Praktek Buruk Industri Ekstraktif

Kampanye Praktek Buruk Industri Ekstraktif

  • PLTAJABAR
    Permalink Gallery

    Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Jakarta, 14 September 2014. Rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bandung harus segera dihentikan. Wali Kota Bandung telah mengabaikan asas kehati-hatian dini (precautionary principle) dalam rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Wali Kota Bandung masih sangat lemah dan meragukan atas rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Dengan demikian, proyek PLTSa ini berpotensi membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan hidup Kota Paris van Java.

Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, “Dasar hukum (legalitas) proyek sangat lemah; tidak ditemukan kesesusaian dengan arahan kebijakan nasional tentang persampahan; kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro dan mikro dalam hal teknologi, diragukan. Selain itu kesesuaian teknologi dengan karakteristik sampah, skema pembiayaan, studi AMDAL yang kadaluwarsa dan tahapan kerjasama proyek yang kolutif, membutuhkan kajian lebih dalam. Yang paling mendasar adalah ketidakpastian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan sosial. Di sisi lain, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa PLTSa dengan menggunakan insinerator merupakan investasi pembangkitan listrik paling mahal dibandingkan pembangkitan lainnya, tidak ramah lingkungan, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.”

Dadan menambahkan, “Pertimbangan kuat Wali Kota hanya kekhawatiran atas tuntutan hukum dari investor. Padahal, walau mengikat secara hukum, hal ini masih negotiable, dimana Pemkot Bandung punya posisi tawar yang kuat sebagai pemilik proyek.”

Persoalan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, khususnya kota-kota besar seperti Bandung, menuntut adanya payung strategi dan kebijakan nasional yang terpadu. Meningkatnya volume dan berbagai jenis sampah baru, kesemrawutan kota, jaminan keberlanjutan lingkungan serta antisipasi dampak bagi kesehatan dan lingkungan, mewajibkan Pemerintah kota menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara cermat. Pertimbangan yang lemah dan meragukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Eknas menyatakan, “Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mesti menjadi dasar kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan […]

  • 21-05-14W
    Permalink Gallery

    “Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Harus Menjadi Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia”

“Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Harus Menjadi Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global
Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21 Mei 2014 dalam rangka evaluasi 3 tahun kebijakan moratorium hutan.

Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi mendesak pemerintah yang akan datang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Kebijakan penundaan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang lazim disebut sebagai moratorium belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan Indonesia, padahal masa berlakunya tinggal satu tahun lagi. Pemerintah masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah dalam kebijakan yang memang tidak memiliki sanksi ini.

“Di tahun 2014 ini, kita menyaksikan kebakaran hebat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan adanya kebijakan moratorium,” ujar Teguh Surya, Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace. “Hingga Februari 2014 saja, telah terjadi kebakaran lahan gambut hebat di Provinsi Riau, di mana 38,02% di antaranya berada di wilayah PIPIB revisi 5.” Situasi ini membuktikan ketidakseriusan dan minimnya perhatian pemerintah untuk melindungi hutan dan gambut tersisa walaupun aturan perundang-undangan dengan sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemegang izin konsesi wajib melindungi hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan gambut di areal izinnya.

Selain karena kebakaran, hutan Indonesia juga terancam oleh masifnya alih fungsi dan peruntukkan kawasan hutan di berbagai daerah untuk memuluskan mega proyek yang mengancam hak-hak masyarakat adat […]

  • Statement-Friends-of-the-Earth-International1
    Permalink Gallery

    Bowing to civil society pressure, palm oil giant promises to end its forest destruction

Bowing to civil society pressure, palm oil giant promises to end its forest destruction

Statement Friends of the Earth International

9th of December 2013 – In response to years of pressure from civil society, Wilmar International,
the world’s largest palm oil trader, has just announced a “No Deforestation, No Peat, No
Exploitation Policy”.

Friends of the Earth International and many Friends of the Earth member groups have
campaigned for years to end Wilmar’s destructive, unsustainable, and often illegal practices. The
ravages of the palm oil sector are well known and well documented, and we need urgent action
to reduce the massive harm caused to forests and communities by industrial palm oil plantations.

We are strongly cognizant that Wilmar’s commitment to improvement comes in the wake of many
years of land-grabbing, fueling of conflicts, destruction of endangered habitat, and other abuses –
all of which has rewarded Wilmar and its associates with enormous profits, and established the
company as the world’s largest palm oil trader.

Given this history, and the context within which transnational corporations such as Wilmar
operate, Friends of the Earth recognizes that a voluntary commitment by Wilmar, no matter how
broad, can only be fully effective when accompanied and overseen by strong national legislation
and international norms to prevent systematic exploitation of lands, lives and livelihoods, and by
the full empowerment of local communities and community-based organizations to determine the
best use of their lands and resources.

Friends of the Earth has documented several ongoing cases of social and environmental abuse
involving Wilmar, its subsidiaries, and its third party suppliers. These cases demonstrate that
Wilmar’s membership in the Round Table on Sustainable Palm Oil did not prevent it from violating
the rights of indigenous peoples and local communities or from deforesting large areas.

In light of this, Wilmar needs to take immediate steps to demonstrate that it takes this new policy
seriously. These steps include bringing an immediate end […]

“Europa sollte gar keinen Biosprit verwenden”

Zerstörte Wälder, vertriebene Bauern: Palmölanbau in Indonesien hat desaströse Folgen, sagt Aktivist Anton Widjaya im Interview. Die Plantagen wachsen mit der Nachfrage. VON JENNI ROTH

ZEIT ONLINE: Herr Widjaya, mit Ihrer Organisation Walhi engagieren Sie sich gegen den Palmölanbau in Indonesien. Warum?

Anton Widjaya: Die Ölpalmen werden in Monokultur angebaut. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Umwelt. Für die Plantagen holzt man riesige Wälder ab und erschließt Torfmoorböden. Beides setzt sehr viel Kohlendioxid frei. Schlimmer sind aber die Folgen des Palmölanbaus für die lokale Bevölkerung.

ZEIT ONLINE: Welche Folgen meinen Sie?

Widjaya: Die Leute werden von ihrem Land vertrieben und verlieren ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie werden zu Tagelöhnern oder Vertragsarbeitern auf dem Land, auf dem sie vorher eigenständig Kautschuk oder Reis angebaut haben. Nur wer einen offiziellen Landtitel der Distriktregierung besitzt, bleibt verschont. Aber das sind die wenigsten.

ZEIT ONLINE: Wer vertreibt die Leute?

ANTON WIDJAYA

Der Experte für Landrechte und nachhaltige Waldwirtschaft stammt aus Westkalimantan, dem indonesischen Teil Borneos. Dort engagiert er sich mit seiner Organisation Walhigegen die Landnahme durch Palmölkonzerne und für einen Stopp der Plantagen-Expansion. Die deutschen Umweltorganisationen Robin Wood, Urgewald und Facing Finance unterstützen seine Arbeit.

Widjaya: Meist werden die Dorfvorsteher von den Palmölfirmen “gekauft”. Sie haben dann die Aufgabe, die Bauern zum Verkauf ihres Landes zu überreden – meist zu inakzeptablen Preisen, oft geben die Firmen sogar nur etwas Reis als Entschädigung. Die Dorfvorsteher aber erhalten eine Art Provision, die davon abhängt, wie viele Leute ihr Land verkaufen. Sie sind gut im Überreden.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, dass auch die Polizei Druck ausübt.

Widjaya: Vor dem Regimewechsel in den Neunzigern war die Repression ganz offensichtlich. Da rückten wirklich Polizei und Militär an. Heute funktioniert das viel subtiler. Der Polizist kommt beim Bauern vorbei und fragt ihn: Warum hast du dein Land noch nicht verkauft? Er kommt am nächsten Tag wieder, und am […]

  • orang-hutan
    Permalink Gallery

    Kejahatan Komoditas: Perampasan Tanah Terlarang, Minyak Kelapa Sawit Ilegal dan Orang Utan yang Terancam

Kejahatan Komoditas: Perampasan Tanah Terlarang, Minyak Kelapa Sawit Ilegal dan Orang Utan yang Terancam

Kasus Bumitama Agri di Kalimantan Barat
Friends of the Earth Europe, Milieudefensie-Friends of the Earth Netherlands,
WALHI-Friends of the Earth Indonesia, Amis de la Terre (Friends of the Earth France), Jordens Vännder (Friends of the Earth Sweden), November 2013
Ringkasan Eksekutif
Dua distributor minyak kelapa sawit paling besar di dunia, yang merupakan komponen pokok dalam banyak produk-produk pangan dan kosmetik dan juga merupakan komponen penting untuk bahan bakar minyak nabati (biofuel) di Eropa, memperoleh minyak sawit tersebut dari sumber ilegal: yaitu dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang meratakan hutan tropis secara besar-besaran, termasuk habitat orang utan yang terletak di daerah-daerah hutan lindung. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap kriteria-kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) serta pelanggaran terhadap kebijakan investasi pihak investor.

Riset kami mengunakan berbagai citra satelit, data perdagangan serta laporan dari studi lapangan, ujung lain dari jalinan persoalan dan kesalahan yang  terangkai, untuk membuktikan bagaimana konsumen-konsumen yang tidak memahami gambaran seluruhnya telah membeli produk-produk yang membunuh orangutan serta menghancurkan kawasan hutan yang tersisa di dunia.

Friends of the Earth telah memberitahu dan mengingatkan perusahaan-perusahaaan terlibat dalam permasalahan yang digambarkan dalam laporan ini. Sebelumnya, kami juga telah mengingatkan para investor dan pemodal tentang peran mereka dalam proses perampasan dan perambahan lahan. Tanggapan mereka diringkas dalam laporan ini.

Rangkaian tersebut di atas terpapar sepanjang ribuan kilometer, melalui banyak aktor yang terlibat:

Produsen: BumitamaAgri Ltd yang merupakan salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Asosiasi  industri minyak kelapa sawit yang  “berkelanjutan”: bernama Roundtable on Sustainable Palm Oil, yang tidak melakukan hal yang signifikan untuk mencegah aktifitas-aktifitas ilegal dan terbukti tidak efektif dalam mendorong perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan serta hak asasi manusia.
Pedagang-pedagang: Wilmar International yang mendistribusikan minyak kelapa sawit (CPO) di pasar dunia yang diprediksikan pada tahun 2030 jumlahnya akan bertambah dua […]

Tambang Bunuh Bagan Teri Di Teluk Buli

Pulau Halmahera adalah pulau terbesar di propinsi Maluku Utara dengan luasan wilayah darat mencapai 17.780 Km2 (6.865 mil persegi) hingga kini kandungan sumber daya alam, terutama sumber daya mineral berupa Nikel terus digenjot melalui kegiatan eksploitasi oleh sejumlah perusahaan tambang nasional maupun internasional.

Di Halmahera bagian timur, yang kini secara administrasi merupakan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur. kegiatan pertambangan mulai dilakukan pada tahun 2000 yang dilaksanakan oleh PT. Antam. Tbk, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 490.K/24.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi KW97PP0443, tertanggal 20 September 2000, dengan luasan wilayah konsensi 39.040 Ha.

Wilayah Kegiatan pertambangan PT. Antam. Tbk dibagi menjadi beberapa wilayah pertambangan yang dilaksanakan oleh sejumlah sub kontraktor diantaranya, Tanjung Buli yang dilakukan oleh PT. Yudistira Bhumi Bhakti pada tahun 2001.

Dari data Walhi Maluku Utara, Kegiatan pertambangan di tanjung buli ini sudah 13 tahun lamanya, sebelumnya teluk buli adalah teluk dengan penghasilan ikan teri, sejumlah desa di wilayah teluk buli hampir secara keselurahan adalah desa dengan mata pencaharian sebagai nelayan ikan teri (nelayan bagan) di antaranya Desa Maba Pura, dan Wailukum. Namun kini pengusahaan ikan teri atau peristilahan lokalnya “Nelayan Bagan”sudah tidak dapat ditemukan lagi.

Hilangnya ikan teri di perairan teluk buli ini dimulai sejak tahun 2001, saat kegiatan pertambangan di Tanjung Buli mulai di lakukan. Sebelumnya tangkapan ikan teri di teluk buli mampu menghasilkan 1-2 Ton ikan/Bagan “perahu”, namun kini produksi ikan teri di sejumlah desa telah hilang, bahkan perahu bagan tidak bisa ditemukan lagi. Tak hanya itu dari keterangan yang diperoleh oleh nelayan, pesisir laut tanjung buli kini telah memerah akibat muntahan orel (tanah mengandung nikel) dari kegiatan pertambangan, bahkan sebagian nelayan mengaku saat membuang jarring ikan di perairan teluk buli di wilayah tanjung Laleban sering jaringnya terkenal lumpur mereh […]

  • Bukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit
    Permalink Bukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawitGallery

    Last chance for financiers of palm oil companies to stop deforestation and illegal activity

Last chance for financiers of palm oil companies to stop deforestation and illegal activity

Amsterdam/Paris/Berlin/Brussels/Jakarta  21st November 2013. Illegal and harmful production of palmoil in Indonesia is continuing, reveals a new report released on November 21, 2013 by Friends of the Earth.

The study concludes that voluntary guidelines, such as those established by the Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the Environmental, Social and Governance policies (ESG) of European investors have not led to any significant improvement in the situation.

‘Commodity Crimes: Illicit Land Grabs, Illegal Palm Oil and Endangered Orangutans. Documents the illegal logging of land near protected forests in Indonesia by Bumitama Agri Group, leading to the destruction of forest that is home to endangered orangutans.

A plantation, managed by Bumitama, was cleared in violation of national laws, creating at least 7,000 hectares of ‘ghost estates’ which operate without the necessary permits.

Selling palm oil from unlicensed plantations is illegal, yet large palm oil companies, for example the palm oil giant Wilmar International, purchase more than half (56%) of Bumitama Agri’s palm oil, thereby bringing illegal palm oil into their supply chain.

Palm oil company IOI holds 31% of the shares of Bumitama and IOI’s chief executive officer, Lee Yeow Chor, currently holds a position on the Board of Directors of Bumitama Agri.

Friends of the Earth Europe has alerted HSBC and Rabobank which are European financiers of Bumitama Agri to this situation. It has also alerted the financiers of Wilmar and IOI, including Dutch pension funds ABP and PfZW, BNP Paribas, and Deutsche Bank, as well as the Swedish pension funds AP 1-4.

Anne van Schaik, sustainable finance campaigner at Friends of the Earth Europe, said: “This is not the first time Friends of the Earth has alerted financiers about problems with palm oil companies. We see this now as […]

Banjir Morowali Akibat Lingkungan Rusak

WALHI SULTENG – 14 Agustus 2013. Banjir Morowali bukanlah siklus 25 tahunan, seperti statement Bupati Morowali Anwar Hafid yang dilansir SKH Radar Sulteng (30/07/2013), karena intensitas bencana banjir dan longsor yang semakin meningkat itu berbanding lurus dengan meningkatnya ekspansi atau perluasan investasi pertambangan dan perkebunan sawit di Kab. Morowali, Anwar Hafid menyatakan bahwa “statement Bupati Morowali tersebut menyesatkan dan berusaha menutupi fakta kerusakan lingkungan yang massif disana. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa banjir di Morowali tidak ada hubungannya dengan pertambangan yang ada di sana. Kami sangat mengecam apa yang di sampaikan oleh Anwar Hafid, sampai saat ini kami tidak juga menemukan data apa yang di gunakan oleh bupati tersebut”.

Data WALHI Sulteng menunjukan dari 6 kecamatan yang diterjang banjir hampir seluruhnya terdapat aktifitas industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) yang tentunya juga merambah ribuan hektar kawasan hutan. Misalnya di Kec. Petasia ada PT. Multi Pasific Resource yang melakukan aktifitas pertambangan di areal seluas 4.779 Ha, PT. Rehobot Pratama Internusa pada areal seluas 495 Ha, PT. Hotmen Internasional melakukan eksploitasi pada areal seluas 803 Ha, selain itu ada perluasan perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) yang telah mengkonversi lahan perkebunan dan juga hutan yang diperkirakan luasnya di atas 5000 Ha, selain PT. SJA juga ada PT. Agro Nusa Abadi (ANA) anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL) yang membuka perkebunan sawit dengan menggunakan areal tidak kurang dari 5000 Ha.

Menurut Direktur WALHI SULTENG Ahmad Pelor bahwa “di kecamatan Bungku Utara banjir juga dipicu oleh perambahan-perambahan kawasan hutan masa lalu, baik secara illegal maupun secara legal (memiliki Izin), antara lain disana pernah beraktifitas perusahaan pemilik IUP HHK atau HPH atas nama PT. Bina Balantak Raya, PT. Tenaga Muda Jaya (atas nama Izin Pemanfaatan Kayu/IPK), bahkan juga perambahan […]

Perubahan Iklim dan Kerusakan Hutan di NTT

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lainnya termasuk sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Perlu disadari, bahwa sumberdaya alam memiliki keterbatasan ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam juga mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang berperspektif keadilan sosial dan keadilan antar generasi.

Disamping itu, Lingkungan dan manusia saling memiliki keterkaitan yang erat. Berbagai aktivitas manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam pun banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Demikian Herry Naif, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT menyampaikan pesan awal dalam acara Focus Group Discussion (FGD) 15/2012 di Yayasan Peduli Sesama (Sanlima) Kupang. FGD yang bertemakan “Study Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adaptif Peruabahan Iklim di NTT” dihadiri oleh enam (6) peneliti Walhi pada enam Kabupaten di NTT yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU. Bahwa kegiatan ini dijalankan atas kerja sama WALHI NTT dan The Institute Samdhana dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas model pengelolaan sumber daya alam di NTT, agar dapat mengetahui bahwa apakah kebijakan-kebijakan yang ada berpihak pada lingkungan dan berperspektif eko-bioregion pulau-pulau kecil.

Umbu Wulang, memaparkan di Pulau Sumba ada 12 daerah aliran sungai dan sub-sub DAS bagi Pulau Sumba dan 50 % atau 6 DAS tersebut, daerah tangkapan air utama nya ada di Laiwangi Wanggameti dan Manupeu Tanadaru.

Selain itu, dari kedua […]

Kejahatan Hutan Masih Terjadi Di Kalteng

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah menilai kejahatan lingkungan masih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan besar swasta yang beroperasi di provinsi itu namun belum ditindak tegas.

Pelanggaran itu mulai dalam hal perizinan hingga masalah kawasan. Ini baru dari hasil pemantauan di 10 perusahaan, belum secara keseluruhan perusahaan besar swasta di Kalimantan Tengah ini,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas dihubungi dari Sampit, Selasa.

“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah ini segera menindak tegas pelanggaran-pelanggaran itu,” katanya.

Belum lama ini Walhi memantau dan mengevaluasi perizinan 10 perusahaan yang sudah melakukan aktivitas. Pemantauan dilakukan terhadap status perizinan dan status kawasan wilayah Field Monitoring Moratorium yang ada di Kalimantan Tengah dengan cakupan lima kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur dan Seruyan.

Beberapa kesimpulan yang diambil di antaranya, akibat ketidaksinkronan penggunaan ruang mengakibatkan banyaknya pelangaran atas status kawasan hutan di Kalimantan Tengah, dimana kasus lebih banyak didominasi oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan dukungan pemerintah daerah yang menerbitkan izin tanpa diikuti dengan tanggung jawab pengawasan atas aktivitas perusahaan tersebut.

Arie menyebutkan bahwa aktivitas pemberian perizinan ini dilakukan bukan saja tindakan mal administrasi atau administrasi yang tidak prosedural, namun ada pula yang telah mengarah pada dugaan tindakan korupsi.

Walhi Kalimantan Tengah sangat menyayangkan penegakan hukum tidak dijalankan secara konsekuen oleh aparat yang berwenang.

Walhi menilai masih banyaknya temuan pelangaran hukum di sektor kehutanan di Kalimantan Tengah itu karena kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah daerah selaku pemberi izin.

“Tanpa adanya pengawasan maka pelanggaran di bidang kehutanan tidak bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun surat-surat edaran sudah banyak diterbitkan mengenai penertiban perizinan terhadap perkebunan besar swasta di Kalimantan Tengah, bahkan pada SK pencabutan izin, namun sayangnya surat-surat ini tidak dibarengi dengan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan apakah […]