• tolak-pabrik-semen-rembang-watuputih
    Permalink Gallery

    Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Bahwa untuk mempertahankan “kedaulatan” ekologi  Cekungan Watu Putih dari ancaman pendirian industri ekstraktif PT Semen Indonesia dengan nilai infestasi tidak kurang dari 3,7 triliun WALHI Jawa Tengah kembali menyurati Bapak Gubenur Jawatengah per 25 Agustus 2014 dengan tema pokok surat adalah :

Keberatan terhadap Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah  No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

 

Adapun keberatan WALHI Jawatengah mendasarkan pada alasan LEGAL OPINION sebagaimana berikut :

 

A.    Bertententangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik berada pada wilayah Kawasan Watuputih.
Bahwa kawasan Watuputih Rembang sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dilakuakan aktifitas budi daya. Hal ini telah diatur dalam :

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Bagian Kedua Tentang Kawasan Lindung Nasional dalam pasal 52 ayat (1) menyebutkan :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung.

b. kawasan bergambut, dan

c. kawasan resapan air.

Bahwa perlindungan Kawasan Watuputih dalam Peraturan Daerah (RTRW) Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Pada pasal 30 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 menyatakan “Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya”. Selanjutnya pada pasal 31 menyatakan “Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;
Kawasan rencana bencana alam;
Kawasan Lindung Geologi;
Kawasan lindung lainnya.
Bahwa dalam pasal 36 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 dijelaskan pula mengenai Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari:

Sempadan Pantai;
Sempadan sungai dan saluran irigasi;
Kawasan sekitar danau/waduk/embung;
Kawasan Sekitar Mata Air;
Ruang terbuka hijau kota.
Didalam […]

Daulat Pangan Daulat Bangsa

A documentary film from Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) tells the story of a surviving and struggling peasant/farmer in Indonesia

Oleh |20 Agustus, 2014|Video|0 Komentar|

Public Lecture with Dr. Vandana Shiva, at WALHI (FoE Indonesia)

Development practice that has been going on over a long time, has led environmental degradation, inequality holding structure, ownership, use and exploitation of natural resources.
To continue to encourage environmental political agenda, including development of democratization in the management of natural

Oleh |18 Agustus, 2014|Video|0 Komentar|
  • vandana-shiva
    Permalink Gallery

    Kuliah Umum Bersama Dr. Vandana Shiva “Perampasan Sumber Daya Alam dan Demokratisasi dalam Tata Kelola Sumber daya Alam: Peluang bagi Pemerintahan Baru Indonesia”.

Kuliah Umum Bersama Dr. Vandana Shiva “Perampasan Sumber Daya Alam dan Demokratisasi dalam Tata Kelola Sumber daya Alam: Peluang bagi Pemerintahan Baru Indonesia”.

Yang Terhormat,

Ibu/Bapak/Rekan-Rekan Organisasi Masyarakat Sipil

Di

Tempat

 

 

 

Dengan Hormat,

Praktek pembangunan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang,  telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (tanah, air dan seluruh kekayaan alam didalamnya), serta menimbulkan berbagai konflik. konflik lingkungan hidup, konflik sumber daya alam dan agraria yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

 

Krisis ekologis terjadi karena negara, pemodal dan ilmu pengetahuan telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditas yang bisa direkayasa untuk memperoleh keuntungan ekonomi.  Monokulturisasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan telah menghancurkan fungsi-fungsi ekologis dan habitat-habitat alami flora dan fauna, serta menghilangkan keragaman hayati yang merupakan kekayaan alam nusantara yang tak ternilai harganya.

 

Ironinya, fakta kegagalan system ekonomi kapitalisme yang dianut oleh pemerintah Indonesia, bukannya menjadi kritik terhadap ide pembangunan yang gagal, namun justru digunakan dengan sangat baik oleh kekuatan dengan menawarkan solusi-solusi palsu dengan atas nama mengatasi krisis global dengan kemasan “hijau”. Sistem ekonomi politik kapitalisme telah dengan sangat baik membajak agenda pembangunan berkelanjutan, dan Konferensi Rio+20 menjadi jalan untuk restrukturisasi diri, ditengah berbagai kecaman atas kegagalan pelaksanaannya.

 

Dalam konteks politik Indonesia, pemerintahan yang baru terpilih melalui proses demokrasi yang lebih partisipatif, mestinya dapat menjadi momentum untuk keluar dari jebakan kegagalan pembangunan ekonomi global dan penanganan krisis, dengan sebuah konsep baru dalam pengelolaam kekayaan alam. Dalam konsep ideal demokrasi ekologi yang hendak didorong, kebijakan yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan tak bisa hanya diserahkan pengurusannya kepada segelintir elit yang sering justru menjadi aktor dari perusakan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa selama ini, pengelolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang berbasiskan pada kearifan lokal diyakini lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan mengupasnya dalam Kuliah Umum bersama Dr. Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan hidup, aktivis perempuan dan […]

Oleh |18 Agustus, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • point-reward-BNI14
    Permalink Gallery

    Update Rekapitulasi hasil Donasi Air 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

Update Rekapitulasi hasil Donasi Air 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

Ayo Donasikan Reward Points BNI Anda….

Dalam menggalang Donasi Air Untuk Semua saat ini WALHI bekerjasama dgn BNI melaui donasi penukaran Reward Points. Sebelumnya, program Donasi Air Untuk Semua antara WALHI & BNI telah melakukan penggalangan yaitu periode 20 November 2013 s/d 19 Mei 2014. Total yang diperoleh periode tersebut, sebanyak 33 pendonatur dengan jumlah donasi Rp. 3.113.000,-. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi para pendonatur yang telah berdonasi Air Untuk Semua pada periode sebelumnya.

Melihat masih ada beberapa animo publik berdonasi Air Untuk Semua melaui Reward Point, kali ini WALHI & BNI melakukan penggalanagn donasi kembali. Bagi pemegang Kartu Kredit BNI anda dapat berdonasi Air Untuk Semua melalui Reward Points ini, periodi : 01 Juli s/d 31 Desember 2014. Cara Donasi #AirUntukSemua mudah, dengan menukarkan minimum 1.000 BNI Reward Points senilai Rp.10.000,- melalui BNI Call di 021-500046

Selain itu, Donasi Air Untuk Semua jg dpt disalurkan  Rekening BNI : 021.882.422.8 a/n Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

 

Update Rekapitulasi hasil Donasi Air Untuk Semua melalui Penukaran BNI Reward Point

Periode Donasi 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

No
Tanggal
Nama
Kota Domisili
Jumlah Donasi

1
271113
HUARIEF JOHNSEN
Jakarta
10,000

2
51213
MASNIARI SIANTURI
Palembang
40,000

3
231213
SILVESTER BERNADUS MUAJA
Manado
130,000

4
170114
DEWITA
Jakarta
70,000

5
170114
DOSOSARI PENI NURWINANTI
Semarang
40,000

6
210114
BAMBANG PRASETIYANTO
Bogor
130,000

7
220114
SULAIMAN
Jakarta
110,000

8
230114
SITI SUTINAH
Tanggerang
10,000

9
230114
DJOKO SULISTYO
Cilacap
100,000

10
270114
RIYADI HENDRO,BA
Cirebon
10,000

11
270114
DYAH FEBRIANI
Jakarta
10,000

12
30214
ENNI TRIANA
Jakarta
220,000

13
30214
NANO SUWARNO
Semarang
30,000

14
30214
CAHYO HARI PURNOMO
Denpasar
50,000

15
30214
IRWANTO CAHYADI
Surabaya
20,000

16
50214
YUNITA
Jakarta
30,000

17
070214
SRI MARTINAH
BEKASI
 Rp90,000

18
100214
ASTIN SULISTYA NINGSIH
YOGYAKARTA
 Rp50,000

19
070314
ARSO SADEWO TJOKRO S
JAKARTA
160,000

20
100314
GST AYU MADE SRI ARDANI
DENPASAR
90,000

21
130314
TRI HAPSARI,DRA
JAKARTA
 Rp700,000

22
170314
DJODJO,IR
JAKARTA
 Rp290,000

23
170314
MELNI SILVINA
JAKARTA
 Rp20,000

24
170314
LINCE
TANGERANG
 Rp70,000

25
180314
ANDEG BAGASWANTO
BANDUNG
 Rp110,000

26
240314
ADE HATI SETIAWATI
BANDUNG
50,000

27
260314
NUR ASIAH
JAKARTA
60,000

28
280314
BOBON SOMAWINATA
JAKARTA
100,000

29
020414
ETY RUMANTIKAWATI
JEMBER
 3,000

30
020414
NURUL ASTER GEETA KEMA
BOGOR
 80,000

31
140414
SUNDYAWAN AFENDY
SURABAYA
 70,000

32
170414
ERNA BUDIWATI
YOGYAKARTA
 80,000

33
240414
AGUS KRISTANTO
SEMARANG
 80,000

SUB TOTAL
3,113,000

Perpanjangan Program Donasi Air Untuk Semua 01 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014 melalui Penukaran BNI Reward Point

Update Perolehan donasi per tanggal 02 Juli 2014 s/d 24 Juli 2014

34
020714
JACKY LAYANI
SURABAYA
40,000

35
020714
TRISNA BUDIASIH
SERANG
20,000

36
030714
FR DEASY RINAWATY
JAKARTA
30,000

37
030714
FERY EKA PUTRA
PADANG
30,000

38
030714
SHINTA YUNIASTI P
JAKARTA
120,000

39
040714
DEWI MUHARDIAH
PEKANBARU
10,000

40
070714
NURLAELA
BEKASI
40,000

41
070714
FERAWATI
DENPASAR
400,000

42
080714
INGGRID DARMAWATI
JAKARTA
40,000

43
100714
WIWIK HERAWATI
JAKARTA
10,000

44
110714
MUHAMMAD RIDWAN
PEKANBARU
20,000

45
140714
HULWANI GUNAWAN
TANGERANG
40,000

46
140714
DEWI PURNAMA S
JAKARTA
10,000

47
160714
NURTJAHAYA SIREGAR
TANGERANG
100,000

48
170714
HARI WIBOWO
DELI SERDANG
80,000

49
180714
LILIK SETYOWATI
JAWA TIMUR
30,000

50
210714
MENIF UTAMI
JAKARTA
30,000

51
220714
BAKTI DARMAGUNA
KILANGAN
10,000

52
220714
TJEE SIE PIN
JAKARTA
20,000

53
240714
RIKA OKTAVIANA SAMBIRAN
JAKARTA
10,000

SUB TOTAL
1,090,000

TOLAK REKLAMASI: Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014!

Penolakan terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali hingga detik ini tetap tidak diindahkan oleh Presiden SBY. Hal ini terlihat dari belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA.

Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011, serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa:“…sebagian pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut”. Selain menghapuskan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan, Presiden SBY melalui Perpres 51/2014 juga merubah kawasan perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga untuk memuluskan rencana reklamasi oleh investor.

Belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 tersebut mencerminkan bahwa Presiden SBY tidak mendengarkan suara masyarakat Bali yang menolak reklamasi dan lebih mementingkan kepentingan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar. Hal ini juga menunjukkan Presiden masih ingin melanjutkan rencana Reklamasi tanpa menghiraukan ancaman bencana ekologis berupa banjir di sekitar teluk benoa. Ancaman ekologis ini timbul karena Teluk Benoa sebagai muara 4 sungai besar akan kehilangan fungsinya sebagai penampung air. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 juga menunjukkan Presiden tidak menghiraukan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana yang menyatakan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak.

Belum dicabutnya Perpres 51/2014 semakin menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Hal ini tercermin dari mulai banyaknya masyarakat yang mendirikan baliho-baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa secara mandiri dan terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap alam Bali. Sayangnya sampai saat ini presiden masih belum menanggapi pernyataan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali dan tetap menjalankan keinginan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) […]

Donate Walhi

Dear Friend,

 
Sincerely,
Since the year of 2003, WALHI has established itself as an environmental organization that inclusive and supported by the public, includes in it publics support in the terms of WALHI’S funding. For WALHI, public donation is not only developing the organization independently, but more than that; public donation is also a support form for saving the environment that runs by WALHI.

 

Donations support that given by you is very helping us in our effort to save the environment in Indonesia and also supports our work. The donation that is given by you is used to help and support the environmental education program, the strengthen of community capacity in order to awaken better awareness on environment and spread out the environment information to the public and legal aid for people who fight for the right to environment and sustainable livelihoods. We will manage the public fund in transparency and accountability through the media that we manage, such as website, direct mail, and earth bulletin that being published periodically.

 

Technically, the donation can be conducted through several choices such as:

Cash Deposit

Cash deposit can directly deposit through a bank or ATM with the account numbers:

0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia.

0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.

9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

Regular Donation via Bank

The Donors can come directly to the Bank and make a regular donation agreement by filling in the application form of automatic fund transfer through the account numbers:
0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.
9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

 

SMS Banking

Especially for Mandiri Bank Customer, nowadays you can donate to WALHI through SMS Banking. This Method is quite easy, by only using your cellular phone; […]

  • gambut
    Permalink Gallery

    Warisan Hijau Presiden SBY Untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan

Warisan Hijau Presiden SBY Untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan

Pembahasan dan penetapan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti transparan dan partisipatif untuk mewujudkan Perlindungan Ekosistem Gambut Yang Kuat dan Menyeluruh 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut) merupakan salah satu dari 21 PP yang harus dibuat untuk menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Secara spesifik, RPP ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 11, 21, 56, 57, 75, dan 83 UU No.32 Tahun 2009.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global memandang bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut di Indonesia menjadi penting dan mendesak ditengah berbagai problem pengelolaan sumber daya alam dan potensi kerusakan lingkungan yang ada saat ini. Laju ekspansi industri perkebunan dan industri ekstraktif lainnya, selain menyasar lahan mineral dan hutan alam primer, kini juga telah merambah kawasan gambut, terutama gambut dengan ketebalan di bawah 3 meter yang secara legal dilindungi pemerintah melalui Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Meskipun peraturan ini memberikan perlindungan terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, hal ini tak otomatis menyelesaikan persoalan gambut karena kenyataannya, lahan gambut dengan kedalaman yang berbeda bisa jadi merupakan kesatuan ekosistem atau berada dalam satu bentangan. Sehingga, pemanfaatan lahan gambut kurang dari 3 meter akan mempengaruhi lahan gambut yang dilindungi.

Sebagaimana informasi yang Koalisi terima, proses pembahasan dan penetapan RPP Gambut telah memasuki tahap akhir. Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan draft revisi final yang selanjutnya akan disahkan oleh Presiden (SBY). Namun sangat disayangkan, konsultasi publik atas perubahan draft dan naskah akademik RPP gambut tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan masyarakat hingga saat ini.

Substansi RPP gambut yang ada saat ini dinilai belum mampu menjawab persoalan bencana lingkungan yang kerap terjadi sejak 17 tahun terakhir seperti […]

  • tambang-newmont
    Permalink Gallery

    “Green Mining” bukan jawaban yang tepat atasi masalah kerusakan lingkungan di NTT

“Green Mining” bukan jawaban yang tepat atasi masalah kerusakan lingkungan di NTT

Pada 15 Juli 2014 lalu, Australian Government, Charles Darwin University, dan Australian National University  menyelenggarakan lokakarya bertajuk ‘Sinergi Implementasi Pengelolaan Penambangan Hijau Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur’ kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Berikut beberapa tanggapan dan sikap Walhi NTT terkait kegiatan tersebut:

1) Pertambangan merupakan sebuah industri ekstraktif yang tidak akan bisa disebut dengan green mining. Hal ini karena dalam pertambangan, perubahan dari skala besar hingga sekecil apa pun akan terjadi.

2) Dalam proses pertambangan, sesungguhnya muncul juga proses pemiskinan masyarakat sekitar. Ketika pengusaha tambang membuka lahan, tanah dan mata pencaharian masyarakat yang semula ada akan hilang. Ironisnya, seringkali harga jual tanah tidak sesuai.

3) Hampir semua perusahaan tambang di NTT bermodal kecil. Perusahaan yang seperti ini hanya bisa mengeruk keuntungan tanpa bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya.

4) Bahwa di NTT (Timor Barat) saat ini sudah banyak perusahaan yang mendapatkan IUP dari para kepala daerah. Di Belu (termasuk Malaka) sudah ada 69 perusahaan tambang. Yang lolos proses Clean and Clear (CnC) dari Ditjen Minerba per 2012/2013 hanya 25 perusahaan. Sisanya tidak lolos proses rekonsiliasi itu.  Di Timor Tengah Utara (TTU) ada 68 perusahaan tambang. Perusahaan yang lolos CnC ada 33 perusahaan. Di Timor Tengah Selatan ada 13 perusahaan, yang lolos CnC ada 9 perusahaan dan Kabupaten Kupang ada 31 perusahaan. Yang lolos CnC hanya 2 perusahaan.

5) Dengan banyaknya perusahaan tambang tersebut yang sudah mengkapling wilayah Timor Barat, lantas dimana ruang kelola rakyat untuk pertanian, peternakan, dan sejenisnya. Diperparah lagi, dengan rencana Australia dengan Pemprov NTT untuk melakukan green mining.

6) Kami mempertanyakan pihak Australia. Ada apa sebenarnya sehingga menginisiasi proses green mining di NTT? Kami menduga, Australia mempunyai kepentingan besar untuk NTT khususnya wilayah Timor Barat. Dugaan ini tidak berlebihan, mengingat Perusahan tambang asal Australia, […]

  • Pokso-Palestine
    Permalink Gallery

    WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

Jakarta, 10/7/2014. Kekerasan dan derita kembali menerpa bangsa Palestina. Serangan membabi buta tentara Isreal dalam pekan ini telah sebabkan puluhan jiwa anak-anak Palestina meninggal dan terluka. Gempuran udara ke wilayah pemukiman sipil Palestina mirip tindakan para teroris yang tidak pandang bulu dan berprikemanusiaan. Kekejaman tersebut wajib mendapat kutukan dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia sebagai bangsa yang menjungjung tinggi perdamaian.

Bergugurannya anak-anak dan perempuan Palestina merupakan bencana terbesar kemanusian dibulan suci Romadhan. Sungguh tindakan keji ini tidak bisa diterima, karenanya Walhi mengutuk segala bentuk agresi militer Israel atas Palestina ujar Mukri Friatna. Kami tidak melihat akar masalah serangan, yang kami lihat adalah adanya korban jiwa yang tak berdosa perlu dibantu imbuh Mukri. Karenanya kami mengajak kaum environmentalis yang anti perang dan segenap bangsa Indonesia untuk mengulurkan solidaritas sosial kemanusiaannya bagi bangsa Palestina. Bantuan tersebut tentunya bisa disampaikan langsung kepada Kedutaan Palestina di Jakarta atau melalui lembaga sosial kemanusiaan internasional.

Indonesia harus lebih serius kembali tampil dikancah internasional. Sebagaimana politik bebas aktif yang dianut bangsa ini, maka sepatutnya pemerintah Indonesia segera mendesak pemerintah Israel agar menghentikan serangan ke Pelastina. Kami meminta Presiden Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar melakukan sidang darurat dan memberikan sanksi kepada Israel selain mendesak para pihak bertikai untuk menghentikan peperangan.

Sebagai negara yang konsisten mendukung penuh kemerdekaan Bangsa Palestina, menurut Abetnego Tarigan, sebaiknya Presiden bisa menggerakan para diplomat Indonesia agar bisa menggalang solidaritas internasional. Indonesia harus lebih gigih tampil membela Palestina agar penderitaan rakyat Palestina bisa berkahir. Kita semua menyadari bahwa saat ini eforia pemilihan Presiden masih berlangsung di tanah air, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Ada dua hal penting menurut Abetnego yang bisa dilakukan Indonesia, pertama mendesak PBB segera mengirimkan pasukan perdamaian dan kedua memberikan bantuan logistik agar […]