ISDS bersifat tidak demokratis, diskriminatif, bias terhadap penanam modal dan tidak diperlukan. ISDS telah digunakan untuk mengancam negara-negara yang saat ini terlibat dalam negosiasi-negosiasi RCEP dengan tagihan catatan pajak bernilai jutaan dolar akibat risiko yang diambil oleh para penanam modal asing. Termasuk klausa ISDS yang merugikan dalam perjanjian perdagangan RCEP yang sedang dirundingkan berperan dalam mengukuhkan hak-hak para penanam modal dan memperluas cakupan kekuatan arbitrator privat. Hal ini dapat berakibat pada kemunculan kasus-kasus baru yang akan membebani anggaran pemerintah. Hal tersebut dapat membahayakan untuk kemampuan pejabat nasional maupun lokal yang berada di negara-negara RCEP untuk membuat peraturan demi kepentingan publik, menganggarkan uang publik untuk kebijakan-kebijakan penting seperti untuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan lingkungan. Hal ini merupakan serangan yang tidak berterima dan tidak perlu dalam demokrasi.