pemerintah kembali mengulangi kesalahan lama dalam penanggulangan bencana, sebagaimana yang sebelumnya terjadi di Sumatra. Ketiadaan sistem peringatan dini yang memadai, lemahnya u...

Pencabutan 28 izin di Sumatra adalah langkah awal untuk memulihkan hak rakyat dan lingkungan di Sumatra. Akumulasi aktivitas kapital (perusahaan industri ekstraktif) kehutanan, per...

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui pernyataan resminya telah mengajukan gugatan kepada 6 (enam) korporasi (PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS), buntut dari k...

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) yang disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI belum mencerminkan...

Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2026. Masuknya...