Konflik Agraria Ancam Kalsel

Rabu, 25 Januari 2012 04:56

Ditulis oleh radarbanjarmasin

0 Comments

BANJARMASIN – Isu SARA yang meresahkan warga Kabupaten Tanah Bumbu ternyata berawal dari adanya konflik agraria antara sejumlah warga dengan salah satu perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin meminta kepada kepala daerah untuk berhati-hati terutama dalam pemberian izin lahan. “Kita harap masing-masing bupati lebih mencermati izin baik status areal tambang dan HGU (hak guna usaha) untuk perkebunan dan lainnya tolong diperhatikan.

Apalagi saatnya ini sering terjadi perbedaan kepentingan antar pengusaha dengan pengusaha maupun dengan masyarakat,” ungkap Rudy saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kalsel, kemarin. Rudy juga meminta kepada kepala daerah baik bupati maupun walikota untuk berhati-hati memberikan izin dengan memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. “Kita berharap penerbitan izin pertambangan dan perkebunan tolong dilihat realita di lapangan termasuk melihat kondisi dan keadaan masyarakat.

Makanya kawan-kawan (kepala daerah) diharapkan bisa lebih proaktif melihat keadaan untuk mengurangi adanya konflik,” ucapnya. Diterangkan Rudy, saat ini tak ada izin baru untuk sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan rencana moratorium izin pertambangan yang digagas oleh pemerintah. Namun, meski tak ada izin baru, izin pertambangan yang sebelumnya telah terbit juga berpotensi menimbulkan konflik. “Yang ada sekarang peningkatan eksplorasi jadi IUP (izin usaha pertambangan) produksi,” katanya. Sementara itu, konflik agraria yang akhirnya memicu isu SARA di Tanah Bumbu juga menjadi perhatian beberapa LSM.

Tiga LSM yakni Gerakan Masyarakat Pro Reformasi (Gempar), Bamper, dan Aliansi Pergerakan Reformasi Daerah (APRD) memberikan pernyataan sikapnya terhadap konflik agraria di Tanah Bumbu. “Hak ulayat dan hak tanah atas masyarakat harus dihormati oleh perusahaan termasuk oleh pemerintah daerah sendiri karena hak itu dilindungi oleh undang-undang. Kami berharap konflik agraria tidak terjadi dan harapannya suasana Kalsel bisa kondusif agar masyarakat juga tidak jadi korban,” ujar Koordinator Gempar Sumanteri didampingi Ketua Umum Bamper M Rafik dan Ketua Umum APRD Abdi.

Terpisah, Manajer Kampanye Walhi Kalsel Dwitho Frasetiandy mengungkapkan, setelah mendengar isu SARA tersebut pihaknya langsung meluncur ke Batulicin untuk melakukan observasi lapangan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan Walhi Kalsel. Pertama, kata dia, terungkap bahwa tidak ada konflik SARA seperti informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Kedua adalah terjadinya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dalam hal ini berkaitan dengan lahan. “Ada perampasan tanah dan ruang hidup warga, yang mestinya segera diselesaikan oleh pemerintah. Temuan kami berikutnya adalah lemahnya penegakan hukum, ada keberpihakan aparat kepada pengusaha dan ini harus segera dihentikan. Isu SARA dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mengalihkan fokus isu mendasar yaitu konflik agraria,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui BlackBerry Mesengger, kemarin. (tas/yn/bin)

Sumber : http://www.radarbanjarmasin.co.id/index.php/berita/detail/Z2JqYXysoqaWnpY=