• kebakaran-gambut-antara
    Permalink Gallery

    nilah Orang Pertama Yang Tantang Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut, Berani?

nilah Orang Pertama Yang Tantang Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut, Berani?

Bisnis.com, JAKARTA— Seorang warga kepulauan Meranti di Riau, Abdul Manan, menjadi orang pertama yang mempetisi Presiden Joko Widodo, berisi ajakan untuk blusukan ke lokasi kebakaran lahan gambut.

Abdul Manan (41) merupakan warga asli kepulauan Meranti di Riau. Selama 17 tahun terakhir ia hidup dengan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Dia melihat masyarakat sekitarnya mengungsi, sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), dan meninggalkan penghidupannya.

Petisi yang ia unggah di www.change.org/BlusukanAsap, baru dibuat hari ini, Selasa (28/10/2014) telah mencapai 3.500 tanda tangan. Ajakannya sederhana, agar Jokowi melakukan #BlusukanAsap langsung ke Riau, untuk melihat bagaimana dampak langsung dari kebakaran lahan gambut dan kabut asap, terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

“Orang suka bercerita, Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan betul-betul mendengar. Suka ‘blusukan’. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya. Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap,” tutur Abdul Manan, di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014).

Dia menambahkan asap Riau adalah penghambat utama cita-cita revolusi mental Indonesia, karena kabut asap 17 tahun ini memiliki konsekuensi buruk terhadap kesehatan fisik, mental dan pendidikan 1 generasi. Ia mengatakan Revolusi Mental terancam menjadi disabilitas mental.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pun pada hari kerja pertamanya mendapatkan ratusan tweet terkait ajakan #BlusukanAsap ini.

Dalam konferensi pers yang diadakan Walhi, Greenpeace, dan Yayasan Perspektif Baru (YPB), Abetnego Tarigan, Longgena Ginting, dan Wimar Witoelar mendukung petisi Abdul Manan, dan akan membantu dengan langsung menyurati Presiden Joko Widodo.

Menurut Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Walhi Nasional, hal ini adalah sebuah potensi prestasi bagi Jokowi. Menurutnya indikator utama yang bisa dipakai adalah dalam waktu satu tahun, tidak ada lagi asap.

“Jangan sampai orang Riau menganggap udara Jakarta lebih segar dari udara Riau”, lanjutnya.

 

Sumber : JIBI

Editor : Wahyu […]

  • blusukan-jokowi
    Permalink Gallery

    Blusukan Asap Presiden Menumbuhkan Harapan Baru Masyarakat Riau

Blusukan Asap Presiden Menumbuhkan Harapan Baru Masyarakat Riau

Presiden Jokowi Akan ke Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Riau
dan Menyelesaikan Bencana yang telah Terjadi Selama 17 Tahun
Riau, 25 November 2014 – Masalah asap bagi masyarakat Riau bukanlah sekedar polusi asap rokok atau polusi knalpot mobil di jalan-jalan yang mengganggu orang-orang sekitarnya. Masalah asap bagi mereka adalah bencana kabut asap yang muncul setiap tahun selama 17 tahun terakhir dari terbakarnya hutan dan lahan gambut. Asap tebal ini melingkupi tempat tinggal mereka hingga ke pelosok-pelosok desa. Di tahun ini saja, mereka harus hidup di tengah-tengah bencana polusi tersebut selama 6 bulan.

Abdul Manan, warga Kepulauan Meranti Riau dan saksi hidup bencana asap, merasa prihatin dan menginginkan semua itu berubah. Ia melihat angin perubahan ketika melihat di televisi, bagaimana ribuan orang turun ke jalan merayakan terpilihnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Abdul Manan melihat bahwa sekarang jutaan warga bisa berani memiliki harapan, termasuk ia yang berharap bencana yang menimpa saudara-saudaranya bisa diselesaikan.

Keprihatinan dan harapan memicu Abdul Manan menginisiasi petisi di change.org/blusukanasap yang mengajak Jokowi pergi blusukan ke wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut Riau. Jokowi yang dikenal dekat dengan rakyat diharapkan mau melakukan blusukan asap dan melihat langsung hutan gambut, kebakaran, dan asapnya. Dengan begitu Jokowi bisa mengerti kehidupan sehari-hari masyarakat Riau dengan asap. “Paru-paru kami mungkin mengecil, tapi harapan kami membesar,” tutur Abdul Manan.

Harapan itu pun bersambut. Permintaan agar Presiden Jokowi melakukan blusukan asap ke Riau akan dipenuhi.  Pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya sudah datang ke Riau. Mereka melakukan persiapan dan koordinasi di lapangan dengan pihak-pihak terkait.

Bencana kabut asap di Riau begitu lamanya terjadi hingga masyarakat Riau merasa sebagai hal yang wajar terjadi. Bagaimana tidak, kebakaran hutan gambut terus terjadi selama 17 tahun […]

Kunjungan “Blusukan” ke Lokasi Kebakaran Hutan Riau

Fakta-fakta

-        Pada saat ini salah satu persolan lingkungan hidup nyata adalah bencana asap akibat terbakarnya hutan dan lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

-        Di Riau saja, kebakaran hutan ini telah terjadi setiap tahun dan telah berlangsung selama 17 tahun lamanya.

-        Akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau pada periode Februari – April 2014 saja telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 20 triliun.

-        Di Riau pada periode Februari – April 2014 2.398 hektare cagar biosfer dan 21.914 hektare lahan lainnya terbakar.

-        Di Riau pada periode Februari – April 2014 ada 58.000 orang terenggut hak kesehatannya dengan terserang infeksi saluran pernapasan (ISPA).

-        Sekolah-sekolah pun terpaksa diliburkan sehingga ribuan anak-anak kita terenggut haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

-        Telah banyak ditemukan titik api (hot spot) yang berada di wilayah konsesi perusahaan di kawasan hutan dan lahan gambut di Propinsi Riau.

-        Di tahun 2013, 117 perusahaan di Riau dilaporkan ke KLH karena diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut. 8 perusahaan diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Di tahun 2014, beberapa perusahaan tersebut kembali menjadi tersangka pembakar hutan dan gambut atas laporan KLH.

-        Di tahun 2014, BP REDD+ dan UKP4 telah melakukan audit kepatutan perusahaan dan hasilnya menunjukkan beberapa perusahaan tidak memenuhi kepatutan dalam pengelolaan izin di kawasan hutan dan gambut, termasuk perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka.

 

Poin-poin alasan kenapa perlu penanganan kebakaran hutan

-        Bencana asap akibat terbakarnya hutan dan lahan gambut mengancam lingkungan, keselamatan warga lokal, dan iklim dunia. Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber masalah perubahan iklim, dimana sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut.

-        Bencana ekologis ini tidak hanya berakibat kerusakan alam namun juga menyakiti saudara-saudara kita bangsa Indonesia termasuk generasi mudanya dengan menghalangi terpenuhinya […]

Selamatkan Gambut Riau, Pulihkan Gambut Indonesia

kebakaran hutan dan gambut, dan Bencana asap telah menyebabkan kerugiaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia berpuluh tahun. Saatnya memulihkan hutan dan gambut untuk Pulihkan Indonesia. #blusukanasap

Oleh |25 November, 2014|Video|0 Komentar|
  • ASAP
    Permalink Gallery

    Sendi Kunci Menghentikan Skenario Kejahatan Sektor Kehutanan

Sendi Kunci Menghentikan Skenario Kejahatan Sektor Kehutanan

 

  • koalisi-peduli-pemukiman
    Permalink Gallery

    Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba

Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba

Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba, melalui momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutan, pencabutan izin dan tindak lanjutnya, potensi kerugian penerimaan, bencana ekologis dan kemanusiaan. Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat tumpang tindih izin di kawasan hutan di Sumsel, Jambi, dan Babel. Di Sumsel misalnya, sebanyak 12 izin pertambangan tumpang tindih di dalam kawasan hutan konservasi, 21 izin di kawasan hutan lindung, dan 158 di kawasan hutan produksi.

KPK merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta). Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan. Untuk Sumsel , Jambi dan Babel perkembangan pencabutan  izin sangat lamban. Hal penting yang perlu digarisbawahi menurut Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi adanya kepastian izin yang sudah dicabut tidak beroperasi lagi di lapangan dan perusahaan yang telah dicabut izinnya tetap melaksakan kewajibannya.

Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menyatakan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp. 248,693 Miliar lebih di Sumsel; Rp 50,467 Miliar lebih di Jambi; dan Rp.6,596 Miliar lebih di Bangka Belitung. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 305,757 Miliar lebih.

Sementara itu, Direktur Walhi Babel, Ratno Budi, mengemukakan dampak ekologis dan kemanusiaan dari ekspansi industri tambang yang sangat serius. Bencana ekologis seperti banjir sebagai akibat dari perubahan bentang alam dan menurunnya daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh industri pertambangan di Babel misalnya bukan saja merusaka pemukiman dan pertanian masyarakat, tapi juga telah memakan korban jiwa. ‘Pada tahun 2013 misalnya […]

Oleh |24 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Menguras Bumi mendulang Tragedi

Kertas posisi Menguras Bumi Mendulang Tragedi ; koalisi Masyarakat sipil Sumsel-jambi-Babel untuk Perbaikan Tata kelola Minera

  • rembang3
    Permalink Gallery

    TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

[Jakarta, 19 November 2014] Sekitar 50 orang warga Rembang yang sebagian besar adalah Ibu-ibu datang ke Jakarta dan menginap di aula YLBHI. Mereka (selama ini) sudah 155 hari (sejak Juni 2014) tinggal di tenda yang berada di lokasi rencana Pabrik Semen di Desa Watu Putih Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Aksi tinggal di tenda ini merupakan bentuk penolakan terhadap pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia telah mendapatkan ijin dari Gubernur Jawa Tengah.

Berbagai upaya telah dilakukan warga terutama mempengaruhi Pemerintah Daerah (Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten rembang) untuk menyampaikan pentingnya penyelamatan lingkungan dari ancaman pendirian pabrik Semen.. Tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah justru menyarankan warga untuk menggugat ijin yang telah diterbitkan Gubernur, karena menurutnya ijin ini dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. PT. Semen Indonesia juga tidak menunjukan itikad baiknya, namun malah menggunakan cara-cara kekerasan. “Bukan hanya tidak direspon, warga juga mendapatkan perlakuan yang represif dari aparat kemanan (TNI dan Kepolisian) saat melakukan aksi penolakan peletakan batu pertama pada 16 Juni 2014”, ungkap Zainal Arifin, Kepala Divisi Operasional – Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Pada 19 November 2014 Ibu-ibu mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Komisi Nasional Perlindungan Hak-Hak Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) untuk menyampaikan beberapa hal termasuk kekerasan yang mereka alami pada 16 Juni 2014. “Ada yang diseret, di cekik bahkan ada dua yang pingsan pak” Ungkap beberapa orang warga Rembang dalam bahasa Jawa. Mereka juga menyampaikan sudah 155 hari tinggal di tenda namun belum ada tanggapan positif dari Pemerintah Daerah. “Penolakan kami bukan tanpa alasan, lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan airmenurut penelitian Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I […]

Oleh |20 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

Tambangan semen merusak lingkungan

Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. Selama ini dirasakan tidak ada perhatian yang serius dan keberpihakan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah terhadap keluhan masyarakat. Warga menolak izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk dasar terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang.

Penolakan warga Kabupaten Rembang terhadap pembangunan semen oleh PT. Semen Indonesia karena lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdapat goa–goa yang tersebar di wilayah tersebutDiantara goa tersebut merupakan goa yang memiliki sungai-sungai bawah tanah yang masih aktif.

Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air. Hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, akan mengancaman 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang yang selama ini menggantungkan pada wilayah tersebut. Selain itu dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu […]

Oleh |20 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • Tolak-tambang-Kendeng
    Permalink Gallery

    Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Jakarta, 18 Desember 2014. Tepat pukul 12 dini hari tadi harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mengalami kenaikan sebesar Rp. 2000/liter. Alasan pemerintah Jokowi-JK menilai penaikan ini sebuah pilihan sulit yang mesti diambil untuk memberikan ruang fiscal yang lebih besar kepada negara.

Keadaan minyak saat ini, baik dalam aspek produksi maupun harga dipasar Internasional menunjukkan penurunan yang cukup significant. Produksi Minyak Nasional[1] saat ini hanya mencapai 700.000 Barrel/hari. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak nasional telah mencapai 1,6 juta barrel/hari. Artinya, untuk konsumsi minyak nasional, Indonesia mengalami deficit 900.000 barrel per-hari. Sementara harga minyak mentah Internasional saat ini sebesar USD.85 per-barrel atau sama dengan Rp. 1.020.000. Jadi, total kebutuhan untuk import minyak mentah sama dengan Rp. 918 M/hari.

Saat ini, meskipun ada kenyataan penurunan harga minyak dunia hingga 43%, dari US$.150 menjadi US$.85, pemerintah tetap akan mencabut subsidi BBM dengan alasan pemborosan anggaran dan meningkatnya kebutuhan konsumsi dalam negeri. Alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2014, ditetapkan sebesar Rp. 246,5 Trilliun. Pemerintah memandang bahwa pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM tidaklah efektif, hanya pemborosan semata, karenanya harus dicabut dan dialihkan ke sector riil, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Abet Nego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, beban subsidi yang dialokasikan untuk BBM dalam APBN harusnya tidak menjadi alasan melakukan pencabutan tersebut. “Jika mengacu pada ketersediaan fiscal, maka pemerintah seharusnya membereskan mafia migas, meningkatkan rasio pajak dari sektor sumber daya alam. Yang paling mengecewakan dari Jokowi-JK adalah memberikan subsidi kepada investor dalam bentuk kemudah ijin investasi dan bebas bea masuk import kepada pemilik modal khususnya luar negeri. Dari sini Rejim Jokowi-JK sangat terlihat keberpihakannya kemana”, imbuhnya.

Walhi menilai menilai rakyat harus benar-benar mengawasi pemerintahan Jokowi-JK dan birokrasinya agar tetap konsisten dengan Nawa Cita sebagaimana disampaikan dalam masa kampanyenya.

Abet Nego juga mengkritisi pengalokasian anggaran subsidi […]

Oleh |19 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|