Praktek Buruk Industri Ekstraktif

Kampanye Praktek Buruk Industri Ekstraktif

Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan

Hentikan bantuan financial ke PT Semen Indonesia

Semarang, 3/12/2014. Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan  bahwa setiap uang yang dipinjamkan kepada perusahaan tidak merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia sangat kuat.  Komitmen dua lembaga tersebut sangat penting untuk terwujudnya investasi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui tahun ini Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk memwujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Kerjasama ini merupakan program lanjutan KLH dengan Bank Indonesia sejak 2010 dalam kerangka pelaksanaan nota kesepahaman green banking.

Pelaksanaan green banking adalah satu upaya untuk mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy. Greedy economy merupakan istilah di mana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sedangkan green economy merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (people, profit, planet), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebu;

Kasus PT Semen Indonesia dengan masyarakat Kabupaten Rembang yang menolak rencana eksploitasi Cekungan Air Tanah Watuputih menjadi bukti bahwa konsep pembangunan berkalanjutan yang didorong oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya terlaksana. ekspolitasi cekungan air tanah watuputih yang menjadi sumber air lebih dari 600 ribu jiwa seharusnya menjadi pertimbangan perbankan untuk memberikan bantuan financialnya […]

Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

Tambangan semen merusak lingkungan

Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. Selama ini dirasakan tidak ada perhatian yang serius dan keberpihakan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah terhadap keluhan masyarakat. Warga menolak izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk dasar terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang.

Penolakan warga Kabupaten Rembang terhadap pembangunan semen oleh PT. Semen Indonesia karena lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdapat goa–goa yang tersebar di wilayah tersebutDiantara goa tersebut merupakan goa yang memiliki sungai-sungai bawah tanah yang masih aktif.

Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air. Hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, akan mengancaman 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang yang selama ini menggantungkan pada wilayah tersebut. Selain itu dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air […]

Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Jakarta, 18 Desember 2014. Tepat pukul 12 dini hari tadi harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mengalami kenaikan sebesar Rp. 2000/liter. Alasan pemerintah Jokowi-JK menilai penaikan ini sebuah pilihan sulit yang mesti diambil untuk memberikan ruang fiscal yang lebih besar kepada negara.

Keadaan minyak saat ini, baik dalam aspek produksi maupun harga dipasar Internasional menunjukkan penurunan yang cukup significant. Produksi Minyak Nasional saat ini hanya mencapai 700.000 Barrel/hari. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak nasional telah mencapai 1,6 juta barrel/hari. Artinya, untuk konsumsi minyak nasional, Indonesia mengalami deficit 900.000 barrel per-hari. Sementara harga minyak mentah Internasional saat ini sebesar USD.85 per-barrel atau sama dengan Rp. 1.020.000. Jadi, total kebutuhan untuk import minyak mentah sama dengan Rp. 918 M/hari.

Saat ini, meskipun ada kenyataan penurunan harga minyak dunia hingga 43%, dari US$.150 menjadi US$.85, pemerintah tetap akan mencabut subsidi BBM dengan alasan pemborosan anggaran dan meningkatnya kebutuhan konsumsi dalam negeri. Alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2014, ditetapkan sebesar Rp. 246,5 Trilliun. Pemerintah memandang bahwa pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM tidaklah efektif, hanya pemborosan semata, karenanya harus dicabut dan dialihkan ke sector riil, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Abet Nego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, beban subsidi yang dialokasikan untuk BBM dalam APBN harusnya tidak menjadi alasan melakukan pencabutan tersebut. “Jika mengacu pada ketersediaan fiscal, maka pemerintah seharusnya membereskan mafia migas, meningkatkan rasio pajak dari sektor sumber daya alam. Yang paling mengecewakan dari Jokowi-JK adalah memberikan subsidi kepada investor dalam bentuk kemudah ijin investasi dan bebas bea masuk import kepada pemilik modal khususnya luar negeri. Dari sini Rejim Jokowi-JK sangat terlihat keberpihakannya kemana”, imbuhnya.

Walhi menilai menilai rakyat harus benar-benar mengawasi pemerintahan Jokowi-JK dan birokrasinya agar tetap konsisten dengan Nawa Cita sebagaimana disampaikan dalam masa kampanyenya.

Abet Nego juga mengkritisi pengalokasian anggaran subsidi diarahkan […]

Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Jakarta, 14 September 2014. Rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bandung harus segera dihentikan. Wali Kota Bandung telah mengabaikan asas kehati-hatian dini (precautionary principle) dalam rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Wali Kota Bandung masih sangat lemah dan meragukan atas rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Dengan demikian, proyek PLTSa ini berpotensi membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan hidup Kota Paris van Java.

Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, “Dasar hukum (legalitas) proyek sangat lemah; tidak ditemukan kesesusaian dengan arahan kebijakan nasional tentang persampahan; kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro dan mikro dalam hal teknologi, diragukan. Selain itu kesesuaian teknologi dengan karakteristik sampah, skema pembiayaan, studi AMDAL yang kadaluwarsa dan tahapan kerjasama proyek yang kolutif, membutuhkan kajian lebih dalam. Yang paling mendasar adalah ketidakpastian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan sosial. Di sisi lain, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa PLTSa dengan menggunakan insinerator merupakan investasi pembangkitan listrik paling mahal dibandingkan pembangkitan lainnya, tidak ramah lingkungan, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.”

Dadan menambahkan, “Pertimbangan kuat Wali Kota hanya kekhawatiran atas tuntutan hukum dari investor. Padahal, walau mengikat secara hukum, hal ini masih negotiable, dimana Pemkot Bandung punya posisi tawar yang kuat sebagai pemilik proyek.”

Persoalan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, khususnya kota-kota besar seperti Bandung, menuntut adanya payung strategi dan kebijakan nasional yang terpadu. Meningkatnya volume dan berbagai jenis sampah baru, kesemrawutan kota, jaminan keberlanjutan lingkungan serta antisipasi dampak bagi kesehatan dan lingkungan, mewajibkan Pemerintah kota menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara cermat. Pertimbangan yang lemah dan meragukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Eknas menyatakan, “Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mesti menjadi dasar kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di […]

“Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Harus Menjadi Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global
Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21 Mei 2014 dalam rangka evaluasi 3 tahun kebijakan moratorium hutan.

Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi mendesak pemerintah yang akan datang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Kebijakan penundaan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang lazim disebut sebagai moratorium belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan Indonesia, padahal masa berlakunya tinggal satu tahun lagi. Pemerintah masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah dalam kebijakan yang memang tidak memiliki sanksi ini.

“Di tahun 2014 ini, kita menyaksikan kebakaran hebat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan adanya kebijakan moratorium,” ujar Teguh Surya, Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace. “Hingga Februari 2014 saja, telah terjadi kebakaran lahan gambut hebat di Provinsi Riau, di mana 38,02% di antaranya berada di wilayah PIPIB revisi 5.” Situasi ini membuktikan ketidakseriusan dan minimnya perhatian pemerintah untuk melindungi hutan dan gambut tersisa walaupun aturan perundang-undangan dengan sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemegang izin konsesi wajib melindungi hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan gambut di areal izinnya.

Selain karena kebakaran, hutan Indonesia juga terancam oleh masifnya alih fungsi dan peruntukkan kawasan hutan di berbagai daerah untuk memuluskan mega proyek yang mengancam hak-hak masyarakat adat dan […]

Banjir Morowali Akibat Lingkungan Rusak

WALHI SULTENG – 14 Agustus 2013. Banjir Morowali bukanlah siklus 25 tahunan, seperti statement Bupati Morowali Anwar Hafid yang dilansir SKH Radar Sulteng (30/07/2013), karena intensitas bencana banjir dan longsor yang semakin meningkat itu berbanding lurus dengan meningkatnya ekspansi atau perluasan investasi pertambangan dan perkebunan sawit di Kab. Morowali, Anwar Hafid menyatakan bahwa “statement Bupati Morowali tersebut menyesatkan dan berusaha menutupi fakta kerusakan lingkungan yang massif disana. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa banjir di Morowali tidak ada hubungannya dengan pertambangan yang ada di sana. Kami sangat mengecam apa yang di sampaikan oleh Anwar Hafid, sampai saat ini kami tidak juga menemukan data apa yang di gunakan oleh bupati tersebut”.

Data WALHI Sulteng menunjukan dari 6 kecamatan yang diterjang banjir hampir seluruhnya terdapat aktifitas industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) yang tentunya juga merambah ribuan hektar kawasan hutan. Misalnya di Kec. Petasia ada PT. Multi Pasific Resource yang melakukan aktifitas pertambangan di areal seluas 4.779 Ha, PT. Rehobot Pratama Internusa pada areal seluas 495 Ha, PT. Hotmen Internasional melakukan eksploitasi pada areal seluas 803 Ha, selain itu ada perluasan perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) yang telah mengkonversi lahan perkebunan dan juga hutan yang diperkirakan luasnya di atas 5000 Ha, selain PT. SJA juga ada PT. Agro Nusa Abadi (ANA) anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL) yang membuka perkebunan sawit dengan menggunakan areal tidak kurang dari 5000 Ha.

Menurut Direktur WALHI SULTENG Ahmad Pelor bahwa “di kecamatan Bungku Utara banjir juga dipicu oleh perambahan-perambahan kawasan hutan masa lalu, baik secara illegal maupun secara legal (memiliki Izin), antara lain disana pernah beraktifitas perusahaan pemilik IUP HHK atau HPH atas nama PT. Bina Balantak Raya, PT. Tenaga Muda Jaya (atas nama Izin Pemanfaatan Kayu/IPK), bahkan juga perambahan kawasan […]

Perubahan Iklim dan Kerusakan Hutan di NTT

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lainnya termasuk sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Perlu disadari, bahwa sumberdaya alam memiliki keterbatasan ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam juga mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang berperspektif keadilan sosial dan keadilan antar generasi.

Disamping itu, Lingkungan dan manusia saling memiliki keterkaitan yang erat. Berbagai aktivitas manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam pun banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Demikian Herry Naif, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT menyampaikan pesan awal dalam acara Focus Group Discussion (FGD) 15/2012 di Yayasan Peduli Sesama (Sanlima) Kupang. FGD yang bertemakan “Study Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adaptif Peruabahan Iklim di NTT” dihadiri oleh enam (6) peneliti Walhi pada enam Kabupaten di NTT yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU. Bahwa kegiatan ini dijalankan atas kerja sama WALHI NTT dan The Institute Samdhana dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas model pengelolaan sumber daya alam di NTT, agar dapat mengetahui bahwa apakah kebijakan-kebijakan yang ada berpihak pada lingkungan dan berperspektif eko-bioregion pulau-pulau kecil.

Umbu Wulang, memaparkan di Pulau Sumba ada 12 daerah aliran sungai dan sub-sub DAS bagi Pulau Sumba dan 50 % atau 6 DAS tersebut, daerah tangkapan air utama nya ada di Laiwangi Wanggameti dan Manupeu Tanadaru.

Selain itu, dari kedua kawasan […]

Kejahatan Hutan Masih Terjadi Di Kalteng

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah menilai kejahatan lingkungan masih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan besar swasta yang beroperasi di provinsi itu namun belum ditindak tegas.

Pelanggaran itu mulai dalam hal perizinan hingga masalah kawasan. Ini baru dari hasil pemantauan di 10 perusahaan, belum secara keseluruhan perusahaan besar swasta di Kalimantan Tengah ini,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas dihubungi dari Sampit, Selasa.

“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah ini segera menindak tegas pelanggaran-pelanggaran itu,” katanya.

Belum lama ini Walhi memantau dan mengevaluasi perizinan 10 perusahaan yang sudah melakukan aktivitas. Pemantauan dilakukan terhadap status perizinan dan status kawasan wilayah Field Monitoring Moratorium yang ada di Kalimantan Tengah dengan cakupan lima kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Beberapa kesimpulan yang diambil di antaranya, akibat ketidaksinkronan penggunaan ruang mengakibatkan banyaknya pelangaran atas status kawasan hutan di Kalimantan Tengah, dimana kasus lebih banyak didominasi oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan dukungan pemerintah daerah yang menerbitkan izin tanpa diikuti dengan tanggung jawab pengawasan atas aktivitas perusahaan tersebut.

Arie menyebutkan bahwa aktivitas pemberian perizinan ini dilakukan bukan saja tindakan mal administrasi atau administrasi yang tidak prosedural, namun ada pula yang telah mengarah pada dugaan tindakan korupsi.

Walhi Kalimantan Tengah sangat menyayangkan penegakan hukum tidak dijalankan secara konsekuen oleh aparat yang berwenang.

Walhi menilai masih banyaknya temuan pelangaran hukum di sektor kehutanan di Kalimantan Tengah itu karena kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah daerah selaku pemberi izin.

“Tanpa adanya pengawasan maka pelanggaran di bidang kehutanan tidak bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun surat-surat edaran sudah banyak diterbitkan mengenai penertiban perizinan terhadap perkebunan besar swasta di Kalimantan Tengah, bahkan pada SK pencabutan izin, namun sayangnya surat-surat ini tidak dibarengi dengan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan apakah perusahaan […]

Moratorium Harus Diikuti Sanksi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng rupanya memiliki cara tersendiri menanggapi diterbitkannya Inpres Morarotium Nomor 6 tahun 2013. Direktur Walhi Kalteng Arie Rio Rompas mengungkapkan, moratorium tanpa penegakan hukum adalah sia-sia.

Moratorium tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola alam primer dan lahan gambut, tidak akan efektif tanpa adanya sanksi dan upaya penegakan hukum, kata Rio di Bundaran Besar Palangka Raya ketika melakukan aksi teaterikal kemarin (16/5) pagi. Menurutnya, Inpres yang dikeluarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini, harus dapat menjangkau upaya penegakan hukum terhadap aktivitas illegal perusahaan, sanksi hukum bagi pejabat yang mengeluarkan izin di wilayah peta indikatif moratorium ini.

Inpres Moratorium Nomor 6 Tahun 2013 yang merupakan perpanjangan dari Inpres nomor 10 tahun 2011, lanjut Rio, benar-benar harus dapat diterapkan dengan tegas. Lantaran ditambahkannya, pada kurun waktu dua tahun ini, Inpres 10 2011 dianggapnya tidak berfungsi. Dalam dua tahun ini, Walhi Kalteng melakukan monitoring (pengawasan) pelaksanaan moratorium di 10 perusahaan di 5 kabupaten,menemukan masih terjadi perambahan kawasan yang masuk ke peta moratorium, paparnya. Ia pun berharap masa moratorium dua tahun kedepan ini, seharusnya menjadi momentum untuk menyelesaikan masalah di sektor kehutanan dengan melakukan review (pengkajian ulang) perizinan dan penegakan hukum. (abe/viv)