Blog

Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara di Kalimantan

Jakarta, Palangkaraya, Melbourne, London (26 Mei 2015)

Aktivis lingkungan pada hari ini di Melbourne, Australia, membentangkan spanduk raksasa di kantor pusat BHP Biliton memuat nama 9000 orang menyerukan kepada perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut untuk membatalkan rencana sejumlah penambangan batubara di beberapa kawasan hutan terakhir yang tersisa di Kalimantan. Spanduk berukuran 12 meter persegi ini digantung di depan lobi kantor pusat BHP Bilition di Melbourne. Aksi spanduk serupa juga dilakukan di kantor BHP di London, dan petisi yang ditanda tangani 9000 orang secara resmi diberikan kepada manajemen perusahaan.

Petisi menyebutkan sejumlah proyek pertambangan di Kalimantan—dikenal dengan nama Proyek Indomet—adalah sebuah “bencana yang sedang dibuat” dan meminta BHP Biliton (BHPB) untuk “mundur segera dari proyek Indomet dan mengusahakan perlindungan permanen kawasan tersebut.”

Konsesi tambang raksasa Indomet mencakup 350,000 hektar, atau hampir lima kali luas Kota Jakarta.

Berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, wilayah proyek ini mengandung 1.2 milyar ton batubara coking dan terletak di daerah ‘Jantung Kalimantan (Heart Borneo)’, yang disebut oleh Asian Development Bank sebagai “paru-paru Asia”.

Hutan yang kaya, memberikan kehidupan berkelanjutan bagi komunitas Dayak dari generasi ke generasi , juga adalah habitat bagi orang hutan, gajah kerdil, badak sumatera. WWF melaporkan bahwa kawasan ini adalah rumah bagi 6% dari keragaman hayati dunia, terdapat rata-rata 3 spesies baru ditemukan setiap bulan sejak tahun 2005.

“Ribuan orang telah menandatangani petisi menyerukan agar BHP membatalkan rencana yang akan menjadi bencana lingkungan dan sosial. Ketimbang mencoba menambang batubara di Kalimantan, BHP seharusnya melakukan hal baik dan mengusahakan perlindungan permanen bagian dunia yang unik ini,” kata Julien Vincent dari Market Forces, sebuah LSM Australia.

Sebagai anggota International Council on Metals and Mining, BHP Biliton harus memeroleh persetujuan dari penduduk asli bagi operasi pertambangan yang memengaruhi tanah mereka, termasuk “pemilik tanah adat atau pengelola […]

Jokowi and Moratorium

By : Khalisah Khalid

The Presidential Instruction No. 6/2013 was issued to extend Indonesia moratorium which suspend any new license issuance and the opening of primary forests and peat lands signed by President will end on May 13, 2015.

This paper is going to strengthen the argument, why the government Jokowi important to not just continue the moratorium, but also strengthen and extend the moratorium on the basis of the spirit of the beginning of why Indonesia should have a moratorium policies and improving governance of primary natural forests and peat lands.

As a reminder, the President Jokowi has promised to provide protection against natural forests and peat lands totally, and review the licenses that are integrated in a single map (one map policy). Even in Nawacita document explicitly states that “We will establish a permanent policy that this country is at a critical point of the humanitarian harm caused by environmental damage”. Surely these policies should be a priority, and one of the policies that can be issued is through the extension and strengthening of the moratorium.

Moratorium Spirit

As a reminder, that the issue of deferment in granting new licenses or known as the moratorium, not a new issue. Indonesian Forum for Environment (WALHI), has voiced “Jeda Tebang” or moratorium since 15 years ago, looking at the current situation and predictions of environmental damage will be massive with the practice of uncontrolled forest exploitation and haphazard.

The moratorium campaign, has a long time before the Indonesian government through the President to convey its international commitments to address climate change by reducing greenhouse gas emissions until 26%, which was then in subsequent commitments are translated into domestic policy through Presidential Instruction No. 10/2011 and then extended through Presidential Instruction No. […]

MENDESAK POLDA METRO JAYA MENGUMUMKAN HASIL PENYIDIKAN SEMENTARA PERISTIWA PEMBUNUHAN AKTIVIS LINGKUNGAN, JOPI PERANGIN-ANGIN

Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan sementara terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
Kami menilai pengumuman hasil penyidikan sementara kepada publik penting dilakukan untuk menunjukan adanya keterbukaan proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib, tidak hanya itu hasil penyidikan tersebut setidaknya juga dapat memberikan informasi siapa pelaku yang bertanggung-jawab secara hukum mengingat dari hasil informasi yang kami dapatkan ada dugaan bahwa terdapat pelaku dari kesatuan TNI.

Jika melihat dari kronologi atas peristiwa pembunuhan Jopi, yang patut untuk dijadikan perhatian masyarakat adalah adanya persoalan situasi keamanan atau adanya motif lain di balik perstiwa pembunuhan ini. Proses hukum harus dilakukan segera demi kepastian keadilan bagi –keluarga- korban khususnya dan kepastian situasi keamanan masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan hal diatas maka kami atas nama koalisi Solidaritas untuk Jopi, Pertama, mendesak kapolda Metro Jaya untuk mengumumkan hasil penyelidikan sementara terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin termasuk mengumumkan identitas pelaku penusukan tersebut termasuk diantaranya pemberian SP2HP kepada kuasa hukum keluarga korban; Kedua, apabila benar pelaku kejahatan adalah anggota TNI marinir maka kami mendesak kepada KASAL untuk memerintahkan POM AL melakukan penyidikan dan proses hukum yang dianggap penting berdasarkan UU agar keadilan bagi keluarga korban dapat terpenuhi. Ketiga, mendorong Komnas HAM untuk turut melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung dan memastikan proses hukum dilakukan dengan adil dan transparan; dan Keempat, mendorong LPSK memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa penusukan tersebut serta keluarga korban.

Jakarta, 25 Mei 2015
#SOLIDARITASUNTUKJOPI
AMAN, Greenpeace Indonesia, KontraS, Sawit Watch, WALHI, Institut […]

Jokowi dan Moratorium

Oleh: Khalisah Khalid

Inpres No. 6/2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang ditandatangani oleh Presiden SBY akan berakhir pada 13 Mei 2015.

Tulisan ini hendak memperkuat argumentasi, mengapa pemerintahan Jokowi penting untuk bukan hanya sekedar melanjutkan moratorium, namun juga memperkuat dan memperluas moratorium dengan berbasiskan pada semangat awal mengapa Indonesia harus memiliki kebijakan moratorium dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Sebagai pengingat, Presiden Jokowi telah berjanji untuk memberikan perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut secara total, dan mereview perizinan yang diintegrasikan dalam satu peta (one map policy). Bahkan dalam dokumen Nawacita secara tegas menyatakan bahwa “Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan”. Tentunya kebijakan tersebut harus menjadi prioritas, dan salah satu kebijakan yang bisa dikeluarkan adalah melalui perpanjangan dan penguatan kebijakan moratorium.

Semangat Moratorium

Sebagai pengingat, bahwa isu penundaan pemberian izin baru atau dikenal dengan istilah moratorium, bukanlah isu baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), telah menyuarakan “Jeda Tebang” atau moratorium sejak 15 tahun yang lalu, melihat situasi saat itu dan prediksi kerusakan lingkungan hidup yang akan semakin massif dengan praktek eksploitasi hutan yang tidak terkendali dan serampangan.

Kampanye moratorium tersebut, jauh sebelum pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY menyampaikan komitmen internasionalnya untuk menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26%, yang kemudian dalam selanjutnya komitmen tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dalam negeri melalui Inpres No. 10/2011 dan kemudian diperpanjang melalui Instruksi Presiden No. 6/2013.

Apakah kebijakan moratorium yang tertuang dalam Inpres No. 10/2011 datang tanpa kritikan? Tidak juga, dalam artikel opini lama saya sebelumnya yang dimuat di Kompas dengan judul “Moratorium Masih di Langit” mengkritik keras Inpres  yang hanya berumur dua tahun. […]

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.

Konflik elit politik dalam kekuasaan nasional dan kebijakan pembanguan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya wajah penguasa yang dipimpin oleh Jokowi-JK justru semakin menjauh dari janji penyelesaian problem pokok konflik agraria yang semakin kronis dan massif. Problem pokok agraria Tanah Air sama sekali tidak menjadi prioritas utama Presiden Jokowi untuk segera dituntaskan.

Kekerasan berdarah kepada kaum tani kembali terjadi. Pada 3 Mei 2015, tindakan represifitas dan kriminalisasi petani telah dilakukan aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam penanganan konflik agraria, yang melibatkan perusahaan tambang PT. Derawan Berjaya Mining (DBM). Perusahan DBM adalah perusahan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA Industrial Service and Trading PTE LTD. Konflik warga dengan perusahaan tambang ini telah berlangsung sejak tahun 2008 dan hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal. Adapun kekerasannya berupa penembakan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari (3/5). – terlampir daftar korban dan kronologis kejadian.

Tindakan brutal aparat kepolisian dengan unsur Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjend Polisi Drs. H. Arkian […]

Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir

(Jakarta, 7 Mei 2015)  Akhir bulan lalu, rasa keadilan publik kembali terusik tatkala Nenek Asyani (63) di Situbondo divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo atas tuduhan mencuri kayu Perhutani. Majelis Hakim mengamini tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Nenek Asyani terbukti bersalah melanggar Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Tidak hanya Nenek Asyani, sejak UU P3H diterbitkan, hingga saat ini sudah 53 (lima puluh tiga) warga menjadi pesakitan di Pengadilan. Kemudian, 43 (empat puluh tiga) diantaranya telah diputus bersalah dengan rata-rata hukuman 18 bulan penjara. Jika dilihat dari latar belakang profesi para terpidana, semuanya merupakan individu, terdiri dari: 7 orang buruh, 26 orang petani, 1 orang pialang, 9 orang sopir, 8 orang swasta, 1 orang tukang kusen, 1 orang awak kapal. Dari keseluruhan perkara tersebut,jumlah prosentase kriminalisasi terhadap petani mencapai 43%.

Masalahnya, ternyata tidak ada satupun korporasi yang berhasil dijerat oleh UU P3H ini. Kejahatan terorganisir yang menjadi sasaran dari UU P3H juga tak Nampak dari perkara-perkara yang sudah diputus tersebut.  Padahal UU P3H diterbitkan utamanya adalah untuk menjerat kejahatan-kejahatan terorganisir di sector kehutanan.

Angka kriminalisasi terhadap petani, masyarakat dan individu lainnya akan semakin bertambah, mengingat sebagian besar masyarakat Adat tinggal berbatasan atau di dalam kawasan hutan, terutama masyarakat hukum adat. Sedangkan salah satu pasal dalam UU P3H, melarang setiap orang membawa peralatan yang dapat diduga digunakan untuk menebang pohon, bagi pelanggarnya akan dipidana sebagaimana diatur dalam UU P3H.

Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, pertimbangan faktual menjadi alasan bahwa Lembaga P3H sudah tidak layak untuk dibahas, sebab UU P3H terbukti […]

Biofuels bubble turns to bust

FRIENDS OF THE EARTH EUROPE /

FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL

BRUSSELS / AMSTERDAM / JAKARTA, April 28 – Today, the European Parliament agreed new EU laws to limit the use of crop-based biofuels.

EU law makers ruled that biofuels can compete with food production, contribute to climate change, and put pressure on land use – and so have set a limit on the quantity of biofuels that can be used to meet EU energy targets (at no more than 7% of transport energy).

With Europe the world’s biggest user and importer of biodiesel – from crops such as palm oil, soy and rapeseed – the vote will have a major impact around the world, notably in the EU’s main international supplier countries Indonesia, Malaysia and Argentina. It is likely to signal the end to the expanding use of food crops for transport fuel.

Robbie Blake, Friends of the Earth Europe’s biofuels campaigner, said:

“Let no-one be in doubt, the biofuels bubble has burst. These fuels do more harm than good for people, the environment and the climate. The EU’s long-awaited move to put the brakes on biofuels is a clear signal to the rest of the world that this is a false solution to the climate crisis. This must spark the end of burning food for fuel.”

This decision brings to an end ten years of debate in the EU over the unintended detrimental effects of biofuels demand on food prices, hunger, forest destruction, land consumption, and climate change.

Kirtana Chandrasekaran, Friends of the Earth International’s food sovereignty coordinator, said:

“While the EU has not gone far enough to stop the irresponsible use of food crops for car fuel, this new law acknowledges a reality that small scale food producers worldwide know […]

Deklarasi Mataram

Untuk

PERCEPATAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

Mataram, 18 April 2015

Pertimbangan

Pengelolaan wilayah dan sumber daya alam oleh masyarakat merupakan kunci bagi upaya peningkatan kesejahteraan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian budaya lokal, serta menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik agraria, perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang rendah karbon. Konstitusi telah mengakui dan menjamin pentingnya hak serta akses masyarakat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengenai masyarakat adat, sumber daya alam, dan pembangunan perdesaan.

Menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai tumpuan pembangunan yang berbasis kerakyatan sejalan pula dengan Program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan dari pinggiran. Komitmen menjadikan masyarakat sebagai penggerak pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam telah digaungkan dalam Program Nasional Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dicanangkan oleh Wakil Presiden pada 3 Maret 2015 maupun dalam bentuk Deklarasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dipimpin langsung oleh Presiden pada 19 Maret 2015.

Untuk mempercepat pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, Pemerintah telah menetapkan target alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat serta distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektar di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat adat adat/lokal yang semakin kuat.

Mengingat pentingnya sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat/lokal dalam mempercepat pengakuan terhadap wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat, maka diperlukan penegasan komitmen untuk bekerja bersama-sama yang dijadikan sebagai DEKLARASI MATARAM UNTUK PERCEPATAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT.

Pernyataan Bersama

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami Pemerintah, Pemerintah Daerah dan […]

WALHI dan Warga Ajukan Banding atas Putusan PTUN

Semarang, 27/4/2015. Hari ini WALHI dan masyarakat Kabupaten Rembang menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menolak gugatan izin lingkungan No. 660.1/17 tahun 2012 untuk kegiatan pertambangan PT. Semen Indonesia.

sebelumnya pada hari kamis tanggal 16 April 2015 pengadilan tata usaha negara semarang telah menolak gugatan WALHI dan masyarakat dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah melampaui waktu yang dipersyaratkan yaitu 90 hari. Majelis Hakim dalam argumentasinya menyatakan, berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti, Penggugat telah mengikuti sosialisasi sejak tahun 2013, sedangkan gugatan diajukan pada bulan September 2014, sehingga putusan tersebut belum menyentuh pokok perkara yang disengketa bahwa pertambangan akan merusak pegunungan kars cekungan watu putih di Rembang.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan WALHI sama sekali tidak pernah mengetahui adanya izin lingkungan PT. Semen Indonesia tersebut.

“Upaya hukum banding WALHI atas putusan PTUN Semarang merupakan langkah yang harus kami lakukan karena putusan hakim PTUN Semarang terkesan mencari aman dan belum memeriksa pokok perkara, apakah pertambangan di kawasan fungsi kars merusak atau tidak”, demikian ditegaskan Abetnego. WALHI menduga bahwa putusan ini merupakan jalan terang mengadilan untuk meloloskan indutsri ekstraktif merusak pegunungan kendeng yang selama ini menjadi sumber air kehidupan warga sekitarnya. Eksploitasi kars di Kabupaten Rembang bukan saja akan merusak wilayah rembang akan tetapi juga mengancam keberadaan wilayah kars di tempat lain khususnya di pulau Jawa.

”WALHI mengapresiasi adanya hakim bersertifikat lingkungan tetapi fakta selama ini menunjukkan bahwa Pengadilan masih menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi pelaku perusak lingkungan, untuk itu tidak cukup mendidik hakim bersertifikat lingkungan. Negara juga harus serisu memfasilitasi terbentuknya Peradilan Lingkungan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup,” kata Abetnego.

Sementara itu Joko Prianto salah satu penggugat warga Kabupaten Rembang menyatakan bahwa kondisi warga yang menolak adanya pembangunan […]

Sambutan Direktur WALHI Nasional – Abetnego Tarigan

Dialog Nasional: “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Mataram – Nusa Tenggara Barat , 17 April 2015

Yang Kami hormati,

Gubernur NTB, Wagub NTB
Gubernur Bengkulu, Kadishut Sumbar dan Kadishut Kalteng
Walikota Mataram
Bupati Lombok Tengah, Merangin, Jayapura dan Malinau
Kepala Badan dan Kepala Dinas Propinsi NTB dan Kota Mataram
Pimpinan organisasi Kemitraan, HuMa, dan Epistema
Perwakilan masyarakat NTT, Riau, NTB, Jogjakarta, Kalteng, Sulbar, Aceh, Jambi, Papua
Dewan Nasional dan Pimpinan WALHI Daerah di 28 Provinsi
Para undangan dan pimpinan organisasi masyarakat sipil dari Aceh sampai Papua

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam Sejahtera

Selamat pagi.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat hadir dan bertemu dihari yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB dan jajarannya, Walikota Mataram dan jajarannya, Panitia Dialog Nasional (WALHI Nasional dan WALHI NTB, Kemitraan, HuMa, Epistema) atas kerja kerasnya mempersiapkan acara dialog nasional hari ini.

Bapak/Ibu/Saudara-saudara sekalian,

Tema dialog hari ini “Membangun Simpul Kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dalam Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”.

Tema ini sengaja diambil sebagai bentuk respon atas pengalokasian 12,7 juta Ha perhutanan sosial distribusi lahan pertanian seluas 9 juta Ha didalam RPJM 2015-2019. Jauh sebelum perhutanan sosial ini dimuat dalam RPJMN, organisasi masyarakat sipil bersama masyarakat adat/lokal telah bersuara dan berupaya mendorong adanya pengakuan dan perlindungan wilayah adat/WKR-Wilayah Kelola rakyat. Dari kedua situasi ini menunjukkan satu kondisi gayung bersambut antara rencana pemerintah dan desakan dari masyarkat dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Tema dialog ini menjadi semakin strategis untuk dibicarakan dan dibahas serta ditindak lanjuti mengingat sudah lama negara abai dengan masalah ini.

Pandangan – pandangan bahwa hutan di Indonesia dan merupakan hutan negara serta ketiadaan dokumen legal […]