Walhi
Winding the Road Towards Recognition of Indigenous Forests

Winding the Road Towards Recognition of Indigenous Forests

At the end of December 2016, President Jokowi has declared 13,100 hectares customary forest of Indigenous Peoples, as a form of state recognition of forest management by indigenous community.
West Sumatera Province is one of the provinces that have a local policy on Nagari and the recognition of communal right.

Read More
The Dirty and Deadly Dredge Industry, When It Ended?

The Dirty and Deadly Dredge Industry, When It Ended?

Every May 29, Civil Society Organizations commemorate the anti-mining day. The day that became a reminder when Lapindo mudflow to this day still leaves the people in suffering. This year is exactly 11 years of Lapindo mudflow tragedy, which is a reminder that the mining dredger industry or fossil fuel

Read More
WALHI Rejects Green Washing with the faced of Restoration

WALHI Rejects Green Washing with the faced of Restoration

Climate change is one of the key global issues which is the concern of many parties. In various climate change negotiations, main issues that have always been discussed are deforestation, including in Indonesia. Indonesia does have a unique position, apart from being a country vulnerable to climate change impacts, Indonesia

Read More
Karst, Endangered Essential Ecosystem

Karst, Endangered Essential Ecosystem

As a country that is endowed with abundant natural wealth with landscapes that have diversity and uniqueness with their distinctive functions like the karst ecosystem area, Indonesia is supposed to make fences to protect this area from extractive industries and others.
The fences have existed in communities living around karst

Read More
WALHI urges to reinforce Moratorium Policy

WALHI urges to reinforce Moratorium Policy

Until the deadline for the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 8/2015 on ´The postponement of issuance of new licenses and improving governance of primary natural forest and peatland´ was over, the moratorium policy has yet to be signed by the President. Whereas a vacant time can be used by

Read More
Berkelok Jalan Menuju Pengakuan Hutan Adat   

Berkelok Jalan Menuju Pengakuan Hutan Adat  

Pada akhir Desember 2016, Presiden Jokowi telah mencanangkan hutan adat kepada Masyarakat Adat seluas 13.100 hektar, sebagai bentuk pengakuan negara atas pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat.
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki kebijakan daerah tentang nagari dan pengakuan hak ulayat. Dua kebijakan ini menjadi

Read More
Industri Keruk yang Kotor dan Mematikan, Kapan Diakhiri?

Industri Keruk yang Kotor dan Mematikan, Kapan Diakhiri?

Setiap tanggal 29 Mei, Organisasi Masyarakat Sipil memperingati hari anti tambang. Hari yang menjadi pengingat ketika semburan lumpur Lapindo hingga hari ini masih menyisakan penderitaan bagi masyarakat. Tahun ini, tepat 11 tahun, peristiwa semburan lumpur Lapindo menjadi pengingat, bahwa industri keruk tambang atau fossil fuel yang menjadi andalan pemerintah justru

Read More
WALHI Tolak Green Washing Berwajah Restorasi

WALHI Tolak Green Washing Berwajah Restorasi

Perubahan iklim merupakan salah satu isu pokok global yang menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam berbagai perundingan perubahan iklim, isu pokok yang selalu dibahas adalah deforestasi yang terjadi, termasuk di Indonesia. Indonesia memang memiliki posisi yang unik, selain sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia sekaligus menjadi penyumbang emisi

Read More
Karst, Ekosistem Esensial yang Semakin Terancam

Karst, Ekosistem Esensial yang Semakin Terancam

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah dengan bentang alam yang memiliki keanekaragaman keunikan dengan fungsinya yang khas seperi kawasan ekosistem karst, Indonesia sudah semestinya membuat pagar-pagar untuk melindungi kawasan ini dari berbagai keterancaman industri ekstraktive dan lainnya.
Pagar-pagar tersebut sesungguhnya telah ada dalam komunitas yang tinggal di sekitar kawasan

Read More
WALHI Desak Kebijakan Moratorium Diperkuat

WALHI Desak Kebijakan Moratorium Diperkuat

Hingga batas waktu berakhirnya Inpres No. 8/2015 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut berakhir, kebijakan moratorium hingga kini belum ditandatangani oleh Presiden. Padahal kekosongan waktu sebentar saja, akan digunakan oleh  modal yang berkongsi dengan elit politik untuk merekonsolidasi kekuatan bisnis mereka.
WALHI

Read More
Donasi