Kader Muda perlu Terlibat Dalam Advokasi Penyelamatan Lingkungan

Kupang, Walhinews: Pendidikan Kader adalah kebutuhan dan wujud regenerasi dalam sebuah organisasi. Pendidikan Kader dimaksud untuk menciptakan generasi yang handal untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus bersaing dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih dari, untuk merespon berbagai permasalahan sosial baik itu persoalan lingkungan hidup, HAM, demokrasi, perempuan dan anak dan berbagai isu lainnya, dibutuhkan sebuah upaya peningkatan kapasitas yang terus dilakukan.

Kenaikan BBM; Ekonomi Candu Minyak Korbankan Rakyat

Juallah pasir di gurun, maka tak akan laku.
Juallah es batu dekat, maka tak akan laku.
Juallah kayu bakar di tepi hutan, maka tak akan laku.
Juallah air kemasan di kampung tepi sungai yang bersih, maka tak akan laku.

Prinsip komoditi ekonomi adalah kelangkaan. Komoditi tidak akan laku bila tak ada kelangkaan. Karenanya, VOC lakukan patroli kapal pedagang rempah di sekitar Maluku, dan tembaki kapal apa saja keluar yang bawa rempah keluar selain kapal rempah VOC. Rakyat ditipu untuk merusak batang dan akar pohon cengkeh dengan alasan batang dan akarlah yang sedang diminati pasar Eropah. Tujuannya, agar pohon cengkeh rusak, berkurang, jumlah komoditi dapat dikontrol.

Begitu juga halnya dengan energi. Banyak perusahaan terkaya di dunia adalah yang bergerak di sektor energi. Komoditi energinya adalah minyak, dan batubara. Cadangan minyak terbatas. Perlu proses milyaran tahun untuk menghasilkan minyak. Dan manusia sudah hampir habiskan cadangan minyak hanya dalam 200 tahun.  Indonesia pun telah melampaui puncak produksi minyaknya. Cadangan batu bara Indonesia hanya mampu bertahan sampai 20 tahun ke depan. Tapi kian langka barang ini, kian menguntungkan sebagai komoditi.

Para industri energi yang bergerak di sektor energi fosil tidak beranjak ke energi terbarukan. Sebab sumber energi terbarukan, seperti sinar matahari, gelombang dan pasang laut, mikrohidro, adalah berlimpah, layaknya pasir di gurun. Karena sumber energi terbarukan melimpah, maka investor--dan pemerintah yang menjaga kepentingan investor-- enggan dan lamban kembangan sektor energi terbarukan. Energi minyak tetap menjadikan banyak perusahaan dunia sebagai terbesar. Dalam daftar Global 500 majalah Fortune, 8 perusahaan minyak tercatat masuk ke dalam jajaran 15 perusahaan terbesar di dunia.

Baca lebih lengkap :http://goo.gl/jQbJM

Catatan Walhi tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Krisis yang semakin akut di Negara maju dewasa ini, khususnya Amerika Serikat mendesak negara berkembang seperti Indonesia untuk patuh dan tunduk pada kepentingan Negara maju ini. Watak mempredasi negara bekas koloni oleh negara “Annex 1”pimpinan Amerika sejatinya tidak pernah hilang. Apalagi pembangunan ekonomi dewasa ini telah memposisikan lingkungan sebagai sumber utama untuk meningkatkan basis produksi. Negara Annex 1 bukannya tidak berusaha keluar dari krisis tersebut.

Mempertanyakan Laporan Koalisi 22 April 2010 tentang Mafia Hutan Riau

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari Koalisi Anti Mafia Hutan kembali mendatangi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas). Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan hasil kerja Satgas terkait laporan yang disampaikan pada tanggal 22 April 2010 atau sekitar 10 bulan yang lalu. Saat itu Koalisi mendatangi KPK dan Satgas untuk menyerahkan laporan kasus korupsi dan mafia hutan, yang terkait dengan penghentian perkara terhadap 14 perusahaan di Riau. Kepada Satgas, Koalisi menyerahkan 12 nama aktor yang harus diteliti dugaan keterlibatannya dalam kasus ini, dengan komposisi: 2 dari level atas Polri, 1 mantan menteri, 1 jaksa, 2 kepala daerah, dan 3 mantan Kepala Dinas Kehutanan. Selain itu, dari unsur perusahaan perlu diperiksa 2 perusahaan induk dari 14 total perusahaan yang diduga bermasalah.

Utang Pemerintah dan Desain Ekonomi Politik Rezim Neoliberal

Jumlah utang pemerintah selama tahun 2010 mengalami kenaikkan secara signifikan. Total utang pemerintah pusat hingga tahun 2010 sebesar Rp1.652 triliun. Bertambah Rp62 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.590 triliun. Komposisi utang pemerintah saat ini terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp592 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp1,060 triliun.