Praktek Buruk Industri Ekstraktif

Kampanye Praktek Buruk Industri Ekstraktif

Komitmen” PT. WKS (Asia Pulp and Paper) itu Berwajah Kematian

Sumber Foto : Walhi nasional

Jakarta, 4 Maret 2015-Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 tahun) dikabarkan tewas. Indra Pelani adalah anggota Serikat Petani Tebo (SPT) yang tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Tim URC security PT. WKS di wilayah konsesi PT. WKS (kronologi terlampir). WALHI mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan terhadap Indra Pelani.

WALHI menyambut baik proses hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun proses hukum ini mesti dilihat sebagai jalan bagi Negara untuk membongkar kejahatan struktural yang dilakukan oleh PT. WKS. Bagi WALHI, ini bukanlah tindak kejahatan/pidana biasa, namun pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana hak hidup Indra Pelani dihilangkan melalui cara-cara penyiksaaan. Apa yang dialami oleh Indra Pelani, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang dilakukan selama ini bersama-sama dengan masyarakat Desa Lubuk Mandrasah Jambi yang memperjuangkan hak atas tanah dan sumber-sumber kehidupannya yang selama ini dirampas oleh PT. WKS.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh PT. WKS ini sudah berkali-kali dilakukan. Dalam catatan WALHI, khusus untuk di Jambi pada perusahaan yang sama, Ahmad Adam, 45 tahun, warga Desa/Kecamatan, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi, tewas dibunuh oleh aparat Brimob POLRI pada 11 Agustus 2010. Kami menilai bahwa cara-cara pengamanan di HTI/perkebunan sudah dilakukan secara berlebihan. Selama ini pendekatan keamanan dipilih dan dilakukan oleh perusahaan, sementara itu negara membiarkan praktek-praktek ini terus terjadi sehingga dapat dipastikan pelanggaran Hak Asasi akan terus terjadi bahkan meluas di Indonesia.  Pola pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seringkali dilakukan oleh PT. WKS (APP) adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan dalam seluruh wilayah konsesi bisnisnya baik di perkebunan HTI maupun perkebunan sawit yang masih sarat dengan tindakan kekerasan. Jika sebelumnya, perusahaan menggunakan aparat Kepolisian (Brimob) untuk pengamanannya, kini menggunakan Tim URC dari PT. Manggala Cipta Persada.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan bahwa “Kementerian Lingkungan […]

Penangkapan Warga Desa Kemawen

Penangkapan Warga Desa Kemawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Januari 2015

KAMI MENGECAM KERAS TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN RESORT BARITO UTARA

MELAKUKAN PEMBUBARAN PAKSA DAN PENANGKAPAN WARGA DESA KEMAWEN!

BEBASKAN 27 WARGA DESA KEMAWEN TANPA SYARAT SEKARANG JUGA !

KEMBALIKAN TANAH WARGA DESA KEMAWEN YANG TELAH DIRAMPAS OLEH

BERJAYA AGRO KALIMANTAN (BAK)

 

Salam Persatuan,

Catatan hitam kembali ditorehkan oleh jajaran pemerintah baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK terhadap kaum tani di awal tahun 2015. Tindakan kekerasan, penangkapan, dan penghilangan nyawa adalah jawaban yang diberikan pemerintah kita terhadap aksi-aksi perjuangan yang dilakukan kaum tani untuk menuntut haknya atas tanah yang telah dirampas oleh perkebunan asing skala besar.

Di Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2014 telah terjadi penangkapan (kriminalisasi) terhadap 61 warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya, antara lain: penangkapan 41 orang masyarakat Desa Sei Ahas dan Lamunti, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas yang sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya (Julong Grup – China) oleh aparat Polres Kapuas, penangkapan 7 orang masyarakat dan aktivis di Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang sedang bekonflik dengan PT. Sarana Titian Permata (Wilmar Grup), penangkapan 5 warga desa Kinjil dan Riam Durian di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat yang sedang berkonflik dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA Group), penangkapan 5 warga Desa Antang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur yang sedang berkonflik dengan PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri (BUM), penangkapan 1 orang warga Desa Lebo Kecamatan Pematang Karau dengan PT. Borneo Ketapang Indah (BKI-CAA Group – Malaysia) dan ancaman kriminalisasi dalam proses persidangan antara masyarakat Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dengan PT. Sandabi Indah Lestari (SIL).

Belum selesainya kasus-kasus tersebut, kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 warga desa Kemawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten […]

Cabut izin lingkungan pabrik semen di Kendeng Utara!

Pati, 12 Januari 2015
Akhirnya sikap Bupati Pati jelas sudah. Ia ingin menyingkirkan lahan subur dan kehidupan nyaman petani Pati Selatan dan digantikan dengan industri tambang! Ini terbukti dengan dikeluarkannya izin lingkungan oleh Bupati Pati, Haryanto, untuk PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) pada tanggal 8 Desember 2014 yang lalu. Dengan izin nomor 660.1/.767 tahun 2014 yang dikeluarkan tersebut bupati merestui pembangunan pabrik, penambangan batu gamping dan tanah liat untuk pabrik semen di wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Kabupaten Pati.
Pegunungan Kendeng Utara begitu kaya dengan alam yang subur.
Ribuan hektar lahan pertanian dan ratusan mata air telah menghidupi lebih dari 203.217 jiwa warga di tiga kecamatan di Pati Selatan. Selain itu, tak terhitung kekayaan budaya yang tersebar di banyak titik di pegunungan kapur ini. Peninggalan Dampo Awang di Kecamatan Tambakromo, penemuan candi kuno di Kecamatan Kayen, makam para sunan dan situs pewayangan di Kecamatan Sukolilo menjadi bukti bagaimana kekayaan arkeologis di Kendeng Utara ini begitu melimpah. Mengapa pemerintah daerah hanya dibutakan oleh nafsu mengeruk batu gamping dan tanah untuk kepentingan pabrik semen? Apakah ia mau rakyatnya di Pati Selatan yang mayoritas petani ini terusir dari tanah kelahirannya sendiri akibat berbagai persoalan yang muncul akibat pabrik semen? Apakah ia mau bertanggung jawab ketika sepuluh atau dua puluh tahun lagi warga Pati Selatan kekurangan air akibat matinya mata air karena penambangan? Jelas tidak karena saat itu ia sudah menikmati masa pensiunnya.
Kami tidak mau menjadi korban kebijakan pejabat pemerintah yang tidak memikirkan nasib rakyatnya secara bijaksana! Tak terhitung berapa kali kami melakukan aksi demonstrasi untuk menunjukkan penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara. Bahkan kami sudah mengirimkan 6594 tanda tangan ke kementrian Lingkungan Hidup sebagai bukti penolakan kami akan kebijakan pertambangan di Kendeng Utara.
Namun sepertinya negara memang sengaja ingin menenggelamkan kami […]

Jelang Pengesahan RPJMN 2015-2019, WALHI Harapkan Tak Ada Gerilya Kereta Api Batubara di Kantor Bappenas

Jakarta, Palangkaraya (7 Januari 2014) Pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati Kalimantan Tengah. Khususnya di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Pembangunan rel kereta api batubara akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik, karena alasan ini pulalah pemerintah telah bekerjasama dengan komunitas internasional melakukan program penyelamatan hutan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim di kawasan Kabupaten Murung Raya.

 

Pembangungan rel kereta api dari Kabupaten Murung Raya dalam kondisi tersebut hanya akan memfasilitasi kegiatan penambangan batubara. Selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi. Suatu keadaan yang tidak ideal bagi kegiatan penambangan batubara, namun ideal untuk perlindungan hutan di kawasan tersebut yang penting bagi ribuan masyarakat Dayang Siang yang hidup dari hutan, seperti melakukan agroforestry, mengambil rotan, damar, berburu, dan hutan menjadi sumber air bersih warga.

 

Kalimantan Tengah telah mengalami persoalan ekologi yang parah selama ini, asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit, dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati, seperti Heart of Borneo.

 

Arie Rompas, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, menyatakan,berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang  (data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya.  Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi penganggutan batubara. Saat ini transportasi […]

Investasi PT. Semen Indonesia Mengancam Lingkungan

Hentikan bantuan financial ke PT Semen Indonesia

Semarang, 3/12/2014. Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan  bahwa setiap uang yang dipinjamkan kepada perusahaan tidak merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia sangat kuat.  Komitmen dua lembaga tersebut sangat penting untuk terwujudnya investasi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui tahun ini Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk memwujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Kerjasama ini merupakan program lanjutan KLH dengan Bank Indonesia sejak 2010 dalam kerangka pelaksanaan nota kesepahaman green banking.

Pelaksanaan green banking adalah satu upaya untuk mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy. Greedy economy merupakan istilah di mana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sedangkan green economy merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P (people, profit, planet), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebu;

Kasus PT Semen Indonesia dengan masyarakat Kabupaten Rembang yang menolak rencana eksploitasi Cekungan Air Tanah Watuputih menjadi bukti bahwa konsep pembangunan berkalanjutan yang didorong oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya terlaksana. ekspolitasi cekungan air tanah watuputih yang menjadi sumber air lebih dari 600 ribu jiwa seharusnya menjadi pertimbangan perbankan untuk memberikan bantuan financialnya […]

Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

Tambangan semen merusak lingkungan

Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. Selama ini dirasakan tidak ada perhatian yang serius dan keberpihakan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah terhadap keluhan masyarakat. Warga menolak izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk dasar terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang.

Penolakan warga Kabupaten Rembang terhadap pembangunan semen oleh PT. Semen Indonesia karena lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdapat goa–goa yang tersebar di wilayah tersebutDiantara goa tersebut merupakan goa yang memiliki sungai-sungai bawah tanah yang masih aktif.

Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air. Hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, akan mengancaman 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang yang selama ini menggantungkan pada wilayah tersebut. Selain itu dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air […]

Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Jakarta, 18 Desember 2014. Tepat pukul 12 dini hari tadi harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mengalami kenaikan sebesar Rp. 2000/liter. Alasan pemerintah Jokowi-JK menilai penaikan ini sebuah pilihan sulit yang mesti diambil untuk memberikan ruang fiscal yang lebih besar kepada negara.

Keadaan minyak saat ini, baik dalam aspek produksi maupun harga dipasar Internasional menunjukkan penurunan yang cukup significant. Produksi Minyak Nasional saat ini hanya mencapai 700.000 Barrel/hari. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak nasional telah mencapai 1,6 juta barrel/hari. Artinya, untuk konsumsi minyak nasional, Indonesia mengalami deficit 900.000 barrel per-hari. Sementara harga minyak mentah Internasional saat ini sebesar USD.85 per-barrel atau sama dengan Rp. 1.020.000. Jadi, total kebutuhan untuk import minyak mentah sama dengan Rp. 918 M/hari.

Saat ini, meskipun ada kenyataan penurunan harga minyak dunia hingga 43%, dari US$.150 menjadi US$.85, pemerintah tetap akan mencabut subsidi BBM dengan alasan pemborosan anggaran dan meningkatnya kebutuhan konsumsi dalam negeri. Alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2014, ditetapkan sebesar Rp. 246,5 Trilliun. Pemerintah memandang bahwa pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM tidaklah efektif, hanya pemborosan semata, karenanya harus dicabut dan dialihkan ke sector riil, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Abet Nego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, beban subsidi yang dialokasikan untuk BBM dalam APBN harusnya tidak menjadi alasan melakukan pencabutan tersebut. “Jika mengacu pada ketersediaan fiscal, maka pemerintah seharusnya membereskan mafia migas, meningkatkan rasio pajak dari sektor sumber daya alam. Yang paling mengecewakan dari Jokowi-JK adalah memberikan subsidi kepada investor dalam bentuk kemudah ijin investasi dan bebas bea masuk import kepada pemilik modal khususnya luar negeri. Dari sini Rejim Jokowi-JK sangat terlihat keberpihakannya kemana”, imbuhnya.

Walhi menilai menilai rakyat harus benar-benar mengawasi pemerintahan Jokowi-JK dan birokrasinya agar tetap konsisten dengan Nawa Cita sebagaimana disampaikan dalam masa kampanyenya.

Abet Nego juga mengkritisi pengalokasian anggaran subsidi diarahkan […]

Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Jakarta, 14 September 2014. Rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bandung harus segera dihentikan. Wali Kota Bandung telah mengabaikan asas kehati-hatian dini (precautionary principle) dalam rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Wali Kota Bandung masih sangat lemah dan meragukan atas rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Dengan demikian, proyek PLTSa ini berpotensi membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan hidup Kota Paris van Java.

Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, “Dasar hukum (legalitas) proyek sangat lemah; tidak ditemukan kesesusaian dengan arahan kebijakan nasional tentang persampahan; kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro dan mikro dalam hal teknologi, diragukan. Selain itu kesesuaian teknologi dengan karakteristik sampah, skema pembiayaan, studi AMDAL yang kadaluwarsa dan tahapan kerjasama proyek yang kolutif, membutuhkan kajian lebih dalam. Yang paling mendasar adalah ketidakpastian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan sosial. Di sisi lain, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa PLTSa dengan menggunakan insinerator merupakan investasi pembangkitan listrik paling mahal dibandingkan pembangkitan lainnya, tidak ramah lingkungan, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.”

Dadan menambahkan, “Pertimbangan kuat Wali Kota hanya kekhawatiran atas tuntutan hukum dari investor. Padahal, walau mengikat secara hukum, hal ini masih negotiable, dimana Pemkot Bandung punya posisi tawar yang kuat sebagai pemilik proyek.”

Persoalan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, khususnya kota-kota besar seperti Bandung, menuntut adanya payung strategi dan kebijakan nasional yang terpadu. Meningkatnya volume dan berbagai jenis sampah baru, kesemrawutan kota, jaminan keberlanjutan lingkungan serta antisipasi dampak bagi kesehatan dan lingkungan, mewajibkan Pemerintah kota menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara cermat. Pertimbangan yang lemah dan meragukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Eknas menyatakan, “Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mesti menjadi dasar kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di […]

“Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Harus Menjadi Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global
Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21 Mei 2014 dalam rangka evaluasi 3 tahun kebijakan moratorium hutan.

Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, Koalisi mendesak pemerintah yang akan datang untuk menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Kebijakan penundaan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang lazim disebut sebagai moratorium belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan Indonesia, padahal masa berlakunya tinggal satu tahun lagi. Pemerintah masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah dalam kebijakan yang memang tidak memiliki sanksi ini.

“Di tahun 2014 ini, kita menyaksikan kebakaran hebat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan adanya kebijakan moratorium,” ujar Teguh Surya, Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace. “Hingga Februari 2014 saja, telah terjadi kebakaran lahan gambut hebat di Provinsi Riau, di mana 38,02% di antaranya berada di wilayah PIPIB revisi 5.” Situasi ini membuktikan ketidakseriusan dan minimnya perhatian pemerintah untuk melindungi hutan dan gambut tersisa walaupun aturan perundang-undangan dengan sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemegang izin konsesi wajib melindungi hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan gambut di areal izinnya.

Selain karena kebakaran, hutan Indonesia juga terancam oleh masifnya alih fungsi dan peruntukkan kawasan hutan di berbagai daerah untuk memuluskan mega proyek yang mengancam hak-hak masyarakat adat dan […]

Banjir Morowali Akibat Lingkungan Rusak

WALHI SULTENG – 14 Agustus 2013. Banjir Morowali bukanlah siklus 25 tahunan, seperti statement Bupati Morowali Anwar Hafid yang dilansir SKH Radar Sulteng (30/07/2013), karena intensitas bencana banjir dan longsor yang semakin meningkat itu berbanding lurus dengan meningkatnya ekspansi atau perluasan investasi pertambangan dan perkebunan sawit di Kab. Morowali, Anwar Hafid menyatakan bahwa “statement Bupati Morowali tersebut menyesatkan dan berusaha menutupi fakta kerusakan lingkungan yang massif disana. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa banjir di Morowali tidak ada hubungannya dengan pertambangan yang ada di sana. Kami sangat mengecam apa yang di sampaikan oleh Anwar Hafid, sampai saat ini kami tidak juga menemukan data apa yang di gunakan oleh bupati tersebut”.

Data WALHI Sulteng menunjukan dari 6 kecamatan yang diterjang banjir hampir seluruhnya terdapat aktifitas industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) yang tentunya juga merambah ribuan hektar kawasan hutan. Misalnya di Kec. Petasia ada PT. Multi Pasific Resource yang melakukan aktifitas pertambangan di areal seluas 4.779 Ha, PT. Rehobot Pratama Internusa pada areal seluas 495 Ha, PT. Hotmen Internasional melakukan eksploitasi pada areal seluas 803 Ha, selain itu ada perluasan perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) yang telah mengkonversi lahan perkebunan dan juga hutan yang diperkirakan luasnya di atas 5000 Ha, selain PT. SJA juga ada PT. Agro Nusa Abadi (ANA) anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL) yang membuka perkebunan sawit dengan menggunakan areal tidak kurang dari 5000 Ha.

Menurut Direktur WALHI SULTENG Ahmad Pelor bahwa “di kecamatan Bungku Utara banjir juga dipicu oleh perambahan-perambahan kawasan hutan masa lalu, baik secara illegal maupun secara legal (memiliki Izin), antara lain disana pernah beraktifitas perusahaan pemilik IUP HHK atau HPH atas nama PT. Bina Balantak Raya, PT. Tenaga Muda Jaya (atas nama Izin Pemanfaatan Kayu/IPK), bahkan juga perambahan kawasan […]