Blog

Sambutan Direktur WALHI Nasional – Abetnego Tarigan

Dialog Nasional: “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Mataram – Nusa Tenggara Barat , 17 April 2015

Yang Kami hormati,

Gubernur NTB, Wagub NTB
Gubernur Bengkulu, Kadishut Sumbar dan Kadishut Kalteng
Walikota Mataram
Bupati Lombok Tengah, Merangin, Jayapura dan Malinau
Kepala Badan dan Kepala Dinas Propinsi NTB dan Kota Mataram
Pimpinan organisasi Kemitraan, HuMa, dan Epistema
Perwakilan masyarakat NTT, Riau, NTB, Jogjakarta, Kalteng, Sulbar, Aceh, Jambi, Papua
Dewan Nasional dan Pimpinan WALHI Daerah di 28 Provinsi
Para undangan dan pimpinan organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam Sejahtera

Selamat pagi.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat hadir dan bertemu dihari yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB dan jajarannya, Walikota Mataram dan jajarannya, Panitia Dialog Nasional (WALHI Nasional dan WALHI NTB, Kemitraan, HuMa, Epistema) atas kerja kerasnya mempersiapkan acara dialog nasional hari ini.

Bapak/Ibu/Saudara-saudara sekalian,

Tema dialog hari ini “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Tema ini sengaja diambil sebagai bentuk respon atas pengalokasian 12,7 juta Ha perhutanan sosial distribusi lahan pertanian seluas 9 juta Ha didalam RPJM 2015-2019. Jauh sebelum perhutanan sosial ini dimuat dalam RPJMN, organisasi masyarakat sipil bersama masyarakat adat/lokal telah bersuara dan berupaya mendorong adanya pengakuan dan perlindungan wilayah adat/WKR-Wilayah Kelola rakyat. Dari kedua situasi ini menunjukkan satu kondisi gayung bersambut antara rencana pemerintah dan desakan dari masyarkat dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Tema dialog ini menjadi semakin strategis untuk dibicarakan dan dibahas serta ditindak lanjuti mengingat sudah lama negara abai dengan masalah ini.

Pandangan – pandangan bahwa hutan di Indonesia dan merupakan hutan negara serta ketiadaan dokumen legal […]

Strategi KLHK dan MENDAGRI dalam Percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

Dialog Publik Menteri dan Kepala Daerah
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Mataram 18 April 2015, Dialog Nasional Rencana dan strategi percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membuka presentasinya menyampaikan “Ada 4 hal mendasar kebijakan Pemerintahan Jokowi yang cukup berat untuk diaktualisasi; membuat Rakyat terhormat (citizenship), pembangunan dengan Pendekatan ekosistem bersama rakyat, dan Pembangunan people-centered yang telah lama disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil, serta perencanaan pembangunan dengan mengutamakan dialog.”

“Terkait dengan kebijakan atas perluasan wilayah kelola rakyat, Siti Nurbaya mengulas 2 kebijakan yaitu Realisasi Hutan Untuk Rakyat seluas 12,50067 juta hektar dan distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektar untuk petani marjinal.”

“Proses pengakuan wilayah adat dilakukan dengan 3 tahapan dimulai dari identifikasi identitas, identifikasi wilayah, dan penyelesaian persoalan. Pemerintah butuh dukungan dari masyarakat dan pendampingan dari organisasi yang telah mempunyai pengalaman dan metodologi.” Tutup Siti Nurbaya.

Staf Ahli Kementrian Dalam Negeri: Prof. Dr. Zudsan Arif Fakrulloh, Sh., Mh. yang mewakili Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan presentasi menyatakan “Proses Pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat harus dilakukan di dua level penting ; Penetuan dan penetapan wilayah hutannya dan Penetuan, pengakuan, penetapan masyarakatnya. Masyarakat harus betul-betul yang mempunyai identitas dengan karakter yang terikat dengan wilayahnya. Agar Jangan sampai Orang yang kaya raya membeli suatu kawasan yang sangat luas, kemudian diminta penetapan secara hukum adat. “

Prof. Zudsan juga megulas latar belakang pengalihan beberapa kewenangan perizinan dari kabupaten ke Gubernur, “Mengapa izin hutan dan tambang ditarik ke Provinsi? ini karena penentuan batas di daerah belum selesai, ada 900 titik batas di daerah yang belum selesai batasnya.”

“Mengingat keberadaan dan wilayah masyarakat hukum adat ada yang berada di lintas administrasi, dengan ditarik ke provinsi maka perizinan Hutan Untuk Rakyat akan lebih cepat. Sedangkan, […]

International Meeting Climate Change, trend on forest management and land grabbing

“Policy in addressing climate crisis and forest management have risks to extend land grabbing”

April 16th, 2015. International policy in addressing climate change has failed and it raises a variety of problems in forest management and land grabs in various countries. This was revealed in the International Meeting entitled “Climate change, the trend of forest management and land-grabbing” organized by the National Executive of WALHI on April 15th to 16th 2015 in the Pendopo Walikota Mataram. This event was attended by about 60 participants who come from the local governments, community, and activists WALHI least from 20 provinces.

Forest and land management in various countries shows that are not relevant to the expectations of the world’s climate crisis management. International and national policies in various countries on forest management and land even more priority to the interests of expansion of the extractive industries. People in various countries with tropical forests, like in Asia, Africa, and Latin America are facing an increasingly of difficult situation. In addition to facing problems due to the bad impact of climate crisis, they are also faced with the problem of land grabbing by the expansion extractive industries, pilot projects for REDD +, and a variety of new schemes forest and land management with the goal of mitigating climate change. As a result, deforestation, forest degradation, increased emissions, and land grabbing conflicts actually increased.

Zenzi Suhadi, Campaign Manager of WALHI stated in his presentation, “Indonesia passed 4 (four) phases of expansion and extraction on natural resources. In 2014, Monopoly of forest and land by extractive industries reached 80 million hectares from 132 millions hecteres of total forest of Indonesia; Logging (25 million hectares), Tree plantation (10.1 million hectares), Palm oil plantations (12.5 million hectares), […]

Dialog Nasional Wilayah Kelola Rakyat Mempercepat Realisasi Distribusi 12,7 Juta Hektar Hutan Untuk Rakyat Eksekutif Nasional WALHI

Mataram, 17 April 2015. Bertempat di Aula Pemerintah Kota Mataram, WALHI Bersama Epistema Institute, Huma dan Kemitraan mengadakan Dialog Nasional menghadirkan Gubernur dan Bupati dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat di Indonesia.
Dalam sambutan pembukaan Direktur Eksekutif Nasional WALHI , Abetnego Tarigan menyampaikan, “Kebijakan Pemerintah dalam RPMJN 2015-2019 yang mengalokasikan hutan 12,7 juta hektar untuk rakyat merupakan sebuah keputusan yang penting dan maju, karena negara telah lama abai dan tidak hadir ditengah rakyat, di mana mereka yang seharusnya mendapatkan hak justru terabaikan di tengah masifnya penguasaan ruang dan sumber daya alam oleh korporas. Ketimpangan penguasaan menimbulkan beberapa persoalan serius seperti eksploitasi SDA yang tidak terkendali, konflik, kerusakan lingkungan hidup hingga jebakan kemiskinan bagi rakyat.”
Selanjutnya Abetnego menyatakan,”Komitmen tidak cukup, beberapa persyaratan pendukung lainnya menjadi penting untuk juga diupayakan pemerintah dalam menjamin terealisasinya hutan untuk rakyat seperti pembiayaan, pendampingan, konsolidasi, kontrol dan monitoring.”

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Amin, ketika membuka acara mengharapakan ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pengakuan wilayah kelola rakyat dapat berjalan lancar. Wagub juga mengulas kondisi hutan di Nusa Tenggara Barat dan perkembangan realisasi pengakuan hutan dan wilayah kelola rakyat. “Luas NTB 2,5 juta hektar sedangkan 1,7 juta hektar atau 52% merupakan kawasan hutan, sedangkan realisasi perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) baru dapat menjangkau 16.900 Kepala Keluarga dan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk 2900 Kepala Keluarga.” tutur Haji Muhammad.

Sementara itu Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah mengatakan bahwa sejak tahun 2014 Gubernur Bengkulu telah menetapkan untuk moratorium terhadap izin perkebunan dan tambang. “Selama regulasi tidak berubah maka rakyat akan tetap miskin, karena masih loyal terhadap investor. Realitanya, seluruh desa di dalam kawasan atau […]

WALHI Menolak Putusan PTUN Izin Lingkungan PT Semen Indonesia

Majelis Hakim Main Aman, Putusan Hakim Tidak memeriksa pokok perkara

Jakarta, 16/7/2015. Hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membacakan putusan gugatan WALHI dan masyarakat Rembang atas terbitnya surat keputusan No. 660.1/17 tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan pertambangan PT. Semen Indonesia.

Proses persidanganyang berlangsung selama 7 bulan ini akhirnya diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Susilawati dengan menyatakan bahwa secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan para Penggugat telah melampaui batas kadaluwarsa, sehingga alasan lain seperti potensi kerusakan lingkungan yang akan terjadi jika pertambangan tersebut dilakukan oleh PT. Semen Indonesia tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim dalam argumentasinya menyatakan, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Penggugat telah mengikuti sosialisasi sejak tahun 2013, sedangkan gugatan diajukan pada bulan September 2014.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan WALHI sama sekali tidak pernah mengetahui adanya izin lingkungan PT. Semen Indonesia tersebut.

“WALHI menolak putusan PTUN Semarang yang menolak gugatan karena alasan daluwarsa, karena sejak upaya banding administrasi dilakukan kami belum pernah mengetahui adanya izin lingkungan tersebut,” demikian ditegaskan Abetnego. WALHI menduga bahwa majelis hakim mencari jalan aman dalam memutus perkara izin lingkungan ini karena sebenarnya terlihat dengan gamblang potensi kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan semen di kawasan karst nyata dan tidak terbantahkan.

”Putusan majelis hakim belum sama sekali menguji pokok perkara apakah penambangan di kawasan kars di Kabupaten Rembang akan merusak atau tidak. Oleh karenanya, WALHI memastikan akan menempuh upaya hukum atas putusan PTUN Semarang ini,” kata Abetnego.

Sementara itu kuasa hukum WALHI, Muhnur Satyahaprabu, menilai putusan hakim ini memperjelas dugaan bahwa hakim yang bersertifikat lingkungan pun masih ragu menilai satu produk hukum telah berpotensi merusak lingkungan. Putusan Tata Usaha Negara selain menyalahi prinsip kehati-hatian (precautionary principle) juga telah menyalahi prinsip partisipasi dalam pembuatan dokumen lingkungan […]

Perubahan iklim, tren pengelolaan hutan dan perampasan tanah

Pertemuan internasional

“Kebijakan penanganan krisis iklim dan pengelolaan hutan beresiko memperpanjang perampasan tanah”

Mataram, 16 April 2015. Skema kebijakan internasional dalam penanganan perubahan iklim dinilai telah gagal dan justru menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan hutan dan perampasan tanah di berbagai negara. Hal ini terungkap dalam Pertemuan Internasional bertajuk “Perubahan iklim, trend pengelolaan hutan dan perampasan tanah” yang diselenggarakan oleh Eksekutif Nasional WALHI pada tanggal 15 – 16 April 2015, di Pendopo Walikota Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta yang berasal dari kalangan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan aktivis WALHI setidaknya dari 20 provinsi.

Pengelolaan hutan dan lahan di berbagai negara menunjukkan praktik yang tidak relevan dengan krisis iklim dunia. Pengelolaan hutan dan lahan justru lebih mengutamakan kepentingan korporasi untuk ekspansi industri ekstraktif. Masyarakat di berbagai negara yang memiliki hutan luas seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin justru menghadapi keadaan yang semakin sulit. Selain menghadapi masalah akibat dampak buruk perubahan iklim, mereka juga berhadapan dengan masalah perampasan tanah akibat ekspansi industri ekstraktif, proyek-proyek uji coba REDD+, dan berbagai skema baru pengelolaan hutan dan lahan dengan tujuan mitigasi perubahan iklim. Akibatnya, deforestasi, degradasi hutan, dan konflik perampasan tanah justru semakin meningkat.

Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Eknas WALHI menyampaikan dalam presentasinya, “Indonesia telah mengalami 4 (empat) fase penguasaan dan pengerukan sumber daya alam; logging, ekstraksi, monokultur, dan green washing. Monopoli hutan dan lahan oleh industri ekstraktif; Logging (25 juta Ha), HTI (10,1 juta Ha), Perkebunan sawit (12,5 juta Ha), dan tambang (3,2 juta Ha). Sampai di tahun 2014, 4 sektor ini telah menguasai sekitar 57 juta ha dari total 132 juta Ha kawasan hutan Indonesia dan diprediksi mencapai 80 juta Ha pada tahun 2020. Tahun 2014, deforestasi di Indonesia telah mencapai 5,6 juta Ha per tahun. Trend pengelolaan hutan […]

Konflik agraria antara Masyarakat Polongbangkeng dengan PT.PN XIV Perkebunan Tebu – Pabrik Gula Takalar, Sulawesi Selatan

“Intimidasi dan pengrusakan lahan petani siap panen oleh PT.PN XIV Takalar membuat petani semakin menderita”

Jakarta, 13 Maret 2014. Konflik agraria antara masyarakat Polongbangkeng dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PT. PN XIV) – Pabrik Gula (PG) Kab. Takalar, Sulawesi Selatan akibat perampasan tanah pada tahun 1978 – 1981 masih berlanjut hingga saat ini (April 2015). Meski di tahun 2013 telah ada upaya penyelesaian konflik melalui skema kerjasama, namun serangkaian intimidasi dan kekerasan terhadap petani, bahkan pengrusakan kebun dan sawah siap panen terus terjadi sepanjang tahun 2014 – 2015.

Terhitung sejak 06 hingga 11 April 2015, PT. PN XIV Takalar secara sepihak dan sewenang-wenang telah melakukan pengrusakan sawah dan kebun warga Polongbangkeng. Tindakan ini dilakukan pada sore hari menjelang magrib hingga pukul 2 pagi menggunakan buldozer dan dikawal oleh oknum aparat Brimob Polda Sulselbar. Warga yang melihat pengrusakan sawah dan kebun yang sudah siap panen tersebut merasa sangat sedih dan jengkel, namun tak mampu berbuat banyak. Ada 4 buldozer yang melakukan penghancuran tanaman dimana masing-masing buldozer dikawal oleh aparat Brimob. Di beberapa titik jalan terdapat beberapa mobil patroli Brimob, mobil operasional PT. PN XIV yang melakukan penjagaan dan pengawalan proses pengrusakan. Kondisi ini membuat warga terintimidasi dan ketakutan. Suasana malam hari di beberapa desa mencekam.

Sampai tanggal 9 April, PT. PN XV telah merusak tanaman sawah dan kebun sekitar 17 ha yang mencakup desa Lassang Barat (10 ha), Timbuseng (5 ha), dan Parang Luara (2 ha). Tanaman warga yang telah dirusak antara lain, kacang panjang, wijen, jagung, dan padi. Sawah milik warga yang telah rusak diperkirakan mencapai sekitar 50 ha, karena tindakan pengrusakan ini terus berlanjut hingga tanggal 12 April 2015. Petani merasa semakin kesulitan dan mederita, mengingat sawah mereka telah dikelola dengan susah payah hingga mendekati masa panen, […]

Walhi, JATAM dan Greenpeace Desak Pemerintah Ubah Paradigma Kebijakan Energi Nasional

Jakarta, 10 April 2015, Tiga organisasi lingkungan nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, dan Greenpeace Indonesia hari ini mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk mengubah paradigma kebijakan energi nasional yang sampai hari ini masih menempatkan energi kotor batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negeri ini.

Bertolak belakang dengan kecenderungan global saat ini, dimana banyak negara di dunia sudah mulai mengurangi dan meninggalkan ketergantungan terhadap batubara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi. Pemerintahan Jokowi – JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional, dan berencana membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang lebih dari 60% diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

Batubara merupakan bahan bakar fossil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Daya rusak dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara terjadi sejak dari penambangan , pengangkutannya, sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik.
“Pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan” sebut Hendrik Siregar, Koordinator JATAM
Kalangan industri batubara dan pemerintah yang kerap menggadang gadang Batubara penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia, ternyata juga tidak lebih dari propaganda dan omong kosong. Jejak Kehancuran eksploitasi batubara jauh lebih besar ketimbang manfaat yang diberikannya, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun negara ini.

Kepada masyarakat di sekitar kawasan pertambangan batubara, umumnya transmigran dan penduduk lokal selama ini sering dijanjikan pekerjaan agar mau melepaskan ruang hidup mereka yang lestari dijadikan kawasan pertambangan batubara. Namun kini lebih dari satu juta orang di PHK […]

Jokowi Harus Pro Rakyat, Segera Batalkan Penambangan dan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng

Ijin Usaha Pertambangan di kawasan karst pegunungan Kendeng dan Putusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (kini PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah merupakan sebuah kebijakan yang keliru dan membahayakan keselamatan warga dan lingkungan.
Kawasan Pengunungan Karts Kendeng Utara dikelilingi beberapa Kabupaten Pati, Kudus, Grobogan, Blora, Rembang hingga Tuban di Jawa Timur. Pegunungan Kendeng Utara memiliki sungai bawah tanah yang memasok kebutuhan air rumah tangga dan lahan pertanian seluas 15.873,9 ha di Kecamatan Sukolilo dan 9.063,232 ha di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
Keberadaan sungai bawah tanah di kawasan Kendeng kini teracam rencana pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia. Lokasi tambang dan pabrik berada di wilayah cekungan air tanah Watuputih, yang memiliki fungsi penangkap air dan sebagai cadangan air bagi masyarakat Rembang dan Blora.

Penambangan di Pengunungan Kendeng Utara mewakili konflik lahan dan perampasan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif skala besar di pulau Jawa. Saat ini ada 77 ijin pertambangan bahan semen (gamping dan kapur) yang sebagian telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pulau Jawa yang penduduknya padat dan mengalami krisis air, harusnya bebas dari kegiatan pertambangan. Air sangat dibutuhkan tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga sumber air bagi lahan-lahan pertanian. Apalagi sebagian besar petani menggantungkan hidupnya disektor pertanian, yang dikelola secara tradisional dan subsisten. Jika pertambangan ini diteruskan kondisi krisis air dan lahan pangan di Jawa akan makin memburuk
Penambangan dan pembangunan pabrik Semen sejak lama ditolak warga, dan telah melahirkan konflik, termasuk tekanan dari aparat keamanan yang menjaga kawasan PT Semen Indonesia. Sejak perusahaan ada di sana, banyak Preman berkeliaran melakukan intimidasi kepada warga. Perusahaan melakukan fitnah, mengerahkan akademisi untuk memberikan kesaksian berlawanan dengan kesaksian warga, melakukan kampanye yang meredam […]

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) I Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali (ForBALI) I Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) I Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuhA) I Solidaritas Perempuan (SP)

HARI NELAYAN INDONESIA 6 APRIL 2015

Mukadimah

Pidato Joko Widodo saat pelantikan menjadi Presiden RI ke-7 masa 2014-2019 menegaskan saatnya bangsa Indonesia kembali kepada jati diri utama: sebagai bangsa bahari yang menjadikan samudera, laut, selat dan teluk sebagai halaman utama rumah Indonesia. Tidak lagi memunggungi laut.

Pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencanangkan 9 Agenda (Nawa Cita) sebagai visi besar pemerintahannya. Visi ini kemudian diterjemahkan secara khusus dalam 9 agenda besar pembangunan ekonomi maritim (lihat Tabel 1).

 

Tabel 1. Sembilan Agenda Pembangunan Ekonomi Maritim Pemerintah 2014-2019

No
Agenda

1
Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank pertanian), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

2
Pembangunan sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu

3
Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)

4
Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing, dan meningkatan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian

5
Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan

6
Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan menjadi 17 hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar

7
Penerapan best aquaculture practices untuk komoditas-komoditas unggulan

8
Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan

9
Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019

Sumber: Dokumen Visi-Misi Presiden […]