Walhi
Penerbitan Izin Lingkungan Menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah, PTUN Bandung Menyatakan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 2 Batal dan Tidak Berlaku

Penerbitan Izin Lingkungan Menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah, PTUN Bandung Menyatakan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 2 Batal dan Tidak Berlaku

Siaran Pers
Bandung, 19 April 2017
Majelis Hakim PTUN Bandung, yang terdiri dari Sutiyono, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Dewi Asinah, S.H. (Hakim Anggota), serta Jusak, S.H. (Hakim Anggota), telah menjatuhkan putusan untuk perkara gugatan Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU) Cirebon 2 pada hari Kamis, 19 April 2017,

Read More
Court orders government to revoke Cirebon coal power plant permit –  JBIC should respect Indonesian law and drop financing plans

Court orders government to revoke Cirebon coal power plant permit – JBIC should respect Indonesian law and drop financing plans

BANDUNG–In a landmark judgement, the Bandung administrative court yesterday revoked the environmental permit for Cirebon Coal Fired Power Plant, known as “Cirebon 2”.
The civil case was filed in December 2016 by The People for Environmental Protection (Rakyat Penyelamat Lingkungan or RAPEL), assisted by the Advocacy Team for Climate Justice.

Read More
Cirebon Power Meneken Perjanjian Pendanaan di Tengah Ketidakpastian Putusan Hukum

Cirebon Power Meneken Perjanjian Pendanaan di Tengah Ketidakpastian Putusan Hukum

Pada hari Selasa, 18 April 2017, Konsorsium Multinasional Cirebon Power telah menandatangani perjanjian pendanaan (loan agreement) dengan tiga lembaga keuangan, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Korea Eximbank (KEXIM) dan Nippon Export and Investment Insurance(NEXI) senilai US$ 1.74 miliar atau lebih dari Rp 23 triliun untuk proyek PLTU Cirebon

Read More
AKKM (Areal Konservasi Kelola Masyarakat): “Bagian dari Tata Kelola Konservasi Indonesia”

AKKM (Areal Konservasi Kelola Masyarakat): “Bagian dari Tata Kelola Konservasi Indonesia”

Release Media Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
[Jakarta, 11 April 2017] Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal merupakan salah satu aktor pengelola konservasi di Indonesia dengan sistem kearifan lokal (praktek dan nilai). Kontribusi Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal untuk melakukan ‘konservasi keanekaragaman hayati’ secara nyata terbukti di lapangan. Namun, belum sepenuhnya diakui pemerintah sebagai bagian

Read More
Pencabutan Izin PT.MMP Hars Di Ikuti Oleh Pemulihan dan Penegakan Hukum Di Pulau Bangka!

Pencabutan Izin PT.MMP Hars Di Ikuti Oleh Pemulihan dan Penegakan Hukum Di Pulau Bangka!

Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka
[JAKARTA, 6 April 2017] – Perjuangan panjang warga Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang menolak keberadaan tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) akhirnya membuahkan hasil, setelah Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mencabut izin usaha pertambangan tersebut.
Surat pencabutan izin usaha pertambangan

Read More
Salam Sejahtera, kami adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), aliansi organisasi masyarakat sipil yang mencita-citakan terwujudnya reforma agraria sejati bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Salam Sejahtera, kami adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), aliansi organisasi masyarakat sipil yang mencita-citakan terwujudnya reforma agraria sejati bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Bapak Presiden, Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa

Read More
Donasi