• Pokso-Palestine
    Permalink Gallery

    WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

Jakarta, 10/7/2014. Kekerasan dan derita kembali menerpa bangsa Palestina. Serangan membabi buta tentara Isreal dalam pekan ini telah sebabkan puluhan jiwa anak-anak Palestina meninggal dan terluka. Gempuran udara ke wilayah pemukiman sipil Palestina mirip tindakan para teroris yang tidak pandang bulu dan berprikemanusiaan. Kekejaman tersebut wajib mendapat kutukan dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia sebagai bangsa yang menjungjung tinggi perdamaian.

Bergugurannya anak-anak dan perempuan Palestina merupakan bencana terbesar kemanusian dibulan suci Romadhan. Sungguh tindakan keji ini tidak bisa diterima, karenanya Walhi mengutuk segala bentuk agresi militer Israel atas Palestina ujar Mukri Friatna. Kami tidak melihat akar masalah serangan, yang kami lihat adalah adanya korban jiwa yang tak berdosa perlu dibantu imbuh Mukri. Karenanya kami mengajak kaum environmentalis yang anti perang dan segenap bangsa Indonesia untuk mengulurkan solidaritas sosial kemanusiaannya bagi bangsa Palestina. Bantuan tersebut tentunya bisa disampaikan langsung kepada Kedutaan Palestina di Jakarta atau melalui lembaga sosial kemanusiaan internasional.

Indonesia harus lebih serius kembali tampil dikancah internasional. Sebagaimana politik bebas aktif yang dianut bangsa ini, maka sepatutnya pemerintah Indonesia segera mendesak pemerintah Israel agar menghentikan serangan ke Pelastina. Kami meminta Presiden Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar melakukan sidang darurat dan memberikan sanksi kepada Israel selain mendesak para pihak bertikai untuk menghentikan peperangan.

Sebagai negara yang konsisten mendukung penuh kemerdekaan Bangsa Palestina, menurut Abetnego Tarigan, sebaiknya Presiden bisa menggerakan para diplomat Indonesia agar bisa menggalang solidaritas internasional. Indonesia harus lebih gigih tampil membela Palestina agar penderitaan rakyat Palestina bisa berkahir. Kita semua menyadari bahwa saat ini eforia pemilihan Presiden masih berlangsung di tanah air, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Ada dua hal penting menurut Abetnego yang bisa dilakukan Indonesia, pertama mendesak PBB segera mengirimkan pasukan perdamaian dan kedua memberikan bantuan logistik agar […]

  • mikroshop10072014
    Permalink Gallery

    Karena Mendesak Microsoft Bertanggung Jawab untuk Pemulihan Kerusakan P. Bangka-Belitung Aktivis Lingkungan di Belanda ditangkap.

Karena Mendesak Microsoft Bertanggung Jawab untuk Pemulihan Kerusakan P. Bangka-Belitung Aktivis Lingkungan di Belanda ditangkap.

Organisasi lingkungan internasional dan nasional terus mendesak agar perusahaan elektronik yang menggunakan timah di Pulau Bangka-Belitung ikut bertanggung jawab melakukan pemulihan dan tidak membeli timah yang menyebabkan daratan dan laut pulau tersebut kian rusak.

Sejauh ini, perusahaan elektronik seperti Phillips, Samsung dan Apple telah menyatakan komitmen mereka akan membeli timah yang tidak berkonflik.

Namun perusahaan elektronik Microsoft menolak melakukan hal yang sama. Hal ini membuat aktivis lingkungan di Belanda melakukan protes di kantor perusahaan elektronik dunia tersebut tersebut. Mereka mengecam Microsoft tidak peduli atas kehancuran lingkungan di Bangka, dan kematian pekerja tambang timah akibat kecelakaan kerja rata-rata satu orang meninggal dalam satu minggu, serta keterlibatan anak-anak dalam kegiatan tambang timah.

Kepala Unit Kajian WALHI, Pius Ginting,  menyatakan kegiatan penambangan di Bangka Belitung adalah sebuah kegiatan merugikan secara ekologi, sosial. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Bangka Barat mengalami kerugian sebesar  Rp 336 trilyun dan Belitung Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 61 trilyun akibat kehadiran tambang timah di P. Bangka dalam rentang waktu 2007-2012.  Sebagai contoh, pada tahun 2012, untuk Kabupaten Bangka Barat, kerugian akibat besarnya biaya kesehatan mencapai Rp. 30  milyar, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air Rp. 42 juta, anggaran yang diperlukan untuk mengatasi penurunan produktivitas sumber daya alam non tambang pemulihan pertanian, perkebunan akibat erosi kegiatan tambang Rp. 500 milyar, anggaran untuk menjaga pemulihan keragaman hayati sebesar 76 milyar.

Direktur Eksekuti Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan, tindakan konkrit diharapkan dari calon presiden pemenang pemilu 2014 untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup Bangka Belitung. Calon Presiden Jokowi dalam debat capres menyatakan, Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan pengrusakan lingkungan. Dalam hal ini tentunya termasuk pengrusakan lingkungan di Pulau Bangka Belitung. Maka yang diperlukan sekarang adalah menghentikan produksi timah Bangka dari wilayah laut dan kawasan penting […]

Debat Belum Mengupas Esensi Lingkungan Hidup sebagai HAM

Jakarta, 6 Juli 2014. Tema debat capres pamungkas mengangkat tema pangan, energi dan lingkungan hidup. Dalam perjalanan pemilu, ini merupakan kali pertama isu pangan, energi dan lingkungan hidup masuk dalam materi khusus dengan Capres-Cawapres. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggara pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini.  Demokrasi prosedural akan timpang, jika tidak dibarengi dengan demokrasi substansial.

Dalam pandangan WALHI, tema ini merupakan tema penting mengingat 3 (tiga) isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal Susbtansi atau Materi Debat

Secara umum, isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan, dibandingkan dengan pembahasan pangan dan energi. Kami menilai bahwa pembahasan isu lingkungan hidup masih berada di permukaan, termasuk tentang perubahan iklim dan dampaknya. Belum menyentuh esensi dari lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia. Mestinya kedua kandidat capres-cawapres bisa memulai penyampaian visi misi dengan membuka Konstitusi, pada pasal 28H dan pasal 33 yang menjadi ruh dari esensi tema debat. Abetnego Tarigan, Direktur WALHI mengatakan “ini bisa dikarenakan isu energi dan pangan saat ini menjadi isu yang cukup panas. Kita tahu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang saat ini memberikan perhatian khusus pada dua isu ini (pangan dan energi)”.

Debat juga belum bisa memperlihatkan secara mendalam bahwa 3 (tiga) isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup.

Penguasaan dan Penyampaian Materi

Kami menilai pada pasangan Jokowi-JK […]

  • Aksi_Petani_-_SEPETAK_-_Copy
    Permalink Gallery

    Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang

Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang

Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land  terhadap tanah petani di tiga desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan  konflik agraria serta kesengsaraan bagi petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK).

Proses perampasan tanah yang berkedok eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang dikawal oleh 7.000 aparat kepolisian dengan persenjataan lengkap diwarnai aksi kekerasan oleh aparat serta intimidasi terhadap para petani hingga hari ini. Pada saat itu 9 petani dan 4 buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, 10 buruh, 5 petani dan 1 mahasiswa luka-luka, 1 petani di antaranya luka tembak serta puluhan lainnya luka-luka. Warga luka karena tembakan water cannon, gas air mata dan peluru karet. Selain itu pengrusakan terhadap rumah-rumah, tanaman dan pohon para  petani semakin menjadi-jadi. Sedikitnya 5 rumah sudah dirusak meskipun pihak perampas tanah yaitu PT.SAMP/PT Agung Podomoro Land tidak memiliki alas hak apapun di atas tanah rakyat.

Terdapat cacat prosedur eksekusi pada selasa, 24 Juni lalu, yaitu  tim juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi. Proses eksekusi ini sangat cacat karena obyek yang dieksekusi tidak jelas dan tidak sesuai dengan amar putusan, masih ada putusan yang tumpang tindih dan masih berjalan perkara di Pengadilan. Dalam hal penunjukan batas, orang yang ditunjuk bukan orang yang berkompeten yaitu bukan pemohon eksekusi atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk batas-batas. Tindakan eksekusi yang cacat prosedur juga dilindungi oleh aparat kepolisian dengan tindakan kekerasan terhadap warga yang mempertanyakan mengenai eksekusi yang cacat prosedur. Eksekusi yang cenderung dipaksakan memunculkan dugaan aparat kepolisian “main mata” dengan perusahaan.

Kini pasca perampasan tanah secara brutal menyebabkan, 420 KK petani atau sekitar 1.200 jiwa di atas areal yang dirampas […]

  • sda-dan-agraria1
    Permalink Gallery

    Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA Meningkat Menjelang PILPRES 2014

Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA Meningkat Menjelang PILPRES 2014

Jakarta, 30 Juni 2014. Kriminialsisi, intimidasi, dan tindakan represif (kekerasan)terhadap masyarakat semakin meningkat di masa akhir pemerintahan SBY dan menjelang Pemilihan Presiden RI tahun 2014. Kurniawan Sabar, Manager Kampanye Eknas WALHI mengungkapkan, “Konflik agraria dan SDA yang tidak terselesaikan hingga saat ini justru dijawab dengan pengerahan pasukan (aparat Kepolisian dan TNI) yang berlebihan, intimidasi, dan penangkapan. Ironisnya, kondisi yang sangat tidak demokratis ini justru terjadi menjelang perhelatan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yakni Pemilihan Presiden RI 2014-2019. Namun, sampai saat ini, belum ada tanggapan Presiden RI (SBY) ataupun seluruh pasangan Capres dan Cawapres RI sebagai calon pemimpin Indonesia yang tentunya juga akan bertanggung jawab atas masalah yang akan terus berlanjut di masa pemerintahan yang baru.”

Dalam pantauan WALHI, KPA, KONTRAS, AGRA, PIL-NET, SPKS, dan IHCS dalam bulan Juni saja ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat, diantaranya; penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang dan kekerasan terhadap warga karawang yang bersengketa dengan PT.  Agung Podomoro Land mengakibatkan 11 warga terluka (Jawa Barat); kriminalisasi 6 orang masyarakat adat tungkal ulu kab. Musi Banyu Asin di taman suaka marga satwa Danku (Sumatera Selatan); Kriminalisasi dan penembakan yang mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Group) sejak tahun 2003 (Kalimantan Tengah); 5 orang warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami mengalami luka tembak saat terjadi bentrok dengan pasukan TNI AU karena sengketa tanah antara warga dengan TNI AU. Penembakan dilakukan dengan modus latihan rutin; penangkapan terhadap lima warga desa Batu Daya yang berkonflik dengan perusahaan sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Kalimantan Barat; kekerasan dalam menghadapi aksi unjuk rasa rencana pembangunan pabrik semen (PT. Semen Indonesia) di Rembang (Jawa Tengah); pembabatan lahan masyarakat oleh PT.PN II Malang Sari, Jember; dan terkini (26 Juni 2014), warga Kec. Keera Kab. Wajo, Sulawesi Selatan […]

  • 230614
    Permalink Gallery

    Perlu Terobosan Sistematis dalam Menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Keadilan Ekologis

Perlu Terobosan Sistematis dalam Menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Keadilan Ekologis

Jakarta, 23 Juni 2014.,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima KOTA. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi mendorong isu lingkungan menjadi isu PUBLIK dan menjadi bagian dari pembanding status lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh KLH.

Riset  diselenggarakan pada bulan Januari 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin yang melibatkan  responden 1920 ( 384 responden/ kota ) dengan sampling error 2.2% dan tingkat kepercayaan 95%.  Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota. Nama-nama yang terpilih dalam proses penarikan sampel menjadi responden survei.

Dari hasil temuan umum menyatakan persoalan lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Negara yang diharapkan mampu menjadi pengawal kebijakan yang pro terhadap lingkungan justru ambil bagian dalam mendorong kebijakan sektor industri ekstraktif. Bagi publik kebijakan pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, namun hanya dengan kebijakan dan institusi yang kuat mampu menyelesaikan krisis lingkungan hari ini.

Abdul WAHIB Situmorang dari Walhi Institut menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, hasil riset Walhi memperlihatkan kondisi lingkungan hidup dalam keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “business as usual”. “ Perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini sehingga kedepan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar”, imbuhnya.

Irhash Ahmady , salah satu peneliti menyampaikan bahwa dari 5 kota yang menjadi sampling sudah cukup mewakili gambaran umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang mengarah pada satu yakni Institusi/ pengurus negara. Publik melihat bahwa kapasitas kelembagaan negara dan penegak hukum masih rendah. Ini soal pemimpin disetiap level, tidak satupun yang secara kuat mengagendakan PERBAIKAN kondisi lingkungan”, tambahnya. […]

  • Tolak-reklamasi-bali14
    Permalink Gallery

    Protes terbuka ForBALI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dikeluarkannya Perpres 51/2014

Protes terbuka ForBALI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dikeluarkannya Perpres 51/2014

Upaya pemaksaan untuk melakukan perubahan Perpres45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA sedari awal sudahdiprediksi sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil secara khusus Yusril Ihza Mahendra. Praktis sejak itu pihak pemerintah agresif melakukanupaya revisi Perpres 45/2011, berbagai pertemuan dilakukan yang digagas oleh pemerintah pusat, mulai dari hearing dengan para akademisi non-Univ Udayana. Pelaksanaan konsultasi publiknya dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan seluruh proses hanya melibatkan kelompok yang pro reklamasi sementara komponen masyarakat yang menolak reklamasi dipinggirkan.

Catatan terakhir ForBALI adalah pada hari Senin, 14 april 2014 di Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengadakan Konsultasi Publik tentang rencana perubahan pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45/2011 khususnya pada pasal yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi perairan untuk diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum. “Di dalam konsultasi publik ini tidak satupun pihak yang kontra dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dilibatkan. Bahkan organisasi yang terlibat sebagai anggota BKPRD yaitu WALHI Bali juga tidak dilibatkan sehingga dapat dikatakan mendekati kerja-kerja misi terselubung atau silent operation” ungkap Gendo Pada saat Konferensi Pers.

Salah satu poin terpenting dari Pepres51/2014 tentang perubahan perpres no 45/2011 tentang sarbagita adalah mengubah peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare. Pepres anyar tersebut menetapkan zona budi daya baru, yakni zona P (penyangga) yang merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk. Zona P berfungsi sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Zona P yang dimaksud adalah kawasan Teluk Benoa. Lokasi Teluk Benoa Kabupaten Badung berada di timur Bandara Ngurah Rai Bali, dan dilintasi oleh Jalan Tol Bali Mandara. Di kawasan inilah […]

  • Sawit-Kalbar1
    Permalink Gallery

    “Mengutuk Keras Aksi Penembakan Warga di Desa Penyang ! ”

“Mengutuk Keras Aksi Penembakan Warga di Desa Penyang ! ”

Atas Penembakan Warga (Aja Siswanto, 25 tahun) di dalam Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Bukit di desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Anggota Kepolisian Dari Polres Kotawaringin Timur pada 10 Juni 2014 
“Mengutuk Keras Aksi Penembakan Warga di Desa Penyang ! ”
“ Hentikan Kekerasan terhadap Rakyat ! “
“ Kembalikan Tanah milik Rakyat ! “ 
Palangkaraya, 12 Juni 2014
Salam Persatuan !

Di tengah gempita para calon presiden mengumbar janji manisnya di berbagai pelosok nusantara, kita kembali dikejutkan dengan kejadian penembakan oleh aparat kepolisian terhadap rakyat. Insiden penembakan yang terjadi di desa Penyang, kecamatan Telawang, kabupaten Kotawaringin Timur, pada 10 Juni 2014 kemarin semakin membuktikan bahwa fasisme telah menjadi watak dari negara ini. Penggunaan cara-cara kekerasan (penembakan, pemukulan, pembubaran paksa, kriminalisasi) adalah pilihan cara yang dipakai pemerintah untuk menjawab tuntutan atas hak-hak demokratis warganya yang telah dirampas oleh para pemilik modal besar (Imperialisme) dan para tuan tanah di berbagai tempat.

Penembakan warga desa Penyang oleh aparat kepolisian dari Polres Kotim merupakan buntut dari berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga sekitar perkebunan dengan PT. Agro Bukit (Agro Indomas Group) sejak 2003. Kuatnya keberpihakan pemerintah (mulai tingkat kabupaten sampai pusat) kepada investasi asing yang diwujudkan dengan tetap membiarkan perkebunan beroperasi di atas lahan seluas ± 13.930 hektar meski banyak menyisakan soal dengan warga sekitar telah melahirkan berbagai upaya perjuangan warga yang menginginkan tanahnya kembali. Pemanenan buah sawit secara  massal di lahan sengketa adalah salah satu bentuk perlawanan warga atas lambannya birokrasi pemerintah dalam penanganan kasus sengketa yang marak terjadi di berbagai tempat di Kalimantan Tengah.

Pengerahan atau penambahan aparat keamanan adalah jawaban yang diberikan oleh pemilik kebun untuk menjaga asetnya dari ancaman perlawanan warga. Di sinilah, pemicu semakin bertambahnya jumlah kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Aja Siswanto (25 th) adalah salah […]

WALHI Aceh : Mendaftar Pergub No 5 Tahun 2014 ke MA

Permohonan Uji Materi Atas Pergub No.5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh.

Pengantar :

Berdasarkan kajian/analisa WALHI Aceh, WWF dan lembaga HaKA terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh, bertentangan dengan aturan yang berlaku, yaitu  Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

Dalam konsideran menimbangan Keppres 33/1998, dapat dilihat bahwa pembentukan Keppres 33/1998 didasarkan kepada pertimbangan :

a.      Bahwa Kawasan Ekosistem Leuser beserta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan;

 

b.     Bahwa Kawasan Ekosistem Leuser adalah wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang difenal dengan sebutan Ekosistem Leuser;

 

c.      Bahwa untuk mempertahankan, melestarikan, dan memulihkan fungsi Kawasan Ekosistem Leuser termasuk satwa Dan tumbuhan di dalamnya yang akhir-akhir ini semakin menurun karena berbagai kegiatan yang kurang memperhatikan aspek pelestarian alam, dipandang perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser;

 

KAWASAN EKOSISTEM LEUSER  SEBAGAI  KAWASAN  STRATEGIS NASIONAL

•        Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP No. 26/2008 yang dimaksud dengan kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

 

Dari hasil Telaah terhadap peraturan perundangan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yakni UU No. 11/2006 dan UU No. 26/2007 jo PP No. 26/2008, saat ini status KEL adalah sebagai kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

Maka […]

  • walhiNtt14
    Permalink Gallery

    Walhi NTT dan Lakmas Cendana Wangi Lakukan Pendidikan Lingkungan di Leoram, Insana Kab. TTU

Walhi NTT dan Lakmas Cendana Wangi Lakukan Pendidikan Lingkungan di Leoram, Insana Kab. TTU

Aksi warga menolak tambang dalam berbagai aktivitas terus digalakan hampir di seluruh seantero nusantara. Begitupun warga desa Leoram, Kecamatan Insana, kabupaten TTU pun melakukan yang sama. Pada bulan april lalu, warga setempat didatangi sebuah perusahaan yang menyatakan bahwa ia mendapatkan wilayah pertambangan di wilayah mereka.  Mendengar informasi, warga kemudian mendiskusikan dengan pastor pembantu Kiupukan agar menyikapi kasus itu. Kemudian, pastor tersebut menghubungi Walhi NTT dan Lakmas agar menyikapi rencana tambang tersebut dengan pendidikan lingkungan. Dengan demikian, sabtu tanggal 07 Juni 2014, ratusan warga leoram memadati gereja agar mengikuti pendidikan lingkungan yang difasilitasi oleh Victor Manbait (Lakmas) dan Herry Naif (walhi NTT). Kegiatan itu diawali dengan pertunjukan beberapa film tambang di manggarai, lalu materi pertambangan dan dampak-dampaknya yang dibawakan Herry. Sedangkan Victor lebih melihat analisis hukum pertambangan, dan sejauhmana peran negara dalam memberi ruang pertambangan. Menariknya, victor menyatakan bahwa pertambangan akan terjadi bila warga lebih memilih mitos. Padahal desa Leoram adalah daerah bersejarah dimana daerah ini adalah daerah peninggalan raja taolin (insana). Semua itu dipertahankan hanya karena keteguhan warga. Lalu sekarang, seenaknya orang menggusur perkampungan bersejarah, yang sudah didesign seperti laba-laba. Keunikan dan nilai sejarah ini mestinya mengitegrasikan warga leoram dalam satu nilai perlindungan ekologi dan budaya. Sedangkan dalam tanya jawab, terlihat jelas warga tidak memahami apa itu pertambangan dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan pertambangan. Seusai kegiatan itu, romo Aje menghimbau agar warga terus bertahan dalam sikap melindungi lingkungan demi anak cucu. Bahwa kita telah hidup dari yang punya. Dan malah sempat berguyon bahwa kalau ditambang maka kebiasaan berburuh burung dan binatang liar di hutan pun akan hilang ketika ada kerusakan lingkungan.

Penulis : Hery Naif