WALHI : Pemerintah SBY Gagal Atasi Illog

Selasa, 31 Januari 2012 06:28

Ditulis oleh gurindam12.com

0 Comments

Pekanbaru | Gurindam12.com. Kasus illegal loging yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau beberapa hari yang lalu marak diberitakan. Dan ternyata informasi ini sudah diketahui oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia sejak lima tahun belakang ini. Melihat kondisi ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menyatakan bahwa Pesiden RI telah gagal dalam pemberantasan illegal loging yang selama ini.

“Ini bukti bahwa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal dalam melakukan pemberantasan Illegal Loging. Menhut seharusnya malu menyatakan ini ke publik, sudah seharusnya Menhut beserta seluruh jajarannya untuk menyatakan permohonan maaf kepada publik karena gagal melindungi hutan dan gagal melaksanakan Inpres No.14 tahun 2005 tentang pemberantasan Illegal Loging.” Ujar Direktur Eksekutif WALHI Riau Hariansyah Usman saat dihubungi, Selasa (31/01)

Ada indikasi kasus Illegal Loging sengaja dimunculkan untuk mengalihkan isu penolakan masyarakat Pulau Padang atas izin PT RAPP disana. Ini logika yang sesat kalau illegal loging dijadikan pembenaran dikeluarkannya izin PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) untuk mengelola hutan di Pulau Padang.

"Bagaimana mungkin kita percaya kepada PT.RAPP sedangkan pemerintah saja gagal menjaga dan mengelola hutan secara adil dan lestari". Ujar pria yang akrab disapa Kaka ini.

Dan kita juga melihat ada penggiringan opini melalui media masa yang dilakukan oleh Staf Kemenhut terkait solusi konflik di Pulau Padang,

"Hendaknya Hadi Daryanto bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan sebelum Menhut membuat keputusan berdasarkan rekomendasi Tim Mediasi yang telah melakukan kajian lapangan". Apalagi yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, ini akan kembali memancing gejolak dan menciptakan situasi Kabupaten Kepulauan Meranti tidak kondusif.”

Berdasarkan informasi warga di Pulau Padang, justru segelintir "konglomerat desa" yang sebelumnya pelaku Illegal Loging dan memiliki tanah luas yang menginginkan RAPP hadir disana, ini tidak lain motivasinya untuk mendapatkan ganti rugi dan proyek kerjasama dengan perusahaan.

"Kalau mayoritas petani ya sangat tergantung dengan lahan, mana mungkin rela menyerahkan lahannya dan merubah profesi menjadi buruh tanam akasia dengan upah yang rendah.” Ujar Kaka mengakhiri.

Sumber : http://www.gurindam12.com/2012/01/walhi-pemerintah-sby-gagal-atasi-illog.html