Blog

SERUAN TERBUKA Menyikapi Kasus Penggusuran Paksa Warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan

WALHI, KPA, KONTRAS, ELSAM, TuK INDONESIA, YLBHI dan PIL-Net menyampaikan SERUAN TERBUKA atas tindakan represif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Aparat TNI, Aparat Polhut dan Satuan Pengaman PT. Musi Hutan Persada terhadap aktifis lingkungan dan staf Kementerian LHK dan juga terhadap warga Desa Bumi Makmur yang digusur secara paksa untuk meninggalkan tanah dan tempat tinggal mereka.

Direktur WALHI Nasional, Abetnego Tarigan menyatakan dengan tegas bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk ketidak-taatan PT. MHP atas upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang lebih disayangkan bahwa aparat Kepolisian, TNI dan Polhut justru berada dipihak perusahaan dan melakukan back-up keamanan agar upaya Kementerian LHK tidak jadi dilakukan dan upaya penggusuran paksa bisa terus dilanjutkan.

Petani yang bertahan diatas lahan pertaniannya selama bertahun-tahun tentu harus mendapat perlindungan dan diberikan rasa aman oleh Negara dan tidak salah jika petani menolak untuk di gusur dari lahan mereka sendiri. Lahan pertanian adalah nyawa bagi petani dan sumber penghidupan bagi keluarga-keluarga petani untuk membangun kemandirian. Tidak seperti halnya aparat Kepolisian, TNI dan Polhut yang independensinya dapat terbeli oleh PT. MHP dengan atas nama pengamanan, ujar Iwan Nurdin Sekjen KPA.

Sementara Direktur YLBHI, Alvon Kurnia Palma mengecam segala macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian, TNI, Polhut dan Satpam Perusahaan PT Musi Hutan Persada dan mendesak Kapolri untuk segera menangkap dan menindak pelaku kekerasan tersebut serta diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk menindak dan memberikan sanksi pidana serta sanksi disiplin bagi anggotanya yang terlibat dalam tindakan kekerasan demikian juga terhadap Panglima TNI untuk menindak bawahannya yang melakukan kekerasan.

Aparat Kepolisian, TNI, dan Polisi Kehutanan merupakan elemen Negara yang seharusnya menjaga keamanan dan pertahanan Negara untuk kepentingan rakyat. Sudah sepatutnya mereka hadir untuk mengayomi dan melindungi rakyat yang menjadi korban aktivitas […]

Kasus Jatigede adalah Tragedi Kemanusiaan

Sekilas Tentang Jatigede

Waduk Jatigede berlokasi di Kabupaten Sumedang, meliputi 5 (lima) kecamatan dan 28 (dua puluh delapan) desa, termasuk lebih dari 11.000 KK atau 40.000 jiwa.

Waduk Jatigede direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Tahun 1963 pembangunan waduk jatigede mulai direncanakan, tahun 1982-1986 dimulai proses penggantian kerugian pertama. Penggantian kerugian kedua dilaksanakan pada tahun 1994-1997 dan tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 2005 – 2012.

Pembangunan waduk jatigede dimulai pada tahun 2007 melalui kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Pembangunan waduk dilaksanakan ole Synohydro dan pendanaan didapatkan dari Bank Exim, keduanya adalah BUMN Cina. Tahun 2014 struktur waduk telah selesai 99% dan tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan penggenangan waduk.

Daerah genangan waduk jatigede terkenal dengan hasil padinya, setidaknya 30% kebutuhan padi sumedang didapatkan dari wilayah ini. Mayoritas penduduknya adalah petani padi, petani peternak dan buruh tani.

Di wilayah Jatigede pada tahun 2014, terdapat 982 murid PAUD/TK, 2732 murid SD, 1223 Pelajar SLTP, 865 siswa SLTA dan 209 berkuliah. Apabila waduk jatigede akan digenangi, maka fasilitas umum yang akan ikut tergenang adalah 16 PAUD, 7 TK, 22 SD, 3 SLTP, 40 mesjid, 45 mushola, 33 posyandu dan 12 polindes.

Komplain Masyarakat

Penggantian kerugian yang dilaksanakan oleh pemerintah, ternyata menyisakan persoalan bagi warga masyarakat yang menerimanya. Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jatigede menyatakan bahwa terdapat lebih dari 12.000 komplain terkait penggantian kerugian yang dilakukan untuk pembangunan waduk jatigede tersebut. Kategori komplain tersebut adalah:

Penyesuaian harga lahan dan bangunan yang dibebaskan/mendapat ganti rugi tahun 1982 – 1986, dikarenakan kecilnya realisasi pembayaran di lapangan di banding harga yang tercantum dalam aturan (SK Bupati dan SK Dirjen Bina Marga), dikarenakan terlalu rendahnya harga dan adanya pemaksaan serta intimidasi dalam pembebasan/ganti rugi lahan dan bangunan;
Salah orang dalam pembayaran/ganti rugi, terdapat masyarakat (pemilik lahan) yang merasa […]

Warga Kecamatan Petasia Laporan PT ANA Ke Polisi

Masyarakat kecamata Petasia Timur yaitu desa Tompira Melapor PT. Agro Nusa Abdi (ANA) ke Polres Morowali terkait penyerobotan lahan, pada hari jumat 10 juli 2015, Dalam pelaporan ini di terima oleh Ramli. Kanit 3 SPKT. Polres Morowali.

ANA mendapatkan Izin lokasi seluas 19,675 Ha melalui izin lokasi Bupati Morowali No 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 desember 2006 dan masa berakhir tahun 2009,
jika proses pengusahaan lahan mencapat 50 persen maka di perpanjang satu tahun hingga berakhir tahun 2010. Namun dalam faktanya hingga tahun 2015
PT. ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 persen atau kurang lebih 7000 Ha.

Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa setidaknya sejak tahun 2010 PT. ANA melakukan aktivitas untuk memperoleh lokasi atau tanah perkebunan tanpa izin pejabat atau dengan kata lain secara tidak sah menurut Hukum. Fakta lain menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 PT. ANA telah melakukan Land Clearing (pembersihan lahan) serta penanaman pada lahan – lahan milik masarakat Desa Tompira, Bunta, bungintimbe, Molino, Towara, Peboa kec. Petasia timur tanpa di dahului degan proses pelepasan hak atas tanah, dengan kata lain sejak tahun 2007 PT. ANA telah menguasai dan mengelolah lahan seluas kurang lebih 7000 Ha milik masyarakat kec. Petasia timur secara tidak sah (Penyerobatan).

Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No 51 tahun 1960 tentang laranagan pemakaian tanah tanpa izin yang barhak atau kuasanya, pasal 6 ayat (1). Di tambah dengan pasal 385 KUHP, ini membuktikan bahwa PT. ANA yang berada di petasia Timur Adalah illegal. Lebih parahnya lagi di atas tanah masyarakat terdapat tanaman tumbuh seperti Pisang, Lemon, kelapa, cokelat, jambu, mangga dan ada beberapa pondok warga yang di rusaki oleh perusahaan PT. ANA tanpa sepengetahuan masyarakat yang notabene tempat tinggal juga sebagai tempat penghidupan masarakat kec. Petasia timur. Pelanggaran fatalnya yang dlakukan […]

HISTORIC PROGRESS TOWARDS BINDING TREATY ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

GENEVA, July 10 — The first session of UN negotiations on legally binding rules for transnational corporations (TNCs) concluded today, with hopes high for the process towards a treaty that could finally bring justice and protection to millions.

Talks convened in Geneva on July 6th to begin elaborating atreaty on business and human rights. Civil society organizations from all over the world took part, demonstrating great unity, preparedness and thorough analysis of the urgent need for an international legally binding instrument to prevent TNCs’ human rights abuses and provide justice and remedy for affected people.

TNCs are often responsible for human rights abuses, yet many of these crimes go unpunished due to glaring gaps in the international legal system and the weakness or corruption of local courts in host and / or home countries. Many corporations are also richer and more powerful than the states seeking to regulate them.

“Although some rich countries were shamefully absent, UN member States and expert panelists made great progress tackling this difficult but vital work. We also applaud the formidable mobilization of civil society organizations, whose presence really spurred the talks forward,” said Lucia Ortiz, Economic Justice International Program Coordinator, Friends of the Earth International. “While many States were very quiet during the opening sessions, their input soon picked up and in a number of issues they largely echoed the concerns of civil society organizations, calling for broad ranging and enforceable rules for TNCs.”

The EU and several other, mostly rich, countries were largely absent from the talks, purportedly feeling discussion of a legally binding instrument would distract from the implementation of existing voluntary human rights guidelines for businesses. The growing abundance of human rights abuses perpetrated by TNCs or on their behalf […]

KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP INDRA PELANI WARGA DESA LUBUK MANDARSAH, KEC. TENGAH ILIR, KABUPATEN TEBO, PROPINSI JAMBI

Peristiwa tanggal 27 Februari 2015 merupakan peristiwa yang tidak bisa hilang dari ingatan para petani dan aktivis lingkungan/agraria di Jambi, peristiwa ini menyebabkan telah menghilangkan nyawa Indra Pelani yang merupakan petani dan aktivis agraria Serikat Tani Tebo.

Peristiwa ini dilakukan oleh jasa pengamanan perusahaan Wirakarya sakti (WKS) yaitu Manggala Cipta Persada (MCP), dengan cara pengeroyokan, pemukulan dan pembunuhan yang dilakukan oleh satuan pengamanan perusahaan WKS unit reaksi cepat (URC).

Peristiwa tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap Indra Pelani tidak bisa dilihat sebagai peristiwa kriminal biasa, ini murni dilakukan oleh pihak perusahaan Wirakarya Sakti (WKS) group Sinarmas Forestry/Asia Pupl and Paper (APP) dengan menggunakan jasa pengamanan Manggal Cipta Persada (MCP).

Peristiwa ini juga tidak terlepas dari konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan PT. WKS (Wirakarya Sakti) yang sudah berlangsung sejak tahun 2006. Sejak pihak perusahaan (PT. WKS) meminta izin untuk membangun jalan bagi keperluan perusahaan di wilayah Desa Lubuk Mandarsah. Perselisihan dan memicu konflik terjadi ketika proses pembangunan jalan yang dilakukan oleh perusahaan ternyata menggusur lahan-lahan pertanian masyarakat Desa Lubuk Mandarsah.

Ketegangan konflik dari tahun ketahun terus terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang cukup menyedot perhatian publik, mulai dari kriminalisasi terhadap petani, intimidasi sampai pada menempatkan satuan pengamanan yang ketat dan keras yang selalu di hadapkan terhadap petani di lahan.

Situasi konflik sejak 2013 hingga 2015 awal relatif cukup stabil dan tidak terjadi peristiwa besar yang menyedot perhatian publik. Hal tersebut dikarnakan proses komunikasi antara masyarakat dan perusahaan cukup baik untuk menuju tahap penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan.

Akan tetapi komunikasi tersebut tidak mencerminkan kebaikan perusahaan untuk menyelesaikan konflik karena tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak perusahaan Wirakarya Sakti (WKS) yang menggunakan keamanan URC telah melakukan pengeroyokan, pemukulan dan pembunuhan terhadap petani/aktivis […]

Sidang ke 3 Pembacaan Bantahan Penetapan tersangka SUKIMIN oleh Polres Seluma dan Kejari Tais

Hari ini, Rabu 08 Juli 2015 Pengadilan Negeri Tais kembali menggelar Sidang permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Sukimin oleh Polres Seluma dan Kejaksaan Negeri Tais.. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Subachi Eko Putro,S.H.sidang hari ini dengan agenda pembacaan bantahan atas jawaban Polres Seluma dan Kejaksaan Negeri Tais. Dalam jawaban yang disampaikan oleh Polres Seluma dan Kejaksaan Negeri Tais pada intinya adalah menyatakan penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Sukimin melalui kuasa hukumnya menyangkal argumentasi Polres Seluma dan Kejaksaan Negeri Tais. Kuasa hukum Sukimin meyakini bahwa penetapan tersangka Sukimin tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup, penetapan tersangka atas diri Sukimin menurut kuasa hukumnya adalah upaya kriminalisasi atas perjuangan petani yang menuntut lahan terlantar Ex PT. Way Sebayur.

Kuasa hukum Sukimin, Muhnur Satyahaprabu menyatakan bahwa praperadilan ini bermaksud menguji penetapan tersangka Sukimin apakah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Praperadilan ini juga wujud control kewenangan aparat penegak hukum supaya dalam menjalankan kewenangannya tidak sewenang-wenang dan arogan.

Direktur Eksekutif WALHI Daerah Bengkulu Beny Ardiansyah menyampaikan, dalam kasus ini pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Sandabi Indah Lestari. Seharusnya negara hadir untuk menyelesaikan masalah ini dan jangan hanya berpihak kepada perusahaan. Beny menambahkan aparat penegak hukum seharusnya hati-hati dalam memproses laporan perusahaan sedangkan laporan masyarakat terakait pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak diproses.

Sementara itu ketua Forum Petani Bersatu (FPB) organisasi yang menaungi perjuangan petani Osian Pakpahan menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat hukum Polres Seluma. Tindakan diskriminasi dan perbendaan perlakuan aparat penegak hukum terasa ketika masyarakat melaporkan tindaka pidana yang didua dilakukan oleh perusahaan. Aparat penegak hukum tidak memahami akar konflik antara masyarakat dan PT Sandabi Indah Lestari, konflik dipicu dari tidak transaransinya proses terbitnya HGU sampai […]

Walhi Sulteng Laporkan PLT. Bupati Morowali Utara kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulteng

Sebagai bentuk upaya advokasi terhadap praktek perkebunan Astra Agro Lestari (AAL) lewat anak perushaannya PT. Agro Nusa Abadi (ANA) yang beroprasi di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, yang belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), Eksekutif Daerah Walhi Sulteng melaporkan PLT Bupati Abd. Haris Renggah kepada komisi Ombudsman RI Perwakilan Sulteng. Laporan ini kami buat pada kamis 26 juni 2015.

Walhi Sulteng resmi melaporkan PLT, Bupati karena telah mengeluarkan Izin Lokasi Baru pada tahun 2014 untuk mengusaahan tanah perkebunan kepada PT ANA melalui SK nomor 188.45/KEP-B. MU/0096/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaruan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya di Kecamatan Petasia Timur, Pemberian SK baru ini terdapat indikasi maladministari di dalamnya sehingga kami meminta kepada Ombudsman Untuk dapat memastikan itu.

Sebelumnya PT. ANA mendapatkan izin lokasi seluas 19.675 Ha melalui SK Bupati Morowali Nomor 188.45/0706/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006, sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Izin lokasi itu berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50 %. Jika dihitung berdasarkan ketentuan dimaksud, maka idealnya izin lokasi atas nama PT ANA berakhir pada tahun 2009, atau jika telah mengusahakan perolehan tanah lebih dari 50 % maka izin lokasi diperpanjang satu tahun hingga bisa berakhir pada tahun 2010. Namun fakta di lapangan, ujarnya, hingga tahun 2015 PT ANA baru bisa mengusahakan lahan untuk perkebunan sekitar 36 % atau sekitar 7.000 Ha.

Aries Bira Meneger Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, menjelaskan bahwa laporan ini upaya Walhi Sulteng untuk menggugat SK tersebut. Kami masih menunggu hasil analisa Ombudsman, terkait adanya Maladminstrasi dalam pemberian SK tersebut. Kami juga sudah menjelaskan semua terkait pelanggaran […]

Pelanggaran HAM Di MIFEE Akan Menjadi Fokus Masyarakat Sipil Indonesia Di Sidang Bisnis & HAM PBB

Geneva, 7 Juli 2015. Sebuah working group dari Indonesia bernama Indonesia Focal Point Untuk Treaty Binding dalam Bisnis & HAM, gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia. Mereka membawa beberapa kasus kejahatan korporasi di Indonesia seperti Sinar Mas group, Wilmar group serta MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia dalam sidang sesi pertama Kelompok Kerja bisnis dan HAM yang mendorong sebuah treaty untuk mengontrol aktivitas perusahaan transnasional. Sidang ini akan dilaksanakan sejak 6-10 Juli 2015 di PBB, Geneva.

Sidang Kelompok Kerja Bisnis & HAM PBB ini merupakan amanat Resolusi PBB No.26/9 yang meminta agar UNHRC membentuk sebuah kelompok kerja untuk merumuskan sebuah treaty binding dalam Bisnis & HAM untuk mengontrol aktivitas Perusahaan Transnasional yang selama ini dianggap melakukan pelanggaran HAM tanpa adanya mekanisme remedi yang efektif. Resolusi 26/9 ini didorong oleh Ekuador dan telah didukung paling tidak oleh 20 negara, termasuk Indonesia.

Rachmi Hertanti, Koordinator Indonesia Focal Point dari Geneva menjelaskan, bahwa Resolusi 26/9 muncul akibat kekecewaan atas lemahnya penegakan perlindungan HAM akibat Penerapan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang sifatnya hanya sukarela (Voluntary) sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan sanksi yang tegas bagi yang tidak menjalankan, serta juga tidak memuat mekanisme remedi yang efektif bagi masyarakat korban. “Resolusi ini sudah sangat tepat. Kita butuh instrumen hukum yang mengikat untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam menegakan perlindungan HAM di Indonesia”, tegas Rachmi.

“Selama ini Negara malah turut serta memperlemah perlindungan HAM di Indonesia melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih banyak melindungi kepentingan investor ketimbang masyarakat atas nama pembangunan ekonomi. Apalagi dengan semakin massifnya penandatangani free trade agreement dan bilateral investment treaty, peran negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM menjadi hilang”, tambahnya.

Rachmi pun menambahkan, bahwa agenda pembangunan ekonomi Indonesia hari ini tidak […]

Side event on environmental crimes and systemic Human Rights violations by Transnational Corporations

A. General Objective:
To ensure that environmental crimes and systemic human rights violations by Transnational Corporations (TNCs), the impact they have on affected communities and ecosystems, as well as the legal possibilities to bring TNCsto court for these crimes,are addressed during the first session of the IGWG on Human Rights, TNCs and other Businesses.
B. Specific objectives

1. To make visible the kinds of environmental crimes committed by TNCswhich systematically affects grass roots communities and their livelihoods
1. To make visible the kinds of environmental crimes committed by TNCswhichresult on systemic threats to life on Earth
2. To present Friends of the Earth International proposals for a legally binding Treaty on TNCs and Human Rights regarding closing the gaps of the existing legal frame worksto ensure TNCs liability and to stop corporate impunityregarding TNCs systematic violations, systemic environmental crimes and ecocide

3. Understand the challenges facedby lawyers and advocates to support affected communities in preventing abuses, accessing to justice and holding states and TNCs accountable,in a context of impunity and of the need of definition of new rights, such as the rights of affected peoples

C. Methodology
An interactive format will be used. A moderator will interview the speakersaccording to the following structure:
1. First round of interviews with the panelists on environmental crimes committed by TNCs, in different regions and related to different sectors of the economy,and their systemic impacts
2. Second round of interviews with advocates on the legal challenges and their recommendations to improve the international and national regulation.
3. Interventions from the public
4. Concluding remarks

D. Speakers
1. Godwin Ojo – ERA – Friends of the Earth Nigeria: environmental crimes by oil corporations in Nigeria
2.Tcheena Maso – MAB – La Via Campesina: standing for new rights: the need to define ‘affected […]

Pra Peradilan Penetapan Tersangka Sukimin Oleh Polres Seluma

Dalam rentan waktu 3 tahun terakhir ada 47 orang petani yang mengalami kriminaliasasi. Kriminaliasi yang terjadi dalam bentuk penahanan oleh aparat kepolisian dengan berbagai tuduhan, mulai dari pencurian, penyerobotan lahan dan sebagainya, seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Kasus terakhir adalah penetapan tersangka Sukimin dan Sahrul Iswandi oleh Polres Seluma dengan tuduhan melakukan pencurian kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari. Padahal faktanya adalah Sukimin panen kelapa sawit dilahan milik Sahrul Iswandi, atas dasar suruhan Sahrul Iswandi.
Konflik agararia antara masyarakat 5 desa 1 dusun di Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sandabi Indah Lestari sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 2011. Berbagai dampak terjadi di masyarakat diantaranya, penyerobotan paksa lahan masyarakat, intimidasi masyarakat oleh pihak perusahaan, pengrusakan tanaman dan lahan perkebunan masyarakat dan kriminalisasi petani.
Atas dasar diatas, masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu menolak penetapan tersangka Sukimin dan Sahrul.

Saat ini Walhi Bengkulu dan Forum Petani Bersatu juga melakukan upaya Pra Peradilan ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas penetapan tersangka Sukimin. Upaya ini adalah bukti bahwa perjuangan masyarakat dalam menuntut keadilan tidak bisa dibungkam dengan intimidasi dan kriminalisasi….. Hidup Rakyat… !!!!
Berikut Tuntutan Forum Petani Bersatu
1.Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agraria yang mempertahankan dan memperjuangkan lahan perkebunan masyarakat.
2.Hentikan intimidasi terhadap pejuang lingkungan.
3.Cabut HGU PT. Sandabi Indah Lestari yang cacat hukum.
4.Kembalikan Tanah Rakyat sesuai dengan amanah Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 22.
Contak Person :
Beni Ardiansyah / Direktur Walhi Bengkulu (082375088004)
Osian Pakpahan / Ketua Forum Petani Bersatu (081278472378)