“Waspadai Ego Sektoral”

Jakarta – Pada bulan Agustus 2014, WALHI telah mempresentasikan usulan struktur kabinet kepada Jokowi-JK melalui Tim Transisi, dengan usulan komposisi 5 Menko dan 20 Kementerian, termasuk di dalamnya Menko Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA.

Pada Senin, 15 September 2014, Jokowi-JK mengumumkan struktur kabinetnya dengan komposisi 34 Kementerian dengan tiga Menko. WALHI memberikan apresiasi atas proses yang berlangsung ini, sehingga publik memilik pandangan tentang bagaimana struktur kabinet yang akan membantu Presiden pada masa yang akan datang. Kami juga mengapresiasi pembentukan kementerian baru, salah satunya Kementerian Agraria.

Namun, dengan struktur kabinet sebagaimana yang disampaikan, kami melihat ada beberapa hal yang penting untuk dikritisi lebih lanjut, antara lain struktur tersebut masih terkesan status quo, tidak berbasis kebutuhan fungsional. Kami juga menilai bahwa dengan struktur kabinet seperti ini, ancaman ego sektoral masih membayang-bayangi jalannya pemerintahan kedepan, khususnya ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih berada di Kementerian sektoral sumberdaya alam seperti ESDM, Kehutanan dan Pertanian.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Untuk mereduksi ancaman ego sektoral ini, dibutuhkan reorganisasi pada Kementerian-Kementerian sektoral sumberdaya alam. Untuk mendukung ini, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, berkomitmen dan memahami akar persoalan pengelolaan sumberdaya alam. untuk memastikan jaminan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi saat ini maupun genarasi yang akan datang”

Merujuk Struktur Kabinet sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi-JK, WALHI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup memiliki fungsi utama perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, pelestarian, pemanfaatan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kewenangan koordinasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Penataan Ruang Wilayah yang berbasis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dapat benar-benar menjalankan amanat Undang Undang sebagai penjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Kami juga mendorong dengan adanya Kementerian Agraria, […]

  • PLTAJABAR
    Permalink Gallery

    Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Tolak Proyek PLTSa Gedebage, Bandung Wali Kota Bandung mengabaikan asas kehati-hatian dini (Precautionary Principle)

Jakarta, 14 September 2014. Rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bandung harus segera dihentikan. Wali Kota Bandung telah mengabaikan asas kehati-hatian dini (precautionary principle) dalam rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Wali Kota Bandung masih sangat lemah dan meragukan atas rencana pembangunan PLTSa di Gedebage. Dengan demikian, proyek PLTSa ini berpotensi membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan hidup Kota Paris van Java.

Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan menegaskan, “Dasar hukum (legalitas) proyek sangat lemah; tidak ditemukan kesesusaian dengan arahan kebijakan nasional tentang persampahan; kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro dan mikro dalam hal teknologi, diragukan. Selain itu kesesuaian teknologi dengan karakteristik sampah, skema pembiayaan, studi AMDAL yang kadaluwarsa dan tahapan kerjasama proyek yang kolutif, membutuhkan kajian lebih dalam. Yang paling mendasar adalah ketidakpastian penilaian dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan sosial. Di sisi lain, beberapa kajian telah menunjukkan bahwa PLTSa dengan menggunakan insinerator merupakan investasi pembangkitan listrik paling mahal dibandingkan pembangkitan lainnya, tidak ramah lingkungan, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.”

Dadan menambahkan, “Pertimbangan kuat Wali Kota hanya kekhawatiran atas tuntutan hukum dari investor. Padahal, walau mengikat secara hukum, hal ini masih negotiable, dimana Pemkot Bandung punya posisi tawar yang kuat sebagai pemilik proyek.”

Persoalan sampah di Indonesia yang semakin kompleks, khususnya kota-kota besar seperti Bandung, menuntut adanya payung strategi dan kebijakan nasional yang terpadu. Meningkatnya volume dan berbagai jenis sampah baru, kesemrawutan kota, jaminan keberlanjutan lingkungan serta antisipasi dampak bagi kesehatan dan lingkungan, mewajibkan Pemerintah kota menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara cermat. Pertimbangan yang lemah dan meragukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Eknas menyatakan, “Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mesti menjadi dasar kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan […]

  • RUU-PILKADA
    Permalink Gallery

    RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warga negara tidak bisa diwakili

RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warga negara tidak bisa diwakili

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014, menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI. Kami menemukan sejumlah masalah didalam RUU tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini;

Pertama, [R]UU ini akan meniadakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan daerah secara langsung. Padahal pemilihan langsung akan membuat warga terdidik untuk mencari tahu sosok calon pemimpinnya. Hubungan langsung akan membuat warga dan pemimpin menjadi interaktif dan dialogis sehingga bisa mengontrol secara langsung kesalahan pemimpin. Melalui pilkada langsung, masyarakat bisa mengajukan program sejak dalam penyusunan visi misi kandidat hingga pengawalan implementasi. Disinilah masyarakat korban konflik atau bisa mengajukan prioritas program melalui kontrak politik dsb.

Sebaliknya dengan RUU Pilkada Pilkada ini, setiap warga negara kehilangan hak untuk dipilih, mengingat DPRD hanya akan memilih kader partai diantara mereka.

Kedua, Jika DPR menggunakan alasan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai cara untuk efisiensi biaya dan mengurangi konflik, maka alasan ini adalah salah! Biaya Pemilukada hanya sekitar 40-50 trilyun pertahun. Sementara berapa jumlah korupsi di Pemilukada? siapa yang menikmati? kenapa sumber korupsi kepala daerah tidak ditanggulangi, seperti dari biaya jual ijin untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan? Pilkada langsung justru salah satu rem bagi pemberian konsesi, izin yang merampas tanah rakyat dan merusak sumber daya alam. Bahkan, bisa menjadi pintu penyelesaian bagi konflik agraria yg terjadi. Seharusnya DPR berbenah diri dan memeriksa kenapa perusakan llingkungan dan pengerukan kekayaan alam makin memburuk?

Ketiga, DPR dan DPRD tugasnya adalah untuk membuat aturan, mengawasi pemerintahan [daerah] dan menyusun budget [pasal 20A UUD 1945]. Bukan mewakili setiap anggota masyarakat dalam memilih pemimpin. JIka DPRD mewakili pemilihan, kedepan si Gubernur dan BUpati/Walikota akan mengatakan bahwa mereka dipilih oleh partai pendukungnya, sehingga hanya taat pada agenda partai dan koalisinya.

Keempat, […]

Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK

Konflik agraria yang merebak adalah tanda utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya Pembaruan Agraria, karena konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria – atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Soal ketimpangan struktur agraria ini, menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan bahkan terus meningkat sepanjang kekuasaan SBY selama sepuluh tahun terakhir.

Karakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian structural, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dalam bidang Kehutanan misalnya, melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Dari sisi pengusahaan kawasan hutan, terjadi ketimpangan yang sangat besar. Menurut data Kemenhut, luas HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas  631.628 hektar.

Di bidang perkebunan hal yang sama pun terjadi, sedikitnya  9.4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan sawit saja. Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah bagi perusahaan pangan juga terus terjadi, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Selain itu, hal serupa terjadi pada pertambangan, 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan)  telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka […]

Oleh |9 September, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • KPU-walhi14
    Permalink Gallery

    WALHI Akan Terus Mendorong Lingkungan Hidup Masuk dalam Perdebatan Politik

WALHI Akan Terus Mendorong Lingkungan Hidup Masuk dalam Perdebatan Politik

Jakarta- Jika kita kembali melihat tema debat pemilu 2009, yakni strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum dan HAM, strategi peningkatan mewujudkan ketahanan pangan pengangguran dan kemiskinan, pendidikan IPTEK dan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup, dan fokus kebijakan ke depan. Lingkungan hidup masuk dalam isu kesehatan, yang pada akhirnya hanya masuk pada persoalan-persoalan teknis lingkungan.

Pada debat capres pemilu 2014 ini, tema lingkungan hidup masuk dalam satu isu energi dan pangan. 3 (tiga) isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. 3 (tiga) isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup.

Meski secara umum, substansi isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan. Namun, WALHI menilai bahwa ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggaraan pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini.  Demokrasi prosedural tidak akan bermakna banyak, tanpa terpenuhinya demokrasi substansif. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil dan khususnya gerakan lingkungan hidup di Indonesia, WALHI memberikan apresiasi dan penghargaan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara pemilu yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembangunan proses demokratisasi di Indonesia melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI, yang telah berkomitmen mewujudkan pemilu memperhatikan nilai lingkungan hidup, mewajibkan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi kandidat Capres-Cawapres, serta masuknya isu pangan, energy dan lingkungan hidup dalam debat capres 2014.

Mengingat semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup yang ditandai dengan […]

  • CSO-JKW14
    Permalink Gallery

    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil “8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK “

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil “8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK “

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan sejumlah hal sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Akuntabilitas Tim Transisi; Secara normatif, keberadaan tim ini adalah sesuatu hal yang positif karena berorintasi pada program (program based orientation). Namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan.  Prinsip dasar yang harus diimplementasikan Jokowi-JK  dalam membangun “transisi kultur” pemerintahan baru  dapat dimulai dari transparansi pendanaan tim transisi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, untuk mengoperasionalkan sebuah tim yang cukup besar  dengan kerja sangat strategis tentu butuh dana yang tidak sedikit. Transparansi kepada publik  juga akan menjauhkan mereka untuk tidak didikte kelompok-kelompok pemodal.

Bagaimanapun  juga, transparansi terkait tim tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban dari seorang pejabat publik yang sudah diberikan mandat, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi Jokowi-JK kepada seluruh bentuk voluntarisme massif selama pemilu yang turut andil dan bekerja keras untuk memenangkan kedua pasangan tersebut dalam pemilu. Jika tidak, maka tim transisi hanya akan menjadi alat untuk memuluskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya lebih diformalkan saja.

Postur dan Syarat Menteri Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla; Tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, bersih dari dugaan tindak pidana dan berintegritas, kabinet perlu dirampingkan dan efisien dalam penataan birokrasi, kompeten dibidang yang ditunjuk, berpihak pada kelompok rentan, sensitif dan responsif gender. Oleh karenanya nama-nama ditunjuk perlu diuji secara terbuka dengan dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, sebelum diangkat secara definitif.

Program Prioritas;
1. Reforma Agraria; pemerintahan Jokowi perlu segera merumuskan sebuah badan penyelesaian konflik agraria untuk menangani problem struktural agraria yakni ketimpangan penguasaan struktur dan distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pokok Agraria dan Tap MPR No. X/2001 tentang PAPSDA, dengan memastikan prinsip sensitif dan responsif gender. Badan penyelesaian konflik agraria ini sebagai bagian atau tahapan untuk mewujudkan […]

  • gambut
    Permalink Gallery

    Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

WALHI Aceh menilai pemerintah tidak menjalankan perintah UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Produk hukum yang sudah diterbitkan hanya menjadi bahan arsip lemari kerja. Tuduhan WALHI Aceh berangkat dari fakta lapangan, para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung untuk bertambang, kasus lainnya atas nama infastruktur pembangunan jalan didalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi untuk perusakan hutan, menurut perintah UU 18 tahun 2013 dalam Pasal (38), (40), (66), (82), (89) jelas menyebutkan wewenang PPNS melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi penebangan liar yang telah sengaja menggunakan kawasan hutan lindung untuk penambang liar, penggunaan kawasan harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan, baik pidana maupun denda sudah diterangkan dalam UU ini paling sedikit 1 tahun kurangan penjaran atau denda 1,5 milyar bagi pelaku.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan liar atau pembukaan lahan untuk aktifitas penambangan akan mendatangkan bencana ekologi bagi lingkungan hidup dari hulu ke hilir, yang berdampak bagi keberlangsungan  mahkhuk hidup. Sikap kritis ini bukan berarti WALHI Aceh menantang semua aktifitas di hutan. Akan tetapi mendorong pemerintah harus tegas untuk memperbaiki tatakelola hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. jika persoalan pencemaran terus terjadi dapat dipastikan WALHI Aceh akan menggugat pemerintah karena lalai menjalankan  perintah UU 18 tahun 2013 tentang P3H.

WALHI Aceh menempuh jalan pengadilan karena alasan ancaman masa depan anak-anak Aceh dibawah kehidupan yang tidak layak penuh dengan pencemaran hak akses air bersih yang dilakukan oleh orang tuanya saat ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Aceh cinta kasih diberikan kepada anaknya sendiri, jika aktifitas yang dilakukan orang tuanya menanam sekian ton bahan kimia berbahaya didalam tanah diatas hutan yang akan dikonsumsi dimasa akan datang anak mereka. Sikap egois yang ditunjukan orang tuanya saat ini atas nama kesejahteraan telah menimbulkan kejadian luar […]

Oleh |2 September, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia digugat PTUN

WALHI dan Masyarakat Rembang Gugat Gubernur Jateng
Semarang – 1 September 2014, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan 6 warga Kabupaten Rembang mengajukan gugatan atas terbitnya izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Semarang. Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 668.1/ 17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan tertanggal 7 Juni 2012. Izin Lingkungan rencana penambangan PT Semen Indonesia masuk dalam wilayah CAT (cekungan air tanah) watu putih di gunung watu putih berdasarkan peta IUP tahun 2012. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst.

Berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari, bila disimulasikan mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik  akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari, mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyanyangkan penerbitan izin lingkungan PT. Semen Indonesia terebut, ia mengatakan bahwa “Izin lingkungan PT. Semen Indonesia mengancam kelestarian lingkungan dikawasan kabupaten Rembang khususnya yang masuk dalam bentangan kawasan karst. Penambangan juga akan dipastikan merubah sosial budaya masyarakat lokal karena peralihan sumber ekonomi pendapatan yang tidak lagi bertani. Kawasan pegunuangan karst Watuputih menghidupi mampu memenuhi kebutuhan untuk 607.198 Jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang.”

Selain itu Walhi juga menyoroti kajian bencana, hilangnya fungsi resapan air menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan, sehingga pada […]

Kebijakan Proyek PLTSa Bermasalah…!

Bandung, 31  Agustus 2014. Kebijakan proyek  PLTSa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatiaan dan kecermatan dini (Precautionary Principle). Menyikapi 11 isu/poin yang disampaikan Walikota Bandung pada tanggal 15 Juli 2014, Kelompok Masyarakat Sipil Kota Bandung telah melakukan kajian awal terhadap 11 poin/aspek dengan melakukan konsultasi kepada sejumlah ahli/pakar dari Perguruan Tinggi.

Dari kajian dan konsultasi, diperoleh temuan adanya kelemahan-kelemahan atas rencana pembangunan PLTSa diantaranya aspek legal/hukum proyek, arahan kebijakan nasional tentang persampahan, kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro, teknologi, kelayakan teknis incinerator PLTSa, pembiayaan/finansial, sosial, lingkungan hidup, tahapan kerjasama proyek  dan aspek lain-lainnya yang menunjukkan perencanaan proyek PLTSa mengandung banyak kelemahan dari subtansi dan proses, kata Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat.

Atas dasar kajian, Walikota Bandung memiliki alasan dan kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan audit kebijakan proyek secara menyeluruh dan mendalam dengan melibatkan para pakar yang lebih kompeten,  karena :

1.Walikota memiliki kewenangan untuk MENGINVETIGASI DAN ME-REVIEW SELURUH TAHAPAN PENYIAPAN PROYEK INI (Regulatory Impact Assasement – RIA), karena Walikota saat ini tidak mengikuti penyiapan kebijakan proyek sejak awal.

2.Sebagai Walikota baru, walaupun memang harus menjalankan Program-program kerja Walikota lama, namun terkait dengan rencana pembangunan PLTSa ini Walikota baru perlu MENERAPKAN AZAS KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN DINI (Precautionary Principle) yang lebih dibandingkan rencana pembangunan lainnya, karena :

a.Proyek ini melibatkan pihak asing dengan nilai investasi sangat besar dan memerlukan perangkat hukum yang sangat perlu dicermati.

b.Banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan ini sejak awal, di mana diantaranya dapat berkonsekuensi Pidana dan Perdata yang perlu ditanggung walikota baru ke depan.

c. Adanya desakan masyarakat Kota Bandung dan para pemerhati pengelolaan sampah serta para ahli lingkungan, yang meminta Walikota untuk meninjau ulang rencana pembangunan PLTSa ini,

d.Terkait kedua point di atas, berdasarkan kaidah hukum, suatu kebijakan harus aspiratif dan ini tidak terkait dengan jumlah orang […]

  • tolak-pabrik-semen-rembang-watuputih
    Permalink Gallery

    Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Bahwa untuk mempertahankan “kedaulatan” ekologi  Cekungan Watu Putih dari ancaman pendirian industri ekstraktif PT Semen Indonesia dengan nilai infestasi tidak kurang dari 3,7 triliun WALHI Jawa Tengah kembali menyurati Bapak Gubenur Jawatengah per 25 Agustus 2014 dengan tema pokok surat adalah :

Keberatan terhadap Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah  No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

 

Adapun keberatan WALHI Jawatengah mendasarkan pada alasan LEGAL OPINION sebagaimana berikut :

 

A.    Bertententangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik berada pada wilayah Kawasan Watuputih.
Bahwa kawasan Watuputih Rembang sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dilakuakan aktifitas budi daya. Hal ini telah diatur dalam :

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Bagian Kedua Tentang Kawasan Lindung Nasional dalam pasal 52 ayat (1) menyebutkan :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung.

b. kawasan bergambut, dan

c. kawasan resapan air.

Bahwa perlindungan Kawasan Watuputih dalam Peraturan Daerah (RTRW) Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Pada pasal 30 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 menyatakan “Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya”. Selanjutnya pada pasal 31 menyatakan “Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;
Kawasan rencana bencana alam;
Kawasan Lindung Geologi;
Kawasan lindung lainnya.
Bahwa dalam pasal 36 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 dijelaskan pula mengenai Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari:

Sempadan Pantai;
Sempadan sungai dan saluran irigasi;
Kawasan sekitar danau/waduk/embung;
Kawasan Sekitar Mata Air;
Ruang terbuka hijau kota.
Didalam […]