Blog

Jokowi dan Moratorium

Oleh: Khalisah Khalid

Inpres No. 6/2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang ditandatangani oleh Presiden SBY akan berakhir pada 13 Mei 2015.

Tulisan ini hendak memperkuat argumentasi, mengapa pemerintahan Jokowi penting untuk bukan hanya sekedar melanjutkan moratorium, namun juga memperkuat dan memperluas moratorium dengan berbasiskan pada semangat awal mengapa Indonesia harus memiliki kebijakan moratorium dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Sebagai pengingat, Presiden Jokowi telah berjanji untuk memberikan perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut secara total, dan mereview perizinan yang diintegrasikan dalam satu peta (one map policy). Bahkan dalam dokumen Nawacita secara tegas menyatakan bahwa “Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan”. Tentunya kebijakan tersebut harus menjadi prioritas, dan salah satu kebijakan yang bisa dikeluarkan adalah melalui perpanjangan dan penguatan kebijakan moratorium.

Semangat Moratorium

Sebagai pengingat, bahwa isu penundaan pemberian izin baru atau dikenal dengan istilah moratorium, bukanlah isu baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), telah menyuarakan “Jeda Tebang” atau moratorium sejak 15 tahun yang lalu, melihat situasi saat itu dan prediksi kerusakan lingkungan hidup yang akan semakin massif dengan praktek eksploitasi hutan yang tidak terkendali dan serampangan.

Kampanye moratorium tersebut, jauh sebelum pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY menyampaikan komitmen internasionalnya untuk menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26%, yang kemudian dalam selanjutnya komitmen tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dalam negeri melalui Inpres No. 10/2011 dan kemudian diperpanjang melalui Instruksi Presiden No. 6/2013.

Apakah kebijakan moratorium yang tertuang dalam Inpres No. 10/2011 datang tanpa kritikan? Tidak juga, dalam artikel opini lama saya sebelumnya yang dimuat di Kompas dengan judul “Moratorium Masih di Langit” mengkritik keras Inpres  yang hanya berumur dua tahun. […]

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.

Konflik elit politik dalam kekuasaan nasional dan kebijakan pembanguan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya wajah penguasa yang dipimpin oleh Jokowi-JK justru semakin menjauh dari janji penyelesaian problem pokok konflik agraria yang semakin kronis dan massif. Problem pokok agraria Tanah Air sama sekali tidak menjadi prioritas utama Presiden Jokowi untuk segera dituntaskan.

Kekerasan berdarah kepada kaum tani kembali terjadi. Pada 3 Mei 2015, tindakan represifitas dan kriminalisasi petani telah dilakukan aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam penanganan konflik agraria, yang melibatkan perusahaan tambang PT. Derawan Berjaya Mining (DBM). Perusahan DBM adalah perusahan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA Industrial Service and Trading PTE LTD. Konflik warga dengan perusahaan tambang ini telah berlangsung sejak tahun 2008 dan hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal. Adapun kekerasannya berupa penembakan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari (3/5). – terlampir daftar korban dan kronologis kejadian.

Tindakan brutal aparat kepolisian dengan unsur Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjend Polisi Drs. H. Arkian […]

Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir

(Jakarta, 7 Mei 2015)  Akhir bulan lalu, rasa keadilan publik kembali terusik tatkala Nenek Asyani (63) di Situbondo divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo atas tuduhan mencuri kayu Perhutani. Majelis Hakim mengamini tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Nenek Asyani terbukti bersalah melanggar Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Tidak hanya Nenek Asyani, sejak UU P3H diterbitkan, hingga saat ini sudah 53 (lima puluh tiga) warga menjadi pesakitan di Pengadilan. Kemudian, 43 (empat puluh tiga) diantaranya telah diputus bersalah dengan rata-rata hukuman 18 bulan penjara. Jika dilihat dari latar belakang profesi para terpidana, semuanya merupakan individu, terdiri dari: 7 orang buruh, 26 orang petani, 1 orang pialang, 9 orang sopir, 8 orang swasta, 1 orang tukang kusen, 1 orang awak kapal. Dari keseluruhan perkara tersebut,jumlah prosentase kriminalisasi terhadap petani mencapai 43%.

Masalahnya, ternyata tidak ada satupun korporasi yang berhasil dijerat oleh UU P3H ini. Kejahatan terorganisir yang menjadi sasaran dari UU P3H juga tak Nampak dari perkara-perkara yang sudah diputus tersebut.  Padahal UU P3H diterbitkan utamanya adalah untuk menjerat kejahatan-kejahatan terorganisir di sector kehutanan.

Angka kriminalisasi terhadap petani, masyarakat dan individu lainnya akan semakin bertambah, mengingat sebagian besar masyarakat Adat tinggal berbatasan atau di dalam kawasan hutan, terutama masyarakat hukum adat. Sedangkan salah satu pasal dalam UU P3H, melarang setiap orang membawa peralatan yang dapat diduga digunakan untuk menebang pohon, bagi pelanggarnya akan dipidana sebagaimana diatur dalam UU P3H.

Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, pertimbangan faktual menjadi alasan bahwa Lembaga P3H sudah tidak layak untuk dibahas, sebab UU P3H terbukti […]

Biofuels bubble turns to bust

FRIENDS OF THE EARTH EUROPE /

FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

BRUSSELS / AMSTERDAM / JAKARTA, April 28 – Today, the European Parliament agreed new EU laws to limit the use of crop-based biofuels.

EU law makers ruled that biofuels can compete with food production, contribute to climate change, and put pressure on land use – and so have set a limit on the quantity of biofuels that can be used to meet EU energy targets (at no more than 7% of transport energy).

With Europe the world’s biggest user and importer of biodiesel – from crops such as palm oil, soy and rapeseed – the vote will have a major impact around the world, notably in the EU’s main international supplier countries Indonesia, Malaysia and Argentina. It is likely to signal the end to the expanding use of food crops for transport fuel.

Robbie Blake, Friends of the Earth Europe’s biofuels campaigner, said:

“Let no-one be in doubt, the biofuels bubble has burst. These fuels do more harm than good for people, the environment and the climate. The EU’s long-awaited move to put the brakes on biofuels is a clear signal to the rest of the world that this is a false solution to the climate crisis. This must spark the end of burning food for fuel.”

This decision brings to an end ten years of debate in the EU over the unintended detrimental effects of biofuels demand on food prices, hunger, forest destruction, land consumption, and climate change.

Kirtana Chandrasekaran, Friends of the Earth International’s food sovereignty coordinator, said:

“While the EU has not gone far enough to stop the irresponsible use of food crops for car fuel, this new law acknowledges a reality that small scale food producers worldwide know […]

Deklarasi Mataram

Untuk

PERCEPATAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

Mataram, 18 April 2015

Pertimbangan

Pengelolaan wilayah dan sumber daya alam oleh masyarakat merupakan kunci bagi upaya peningkatan kesejahteraan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian budaya lokal, serta menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik agraria, perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang rendah karbon. Konstitusi telah mengakui dan menjamin pentingnya hak serta akses masyarakat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengenai masyarakat adat, sumber daya alam, dan pembangunan perdesaan.

Menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai tumpuan pembangunan yang berbasis kerakyatan sejalan pula dengan Program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan dari pinggiran. Komitmen menjadikan masyarakat sebagai penggerak pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam telah digaungkan dalam Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dicanangkan oleh Wakil Presiden pada 3 Maret 2015 maupun dalam bentuk Deklarasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dipimpin langsung oleh Presiden pada 19 Maret 2015.

Untuk mempercepat pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, Pemerintah telah menetapkan target alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat serta distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektar di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat adat adat/lokal yang semakin kuat.

Mengingat pentingnya sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat/lokal dalam mempercepat pengakuan terhadap wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, maka diperlukan penegasan komitmen untuk bekerja bersama-sama yang dijadikan sebagai DEKLARASI MATARAM UNTUK PERCEPATAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT.

Pernyataan Bersama

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami Pemerintah, Pemerintah Daerah dan […]

WALHI dan Warga Ajukan Banding atas Putusan PTUN

Semarang, 27/4/2015. Hari ini WALHI dan masyarakat Kabupaten Rembang menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menolak gugatan izin lingkungan No. 660.1/17 tahun 2012 untuk kegiatan pertambangan PT. Semen Indonesia.

sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 April 2015 pengadilan tata usaha negara semarang telah menolak gugatan WALHI dan masyarakat dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah melampaui waktu yang dipersyaratkan yaitu 90 hari. Majelis Hakim dalam argumentasinya menyatakan, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Penggugat telah mengikuti sosialisasi sejak tahun 2013, sedangkan gugatan diajukan pada bulan September 2014, sehingga putusan tersebut belum menyentuh pokok perkara yang disengketa bahwa pertambangan akan merusak pegunungan kars cekungan watu putih di Rembang.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan WALHI sama sekali tidak pernah mengetahui adanya izin lingkungan PT. Semen Indonesia tersebut.

“Upaya hukum banding WALHI atas putusan PTUN Semarang merupakan langkah yang harus kami lakukan karena putusan hakim PTUN Semarang terkesan mencari aman dan belum memeriksa pokok perkara, apakah pertambangan di kawasan fungsi kars merusak atau tidak”, demikian ditegaskan Abetnego. WALHI menduga bahwa putusan ini merupakan jalan terang mengadilan untuk meloloskan indutsri ekstraktif merusak pegunungan kendeng yang selama ini menjadi sumber air kehidupan warga sekitarnya. Eksploitasi kars di Kabupaten Rembang bukan saja akan merusak wilayah rembang akan tetapi juga mengancam keberadaan wilayah kars di tempat lain khususnya di pulau Jawa.

”WALHI mengapresiasi adanya hakim bersertifikat lingkungan tetapi fakta selama ini menunjukkan bahwa Pengadilan masih menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi pelaku perusak lingkungan, untuk itu tidak cukup mendidik hakim bersertifikat lingkungan. Negara juga harus serisu memfasilitasi terbentuknya Peradilan Lingkungan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup,” kata Abetnego.

Sementara itu Joko Prianto salah satu penggugat warga Kabupaten Rembang menyatakan bahwa kondisi warga yang menolak adanya pembangunan […]

Sambutan Direktur WALHI Nasional – Abetnego Tarigan

Dialog Nasional: “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Mataram – Nusa Tenggara Barat , 17 April 2015

Yang Kami hormati,

Gubernur NTB, Wagub NTB
Gubernur Bengkulu, Kadishut Sumbar dan Kadishut Kalteng
Walikota Mataram
Bupati Lombok Tengah, Merangin, Jayapura dan Malinau
Kepala Badan dan Kepala Dinas Propinsi NTB dan Kota Mataram
Pimpinan organisasi Kemitraan, HuMa, dan Epistema
Perwakilan masyarakat NTT, Riau, NTB, Jogjakarta, Kalteng, Sulbar, Aceh, Jambi, Papua
Dewan Nasional dan Pimpinan WALHI Daerah di 28 Provinsi
Para undangan dan pimpinan organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam Sejahtera

Selamat pagi.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat hadir dan bertemu dihari yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB dan jajarannya, Walikota Mataram dan jajarannya, Panitia Dialog Nasional (WALHI Nasional dan WALHI NTB, Kemitraan, HuMa, Epistema) atas kerja kerasnya mempersiapkan acara dialog nasional hari ini.

Bapak/Ibu/Saudara-saudara sekalian,

Tema dialog hari ini “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Tema ini sengaja diambil sebagai bentuk respon atas pengalokasian 12,7 juta Ha perhutanan sosial distribusi lahan pertanian seluas 9 juta Ha didalam RPJM 2015-2019. Jauh sebelum perhutanan sosial ini dimuat dalam RPJMN, organisasi masyarakat sipil bersama masyarakat adat/lokal telah bersuara dan berupaya mendorong adanya pengakuan dan perlindungan wilayah adat/WKR-Wilayah Kelola rakyat. Dari kedua situasi ini menunjukkan satu kondisi gayung bersambut antara rencana pemerintah dan desakan dari masyarkat dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Tema dialog ini menjadi semakin strategis untuk dibicarakan dan dibahas serta ditindak lanjuti mengingat sudah lama negara abai dengan masalah ini.

Pandangan – pandangan bahwa hutan di Indonesia dan merupakan hutan negara serta ketiadaan dokumen legal […]

Strategi KLHK dan MENDAGRI dalam Percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

Dialog Publik Menteri dan Kepala Daerah
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Mataram 18 April 2015, Dialog Nasional Rencana dan strategi percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membuka presentasinya menyampaikan “Ada 4 hal mendasar kebijakan Pemerintahan Jokowi yang cukup berat untuk diaktualisasi; membuat Rakyat terhormat (citizenship), pembangunan dengan Pendekatan ekosistem bersama rakyat, dan Pembangunan people-centered yang telah lama disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil, serta perencanaan pembangunan dengan mengutamakan dialog.”

“Terkait dengan kebijakan atas perluasan wilayah kelola rakyat, Siti Nurbaya mengulas 2 kebijakan yaitu Realisasi Hutan Untuk Rakyat seluas 12,50067 juta hektar dan distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektar untuk petani marjinal.”

“Proses pengakuan wilayah adat dilakukan dengan 3 tahapan dimulai dari identifikasi identitas, identifikasi wilayah, dan penyelesaian persoalan. Pemerintah butuh dukungan dari masyarakat dan pendampingan dari organisasi yang telah mempunyai pengalaman dan metodologi.” Tutup Siti Nurbaya.

Staf Ahli Kementrian Dalam Negeri: Prof. Dr. Zudsan Arif Fakrulloh, Sh., Mh. yang mewakili Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan presentasi menyatakan “Proses Pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat harus dilakukan di dua level penting ; Penetuan dan penetapan wilayah hutannya dan Penetuan, pengakuan, penetapan masyarakatnya. Masyarakat harus betul-betul yang mempunyai identitas dengan karakter yang terikat dengan wilayahnya. Agar Jangan sampai Orang yang kaya raya membeli suatu kawasan yang sangat luas, kemudian diminta penetapan secara hukum adat. “

Prof. Zudsan juga megulas latar belakang pengalihan beberapa kewenangan perizinan dari kabupaten ke Gubernur, “Mengapa izin hutan dan tambang ditarik ke Provinsi? ini karena penentuan batas di daerah belum selesai, ada 900 titik batas di daerah yang belum selesai batasnya.”

“Mengingat keberadaan dan wilayah masyarakat hukum adat ada yang berada di lintas administrasi, dengan ditarik ke provinsi maka perizinan Hutan Untuk Rakyat akan lebih cepat. Sedangkan, […]

International Meeting Climate Change, trend on forest management and land grabbing

“Policy in addressing climate crisis and forest management have risks to extend land grabbing”

April 16th, 2015. International policy in addressing climate change has failed and it raises a variety of problems in forest management and land grabs in various countries. This was revealed in the International Meeting entitled “Climate change, the trend of forest management and land-grabbing” organized by the National Executive of WALHI on April 15th to 16th 2015 in the Pendopo Walikota Mataram. This event was attended by about 60 participants who come from the local governments, community, and activists WALHI least from 20 provinces.

Forest and land management in various countries shows that are not relevant to the expectations of the world’s climate crisis management. International and national policies in various countries on forest management and land even more priority to the interests of expansion of the extractive industries. People in various countries with tropical forests, like in Asia, Africa, and Latin America are facing an increasingly of difficult situation. In addition to facing problems due to the bad impact of climate crisis, they are also faced with the problem of land grabbing by the expansion extractive industries, pilot projects for REDD +, and a variety of new schemes forest and land management with the goal of mitigating climate change. As a result, deforestation, forest degradation, increased emissions, and land grabbing conflicts actually increased.

Zenzi Suhadi, Campaign Manager of WALHI stated in his presentation, “Indonesia passed 4 (four) phases of expansion and extraction on natural resources. In 2014, Monopoly of forest and land by extractive industries reached 80 million hectares from 132 millions hecteres of total forest of Indonesia; Logging (25 million hectares), Tree plantation (10.1 million hectares), Palm oil plantations (12.5 million hectares), […]

Dialog Nasional Wilayah Kelola Rakyat Mempercepat Realisasi Distribusi 12,7 Juta Hektar Hutan Untuk Rakyat Eksekutif Nasional WALHI

Mataram, 17 April 2015. Bertempat di Aula Pemerintah Kota Mataram, WALHI Bersama Epistema Institute, Huma dan Kemitraan mengadakan Dialog Nasional menghadirkan Gubernur dan Bupati dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat di Indonesia.
Dalam sambutan pembukaan Direktur Eksekutif Nasional WALHI , Abetnego Tarigan menyampaikan, “Kebijakan Pemerintah dalam RPMJN 2015-2019 yang mengalokasikan hutan 12,7 juta hektar untuk rakyat merupakan sebuah keputusan yang penting dan maju, karena negara telah lama abai dan tidak hadir ditengah rakyat, di mana mereka yang seharusnya mendapatkan hak justru terabaikan di tengah masifnya penguasaan ruang dan sumber daya alam oleh korporas. Ketimpangan penguasaan menimbulkan beberapa persoalan serius seperti eksploitasi SDA yang tidak terkendali, konflik, kerusakan lingkungan hidup hingga jebakan kemiskinan bagi rakyat.”
Selanjutnya Abetnego menyatakan,”Komitmen tidak cukup, beberapa persyaratan pendukung lainnya menjadi penting untuk juga diupayakan pemerintah dalam menjamin terealisasinya hutan untuk rakyat seperti pembiayaan, pendampingan, konsolidasi, kontrol dan monitoring.”

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Amin, ketika membuka acara mengharapakan ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pengakuan wilayah kelola rakyat dapat berjalan lancar. Wagub juga mengulas kondisi hutan di Nusa Tenggara Barat dan perkembangan realisasi pengakuan hutan dan wilayah kelola rakyat. “Luas NTB 2,5 juta hektar sedangkan 1,7 juta hektar atau 52% merupakan kawasan hutan, sedangkan realisasi perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) baru dapat menjangkau 16.900 Kepala Keluarga dan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk 2900 Kepala Keluarga.” tutur Haji Muhammad.

Sementara itu Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah mengatakan bahwa sejak tahun 2014 Gubernur Bengkulu telah menetapkan untuk moratorium terhadap izin perkebunan dan tambang. “Selama regulasi tidak berubah maka rakyat akan tetap miskin, karena masih loyal terhadap investor. Realitanya, seluruh desa di dalam kawasan atau […]