Blog

Tuntut Presiden Laksanakan Visinya Dalam Kampanye Soal Lingkungan, WALHI Surati Jokowi Batalkan Rel Kereta Api Batubara Kalimantan Tengah

Jakarta & Palangkaraya (17 Desember 2014) Jelang pengesahan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, WALHI meminta Pemerintah Jokowi tidak memasukkan proyek besar beresiko lingkungan ke dalam perencanaan lima tahunan tersebut. Salah satu proyek tersebut adalah rel kereta api batubara Kalimantan Tengah.

WALHI mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 15 Desember 2015 untuk menolak proyek tersebut. Dalam surat tersebut, WALHI menyatakan, “Hutan Kalimantan Tengah di bagian utara, seperti Kab. Murung Raya selama ini terlindungi dari aktivitas penambangan batu bara skala besar karena lokasinya terlalu jauh di hulu Sungai Barito. Hingga kini, Kab.Murung Raya berfungsi secara baik sebagai ‘paru-paru dunia’ karena memiliki hutan hampir 1.800.000 hektar atau sekitar 75,95 persen wilayah kabupaten. komunitas internasional dan pemerintah daerah pun telah melakukan program kerjasama melindungi hutan Kab. Murung Raya”.

Namun fungsi hutan ini kini berada dibawah ancaman akibat rencana pembangunan rel kereta api. Rel kereta api ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan transportasi batubara. Sebab, dibagian utara Kalimantan Tengah kepadatan penduduk sangat rendag. Contohnya, Kab. Murung Raya 4 jiwa/km2, selama ini sudah tercukupi dengan transportasi darat, sungai, udara yang telah  tersedia.

WALHI dalam suratnya yang ditandatangi oleh Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional, menyatakan, “Kami mengharapkan sikap Pemerintahan Bapak  dengan tidak memasukkan proyek rel Kereta Api Kalimantan Tengah ke dalam RPJMN 2015-2019, hal ini sejalan sejalan dengan Visi Misi Bapak dalam kampanye …menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”

Kalimantan Tengah saat ini telah berada pada titik kritis kritis bahaya kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup. Di bagian selatan, lahan gambut pada musim

kemarau terbakar luas, menyebabkan tutupan asap skala provinsi. Menimbulkan biaya dan persoalan kesehatan  yang besar. Alih fungsi kawasan menjadi perkebunan telah berkonflik banyak dengan warga. Saat ini, […]

Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2014 “Pemulihan Sungai Ciujung untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Jakarta, 15 Desember 2014. Dalam momentum hari HAM sedunia 2014, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Riung Hijau menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat bantaran sungai Ciujung dengan tema “Sejuta Tanda Tangan Untuk Pemulihan Sungai Ciujung”. Kegiatan ini berlangsung pada hari minggu, 14 Desember 2014 pkl 06.00 – 17.00 Wib di lapangan Bola Jongging, Tirtayasa, Kab. Serang. Rangakain kegiatan dimulai dengan penggalangan tanda tangan, senam bersama, memantau kondisi Sungai Ciujung, orasi dan puisi, pelepasan ikan ke Sungai Ciujung, dan dimeriahkan dengan pagelaran musik dan seni Debus Banten. ICEL, Media Link dan berbagai organisasi kepemudaan turut medukung dan memeriahkan kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan memperkuat dukungan pemulihan DAS Ciujung yang telah tercemar limbah industri, khususnya oleh PT. IKPP Serang.

Pelaksana kegiatan, Anton Susilo, yang juga merupakan masyarakat bantaran sungai Ciujung menerangkan, “telah lama masyarakat mengingnkan agar kondisi sungai Ciujung pulih kembali. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan keberadaan sungai Ciujung. Kami berharap pemerintah mau mendengarkan tututan kami dan bisa segera mengambil tindakan untuk memulihkan sungai Ciujung.”

Sungai Ciujung melintas di kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lebak dan telah menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan PT. IKPP Serang berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) No. B-6585/Dep.I/LH/07/2011 tanggal 21 Juli 2011, PT. IKPP Serang memberikan kontribusi beban pencemaran ke sungai Ciujung sebesar 83,92% dan melanggar setidaknya 15 pasal terkait peraturan dan Perundang-undangan. Setidaknya sekitar 17 desa dari 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Serang telah menjadi wilayah yang terdampak langsung akibat kondisi sungai yang tercemar.

Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Eknas WALHI mengungkapkan, “sejauh ini belum ada capaian maksimal dari pelaksanaan rekomendasi pemulihan Sungai Ciujung berdasrakan Audit Lingkungan. Semestinya pemerintah melakukan penegakan hukum berupa pembekuan atau pencabutan izin PT. IKPP Serang. Langkah ini menjadi jaminan kuat untuk menghentikan pencemaran dan memulihkan kondisi […]

PULIHKAN INDONESIA, PULIHKAN DAS CIUJUNG Catatan singkat Pencemaran Sungai Ciujung “Sejuta Tanda Tangan Untuk Pemulihan Sungai Ciujung”

Sungai Ciujung yang melintas di tiga kabupaten; Pandeglang, Serang, dan Lebak telah menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan sungai Ciujung sangat dipengaruhi tidak saja oleh aktifitas keseharian masyarakat. Aktifitas industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung telah memberikan dampak signifikan atas perubahan kondisi sungai. Sehingga, sungai Ciujung sebagai harta sosial dan budaya secara perlahan berubah menjadi media pembuangan limbah industri
Pencemaran sungai Ciujung terungkap dalam dokumen audit lingkungan PT. IKPP. Audit lingkungan ini mencakup kualitas air sungai, tapak fisik pabrik, serta ketidaktaatan terhadap peraturan dan perizinan. Penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan PT.IKPP Serang berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) No. B-6585/Dep.I/LH/07/2011 tanggal 21 juli 2011. PT. IKPP memberikan kontribusi beban pencemaran ke sungai Ciujung sebesar 83,92%.
PT. IKPP Serang sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran melalui penggunaan 3 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, upaya ini belum optimal karena ada persyaratan lain yang belum dilakukan yaitu disediakannya emergency pond. Selain itu, belum ada upaya pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan PT. IKPP Serang.
Menurut masyarakat DAS Ciujung “air sungai Ciujung sudah tercemar, air sungai menjadi hitam dan mengeluarkan bau busuk menjelang musim kemarau. Masyarakat DAS Ciujung di beberapa tempat seperti Pontang, Tirtayasa, dan Tenara merasakan dampak langsung. Banyak yang akhirnya kesulitan menghidupi keluarga karena mata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan petambak sangat terganggu akibat tercemarnya sungai Ciujung. Wajar saja, karena aktivitas mereka sangat bergantung pada sungai Ciujung.
Pada tanggal 8 Oktober 2014, Eksekutif Nasional WALHI bersama perwakilan masyarakat bantaran sungai Ciujung melaporkan dugaan tindakan pencemaran di Sungai Ciujung oleh PT. IKPP ke Kementerian Lingkungan Hidup RI. Dalam pelaporan tersebut disampaikan bahwa industri PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Serang masih membuang limbah cair ke sungai Ciujung dan menjadi salah satu penyebab paling besar […]

Grasi bagi Eva Bande, Harus Menjadi Kritik Negara atas Kebijakan Hukumnya

Jakarta, 10 Desember 2014. Dari pemberitaan yang ada di media massa terkait pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo kepada Eva Bande, seorang aktivis lingkungan hidup dan agraria, yang juga anggota individu WALHI dari Sulawesi Tengah. Atas hal ini, WALHI menyambut baik komitmen Presiden RI, Bapak Joko Widodo memberikan grasi kepada Eva Bande. Kami mendorong, agar pemberian grasi juga diberikan kepada dua orang petani lainnya yakni Bapak Arief Bennu dan I Nyoman Swarna, yang telah dikriminalisasi dengan menggunakan dasar tuntutan hukum Pasal 160 KUHP jo 55.

WALHI berpandangan bahwa Grasi yang diberikan oleh presiden adalah salah satu isyarat kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah dan semena-mena melakukan rekayasa kasus, sehingga mengakibatkan banyaknya pejuang lingkungan dan agraria dikiriminalisasi. Sebaliknya, upaya politik ini menjadi momentum memperkuat dasar hukum bahwa pejuang lingkungan hidup dilindungi oleh pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “Grasi Presiden yang diberikan kepada Eva Bande bukanlah sebagai sebuah justifikasi bagi pemerintah bahwa Eva Bande telah melakukan kejahatan. Apa yang telah dilakukan oleh Eva Bande bersama kawan-kawan petani adalah sebuah jalan perjuangan untuk mendapatkan keadilan atas hak-haknya dalam pengelolaan sumber-sumber agraria yang selama ini telah dirampas oleh kekuatan modal yang difasilitasi oleh pemerintah”. “Pemberian grasi ini mesti ditempatkan sebagai sebuah pembuktian bagi pemerintah untuk mengoreksi system hukum yang memberikan legitimasi kepada Negara melakukan kriminalisasi terhadap warga Negara yang melakukan perjuangan atas keadilan agraria dan lingkungan hidup”, tambah Direktur WALHI.

Sebagaimana yang tertuang dalam janji politik Presiden Jokowi dalam dokumen Nawacita menyebutkan menentang kriminalisasi terhadap penuntutan kembali hak-hak tanah masyarakat. Karenanya, pemberikan grasi sebagai hak preogratif Presiden, harus diikuti dengan komitmen Negara  dalam mengoreksi semua kebijakan yang memberikan ruang bagi Negara melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pejuang […]

Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan

Hentikan bantuan financial ke PT Semen Indonesia

Semarang, 3/12/2014. Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan  bahwa setiap uang yang dipinjamkan kepada perusahaan tidak merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia sangat kuat.  Komitmen dua lembaga tersebut sangat penting untuk terwujudnya investasi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui tahun ini Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk memwujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Kerjasama ini merupakan program lanjutan KLH dengan Bank Indonesia sejak 2010 dalam kerangka pelaksanaan nota kesepahaman green banking.

Pelaksanaan green banking adalah satu upaya untuk mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy. Greedy economy merupakan istilah di mana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sedangkan green economy merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (people, profit, planet), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebu;

Kasus PT Semen Indonesia dengan masyarakat Kabupaten Rembang yang menolak rencana eksploitasi Cekungan Air Tanah Watuputih menjadi bukti bahwa konsep pembangunan berkalanjutan yang didorong oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya terlaksana. ekspolitasi cekungan air tanah watuputih yang menjadi sumber air lebih dari 600 ribu jiwa seharusnya menjadi pertimbangan perbankan untuk memberikan bantuan financialnya […]

Tidak Cukup Cabut Ijin, Lakukan Tindakan Hukum & Pulihkan Lingkungan

Kendari, 28 Nov 2014- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan terobosan penting dalam upaya pemberatasan korupsi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya di sektor pertambangan dengan membentuk nota kesepemahaman bersama (NKB) dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara. Kami memberikan apresiasi atas langkah yang telah ditempuh oleh KPK dan komitmen Kementerian dan Lembaga Negara tersebut.

Pada pertemuan yang dilaksanakan oleh KPK pada tanggal 10 – 12 November 2014 di Jakarta untuk mengevaluasi rencana aksi pada masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara, kami WALHI se-region Sulawesi menilai ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian kami di WALHI se-region Sulawesi.

Asmar Exwar, Direktur WALHI Sulsel mengatakan “upaya yang telah dilakukan oleh KPK ini, mestinya ditindaklanjuti dengan ketaatan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk moratorium ijin-ijin baru, sembari melakukan evaluasi atas ijin-ijin yang sedang berjalan”.

Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Kisran Makati mendorong “agar inisiatif KPK dalam membuat koordinasi dan supervisi di sektor pertambangan juga diikuti dengan mendorong koordinasi dan supervisi di sektor perkebunan”. Urgensi atas hal ini mengingat banyak kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perkebunan sawit melalui manipulasi dengan berbagai modus. Selain kerugian Negara dari manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit, juga banyak kebun-kebun sawit yang masuk di wilayah kawasan hutan dan wilayah kelola rakyat yang itu bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan.

Data KPK menyebutkan ada 1560 jumlah IUP di Sulawesi, dan hasil rekap korsup yang dilakukan oleh KPK, di Sulawesi Selatan yang mendapatkan rekomendasi clean and clear dari Pemerintah Sulsel, hanya 33 IUP dari 414 IUP yang ada di Sulsel. Ini menunjukkan lemahnya komitmen Gubernur dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan. Sementara dari 443  IUP di Sulawesi Tengah, baru 85 IUP yang dicabut.  Di Sulawesi Tenggara, KPK menyebutkan ada 498  IUP dengan kategori clean and clear sebanyak 314 […]

Sago Sungai Tohor Village,Tebing Tinggi Island

Tahun Depan Indonesia Harus Tanpa Asap

Setelah Blusukan Asap, Presiden Jokowi menyatakan dukungan pemerintah
untuk melindungi secara total kawasan lahan gambut

Pekanbaru, 27 November 2014 – Kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Blusukan Asap ke Riau melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan menumbuhkan harapan Indonesia bisa bebas tanpa asap pada tahun depan. Ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya.

Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai Blusukan Asap yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap

Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis dan berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut. “Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan”. Mengenai pencabutan izin perusahaan, presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus. “Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokulur”, ungkap Jokowi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan, langkah kongkrit yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil. Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana […]

PT.SEMEN INDONESIA TIDAK HORMATI PROSES HUKUM WARGA BLOKIR JALAN

Warga blokir jalan menuju tapak pabrik PT SEMEN INDONESIA

REMBANG, 26/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang memblokir jalan masuk pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (PT. SI) tepatnya di hutan kadiwono kecamatan bulu kabupaten rembang. Pemblokiran ini adalah wujud penolakan mereka yang selama ini dilakukan tidak direspon oleh pemerintah dan pihak PT. SI. Sudah lebih dari 160 hari ibu-ibu menginap ditenda penolakan PT. Semen Indonesia tetapi pembangunan dengan alat berat terus dilakukan oleh PT. SI.

Masyarakat yang kebanyakan ibu-ibu memblokir jalan dengan cara menghadang jalan memakai poster bertuliskan “jalan ditutup warga”. Penolakan warga tersebut karena lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst.

Jika izin PT Semen Indonesia tidak dicabut maka dipastiakn akan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, akan mengancaman lebih dari 607.198 jiwa di 4 kecamatan kabupaten rembang yang selama ini menggantungkan air pada wilayah tersebut,menurut keterangan badan geologi jika kawasan CAT (cekungan air tanah) watu putih di tambang juga akan berdampak hilangnya mata air di kabupaten blora dan bojonegoro. Selain itu dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan sehingga pada saat musim hujan, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah akan berubah menjadi air permukaan/run off. Pada saat air melebihi debit puncak air hujan yang datang akan cepat hilang sebagai aliran air permukaanHal ini dapat mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan Daerah Aliran Sungai […]

nilah Orang Pertama Yang Tantang Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut, Berani?

Bisnis.com, JAKARTA— Seorang warga kepulauan Meranti di Riau, Abdul Manan, menjadi orang pertama yang mempetisi Presiden Joko Widodo, berisi ajakan untuk blusukan ke lokasi kebakaran lahan gambut.

Abdul Manan (41) merupakan warga asli kepulauan Meranti di Riau. Selama 17 tahun terakhir ia hidup dengan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Dia melihat masyarakat sekitarnya mengungsi, sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), dan meninggalkan penghidupannya.

Petisi yang ia unggah di www.change.org/BlusukanAsap, baru dibuat hari ini, Selasa (28/10/2014) telah mencapai 3.500 tanda tangan. Ajakannya sederhana, agar Jokowi melakukan #BlusukanAsap langsung ke Riau, untuk melihat bagaimana dampak langsung dari kebakaran lahan gambut dan kabut asap, terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

“Orang suka bercerita, Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan betul-betul mendengar. Suka ‘blusukan’. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya. Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap,” tutur Abdul Manan, di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014).

Dia menambahkan asap Riau adalah penghambat utama cita-cita revolusi mental Indonesia, karena kabut asap 17 tahun ini memiliki konsekuensi buruk terhadap kesehatan fisik, mental dan pendidikan 1 generasi. Ia mengatakan Revolusi Mental terancam menjadi disabilitas mental.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pun pada hari kerja pertamanya mendapatkan ratusan tweet terkait ajakan #BlusukanAsap ini.

Dalam konferensi pers yang diadakan Walhi, Greenpeace, dan Yayasan Perspektif Baru (YPB), Abetnego Tarigan, Longgena Ginting, dan Wimar Witoelar mendukung petisi Abdul Manan, dan akan membantu dengan langsung menyurati Presiden Joko Widodo.

Menurut Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Walhi Nasional, hal ini adalah sebuah potensi prestasi bagi Jokowi. Menurutnya indikator utama yang bisa dipakai adalah dalam waktu satu tahun, tidak ada lagi asap.

“Jangan sampai orang Riau menganggap udara Jakarta lebih segar dari udara Riau”, lanjutnya.

 

Sumber : JIBI

Editor : Wahyu Darmawan

Link […]