Blog

100 Hari Jokowi-JK: Segera Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta, 30 Januari 2015-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menyerahkan dokumen Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yang disampaikan oleh Direktur WALHI Kalimantan Barat di Pontianak pada pertemuan antara WALHI Kalimantan Barat bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil di Kalbar, 21 Januari 2015.

Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA merupakan salah satu janji politik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2014 di kantor Eksekutif Nasional WALHI, juga menjadi janji yang tertuang dalam visi misi dan program aksi Nawacita. Penyerahan dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Menagih Janji, Menuntut Perubahan yang telah kami sampaikan sebelumnya pada peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 oleh WALHI, tanggal 19 Januari 2015.

Kebutuhan dan kemendesakan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA sudah kami sampaikan kepada Presiden pada berbagai kesempatan, bahwa konflik agraria-SDA di Indonesia sudah menjadi problem manifest dan laten sejak jaman orde baru tanpa ada penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.  Bahkan sampai pada pemerintahan Jokowi-JK, kriminalisasi dan kekerasan masih terus terjadi sebagai impact atas berbagai konflik agraria-SDA.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI menyebutkan jika pada tahun 2014 telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 Ha yang melibatkan 105.887 KK. Jumlah warga yang ditahan 256 orang, dianiaya 110 orang, tertembak 17 orang, dan tewas 19 orang. Jumlah konflik ini meningkat sebanyak 103 konflik (27,9%) jika dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik). (KPA, 2014).

WALHI memprediksikan pada tahun 2015 ini konflik tersebut akan meningkat jika Presiden tidak segera menyelesaikan problem struktural agraria-SDA, terlebih dalam RPJMN 2015-2019 secara tegas pembangunan infrastruktur akan digenjot besar-besaran dengan anggaran yang juga begitu besar. Namun kami tidak berharap, Badan Penyelesaian Konflik Agraria ini hanya untuk “mengamankan” proyek pembangunan pada periode Jokowi […]

Kriminalisasi KPK, Konsolidasi Sempurna Koruptor dan Investasi Kotor

Jakarta, 23 Januari 2015. Penangkapan secara terbuka telah dilakukan oleh aparat kepolisian kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjayanto, sebagai upaya pembungkaman terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Situasi ini tentu meresahkan masyarakat luas ditengah keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan pemberantasan korupsi.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap KPK sebagai bentuk pelemahan KPK oleh koruptor, dan di sisi yang konsolidasi dan bertemunya kepentingan antara koruptor dan kuasa modal (korporasi) yang selama ini diuntungkan dari praktek korup pengelolaan sumber daya alam dengan berbagai modus yang dilakukan, antara lain alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah dan penghindaran terhadap manipulasi pajak”.

Bagi WALHI, kehadiran KPK memberikan angin segar bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam yang selama ini tidak lepas dari praktek kejahatan korupsi yang melanggengkan perampasan terhadap sumber daya alam. KPK memberikan perhatian khusus atas kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi (Korsup) minerba di 12 daerah dengan menyoroti tumpang tindih  pertambangan di kawasan hutan di berbagai daerah, KPK telah merekomendasikan pencabutan ijin perusahaan yang tumpang tindih di kawasan hutan. Apa yang telah dilakukan oleh KPK tidak lepas dari pengaduan atas kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh WALHI di berbagai daerah di Indonesia baik di pertambangan yang melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan di sektor mineral dan batubara.

Pada upaya koordinasi dan supervisi, dari 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) yang dipantau di 12 Provinsi, sebanyak 3.136 diantaranya berstatus non clean and clear. Dari hasil koordinasi dan supervisi tersebut, KPK telah merekomendasikan pencabutan izin usaha pertambangangan (IUP) yang tumpang tindih di kawasan hutan. Meskipun dari rekomendasi KPK, dalam pantauan WALHI, baru ditindaklanjuti sebagian kecil oleh pemerintah daerah berupa pencabutan ijin perusahaan, diantaranya […]

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan

Jakarta, 19 Januari 2015.

Hari ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan dokumen Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 yang berisi uraian situasi lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2014, dengan segala krisis turunan serta berbagai kebijakan yang menyertainya, serta melihat arah yang atau kecenderungan kondisi lingkungan hidup dan SDA yang akan terjadi di tahun 2015. Tinjauan Lingkungan Hidup ini juga berisi rekomendasi-rekomendasi bagi pengambil kebijakan agar terjadi kemajuan yang berarti dalam upaya mewujudkan situasi lingkungan hidup yang adil dan lestari.

Tahuan 2014 masih kental dengan warna kelam karena konflik sumber daya alam dan agraria yang tidak juga menemukan jalan penyelesaiannya, serta bencana ekologis yang menandakan kondisi penghancuran dan kerusakan lingkungan hidup yang terus tak terkendali. Namun selain krisis, kami juga menuliskan perjuangan tak kenal lelah yang dilakukan oleh komunitas rakyat dari ujung kampung dan pedesaan hingga pelosok kota untuk mempertahankan wilayah hidup mereka dengan berpegang pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk survival di tengah negara yang tak kunjung hadir memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak rakyatnya.

Tinjauan Lingkungan Hidup pada tahun ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks tahun 2014 sebagai tahun politik, dimana lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam telah didorong sebagai sebuah isu penting dalam proses pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bahkan, isu lingkungan hidup masuk sebagai salah satu isu penting dalam debat terbuka kandidat presiden dan wakil presiden.

“WALHI menetapkan tahun 2015 sebagai tahun menagih janji dan menuntut perubahan yang konkrit dan nyata dari pemerintah. Berbagai janji dan komitmen politik disampaikan oleh kandidat presiden saat itu, Bapak Joko Widodo, untuk mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Mulai tahun ini WALHI mencanangkan secara nasional untuk menagih pemenuhan janji dan komitmen politik tersebut ,” kata […]

Penangkapan Warga Desa Kemawen

Penangkapan Warga Desa Kemawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Januari 2015

KAMI MENGECAM KERAS TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN RESORT BARITO UTARA

MELAKUKAN PEMBUBARAN PAKSA DAN PENANGKAPAN WARGA DESA KEMAWEN!

BEBASKAN 27 WARGA DESA KEMAWEN TANPA SYARAT SEKARANG JUGA !

KEMBALIKAN TANAH WARGA DESA KEMAWEN YANG TELAH DIRAMPAS OLEH

BERJAYA AGRO KALIMANTAN (BAK)

 

Salam Persatuan,

Catatan hitam kembali ditorehkan oleh jajaran pemerintah baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK terhadap kaum tani di awal tahun 2015. Tindakan kekerasan, penangkapan, dan penghilangan nyawa adalah jawaban yang diberikan pemerintah kita terhadap aksi-aksi perjuangan yang dilakukan kaum tani untuk menuntut haknya atas tanah yang telah dirampas oleh perkebunan asing skala besar.

Di Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2014 telah terjadi penangkapan (kriminalisasi) terhadap 61 warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya, antara lain: penangkapan 41 orang masyarakat Desa Sei Ahas dan Lamunti, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas yang sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya (Julong Grup – China) oleh aparat Polres Kapuas, penangkapan 7 orang masyarakat dan aktivis di Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang sedang bekonflik dengan PT. Sarana Titian Permata (Wilmar Grup), penangkapan 5 warga desa Kinjil dan Riam Durian di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat yang sedang berkonflik dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA Group), penangkapan 5 warga Desa Antang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur yang sedang berkonflik dengan PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri (BUM), penangkapan 1 orang warga Desa Lebo Kecamatan Pematang Karau dengan PT. Borneo Ketapang Indah (BKI-CAA Group – Malaysia) dan ancaman kriminalisasi dalam proses persidangan antara masyarakat Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dengan PT. Sandabi Indah Lestari (SIL).

Belum selesainya kasus-kasus tersebut, kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 warga desa Kemawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten […]

Tercabutnya Hak Atas Jaminan Lingkungan Yang Baik dan Sehat

TERCABUTNYA HAK ATAS JAMINAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PENGUNUNGAN KENDENG UTARA KHUSUSNYA KECAMATAN KAYEN DAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

Dengan di Keluarkannya Izin Lingkungan kepada PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk oleh BUPATI Pati Provinsi Jawa Tengah

Pengumuman tentang keluarnya izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen serta Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT.Sahabat Mulia Sakti (SMS) dengan Nomor 660.1/4767 tahun 2014 dan di tanda tangani oleh Bupati Pati tanggal 8 Desember 2014, di publikasikan pada website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Pengumuman tertanggal 11 Desember 2014.

Sebelum di keluarkannya Izin Lingkungan telah keluar surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) 660.1/4766 Tahun 2014 dan Surat rekomendasi UKL dan UPL dengan nomor 660.1/012/XII/AMDAL/2014 pada tanggal 1 Desember 2014 dan PT.SMS memperoleh Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Nomor 660.1/161/2012 tertanggal 5 Mei 2012 tentang persetujuan KA ANDAL rencana pendirian pabrik semen serta penambangan Batu Gamping dan batu lempung.

Dengan di sahkannya AMDAL dan di Keluarnya Izin Lingkungan yang di berikan kepada PT.SMS sebagai prasyarat pengurusan IUP Operasi Produksi Batu gamping dan Batu Lempung, serta izin Pinjam pakai Tanah Hutan untuk Ijin Usaha Operasi Produksi dari Menteri Kehutanan, dan perizinan lainya sangat tidak mendasarkan pada persoalan lingkungan hidup dan juga persoalan riil kehidupan sehari-hari di masyarakat dari akibat pembangunan dan operasionalnya pabrik semen yang nantinya akan di tanggung oleh masyarakat (terutama masyarakat di sekitar kawasan yang terkena dampak langsung pembangunan).

Pemerintah Daerah Pati semata – mata hanya memandang potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai modal untuk peningkatan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah dengan cara mengekploitasi dan meng-ektraksi sumber daya alam,sementara fakta – fakta yang ada dalam masyarakat tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Pati dalam […]

Segera Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan TANGKAP, ADILI MURAD HUSAIN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) sejak pertengahan 1990an dilakukan dengan cara-cara keji dan tidak manusiawi, betapa tidak dalam prosesnya ribuan hektar tanah milik petani di Kec. Toili, Moilong, Toili Barat Kab. Banggai digusur secara sewenang-wenang dan diklaim sebagai areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. KLS. Bahkan proses penggusuran yang diikuti dengan kriminalisasi terus terjadi sampai ke Kec. Mamosalato dan Bungku Utara. Praktek penggusuran dan kriminalisasi yang terjadi semakin fatal karena mendapat dukungan dari aparat Negara (TNI/Polri, Pemerintah).

Eva Bande, Koordinator FRAS mencatat tidak kurang dari 2000 Ha lahan pertanian dan perkebunan warga di Kec. Toili, Moilong, Toili Barat Kab. Banggai yang telah digusur paksa dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2000 silam, PT. KLS yang merupakan perusahaan milik pengusaha lokal MURAD HUSAIN juga melakukan tindak pidana atau kejahatan kehutanan. dimana hingga tahun 2010 lebih dari 500 Ha areal SM Bangkiriang diubah secara illegal menjadi perkebunan kelapa sawit (BKSDA 2010), bahkan hingga saat ini luas kawasan yang dirambah terus meningkat hingga melebihi 2000 Ha.

Kasus di atas adalah salah satu dari ribuan kasus serupa ; yaitu konflik agraria terstruktur massif dan terjadi secara meluas.
Berdasarkan perihal di atas maka FRONT RAKYAT ADVOKASI SAWIT (FRAS) Sultan mendesak:
1. Polda Sulteng, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh MURAD HUSAIN terkait dengan perambahan Kawasan SM Bangkiriang.
2. Presiden RI, segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria (BPKA) dan menempatkan orang-orang yang memahami benar serta terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik-konflik agraria dalam badan yang dimaksud.

Ahmad Pelor
Walhi Sulteng

Cabut izin lingkungan pabrik semen di Kendeng Utara!

Pati, 12 Januari 2015
Akhirnya sikap Bupati Pati jelas sudah. Ia ingin menyingkirkan lahan subur dan kehidupan nyaman petani Pati Selatan dan digantikan dengan industri tambang! Ini terbukti dengan dikeluarkannya izin lingkungan oleh Bupati Pati, Haryanto, untuk PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) pada tanggal 8 Desember 2014 yang lalu. Dengan izin nomor 660.1/.767 tahun 2014 yang dikeluarkan tersebut bupati merestui pembangunan pabrik, penambangan batu gamping dan tanah liat untuk pabrik semen di wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Kabupaten Pati.
Pegunungan Kendeng Utara begitu kaya dengan alam yang subur.
Ribuan hektar lahan pertanian dan ratusan mata air telah menghidupi lebih dari 203.217 jiwa warga di tiga kecamatan di Pati Selatan. Selain itu, tak terhitung kekayaan budaya yang tersebar di banyak titik di pegunungan kapur ini. Peninggalan Dampo Awang di Kecamatan Tambakromo, penemuan candi kuno di Kecamatan Kayen, makam para sunan dan situs pewayangan di Kecamatan Sukolilo menjadi bukti bagaimana kekayaan arkeologis di Kendeng Utara ini begitu melimpah. Mengapa pemerintah daerah hanya dibutakan oleh nafsu mengeruk batu gamping dan tanah untuk kepentingan pabrik semen? Apakah ia mau rakyatnya di Pati Selatan yang mayoritas petani ini terusir dari tanah kelahirannya sendiri akibat berbagai persoalan yang muncul akibat pabrik semen? Apakah ia mau bertanggung jawab ketika sepuluh atau dua puluh tahun lagi warga Pati Selatan kekurangan air akibat matinya mata air karena penambangan? Jelas tidak karena saat itu ia sudah menikmati masa pensiunnya.
Kami tidak mau menjadi korban kebijakan pejabat pemerintah yang tidak memikirkan nasib rakyatnya secara bijaksana! Tak terhitung berapa kali kami melakukan aksi demonstrasi untuk menunjukkan penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara. Bahkan kami sudah mengirimkan 6594 tanda tangan ke kementrian Lingkungan Hidup sebagai bukti penolakan kami akan kebijakan pertambangan di Kendeng Utara.
Namun sepertinya negara memang sengaja ingin menenggelamkan kami […]

Perihal: Surat Terbuka WALHI Kepada Menteri PPN-Bappenas

Yang Terhormat,
Menteri Perencanaan Pembangunan-Kepala Bappenas
Bapak Andrinof Chaniago

Di – Jakarta

 

Salam Adil dan Lestari,

Kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menyampaikan pandangan dan apresiasi kami atas komitmen Bapak untuk tidak memasukkan proyek rel kereta batubara Kalimantan Tengah dalam dokumen RPJMN 2015-2019, dan bahkan apresiasi kami sampaikan, karena komitmen tersebut diperkuat dalam dokumen rencana awal RPJMN yang dimuat dalam website Bappenas. Pada Buku III bagian 6.6.1.2 tidak ada proyek rel kereta api, baik untuk batubara maupun penumpang/barang.

Sayangnya dalam perjalanan kami menemukan, ada perubahan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 terakhir yang justru memasukkan proyek rel kereta penumpang-barang di Kalimantan Tengah. Meskipun dalam dokumen tersebut bukan menyebutkan rel kereta api untuk batubara dengan perubahan route, Hal ini juga kemudian sebagaimana yang Bapak Menteri sampaikan dalam sebuah pesan singkat kepada kami di WALHI, bahwa pada “akhirnya rel kereta yang semula untuk batubara diarahkan pada pembangunan rel kereta api umum untuk penumpang Trans Kalimantan, sebagaimana pulau lainnya yang juga ada pembangunan rel kereta umum dan barang”. Dari penjelasan ini artinya jelas, bahwa apa yang ada dalam dokumen terakhir RPJMN, sekali lagi bukan kereta api batubara.

Meski Menteri Perencanaan Pembangunan-Kepala Bappenas meyakinkan bahwa rel kereta yang akan dibangun di Kalimantan Tengah bukan kereta untuk batubara, namun kami tetap khawatir itu akan dijadikan celah baik bagi investasi maupun pemerintah daerah untuk “bersiasat”, agar tetap menggoalkan rel kereta batubara masuk ke RPJMN. Berikut alasan WALHI, mengapa tetap mendesak agar pembangunan rel kereta penumpang-barang juga didrop dari dokumen RPJMN 2015-2019 yang akan disahkan:

Pertama; Pemindahan wilayah dan jalur ini adalah strategi yang bersiko dimana akan digunakan oleh pengusaha untuk terus mempercepat pembangunan rel kereta api batubara.

Kedua; Jalur terase yang baru tetap sama dimana wilayah masuk dan keluarnya tetap berujung ke pelabuhan yang menunjukan bahwa motivasi pengerukan sumberdaya alam masih […]

Jelang Pengesahan RPJMN 2015-2019, WALHI Harapkan Tak Ada Gerilya Kereta Api Batubara di Kantor Bappenas

Jakarta, Palangkaraya (7 Januari 2014) Pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati Kalimantan Tengah. Khususnya di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Pembangunan rel kereta api batubara akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik, karena alasan ini pulalah pemerintah telah bekerjasama dengan komunitas internasional melakukan program penyelamatan hutan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim di kawasan Kabupaten Murung Raya.

 

Pembangungan rel kereta api dari Kabupaten Murung Raya dalam kondisi tersebut hanya akan memfasilitasi kegiatan penambangan batubara. Selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi. Suatu keadaan yang tidak ideal bagi kegiatan penambangan batubara, namun ideal untuk perlindungan hutan di kawasan tersebut yang penting bagi ribuan masyarakat Dayang Siang yang hidup dari hutan, seperti melakukan agroforestry, mengambil rotan, damar, berburu, dan hutan menjadi sumber air bersih warga.

 

Kalimantan Tengah telah mengalami persoalan ekologi yang parah selama ini, asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit, dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati, seperti Heart of Borneo.

 

Arie Rompas, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, menyatakan,berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang  (data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya.  Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi penganggutan batubara. Saat ini transportasi […]

Tuntut Presiden Laksanakan Visinya Dalam Kampanye Soal Lingkungan, WALHI Surati Jokowi Batalkan Rel Kereta Api Batubara Kalimantan Tengah

Jakarta & Palangkaraya (17 Desember 2014) Jelang pengesahan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, WALHI meminta Pemerintah Jokowi tidak memasukkan proyek besar beresiko lingkungan ke dalam perencanaan lima tahunan tersebut. Salah satu proyek tersebut adalah rel kereta api batubara Kalimantan Tengah.

WALHI mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 15 Desember 2015 untuk menolak proyek tersebut. Dalam surat tersebut, WALHI menyatakan, “Hutan Kalimantan Tengah di bagian utara, seperti Kab. Murung Raya selama ini terlindungi dari aktivitas penambangan batu bara skala besar karena lokasinya terlalu jauh di hulu Sungai Barito. Hingga kini, Kab.Murung Raya berfungsi secara baik sebagai ‘paru-paru dunia’ karena memiliki hutan hampir 1.800.000 hektar atau sekitar 75,95 persen wilayah kabupaten. komunitas internasional dan pemerintah daerah pun telah melakukan program kerjasama melindungi hutan Kab. Murung Raya”.

Namun fungsi hutan ini kini berada dibawah ancaman akibat rencana pembangunan rel kereta api. Rel kereta api ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan transportasi batubara. Sebab, dibagian utara Kalimantan Tengah kepadatan penduduk sangat rendag. Contohnya, Kab. Murung Raya 4 jiwa/km2, selama ini sudah tercukupi dengan transportasi darat, sungai, udara yang telah  tersedia.

WALHI dalam suratnya yang ditandatangi oleh Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional, menyatakan, “Kami mengharapkan sikap Pemerintahan Bapak  dengan tidak memasukkan proyek rel Kereta Api Kalimantan Tengah ke dalam RPJMN 2015-2019, hal ini sejalan sejalan dengan Visi Misi Bapak dalam kampanye …menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”

Kalimantan Tengah saat ini telah berada pada titik kritis kritis bahaya kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup. Di bagian selatan, lahan gambut pada musim

kemarau terbakar luas, menyebabkan tutupan asap skala provinsi. Menimbulkan biaya dan persoalan kesehatan  yang besar. Alih fungsi kawasan menjadi perkebunan telah berkonflik banyak dengan warga. Saat ini, […]