• Aksi_Massal_Untuk_Perubahan_Iklim
    Permalink Gallery

    Pawai Iklim Massal, Sebuah Dukungan Warga Indonesia Untuk Jokowi

Pawai Iklim Massal, Sebuah Dukungan Warga Indonesia Untuk Jokowi

Hari Minggu ini, 21 September 2014, sangat istimewa dan bersejarah karena ini adalah akhir pekan menjelang Konferensi Perubahan Iklim yang dipimpin langsung oleh Ban Ki-Moon di New York. Memanfaatkan momen ini, jutaan warga dunia berkumpul bersama dan turun ke jalan dalam aksi global untuk mengingatkan para pemimpin negara yang berkumpul di New York agar segera melakukan tindakan nyata untuk mengatasi krisis iklim, bukan hanya sekedar janji-janji politis.

Hingga saat ini, tercatat ada lebih dari 2000 kegiatan di lebih dari 150 negara untuk aksi global ini. Indonesia, sebagai negara eksportir batu bara terbesar di dunia, juga turut serta dalam aksi global bersejarah ini dengan mengadakan Pawai Iklim Massal. Kegiatan yang diikuti ribuan orang ini akan berlangsung di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Bundaran HI, Jakarta.

“Melalui kegiatan Pawai Iklim Massal, kita bersama-sama menyerukan Action. Not Words! Yang akan menjadi pengingat bagi semua orang, khususnya Presiden terpilih Joko Widodo, untuk melakukan tindakan nyata saat ini juga karena krisis iklim semakin parah,” ujar Suratno Kurniawan, Koordinator Pawai Iklim Massal. “Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan beralih menggunakan energi terbaharukan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.”

Khalisah khalid dari Departemen Kajian dan Pengelolan Sumber Daya WALHI Nasional menambahkan,  dampak perubahan iklim semakin terasa, roda ekonomi dunia tetap tak berubah, konsumsi sebagian kecil negara tetap mengandalkan fossil fuels seperti batu bara. Sayangnya sebagian besar diambil dari negara-negara yang memiliki batu bara seperti Indonesia. Ironinya, terus menerus meninggalkan krisis khususnya bagi daerah penghasil batu bara seperti di Kalmantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan yang terjadi adalah bencana ekologis seperti banjir dan pencemaran akibat perubahan bentang alam untuk tambang batu bara.

Kegiatan Pawai Iklim Massal ini dikemas secara kreatif dengan melibatkan puluhan komunitas dan seniman dalam sebuah karnaval […]

Cabut Izin, Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI Di Sumsel

Bencana asap akibat kebakaran Hutan dan lahan di propinsi sumatera selatan sejak bulan agustus sampai dengan saat ini belum berhenti, malah semakin parah seiring dengan musim kemarau yang menurut BMKG sumatera selatan 8 September lalu melalui Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten. Akan berakhir paling cepat di bulan Oktober, saat musim Hujan tiba. Artinya seluruh masyarakat sumsel harus rela menangung bencana akibat pembiaran pemerintah dan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan.

Hadi Jatmiko
Direktur Eksekutif
WALHI SUMSEL

Jejak Lingkungan Selembar Kertas

Tidak saja menyebabkan kebakaran hutan dan asap dalam mendapatkan bahan baku, Industri Pulp dan Kertas juga menghancurkan sungai dalam proses produksinya
Jakarta, 19 September 2014. Keberadaan Industri pulp dan kertas menjadi salah satu sektor yang berkontribusi atas kebakaran hutan dan asap di Indonesia. Dalam kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 2014, Walhi Sumatera Selatan menemukan 274 titik api (hotspot) terdapat di wilayah konsesi Asian Pulp and Paper (APP). APP (Sinarmas Group) mempunyai 7 perusahaan perkebunan kayu (HTI) di Sumatera Selatan dengan luas konsesi 792.135 Ha untuk bahan baku industri pulp dan kertas.

Selain masalah kebakaran hutan dan asap, industri pulp dan kertas juga berkontribusi atas terjadinya pencemaran sungai dalam proses produksinya, seperti yang terjadi di Sungai Ciujung, provinsi Banten. Pembuangan limbah cair dan padat ke sungai menjadi penyebab utama pencemaran. Limbah cair PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Kab. Serang yang berdiri sejak tahun 1992 (Sinarmas Group) berkontribusi paling besar atas tercemarnya Sungai Ciujung.

Kurniawan Sabar menerangkan, “Sungai Ciujung yang melintas di tiga kabupaten; Pandeglang, Serang, dan Lebak telah menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan sungai Ciujung sangat dipengaruhi tidak saja oleh aktifitas keseharian masyarakat. Aktifitas industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung telah memberikan dampak signifikan atas perubahan kondisi sungai. Sehingga, sungai Ciujung sebagai harta sosial dan budaya secara perlahan berubah menjadi media pembuangan limbah industri.”

Selaku Manager Kampanye WALHI Eknas, Kurniawan menjelaskan, “Pencemaran sungai Ciujung terungkap dalam dokumen audit lingkungan PT. IKPP. Audit lingkungan ini mencakup kualitas air sungai, tapak fisik pabrik, serta ketidaktaatan terhadap peraturan dan perizinan. Penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan PT.IKPP Serang berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) No. B-6585/Dep.I/LH/07/2011 tanggal 21 juli 2011. PT. IKPP memberikan kontribusi beban pencemaran ke sungai Ciujung sebesar 83,92%. […]

“Waspadai Ego Sektoral”

Jakarta – Pada bulan Agustus 2014, WALHI telah mempresentasikan usulan struktur kabinet kepada Jokowi-JK melalui Tim Transisi, dengan usulan komposisi 5 Menko dan 20 Kementerian, termasuk di dalamnya Menko Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA.

Pada Senin, 15 September 2014, Jokowi-JK mengumumkan struktur kabinetnya dengan komposisi 34 Kementerian dengan tiga Menko. WALHI memberikan apresiasi atas proses yang berlangsung ini, sehingga publik memilik pandangan tentang bagaimana struktur kabinet yang akan membantu Presiden pada masa yang akan datang. Kami juga mengapresiasi pembentukan kementerian baru, salah satunya Kementerian Agraria.

Namun, dengan struktur kabinet sebagaimana yang disampaikan, kami melihat ada beberapa hal yang penting untuk dikritisi lebih lanjut, antara lain struktur tersebut masih terkesan status quo, tidak berbasis kebutuhan fungsional. Kami juga menilai bahwa dengan struktur kabinet seperti ini, ancaman ego sektoral masih membayang-bayangi jalannya pemerintahan kedepan, khususnya ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih berada di Kementerian sektoral sumberdaya alam seperti ESDM, Kehutanan dan Pertanian.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Untuk mereduksi ancaman ego sektoral ini, dibutuhkan reorganisasi pada Kementerian-Kementerian sektoral sumberdaya alam. Untuk mendukung ini, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, berkomitmen dan memahami akar persoalan pengelolaan sumberdaya alam. untuk memastikan jaminan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi saat ini maupun genarasi yang akan datang”

Merujuk Struktur Kabinet sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi-JK, WALHI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup memiliki fungsi utama perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, pelestarian, pemanfaatan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kewenangan koordinasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Penataan Ruang Wilayah yang berbasis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dapat benar-benar menjalankan amanat Undang Undang sebagai penjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Kami juga mendorong dengan adanya Kementerian Agraria, […]

  • PLTAJABAR
    Permalink Gallery

    Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Jakarta, 14 September 2014. Rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bandung harus segera dihentikan. Wali Kota Bandung telah mengabaikan asas kehati-hatian dini (precautionary principle) dalam rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Wali Kota Bandung masih sangat lemah dan meragukan atas rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Dengan demikian, proyek PLTSa ini berpotensi membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan hidup Kota Paris van Java.

Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, “Dasar hukum (legalitas) proyek sangat lemah; tidak ditemukan kesesusaian dengan arahan kebijakan nasional tentang persampahan; kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro dan mikro dalam hal teknologi, diragukan. Selain itu kesesuaian teknologi dengan karakteristik sampah, skema pembiayaan, studi AMDAL yang kadaluwarsa dan tahapan kerjasama proyek yang kolutif, membutuhkan kajian lebih dalam. Yang paling mendasar adalah ketidakpastian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan sosial. Di sisi lain, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa PLTSa dengan menggunakan insinerator merupakan investasi pembangkitan listrik paling mahal dibandingkan pembangkitan lainnya, tidak ramah lingkungan, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.”

Dadan menambahkan, “Pertimbangan kuat Wali Kota hanya kekhawatiran atas tuntutan hukum dari investor. Padahal, walau mengikat secara hukum, hal ini masih negotiable, dimana Pemkot Bandung punya posisi tawar yang kuat sebagai pemilik proyek.”

Persoalan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, khususnya kota-kota besar seperti Bandung, menuntut adanya payung strategi dan kebijakan nasional yang terpadu. Meningkatnya volume dan berbagai jenis sampah baru, kesemrawutan kota, jaminan keberlanjutan lingkungan serta antisipasi dampak bagi kesehatan dan lingkungan, mewajibkan Pemerintah kota menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara cermat. Pertimbangan yang lemah dan meragukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Eknas menyatakan, “Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mesti menjadi dasar kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan […]

  • RUU-PILKADA
    Permalink Gallery

    RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warga negara tidak bisa diwakili

RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warga negara tidak bisa diwakili

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014, menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI. Kami menemukan sejumlah masalah didalam RUU tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini;

Pertama, [R]UU ini akan meniadakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan daerah secara langsung. Padahal pemilihan langsung akan membuat warga terdidik untuk mencari tahu sosok calon pemimpinnya. Hubungan langsung akan membuat warga dan pemimpin menjadi interaktif dan dialogis sehingga bisa mengontrol secara langsung kesalahan pemimpin. Melalui pilkada langsung, masyarakat bisa mengajukan program sejak dalam penyusunan visi misi kandidat hingga pengawalan implementasi. Disinilah masyarakat korban konflik atau bisa mengajukan prioritas program melalui kontrak politik dsb.

Sebaliknya dengan RUU Pilkada Pilkada ini, setiap warga negara kehilangan hak untuk dipilih, mengingat DPRD hanya akan memilih kader partai diantara mereka.

Kedua, Jika DPR menggunakan alasan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai cara untuk efisiensi biaya dan mengurangi konflik, maka alasan ini adalah salah! Biaya Pemilukada hanya sekitar 40-50 trilyun pertahun. Sementara berapa jumlah korupsi di Pemilukada? siapa yang menikmati? kenapa sumber korupsi kepala daerah tidak ditanggulangi, seperti dari biaya jual ijin untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan? Pilkada langsung justru salah satu rem bagi pemberian konsesi, izin yang merampas tanah rakyat dan merusak sumber daya alam. Bahkan, bisa menjadi pintu penyelesaian bagi konflik agraria yg terjadi. Seharusnya DPR berbenah diri dan memeriksa kenapa perusakan llingkungan dan pengerukan kekayaan alam makin memburuk?

Ketiga, DPR dan DPRD tugasnya adalah untuk membuat aturan, mengawasi pemerintahan [daerah] dan menyusun budget [pasal 20A UUD 1945]. Bukan mewakili setiap anggota masyarakat dalam memilih pemimpin. JIka DPRD mewakili pemilihan, kedepan si Gubernur dan BUpati/Walikota akan mengatakan bahwa mereka dipilih oleh partai pendukungnya, sehingga hanya taat pada agenda partai dan koalisinya.

Keempat, […]

Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK

Konflik agraria yang merebak adalah tanda utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya Pembaruan Agraria, karena konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria – atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Soal ketimpangan struktur agraria ini, menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan bahkan terus meningkat sepanjang kekuasaan SBY selama sepuluh tahun terakhir.

Karakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian structural, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dalam bidang Kehutanan misalnya, melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Dari sisi pengusahaan kawasan hutan, terjadi ketimpangan yang sangat besar. Menurut data Kemenhut, luas HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas  631.628 hektar.

Di bidang perkebunan hal yang sama pun terjadi, sedikitnya  9.4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan sawit saja. Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah bagi perusahaan pangan juga terus terjadi, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Selain itu, hal serupa terjadi pada pertambangan, 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan)  telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka […]

Oleh |9 September, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • KPU-walhi14
    Permalink Gallery

    WALHI Akan Terus Mendorong Lingkungan Hidup Masuk dalam Perdebatan Politik

WALHI Akan Terus Mendorong Lingkungan Hidup Masuk dalam Perdebatan Politik

Jakarta- Jika kita kembali melihat tema debat pemilu 2009, yakni strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum dan HAM, strategi peningkatan mewujudkan ketahanan pangan pengangguran dan kemiskinan, pendidikan IPTEK dan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup, dan fokus kebijakan ke depan. Lingkungan hidup masuk dalam isu kesehatan, yang pada akhirnya hanya masuk pada persoalan-persoalan teknis lingkungan.

Pada debat capres pemilu 2014 ini, tema lingkungan hidup masuk dalam satu isu energi dan pangan. 3 (tiga) isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. 3 (tiga) isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup.

Meski secara umum, substansi isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan. Namun, WALHI menilai bahwa ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggaraan pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini.  Demokrasi prosedural tidak akan bermakna banyak, tanpa terpenuhinya demokrasi substansif. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil dan khususnya gerakan lingkungan hidup di Indonesia, WALHI memberikan apresiasi dan penghargaan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara pemilu yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembangunan proses demokratisasi di Indonesia melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI, yang telah berkomitmen mewujudkan pemilu memperhatikan nilai lingkungan hidup, mewajibkan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi kandidat Capres-Cawapres, serta masuknya isu pangan, energy dan lingkungan hidup dalam debat capres 2014.

Mengingat semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup yang ditandai dengan […]

  • CSO-JKW14
    Permalink Gallery

    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil “8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK “

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil “8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK “

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan sejumlah hal sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Akuntabilitas Tim Transisi; Secara normatif, keberadaan tim ini adalah sesuatu hal yang positif karena berorintasi pada program (program based orientation). Namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan.  Prinsip dasar yang harus diimplementasikan Jokowi-JK  dalam membangun “transisi kultur” pemerintahan baru  dapat dimulai dari transparansi pendanaan tim transisi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, untuk mengoperasionalkan sebuah tim yang cukup besar  dengan kerja sangat strategis tentu butuh dana yang tidak sedikit. Transparansi kepada publik  juga akan menjauhkan mereka untuk tidak didikte kelompok-kelompok pemodal.

Bagaimanapun  juga, transparansi terkait tim tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban dari seorang pejabat publik yang sudah diberikan mandat, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi Jokowi-JK kepada seluruh bentuk voluntarisme massif selama pemilu yang turut andil dan bekerja keras untuk memenangkan kedua pasangan tersebut dalam pemilu. Jika tidak, maka tim transisi hanya akan menjadi alat untuk memuluskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya lebih diformalkan saja.

Postur dan Syarat Menteri Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla; Tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, bersih dari dugaan tindak pidana dan berintegritas, kabinet perlu dirampingkan dan efisien dalam penataan birokrasi, kompeten dibidang yang ditunjuk, berpihak pada kelompok rentan, sensitif dan responsif gender. Oleh karenanya nama-nama ditunjuk perlu diuji secara terbuka dengan dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, sebelum diangkat secara definitif.

Program Prioritas;
1. Reforma Agraria; pemerintahan Jokowi perlu segera merumuskan sebuah badan penyelesaian konflik agraria untuk menangani problem struktural agraria yakni ketimpangan penguasaan struktur dan distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pokok Agraria dan Tap MPR No. X/2001 tentang PAPSDA, dengan memastikan prinsip sensitif dan responsif gender. Badan penyelesaian konflik agraria ini sebagai bagian atau tahapan untuk mewujudkan […]

  • gambut
    Permalink Gallery

    Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

WALHI Aceh menilai pemerintah tidak menjalankan perintah UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Produk hukum yang sudah diterbitkan hanya menjadi bahan arsip lemari kerja. Tuduhan WALHI Aceh berangkat dari fakta lapangan, para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung untuk bertambang, kasus lainnya atas nama infastruktur pembangunan jalan didalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi untuk perusakan hutan, menurut perintah UU 18 tahun 2013 dalam Pasal (38), (40), (66), (82), (89) jelas menyebutkan wewenang PPNS melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi penebangan liar yang telah sengaja menggunakan kawasan hutan lindung untuk penambang liar, penggunaan kawasan harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan, baik pidana maupun denda sudah diterangkan dalam UU ini paling sedikit 1 tahun kurangan penjaran atau denda 1,5 milyar bagi pelaku.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan liar atau pembukaan lahan untuk aktifitas penambangan akan mendatangkan bencana ekologi bagi lingkungan hidup dari hulu ke hilir, yang berdampak bagi keberlangsungan  mahkhuk hidup. Sikap kritis ini bukan berarti WALHI Aceh menantang semua aktifitas di hutan. Akan tetapi mendorong pemerintah harus tegas untuk memperbaiki tatakelola hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. jika persoalan pencemaran terus terjadi dapat dipastikan WALHI Aceh akan menggugat pemerintah karena lalai menjalankan  perintah UU 18 tahun 2013 tentang P3H.

WALHI Aceh menempuh jalan pengadilan karena alasan ancaman masa depan anak-anak Aceh dibawah kehidupan yang tidak layak penuh dengan pencemaran hak akses air bersih yang dilakukan oleh orang tuanya saat ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Aceh cinta kasih diberikan kepada anaknya sendiri, jika aktifitas yang dilakukan orang tuanya menanam sekian ton bahan kimia berbahaya didalam tanah diatas hutan yang akan dikonsumsi dimasa akan datang anak mereka. Sikap egois yang ditunjukan orang tuanya saat ini atas nama kesejahteraan telah menimbulkan kejadian luar […]

Oleh |2 September, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|