Blog

Rencana pembangunan pabrik semen, penambangan batu kapur dan tanah liat oleh PT. Indocement di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.

Pembangunan nasional di Indonesia menitik beratkan pada pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera, yang artinya pembangunan yang prioritasnya pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan menjadi sebuah cara dan kesejahteraan menjadi tujuan. keberhasilannya pembangunan iniakan di lihat dengan semakin meningkatnya pendapatan nasional perkapita dalam setiap tahunnya, untuk memaksimalkan pendapatan negara dilakukan dengan pengembangan potensi – potensi pendapatan yang ada, dengan mengunakan investasi guna memperbesar sumber – sumber produksi.

Pemerintah Indonesia memandang semua Potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal untuk peningkatan pendapatan negara, dengan caramengeksploitasi dan mengekstraksi sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan sebagai komoditi ekspor. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa seperti pelabuhan, jalan, gedung. Seiring dengan itu perkembangan jumlah penduduk yang bertambah, berakibat dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti perumahan, pertokoan. pembangunan infrastruktur yang adapaling banyak mengunakan konstruksi beton karena teknologinya telah dapat dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat dan secara keseluruhan konstruksi beton dianggap murah di bandingkan dengan konstruksi lainnya.

Indonesia yang terus membangun tersebut membutuhkan semen sebagai meterial kontruksi beton selain pasir, kerikil. Pabrikan semen terus bermunculan atau pabrikan yang ada mengembangkan sayap-sayapnya untuk mencukupi kebutuhan semen di Indonesia dan dunia. Salah satunya PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan komposisi pemegang saham PT Mekar Perkasa 13 % , Birchwood Omnia Ltd ( Hidelberg cement / HC group ) 51%, Publik 36 %, dengan mengoperasionalkan 12 pabrik dengan lokasi 9 pabrik   di Citeureup Bogor dengan kapasitas terpasang 11,9 juta ton/tahun, 2 pabrik di Palimanan Cirebon dengan Kapasitas terpasang 4,1 Juta ton/tahun, keduanya di Jawa Barat, dan 1 pabrik di Terjun Kalimantan Selatan dengan kapasitas terpasang 2,6 juta ton. Jadi total kapasitas produksi semen sebanyak 18,6 juta ton/tahun. Dan1 pabrik dengan kapasitas produksi 4,4 juta ton […]

“Bank di Indonesia Masih Kurang Peduli terhadap Isu Sosial dan Lingkungan Hidup!”

Kumpulan berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bernama Koalisi Responsibank Indonesia telah melakukan penilaian terhadap sejumlah kebijakan investasi 11 bank terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 8 bank nasional dan 3 bank asing terbesar. Koalisi ini, terdiri dari Perkumpulan PRAKARSA, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, ICW (Indonesian Corruption Watch) dan INFID (International NGO Forum for Indonesian Development).

Penilaian ini menghasilkan pemeringkatan bank berdasarkan unsur-unsur sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan investasi yang mereka publikasikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa, baik bank asing maupun nasional, masih kurang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan hidup. Pemeringkatan menghasilkan skor “cukup” atau “sangat kurang”. Bank-bank asing mendapatkan skor sedikit lebih baik dari bank nasional, yaitu antara 2 sampai 4 dan perbankan nasional mendapatkan skor di 0 – 2 dalam skala yang sama yaitu dari skala 1 – 10. Koalisi sangat prihatin atas hasil pemeringkatan ini yang menunjukkan bahwa bank masih hanya mengedepankan aspek bisnis-keuangan saja dan masih mengabaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dalam kebijakan kredit dan investasinya.

Menurut peringkat Responsibank, urutan pertama dari kesebelas bank yang dinilai adalah HSBC, dengan skor akhir 4, diikuti 2 bank asing lainnya yaitu Citibank dan Mitsubishi-UFJ. Sedangkan bank nasional terbaik adalah BNI dan Danamon dengan skor 1, dan berada di peringkat ke-4 dan 5 dari 11 bank yang dinilai. Bank-bank nasional lainnya tidak mendapatkan nilai sama sekali karena skor akhir lebih kecil dari 0,5. Peringkat buncit ditempati BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, dan Bank Panin, yang masing-masing hanya memperoleh nilai 0,14 dan 0,08 dari skala 1 -10. Dengan hasil ini, rerata nilai bank-bank di Indonesia adalah yang terburuk di antara 7 negara (Brazil, Belgia, Perancis, Jepang, Belanda, dan Swedia) yang sama-sama menjalankan inisiatif […]

WALHI – Pekerja Seni Indonesia & Belanda Mempersembahkan Album Jazz Hijau “Masih Ada Cinta untuk Lingkungan”.

Jakarta, 10 Maret 2015. Setelah melalui proses produksi, diskusi dan pengayaan materi yang panjang, kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya Album Jazz Hijau yang dilahirkan dari kerja kolaboratif yang apik dan nan membahagiakan antara pekerja seni Indonesia dan Belanda akhirnya dapat hadir di tengah-tengah kita semua, masyarakat yang bukan hanya mencintai seni, tetapi juga mencintai alam raya dengan semua keanekaragaman hayati yang melengkapi lantunan syair-syair kehidupan seluruh makhluk.

Album Jazz Hijau yang mengambil tema “Masih Ada Cinta untuk Lingkungan” hadir di tengah situasi lingkungan hidup yang semakin kritis, bencana ekologis yang terus terjadi dengan korban jiwa yang tidak sedikit, jutaan orang yang harus berebut air bersih, ditambah dampak perubahan iklim yang mengancam khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, akibat sedikitpun tidak ada kesempatan memberi kesempatan pada bumi untuk bisa jeda, bahkan hanya untuk bisa bernafas dari gerusan eksploitasi yang tak pernah ada kata cukup. Namun pada sisi yang lain juga muncul begitu banyak harapan, karena kini semakin banyak komunitas masyarakat yang secara mandiri melakukan berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup, dari pelosok perdesaan hingga sudut-sudut perkotaan.

Album Jazz ini selain berisi lagu-lagu yang mengekspresikan kegelisahan dalam menghadapi peningkatan akan krisis lingkungan hidup, juga menawarkan semangat solidaritas untuk saling berbagi dan berbuat demi masa depan lingkungan hidup yang lebih baik, untuk saat ini dan generasi yang akan datang.

Album Jazz Hijau ini berisi 12 lagu  dengan digawangi oleh Bintang Indrianto, sebagai music-director. Menyertakan kontribusi penyanyi Jazz Belanda, Heleen Van den Hombergh. Selain itu melibatkan para musisi jazz terkemuka Indonesia seperti Denny Chasmala, Iqbal, Oele Pattiselanno, Bonita and the Hus-band. Selain itu juga para penyanyi terkemuka seperti Margie Segers dan Iwa K.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa Album Jazz Hijau ini sebagai bentuk ekspresi perjuangan yang melampaui […]

“Mendesak Negara Hadir Memenuhi Hak Asasi Perempuan atas Lingkungan Hidup dan Sumber-Sumber Agraria”

Sudah hampir 300 hari ibu-ibu Rembang berada di tenda untuk mempertahankan tanahnya, airnya, dan sumber-sumber kehidupannya dari ancaman industri semen yang akan menghabisi kawasan karst yang menjadi sumber hidup dan kehidupan petani di sana. Negara seakan tak ada, ibu-ibu dihadapkan pada kekuatan besar bernama korporasi yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, termasuk untuk mendatangkan aparat keamanan dalam menghadapi perjuangan ibu-ibu Rembang. Rembang adalah salah satu kasus yang merepresentasikan bagaimana kuatnya korporasi dan lemahnya negara pada satu sisi, dan pada sisi yang lain kegigihan perempuan bersama komunitasnya yang tidak pernah takut menghadapi dua kekuatan besar itu demi mempertahankan tanah airnya.

Kami meyakini bahwa situasi yang dialami perempuan hari ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan politik yang menempatkan kekayaan alam sebagai komoditas dengan atasnama pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang beresiko tinggi. Memberikan otoritas kepada korporasi industri ekstraktif yang rakus tanah dan air seperti industri tambang, perkebunan skala besar (sawit dan HTI), serta pembangunan infrastruktur skala besar. Sistem ekonomi politik yang keliru namun tidak pernah dikoreksi, berbuah pada konflik agraria, bencana ekologis dan terpaksa menjadi pengungsi pembangunan, mengalami kekerasan yang berujung pada kematian dan kriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya. Lapis-lapis kekerasan dialami perempuan akibat dari sistem ekonomi politik yang berwatak patriakh dan melanggengkan ketidakadilan gender.

Akibat kehilangan sumber-sumber kehidupannya, banyak perempuan yang akhirnya harus beralih mata pencaharian antara lain bekerja di tambang dan perkebunan yang sangat beresiko bagi kesehatan mereka dan tanpa perlindungan kesehatan yang cukup dari perusahaan, atau menjadi buruh migran di luar negeri tanpa perlindungan dari negara.

Ada banyak janji politik pemerintahan Jokowi-JK, yang kini mulai diturunkan dalam berbagai kebijakan. Namun kami menilai bahwa kebijakan turunan Jokowi-JK justru banyak yang tidak sesuai dengan semangat Nawa Cita, antara lain pembangunan infrastruktur skala massif untuk memfasilitasi kemudahan bagi investasi, yang […]

Urgent Action

Sumber foto : Walhi Jambi

March 2, 2015

JAMBI-INDONESIA: A farmer and environmental defenders activist murdered by Security Force of PT. WKS (Wirakarya Sakti), a subsidiary of APP (Asia Pulp and Paper – Sinar Mas Group).
ISSUES: LEGAL SUPREMACY, RIGHTS OF LOCAL FARMERS AND COMMUNITY, ENVIRONMENTAL DEFENDERS, HUMAN RIGHTS, BUSINESS AND HUMAN RIGHTS.

Dear All,

Indonesian Forum for Environment (WALHI) – Friends of the Earth Indonesia hereby inform you that an activist of Tebo Farmers Union (SPT) in Jambi province, Indonesia, named Indra Kailani (male, 23 years-old) has been inhumanely persecuted and murdered by the security force of PT. WKS (Wirakarya Sakti), a subsidiary of Asia Pulp and Paper (APP), on February 27, 2015.

This deliberate action is a violation of the right to life and threatens the existence of the rights of environmental defenders. Currently Jambi Regional Police are working on the case that involves the Rapid Response Unit of the company’s security forces.

For further information, please visit http://www.walhi.or.id/

Background Information

 

Wirakarya Sakti (APP Group)

PT Wirakarya Sakti (WKS) is a company incorporated under the official notary documents of Hasan Qolbi, a notary representative in Padang, on October 11, 1975. The latest revision of official notary document under Law No. 7 on January 28, 2004 was with the notary Mrs. Yulia, SH.

 

WKS is a concessionaire of industrial tree plantation to supply the pulp and paper mill of PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industries, that is located in Jambi Province. WKS got its first plantation permission for trial planting (IPP-1) for 1,000 ha (hectares), based on a letter from the Head of the Regional Forestry Office (Regional Office of Forestry) of Jambi Province No. 165/HTI/Wilhut/Iva/1989 in 1989. In 1996, the company got the first definitive concession from the Ministry of Forestry with […]

Komitmen” PT. WKS (Asia Pulp and Paper) itu Berwajah Kematian

Sumber Foto : Walhi nasional

Jakarta, 4 Maret 2015-Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 tahun) dikabarkan tewas. Indra Pelani adalah anggota Serikat Petani Tebo (SPT) yang tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Tim URC security PT. WKS di wilayah konsesi PT. WKS (kronologi terlampir). WALHI mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan terhadap Indra Pelani.

WALHI menyambut baik proses hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun proses hukum ini mesti dilihat sebagai jalan bagi Negara untuk membongkar kejahatan struktural yang dilakukan oleh PT. WKS. Bagi WALHI, ini bukanlah tindak kejahatan/pidana biasa, namun pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana hak hidup Indra Pelani dihilangkan melalui cara-cara penyiksaaan. Apa yang dialami oleh Indra Pelani, tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang dilakukan selama ini bersama-sama dengan masyarakat Desa Lubuk Mandrasah Jambi yang memperjuangkan hak atas tanah dan sumber-sumber kehidupannya yang selama ini dirampas oleh PT. WKS.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh PT. WKS ini sudah berkali-kali dilakukan. Dalam catatan WALHI, khusus untuk di Jambi pada perusahaan yang sama, Ahmad Adam, 45 tahun, warga Desa/Kecamatan, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi, tewas dibunuh oleh aparat Brimob POLRI pada 11 Agustus 2010. Kami menilai bahwa cara-cara pengamanan di HTI/perkebunan sudah dilakukan secara berlebihan. Selama ini pendekatan keamanan dipilih dan dilakukan oleh perusahaan, sementara itu negara membiarkan praktek-praktek ini terus terjadi sehingga dapat dipastikan pelanggaran Hak Asasi akan terus terjadi bahkan meluas di Indonesia.  Pola pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seringkali dilakukan oleh PT. WKS (APP) adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan dalam seluruh wilayah konsesi bisnisnya baik di perkebunan HTI maupun perkebunan sawit yang masih sarat dengan tindakan kekerasan. Jika sebelumnya, perusahaan menggunakan aparat Kepolisian (Brimob) untuk pengamanannya, kini menggunakan Tim URC dari PT. Manggala Cipta Persada.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan bahwa “Kementerian Lingkungan […]

Sebuah Seruan Khusus dan Mendesak

Sumber Foto : Walhi Jambi

2 Maret 2015

JAMBI-INDONESIA: Seorang Aktifis Petani dan Pembela HAM Lingkungan dibunuh oleh security perusahaan PT WKS (APP Group).
ISU: supremasi hukum; hak-hak petani dan masyarakat lokal, pembela hak asasi manusia; bisnis and human rights

Dear All,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberitahu Anda, bahwa seorang pejuang HAM Lingkungan berasal dari Serikat Petani Tebo (SPT) Jambi bernama Indra Pelani, laki-laki yang baru berumur 22 tahun telah meninggal dunia karena dianiyaya oleh security perusahaan PT. WKS pada 27 Februari 2015. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup serta hak dalam menyampaikan pendapat serta mengancam keberadaan para pembela HAM Lingkungan. Saat ini Kepolisian Daerah Jambi sedang memburu pelaku yang merupakan anggota pengamanan PT WKS yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) security perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website di http://www.walhi.or.id/

Update Informasi

 

Wirakarya Sakti (APP Group)

PT Wirakarya Sakti (WKS) adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dokumen resmi notaris Hasan Qolbi, perwakilan notaris di Padang, pada tanggal 11 Oktober, 1975. Revisi terbaru dari dokumen resmi notaris berdasarkan Undang No. 7 pada 28 Januari 2004 dengan notaris Ibu Yulia, SH. WKS adalah perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri untuk memasok pabrik pulp dan kertas (PT Lonthar papirus pulp dan kertas industri) yang terletak di Provinsi Jambi.

WKS mendapat izin perkebunan pertama untuk uji coba penanaman (IPP-1) untuk 1000 ha, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan Daerah (Kantor Wilayah Kehutanan) Provinsi Jambi Nomor 165/HTI/Wilhut/Iva/1989 tahun 1989. Pada tahun 1996, perusahaan mendapat wilayah konsesi definitif pertama oleh Departemen Kehutanan Keputusan Nomor 744/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 untuk 78.240 ha. Pada tahun 2001, wilayah konsesi WKS diperluas untuk 191.130 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64 / Kpts-II/2001 (Tambah. I). Kemudian, mendapatkan wilayah konsesi definitif addendum II sesuai dengan Departemen Kehutanan SK […]

Anak-Anak, Korban Kejahatan Struktural Negara dan Korporasi

Jakarta, 27 Februari 2015- Selama 3 hari (24-26 Februari 2015) WALHI, JATAM Kaltim, Jatam Nasional dan Change.Org menemani ibu Rahmawati dan Bapak Misransyah, orangtua dari Reyhan (10 tahun) yang meregang nyawa di lubang tambang batubara Samarinda. Reyhan bukanlah anak pertama yang mati di lubang tambang. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, setidaknya sudah 9 anak yang kehilangan masa depannya akibat dari praktek buruk dari rezim keruk yang bernama bisnis tambang batubara.
 
Di tempat yang lain, anak-anak dieksploitasi secara ekonomi dengan menjadi pekerja anak, putus sekolah seperti yang terjadi pada industri tambang timah di Bangka Belitung. Bicara di hilirnya, kesehatan anak-anak terganggu akibat pencemaran yang ditimbulkan dari bencana ekologis yang terjadi.
 
Dalam hampir seluruh praktek ekonomi dan pembangunan dunia yang berwatak kapitalistik, akan selalu menempatkan kelompok rentan sebagai korban dari seluruh cerita yang bernama pembangunan. Kelompok rentan yang dimaksudkan disini bukan hanya diartikan sebagai kelompok yang terdampak, namun juga kelompok yang tidak “dihitung” atau termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah pembangunan. Anak-anak di Indonesia telah menjadi korban kesekian kalinya atau korban berlapis dari apa yang dinamakan dengan pembangunan.
 
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “apa yang dialami oleh Reyhan dan anak-anak lainnya di Indonesia merupakan bentuk kejahatan struktural Negara yang berkolaborasi dengan korporasi. Karena ini merupakan kejahatan struktural dan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka Negara harus mengambil langkah-langkah struktural dan segera untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap hak anak, melalui berbagai kebijakan yang memastikan hak asasi anak bisa dipenuhi oleh Negara sebagaimana tanggungjawabnya”.

 
Selain menggunakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , maka Negara harus menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Hak Asasi Manusia. Negara harus mengoreksi kebijakan pembangunan dan ekonomi, khususnya terkait dengan sumberdaya alam yang mengakibatkan hak asasi anak […]

Ibu Rahmawati Serahkan Petisinya Ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IBU RAHMAWATI SERAHKAN PETISINYA

KE MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK DAN KOMNASHAM

Jakarta (24/2). Kemarin dan Hari ini (24-25/2), Ibu Rahmawati bersama suaminya, Misransyah dan teman-teman pendukung Petisi #LubangTambang (change.org/lubangtambang) telah menyerahkan petisi yang dibuatnya kepada Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di kantornya. Petisi Ibu Rahmawati didukung oleh 10.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia, hingga dari luar negeri.

Memperkuat petisi tersebut, ibu dari Muhammad Reyhan Saputra (10 Tahun) Korban Lubang Tambang Batubara Samarinda ini juga diterima Pagi ini Pkl 10.00 Wib oleh Deputi Kementerian Perlindungan Perempuan & Anak (KPPA) disusul juga dengan pelaporan kepada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Muh. Nur Khoiron dan Sandra Moniaga di Kantor Komnasham Jakarta, pertemuan yang akan digelar Pukul 14.00 siang ini juga akan didahului dengan Konferensi Pers di Kantor Pencari Penegakan Hak Asasi Manusia ini.

Dalam petisinya, Ibu Rahmawati menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menutup perusahaan tambang, dan menegakan hukum lingkungan bagi perusahaan tambang dan pemberi izin tambang yang lalai dan tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kematian anak di Samarinda. Selain itu, Ibu Rahmawati berharap agar diberikan hukuman paksa kepada perusahaan pertambangan untuk segera melakukan penutupan lubang tambang dan merehabilitasi kawasan menjadi kawasan yang berfungsi baik secara ekologis.

Ibu Rahmawati dan Pak Misransyah telah berduka akibat meninggalnya Muhammad Raihan Saputra (10 tahun), putra keduanya, di lubang bekas tambang batubara diduga milik PT Graha Benua Etam, di Bengkuring, Sempaja, Samarinda Utara. Lubang bekas tambang batubara yang dalamnya lebih dari 30 meter dengan luas 6 kali lapangan sepakbola tersebut telah dibiarkan terbuka, tanpa pernah di reklamasi apalagi di rehabilitasi, selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak dibuka

Raihan baru 2 hari mencicipi hari liburnya, setelah pada hari Sabtu sebelumnya ia […]

100 Hari, Lingkungan Hidup belum Menjadi Leading Sector

Jakarta, 12 Februari 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan laporan 100 hari dari kinerja dan pelaksanaan program. Dalam laporan yang diturunkan pada program wajib, program prioritas, program

Sejak awal keputusan Presiden untuk menggabungkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan basis argumentasi bahwa begitu banyaknya persoalan Lingkungan Hidup di sektor kehutanan, dan juga ingin menegaskan untuk merubah sudut pandang melihat kehutanan dari kacamata eksploitasi dibandingkan dengan fungsi konservasinya sendiri.

Sebagai Kementerian baru produk penggabungan dua institusi, restrukturisasi menjadi agenda pertama yang harus dilakukan tentu saja oleh Kementerian baru ini dengan melalui pendistribusian fungsi dan kewenangan secara tepat terhadap penguasaan tenurial, pemanfaatan serta perlindungan baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup, bukan hanya di dalam Kementeriannya sendiri. Misalnya fungsi pengaturan dan penataan tenurial diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Usaha Kehutanan didistribuskan kepada Kementerian Pertanian. Sehingga Lingkungan Hidup bisa lebih fokus pada fungsi dan kewenangannya untuk memastikan perlindungan selain pemanfaatan kekayaan alam yang juga harus berbasiskan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Sayangnya WALHI melihat bahwa restrukturisasi yang dijalankan dalam kurun waktu 100 hari ini belum keluar dari “jebakan” akar masalah yang sama, karena dalam Kementerian ini tetap ada Dirjen Planologi yang seharusnya dikeluarkan dan masuk pada Kementerian yang lain yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Konsolidasi yang diharapkan bisa memperkuat fungsi dan kewenangan Institusi Lingkungan Hidup ini juga jauh dari harapan, ini bisa dilihat dari pendelegasian kewenangan ijin lingkungan kepada BKPM, bahkan dengan durasi perijinan lingkungan yang dipersingkat dari 75 hari menjadi 30 hari. Meskipun disampaikan bahwa itu terkait dengan hal administrasi, namun faktanya di lapangan, administrasi formil yang justru mengalahkan esensi lingkungan hidup itu sendiri yakni asas kehati-hatian dini.

Basis argumentasi dari Presiden bahwa lingkungan hidup akan “memimpin” pada isu […]