst a situation full of contradictions: on one hand, we witness the emergence of hope and small victories in the struggle for ecological justice; on the other, the pressure on people’s living spaces and environmental defenders is only intensifying. From Pari Island to Sumatra, from international courtrooms to disaster-affected villages, all the stories in this issue highlight the long struggle to sustain life amidst an increasingly complex ecological and political crisis.
The Zug Cantonal Court’s ruling upholding the climate lawsuit against Holcim marks a significant milestone, signaling that climate justice is no longer merely a concept but has entered the realm of concrete legal action. This initial victory offers hope that the voices of affected communities, no matter how small, can transcend national borders and hold global corporations accountable.
However, domestically, the situation presents a different picture. The ecological disaster in Sumatra has exposed the fragility of natural resource management, which has long prioritized exploitation over protection. Although the government has responded by revoking permits and filing lawsuits, these measures have not addressed the root of the problem; in fact, they have left various irregularities and the potential for strengthening state control that tends toward centralization. In this context, WALHI’s critique is crucial to ensure that recovery is not merely administrative, but truly just for the people and the ecosystem.
Amid the government’s slow response, solidarity has emerged from the grassroots. The “people helping people” initiative through the Sumatra National Disaster Response Center demonstrates that the strength of civil society remains at the forefront of crisis response. From food distribution to the provision of clean water and psychosocial support, these practices underscore that true recovery is rooted in mutual aid and a commitment to the real needs of affected communities.
Unfortunately, the democratic space that underpins this struggle is actually shrinking. The growing trend toward authoritarianism in the management of natural resources—marked by the dominance of security forces and the weakening of oversight mechanisms—has had a direct impact on the rise in criminalization and violence against environmental and human rights defenders. The attack on Andrie Yunus serves as a reminder that the struggle against militarization and ecological injustice is not without risk; rather, it faces a real and increasingly systematic threat.
Nevertheless, hope has never truly faded. Across various regions, we witness how communities continue to take action—restoring ecosystems, building economic self-reliance, and strengthening social solidarity. The practices of people-managed areas, which have emerged from local initiatives, demonstrate that alternatives exist and are already taking shape.
This edition not only documents events but also outlines the direction of the struggle. That ecological justice will not come from above, but from the people’s courage to defend their living spaces. And that amidst recurring crises, hope remains alive—as long as the people keep moving.
