• PT-ARARA1
    Permalink Gallery

    PT. Arara Abadi Boncengi Aparat Operasi Penanganan Asap, SBY Bertanggung Jawab Terhadap Pembakaran Pemukiman Rakyat

PT. Arara Abadi Boncengi Aparat Operasi Penanganan Asap, SBY Bertanggung Jawab Terhadap Pembakaran Pemukiman Rakyat

Jakarta , 28 Maret 2014. WALHI Menyoroti pernyataan Presiden tentang kendali operasi penanganan kebakaran Riau melalui akun twitter tanggal 13 maret yang kemudian dilanjutkan 15 maret yang lalu dengan kedatangan langsung memimpin kendali operasi asap riau.

Menurut Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif WALHI Nasional,  “Selain terlambat penanganan politis SBY yang responsif  justru akan menambah penderitaan masyarakat Riau. Aksi dadakan Kepala Negara yang kemudian melibatkan aparat gabungan TNI dan POLRI telah merubah situasi darurat bencana menjadi seperti darurat militer. Karena tindakan dan keputusan ribuan personil TNI dan Polri dilapangan tidak dibarangi dengan pengetahuan yang memadai tentang akar masalah penyebab kebakaran hutan Riau, sehingga rentan digunakan perusahaan untuk mengusir warga yang menolak perusahaan dari perkampungan”.

Kekawatiran ini kemudian dibuktikan oleh Direktur Ekskutif WALHI Riau Riko Kurniawan, “bahwa  tanggal 19 – 20 maret yang lalu aparat gabungan TNI dan POLRI melakukan penghancuran dan pembakaran terhadap 9 rumah warga Suku Sakai di KM 78 desa Teluk Betung. Sebelumnya barang barang  milik warga dirampas dan ternak dirampas serta merusak tanaman warga serta membakar lumbung padi. Suku Sakai merupakan Suku di wilayah ini dituduh merambah kawasan konservasi. Akibat kesalahan kementerian kehutanan dalam menerapkan kawasan konservasi, selain kegagalan kepolisan dan TNI mengenali penyebab malapetaka asap Riau”.

Pada sisi lain sambung Riko “”perusahaan seperti PT. Arara Abadi yang telah menjalankan praktek kekerasan dan bumi hangus pemukiman penduduk sejak tahun 2008 telah mengerahkan  400 aparat brimob telah melakukan penggusuran terhadap warga desa suluk Suluk Bongkal , kecamatan Pinggir Bengkalis, memanfaatkan situasi darurat pada tanggal 8 Maret. setelah PT. Arara Abadi memberi pinjaman Helikopter kepada tim gabungan penanganan asap, 11 aparat yang terdiri dari TNI, Brimob dan security PT Arara Abadi membakar 7 rumah Warga di KM 75, Desa Tasik Serai, Mandau”

Lebih jauh Riko menyebutkan bahwa “”Tahun 2013 sebanyak […]

Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

 

Oleh |28 Maret, 2014|Video|0 Komentar|

Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia

Pendapat public figure tentang rapat akbar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang diadakan setahun sekali, tahun ini Walhi mengangkat tema “Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Lingkungan”. Hal ini diambil karena tahun 2014 adalah tahun politik dimana Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan Presiden diadakan.

Oleh |28 Maret, 2014|Video|0 Komentar|
  • bangka-walhi
    Permalink Gallery

    Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan

Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan

Jakarta (27 Maret 2014) Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengaborsi partisipasi warga terdampak pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan seperti yang diwajibkan oleh UU Minerba dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010.

UU Minerba menyatakan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan (Pasal 10).

Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010 menyatakan frasa “memperhatikan pendapat masyarakat” dalam Pasal 10 UU Minerba bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”.

MK juga menyatakan “wujud pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara yang ada dalam Wilayah Pertambanga tersebut.

Bukannya memfasilitasi, tapi KESDM telah mengaborsi ketentuan partispasi warga terdampak pertambangan ini lewat penetapan wilayah pertambangan per pulau tanpa partisipasi warga terdampak.

Hal itu dilakukan lewat Keputusan Menteri ESDM no 2737 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Keputusan no 4002 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, Keputusan no 4004 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua, Keputusan no 4003 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan, Keputusan no 1329 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara, Keputusan no 1095 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Wilayah pertambangan yang telah belum ada ijin selanjutnya akan dilelang kepada investor tambang.

Kendati penambangan bisa mendatangkan keuntungan cepat bagi sebagian kelompok, kenyataannya banyak kegiatan penambangan menciptakan kerusakan lingkungan menyebabkan ekonomi warga sebagai petani, nelayan turun hingga 80%, bahkan bangkrut.

WALHI lewat penelitian “Mengatasi Partisipasi Semu Warga Terdampak Wilayah Pertambangan, 2003” dengan mewawancarai warga yang […]

Selamatkan dan Pulihkan Sumber Air Bagi Rakyat!

Jakarta, 21 Maret 2014. Dalam Peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret 2014, WALHI kembali mengingatkan bahwa penyelamatan dan pemulihan sumber‐sumber air yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat harus segera dilakukan.

Pengaruh industrialisasi dan liberalisasi ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia telah mengakibatkan pencemaran sumber‐sumber air, dan juga penguasaan sumber‐sumber air oleh pihak swasta yang menghalangi akses rakyat kepada sumber air yang sangat penting bagi hidupnya.

Muhamad Islah, Manager Kampanye Air dan Pangan WALHI mengatakan,“Terjadinya krisis air di Indonesia bukanlah disebabkan oleh minimnya volume air yang ada. Tapi hal ini disebabkan oleh minimnya kuantitas air yang layak diskonsumsi oleh warga akibat menurunnya kualitas air yang ada di sumber‐ sumber air.” Ditambahkannya pula,”Selain itu akses warga terhadap sumber‐ sumber air juga semakin berkurang akibat penguasaan sumber air oleh korporasi, baik yang berusaha di sector air kemasan, maupun korporasi yang melakukan pemanfaatan air dalam jumlah besar, seperti industri pariwisata.”

Indonesia menempati urutan ke‐4 negara dengan sumberdaya air terbesar di dunia, setelah Brazil, Rusia dan Kanada, tapi ironisnya Indonesia saat ini mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih di Indonesia disebabkan oleh ketidak pedulian pemerintah terhadap keberlangsungan sumberdaya air yang dapat dijelaskan menjadi tiga faktor; Pertama kesalahan dalam kebijakan, kedua kesalahan dalam implementasi dan ketiga kelalaian dalam menjaga sumberdaya air.

Kesalahan dalam kebijakan terjadi karena pemerintah seringkali menempatkan sumber daya air terpisah dari sumber daya alam lainnya sehingga yang terjadi banyak peraturan perundang‐undangan yang bersifat sektoral dan saling memangsa satu sama lain. Seperti kebijakan sektor kehutanan, perkebunan besar, pertambangan, sumberdaya air, pariwisata dan industri.

Pembukaan hutan alam secara besar‐besaran (termasuk wilayah gambut) untuk perkebunan tanaman kehutanan, sawit, dan pertambangan, terjadi dihampir setiap pulau di Indonesia, bahkan pada pulau‐pulau kecil yang mempunyai keterbatasan sumberdaya air. Sehingga fungsi hutan sebagai daerah […]

Bencana Asap Riau: Cabut Izin, Bukan Tembak di Tempat

Jakarta, 21 Maret 2014. Kasus kebakaran hutan dan kabut asap di Riau menjadi rutinitas tiap tahun. Mahalnya biaya buka lahan dan pembersihan lahan gambut menjadikan pembakaran hutan relatif lebih ekonomis dan menjadi alternatif yang dipilih perusahaan pemilik izin usaha di lahan gambut di Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat, jumlah lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012 mencapai 2.372.402 hektare atau seperempat dari luas wilayah Riau. Jumlah tersebut mungkin telah bertambah pada 2014. Sedangkan lahan gambut di Riau mencapai 5 hektare. Izin pengelolaan lahan gambut saat ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Data World Resources Institute (WRI) yang memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari – 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.

Terkait dengan bencana asp di Riau saat ini, WALHI telah melaporkan PT Sampoerna Agro dan banyak perusahaan lainya — seperti perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan pulp dan kertas APP/Sinar Mas Group dan APRIL yang memiliki lahan di Riau, kepada kepolisian. Langkah ini ditempuh WALHI sebagai bentuk advokasi terhadap penyelamatan lingkungan hidup. Lebih lanjut upaya mendorong pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crimes) khususnya di sektor kehutanan, beranjak dari laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tahun semakin meningkat, yang salah satunya akibat ulah pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi.

Namun sayangnya, alih-alih melakukan review dan mengaudit lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan malah setuju dengan perintah Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tembak mati pembakar hutan. […]

Banjir Bandang Manado, Bukti Sengkarut Tata Kelola Ruang

Bencana Ekologis di awal tahun 2014 kembali menyapa Indonesia, dimulai dari erupsi Gunung Sinabung,  banjir dan longsor di Jawa Barat, banjir di Pantura – Jateng,  banjir bandang di Manado – Sulawesi Utara dan bencana ekologis lainnya.

Bencana ekologis yang terjadi di Manado baru-baru ini merupakan hal yang tidak pernah terjadi dan terduga sebelumnya bagi masyarakat. Kota indah di ujung Sulawesi yang berbatasan dengan pantai sangat terkenal dengan wisata baharinya. Namun, panorama kota inipun sirna, sebab banjir meluluhlantahkan kota ini dalam waktu seketika.

Menurut analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara, bahwa eencana ekologis yang menimbulkan banjir bandang pada wilayah Kota Manado dan sekitarnya bersumber pada  permasalahan penghancuran ekosistem, daya dukung lingkungan yang selama ini menyangga Kota Manado.

Hal ini bisa dilihat terutama pada perusakan area-area penyanggah dan serapan dengan berbagai aktivitas pengrusakan lingkungan, seperti: 1) Illegal loging, 2) Galian C, 3) Pengambilan Sumber Mata Air secara besar-besar yang terjadi dari tahun ke tahun hingga saat ini serta 4) Banyak ijin-ijin yang bermasalah, baik untuk properti, perkebunan, pertambangan, dll

Permasalah lainnya, yang sangat terlihat jelas pasca bencana ekologis banjir bandang ini adalah  bahwa wilayah-wilayah yang berada di bantaran DAS tidak mendapatkan perhatian khusus dan penindakan tegas selanjutnya lemahnya tanggap bencana pada tingkatan Pemda

Perlu diingat, bahwa sampai saat ini Pemda belum mengatur PERDA khusus terkait kebencanaan dan antara pemerintah kabupaten/kota, kurang melakukan koordinasi antar para instansi terkait mengenai penyelamatan dan pelestarian wilayah resapan.

Maka banjir bandang yang datang pun  menjadi fenomena yang tidak terelakkan lagi bagi Masyarakat Manado, sebagai bukti nyata sengakarut izin yang diberikan, kegagalan tata kelola hutan, ketidakedulian akan kesetimbangan ekologis dan praktek buruk lainnya. Banjir bandang pun datang membawa material2 lumpur, tanah, log – log pohon, sampah dan material lainnya

WALHI Sulawesi Utara turut aktif melakukan pendampingan dan […]

Gunung Tua yang Bangkit dari Tidurnya

Gunung Sinabung (bahasa karo: Deleng Sinabung) adalah gunung api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia adalah gunung berapi aktif di Sumatera Utara dan menjadi puncak tertinggi di provinsi Sumatera Utara. Ketinggian Gunung Sinabung 2.461 mdpl. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010 tepatnya bulan Agustus, Gunung Sinabung mengeluarkan asap dan debu vulkanik.

Hampir 12.000 masyarakat mengungsi pada saat itu dan pada bulan September tahun 2010 Gunung Sinabung kembali meletus dan diperkirakan letusan yang paling besar setelah letusan terakhir dibulan Agustus pada tahun yang sama. Pada tahun 2013 Gunung Sinabung kembali meletus tepatnya tanggal 17 September 2013 dan sampai saat ini memasuki bulan Maret tahun 2014 gunung sinabung masih mengeluarkan letusan debu vulkanik dan lava.

Akibat peristiwa tersebut status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi awas, mulai bulan November terjadi peningkatan aktifitas gunung Sinabung sehingga radius 5 Km steril jumlah pengungsi pun semakin bertambah. Pada awal jumlah posko yang dijadikan tempat pengungsian sekitar 18 posko yang tersebar didaerah Kabanjahe dan Beratagi lalu bertambah menjadi 28 posko kemudian bertambah lagi menjadi 31 posko memasuki tahun 2014 jumlah posko dn akhirnya menjadi 42 posko dengan jumlah pengungsi mencapai 33.000 jiwa akibat aktifitas Gunung Sinabung yang terus bertambah aktif.

Mulai tanggal 4 Januari 2014 terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran awan panas terus-menerus sampai hari berikutnya. Hingga pada tanggal 1 Februari Gunung Sinabung mengeluarkan awan panas dan memakan korban jiwa pada saat itu 14 orang meninggal dan 3 orang luka-luka, Thomas Milala salah satu korban yang meninggal dunia adalah sahabat para anak-anak GSM (Green Student Movement) dan Sahabat WALHI Sumut yang pada saat kejadian berada pada radius 2.5 – 3 km untuk pengambilan dokumentasi karena Thomas dan Jeck sedang […]

  • Siaran-Pers-KNLH
    Permalink Gallery

    Kepemimpinan Nasional Harus Memiliki Agenda Politik Lingkungan Hidup

Kepemimpinan Nasional Harus Memiliki Agenda Politik Lingkungan Hidup

Jakarta, 15 Maret 2014. Pada tanggal 11 Maret 2014 yang lalu, WALHI telah menggelar rapat akbar gerakan lingkungan hidup Indonesia dan meluncurkan platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia. Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “rapat akbar gerakan LH merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda besar WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yakni konsolidasi massa rakyat dengan seruan “saatnya rakyat memilih keadilan ekologis”. Paska rapat akbar, WALHI menggelar konsolidasi internal organisasi yang dihadiri oleh 27 WALHI daerah di Indonesia melalui Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH)”.
Konsolidasi gerakan lingkungan hidup Indonesia melalui KNLH memperkuat bacaan atas situasi bangsa Indonesia yang tidak pernah berhenti dilanda bencana ekologis. Kabut asap di Riau yang telah memakan banyak korban dari warga negara sebagai sebuah kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Pada ruang yang lain, ditengah situasi darurat bencana ekologis, negara terus melanjutkan model pembangunan yang menempatkan sumber daya alam sebagai onggokan komoditas antara lain proyek reklamasi pantai/teluk di berbagai wilayah di Indonesia dan pembangunan infrastruktur lainnya melalui proyek MP3EI.
Ditengah momentum pemilu 2014, dimana arah bangsa ini kedepan akan dipengaruhi oleh hasil pemilu 2014 yang akan segera berlangsung, WALHI mendesak agar kepemimpinan bangsa ini kedepan memiliki agenda politik untuk:
1. Menghentikan praktek kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat dan aktifis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan. Karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan keadilan sumber daya alam dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.
2. Memiliki agenda strategis politik lingkungan hidup sebagaimana yang terumuskan dalam platform politik gerakan lingkungan hidup Indonesia, untuk memulihkan Indonesia demi keselamatan dan kedaulatan rakyat.
3. Menghentikan berbagai investasi dan proyek pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, antara lain MP3EI, reklamasi pantai/teluk, proyek incenerator, dan proyek infrastruktur skala raksasa lainnya.
4. Membentuk […]

  • mukul-kentongan-ramai-ramai-3
    Permalink Gallery

    WALHI Deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

WALHI Deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

Jakarta, 13 Maret 2014. Pada tanggal 11 Maret 2014, WALHI meluncurkan Platform Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia pada acara Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia di Lapangan Tennis Indoor Senayan, yang dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Bapak Bima Arya (Walikota Bogor terpilih), serta musisi. Platform politik ini berisikan pandangan WALHI terkait akar masalah lingkungan hidup, dimana pengelolaan sumber daya alam Indonesia sampai saat ini di bawah kendali sistem ekonomi politik neo-liberal yang memandang sumber daya alam sebagai onggokan komoditas yang bisa dikeruk habis dan mengabaikan daya dukung lingkungan hidup. Sistem ekonomi politik yang menjadi paradigma pembangunan bangsa ini dari rejim orde baru sampai saat ini, juga semakin meminggirkan fungsi dan peran negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Konstitusi.

Ada lima agenda politik strategis yang didorong oleh gerakan lingkungan hidup yang akan terus disuarakan oleh WALHI bersama dengan gerakan lingkungan hidup lainnya, dan akan disebarluaskan kepada gerakan sosial demokrasi serta komponen masyarakat lainnya, yaitu: (1) Pengembalian Mandat Negara sebagai Benteng Hak Asasi Manusia dengan Peran-peran Perlindungan, Pencegahan, dan Promosi; (2) Penataan Ulang Relasi antara Negara, Modal, dan Rakyat; (3) Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; (4) Pemulihan Keseimbangan Ekologis dan Perlindungan Lingkungan Hidup; (5) Penyelesaian Persoalan Utang Luar Negeri, Mengembangkan Kemandirian, dan Basis Perekonomian Rakyat.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam pidato politiknya menyatakan bahwa “WALHI akan terus mengkonsolidasikan dirinya dan menggandeng gerakan lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pemilu 2014 yang akan datang bersih dari pelaku perusak lingkungan hidup”.

WALHI percaya, melalui pendidikan-pendidikan politik yang dilakukan, akan membangun sebuah kesadaran kritis di tingkat rakyat untuk secara kritis menggunakan hak […]