Blog

Pelanggaran HAM Di MIFEE Akan Menjadi Fokus Masyarakat Sipil Indonesia Di Sidang Bisnis & HAM PBB

Geneva, 7 Juli 2015. Sebuah working group dari Indonesia bernama Indonesia Focal Point Untuk Treaty Binding dalam Bisnis & HAM, gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia. Mereka membawa beberapa kasus kejahatan korporasi di Indonesia seperti Sinar Mas group, Wilmar group serta MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia dalam sidang sesi pertama Kelompok Kerja bisnis dan HAM yang mendorong sebuah treaty untuk mengontrol aktivitas perusahaan transnasional. Sidang ini akan dilaksanakan sejak 6-10 Juli 2015 di PBB, Geneva.

Sidang Kelompok Kerja Bisnis & HAM PBB ini merupakan amanat Resolusi PBB No.26/9 yang meminta agar UNHRC membentuk sebuah kelompok kerja untuk merumuskan sebuah treaty binding dalam Bisnis & HAM untuk mengontrol aktivitas Perusahaan Transnasional yang selama ini dianggap melakukan pelanggaran HAM tanpa adanya mekanisme remedi yang efektif. Resolusi 26/9 ini didorong oleh Ekuador dan telah didukung paling tidak oleh 20 negara, termasuk Indonesia.

Rachmi Hertanti, Koordinator Indonesia Focal Point dari Geneva menjelaskan, bahwa Resolusi 26/9 muncul akibat kekecewaan atas lemahnya penegakan perlindungan HAM akibat Penerapan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang sifatnya hanya sukarela (Voluntary) sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan sanksi yang tegas bagi yang tidak menjalankan, serta juga tidak memuat mekanisme remedi yang efektif bagi masyarakat korban. “Resolusi ini sudah sangat tepat. Kita butuh instrumen hukum yang mengikat untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam menegakan perlindungan HAM di Indonesia”, tegas Rachmi.

“Selama ini Negara malah turut serta memperlemah perlindungan HAM di Indonesia melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih banyak melindungi kepentingan investor ketimbang masyarakat atas nama pembangunan ekonomi. Apalagi dengan semakin massifnya penandatangani free trade agreement dan bilateral investment treaty, peran negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM menjadi hilang”, tambahnya.

Rachmi pun menambahkan, bahwa agenda pembangunan ekonomi Indonesia hari ini tidak […]

Side event on environmental crimes and systemic Human Rights violations by Transnational Corporations

A. General Objective:
To ensure that environmental crimes and systemic human rights violations by Transnational Corporations (TNCs), the impact they have on affected communities and ecosystems, as well as the legal possibilities to bring TNCsto court for these crimes,are addressed during the first session of the IGWG on Human Rights, TNCs and other Businesses.
B. Specific objectives

1. To make visible the kinds of environmental crimes committed by TNCswhich systematically affects grass roots communities and their livelihoods
1. To make visible the kinds of environmental crimes committed by TNCswhichresult on systemic threats to life on Earth
2. To present Friends of the Earth International proposals for a legally binding Treaty on TNCs and Human Rights regarding closing the gaps of the existing legal frame worksto ensure TNCs liability and to stop corporate impunityregarding TNCs systematic violations, systemic environmental crimes and ecocide

3. Understand the challenges facedby lawyers and advocates to support affected communities in preventing abuses, accessing to justice and holding states and TNCs accountable,in a context of impunity and of the need of definition of new rights, such as the rights of affected peoples

C. Methodology
An interactive format will be used. A moderator will interview the speakersaccording to the following structure:
1. First round of interviews with the panelists on environmental crimes committed by TNCs, in different regions and related to different sectors of the economy,and their systemic impacts
2. Second round of interviews with advocates on the legal challenges and their recommendations to improve the international and national regulation.
3. Interventions from the public
4. Concluding remarks

D. Speakers
1. Godwin Ojo – ERA – Friends of the Earth Nigeria: environmental crimes by oil corporations in Nigeria
2.Tcheena Maso – MAB – La Via Campesina: standing for new rights: the need to define ‘affected […]

Pra Peradilan Penetapan Tersangka Sukimin Oleh Polres Seluma

Dalam rentan waktu 3 tahun terakhir ada 47 orang petani yang mengalami kriminaliasasi. Kriminaliasi yang terjadi dalam bentuk penahanan oleh aparat kepolisian dengan berbagai tuduhan, mulai dari pencurian, penyerobotan lahan dan sebagainya, seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Kasus terakhir adalah penetapan tersangka Sukimin dan Sahrul Iswandi oleh Polres Seluma dengan tuduhan melakukan pencurian kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari. Padahal faktanya adalah Sukimin panen kelapa sawit dilahan milik Sahrul Iswandi, atas dasar suruhan Sahrul Iswandi.
Konflik agararia antara masyarakat 5 desa 1 dusun di Kecamatan Seluma Barat dan Lubuk Sandi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sandabi Indah Lestari sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 2011. Berbagai dampak terjadi di masyarakat diantaranya, penyerobotan paksa lahan masyarakat, intimidasi masyarakat oleh pihak perusahaan, pengrusakan tanaman dan lahan perkebunan masyarakat dan kriminalisasi petani.
Atas dasar diatas, masyarakat yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu menolak penetapan tersangka Sukimin dan Sahrul.

Saat ini Walhi Bengkulu dan Forum Petani Bersatu juga melakukan upaya Pra Peradilan ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas penetapan tersangka Sukimin. Upaya ini adalah bukti bahwa perjuangan masyarakat dalam menuntut keadilan tidak bisa dibungkam dengan intimidasi dan kriminalisasi….. Hidup Rakyat… !!!!
Berikut Tuntutan Forum Petani Bersatu
1.Hentikan kriminalisasi terhadap petani dan pejuang agraria yang mempertahankan dan memperjuangkan lahan perkebunan masyarakat.
2.Hentikan intimidasi terhadap pejuang lingkungan.
3.Cabut HGU PT. Sandabi Indah Lestari yang cacat hukum.
4.Kembalikan Tanah Rakyat sesuai dengan amanah Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 22.
Contak Person :
Beni Ardiansyah / Direktur Walhi Bengkulu (082375088004)
Osian Pakpahan / Ketua Forum Petani Bersatu (081278472378)

UU Perbankan Baru Harus Dorong Bank Agar Peka terhadap Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup

Koalisi ResponsiBank Indonesia, 26 Juni 2015
Sektor perbankan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Namun demikian, berbagai perubahan dalam konteks global maupun lokal menuntut perubahan peraturan perundang- undangan mengenai Perbankan yang telah digunakan selama 17 tahun ini. Berbagai aktifitas ekonomi yang dibiayai bank juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat luas, sehingga proses pembahasan RUU Perbankan tidak hanya perlu dicermati oleh pelaku industri perbankan, namun juga oleh seluruh komponen masyarakat.
Menanggapi bergulirnya proses legislasi RUU Perbankan di DPR, koalisi organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ResponsiBank Indonesia telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 11 Juni 2015 yang lalu.

Menurut Edi Sutrisno perwakilan Koalisi ResponsiBank dari Transformasi untuk Keadilan (TuK), “Bank bukan menara gading yang hanya semata-mata mengejar profit, bank juga adalah bagian tak terpisahkan dari society, yang memiliki tanggung jawab sosial juga. Karena itu investasi yang mereka lakukan juga perlu memperhatikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak investasinya”,
Senada dengan itu, Kurniawan Sabar dari Walhi juga menegaskan bahwa kebijakan bank perlu lebih tegas lagi dalam meminta persyaratan legal dari calon debiturnya sebelum memberikan kredit, “..karena seringkali pelanggaran aspek legalitas itulah yang menjadi masalah di lapangan, sehingga ujung-ujungnya terjadi perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak masyarakat”, tegasnya lagi.

Sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil global, Fair Finance Guide Internasional, Koalisi ResponsiBank Indonesia mendorong diakomodasinya empat pilar utama dalam RUU Perbankan, yaitu pertama, tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial, terutama terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; kedua, perlindungan konsumen, terutama terkait dengan mekanisme pengaduan nasabah serta penyediaan informasi mengenai produk dan layanan perbankan secara transparan; ketiga, inklusi keuangan, terutama terkait peranan bank dalam membiayai sektor riil dan UMKM dan; keempat, tata kelola – transparansi, terutama terkait pelaporan dan pengawasan bank serta peranan bank dalam […]

Solidaritas Pemogokan Buruh PT. Bintang Delapan Mineral (BDM)

Salam Gotong Royong!!!

Pada hari ini tanggal 25 juni 2015, sekitar 320 buruh PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) melakukan aksi mogok, rencananya akan dilakukan selama 2 (dua) minggu, sampai tuntutan dipenuhi. Sebelumnya buruh PT. BDM juga perna melakukan aksi mogok pada 12 maret 2014 selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan tuntutan yang sama.

Pilihan untuk melakukan aksi mogok ini, merupakan akumulasi kemarahan buruh kepada perusahaan PT. BDM atas pemberian upah murah yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali yang diharapkan mengawal dan mengontrol perusahaan juga cenderung diam atas masalah yang dihadapi buruh.

Laporan-laporan atas pelanggaran perusahaan PT. BDM telah diajukan beberapa kali lewat Serikat Buruh Tempat Kerja Front Perjuangan Buruh Indonesia (SBTK FNPBI) PT. BDM. Tetapi, tidak perna disikapi dengan baik, sehingga tidak ada pilihan selain mogok kerja.

Perusahaan ini kita ketahui telah berhasil membangun pabrik smelter berkapasitas 300 ribu ton Pig Iron dengan nilai investasi USD 635,57 juta. Yang pada peresmiannya dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. Perusaan yang bergerak di sektor Nikel ini bekerja sama dengan Dhixing Group asal China, dan proyeksinya kedepan akan kembali membangun pabrik tahap ke-2 dengan kapasitas 600 ribu ton dengan nilai investasi sebesar USD 1,04 miliar yang diprediksi akan selesai pada desember 2015 dan tahap ke-3 kapasitas 300 ribu ton dengan nilai investasi sebesar USD 820 juta diharapkan selesai pada 2017.

Sejak pabrik smelter ini beroperasi, Bank Indonesia perwakilan (BI) Sulawesi Tengah melaporkan, realisasi pendapatan daerah Sulteng, pada triwulan I/2015 naik menjadi 22,06 persen dari total target anggaran 2015 sebesar Rp.2.768,26 miliar.

Tetapi upah buruh PT. BDM, tidak mengalami perubahan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten Morowali sebesar Rp. 1.800.000,00. Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 561/55/RO.HUK-G.51/2015, tentang Upah Minimum Kabupaen Morowali.

Masalah ini juga telah dilaporkan SBTK-FNPBI […]

Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Walhi

Permohonan Praperadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung dikabulkan oleh Hakim pada putusan Kamis 11 Juni 2015.

Permohonan Praperadilan ini berkaitan dengan laporan Walhi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Perhutani Jawa Barat dalam kasus pengelolahan hutan di KPH Bogor yang melibatkan setidaknya 12 perusahaan pertambangan.

Hakim tunggal Praperadilan , Jonlar Purba, S.H., M.H memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan praperadilan secara keseluruhan
2. Menyatakan surat perintah penyidikan termohon tidak sah
3. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan.
4. Membebani Pemohon untuk membayar perkara dalam perkara praperadilan ini sebesar nihil.

Adapun dalam pertimbangannya, hakim telah melihat kesesuaian bukti-bukti yang dihadirkan oleh Walhi yaitu antara lain bukti foto, video dokumentasi dan saksi-saksi fakta yang dihadirkan Pemohon di persidangan. Hakim juga memperhatikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak memperhatikan hasil pemeriksaan ahli didalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa tanpa perizinan kegiatan pertambangan tidak dibenarkan. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa surat izin pinjam pakai yang diajukan oleh termohon baru dikeluarkan pada tahun 2013, sedangkan bukti-buktii yang disampaikan yaitu foto dan video dokumentasi menunjukkan kegiatan pertambangan sudah ada sejak tahun 2009.

Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan dalam penyidikan. Hakim berpendapat Termohon belum melakukan pemeriksaan mendalam terkait kerusakan lingkungan dan belum menghadirkan ahli lingkungan.

Lembaga Bantuan Hukum Bandung selaku kuasa hukum Walhi, mengapresiasi hakim yang telah memutus perkara praperadilan dan mengabulkan permohonan praperadilan ini. Hakim juga telah memperhatikan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan.

Untuk itu, Walhi meminta Polda melanjutkan proses penyidikan laporan Walhi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Perhutani Jawa Barat dalam kasus pengelolaah hutan di KPH Bogor yang melibatkan setidaknya 12 […]

FESTIVAL WILAYAH KELOLA RAKYAT AJANG PERJUANGAN WARGA 6 DESA KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR #TAGIHJANJIJOKOWI

SUNGAI TOHOR, 02 JUNI 2015- WALHI Riau menaja sebuah kegiatan yang dinamakan Festival Wilayah Kelola Rakyat yang bertemakan ”Sagu sumber daulat rakyat terhadap wilayah kelola dalam pengelolaan ekosistem rawa gambut yang berkelanjutan.” Kegiatan yang dilangsungkan secara bergotong royong dengan warga 6 Desa (Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Iksan, Tanjung Sari dan Lukun) Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang berkonflik dengan PT. Lestari Unggul Makmur ini dilangsungkan di Sungai Tohor.

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyebutkan, “kegiatan ini bukan merupakan kegiatan seremonial, melainkan sarana konsolidasi untuk menggesakan proses pencabutan izin PT. LUM seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo danMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan saat hadir di Sungai Tohor. Momentum ini mari kita jadikan sarana konsolidasi menagih janji yang sudah dijanjikan tersebut.”

Sungai Tohordan 5 Desa lainnya merupakan salah satu daerah penghasil sagu terbesar dan terbaik di Indonesia. Kelanjutan budi daya sagu yang dilakukan berdasarkan kearifan local terancam oleh keberadaan legalitas konsesi HTI PT. LUM seluas 10.390 ha. Korporasi yang terafiliasi dengan APRIL ini sempat beroperasi pada pertengahan tahun 2009, hanya kekompakan warga 6 Desa dan desa lainnya yang berada di Tebing Tinggi Timur bersama WALHI Riau mampu menghentikan aktivitas korporasi tersebut. Hanya saja, pembangunan kanal dan aktivitas land clearing yang sudah dilakukan mengakibatkan kerusakan ekosistem rawa gambut. Hal inilah yang menjadi penyebab kebakaran dahysat di daerah tersebut pada awal tahun 2014 lalu.

Harapan akan keberlanjutan budi daya sagu yang tidak dilakukan secara monokutur dan kelestarian hutan yang menjadi penyanggahnya semakin membesar ketika Presiden Joko Widodo pada 27 November 2014 hadir di Sungai Tohor. Presiden saat itu berjanji pada masyarakat untuk meninjau ulang keberadaan PT. LUM yang mengancam nafkah hidup dan ekosistem rawa gambut. Hal ini kembali dipertegas Siti Nurbaya yang saat itu mendampingi […]

Stop Mereproduksi Pembangunan Beresiko Tinggi bagi Lingkungan Hidup

Hari ini, 5 Juni 2015. peringatan hari lingkungan hidup diperingati di seluruh penjuru dunia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup memandang bahwa ini harus menjadi momentum bagi perubahan secara struktural bagi perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Ini menjadi penting, karena dalam perjalanannya, isu lingkungan hidup mulai digeser ke arah menguatnya komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam, masih dengan tetap alasan yang sama, yakni atas nama krisis lingkungan hidup, krisis pangan, krisis energi dan krisis yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim.

WALHI sangat mengkhawatirkan dinamika yang berkembang dalam agenda pengelolaan sumber daya alam yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, antara lain pembukaan lahan pertanian dalam skala besar seperti yang akan dijalankan di Merauke Papua dan propinsi lain di Indonesia. Proyek MIFEE seluas 2,5 juta hektar sampai dengan 2030 di era SBY. Di era Jokowi, proyek ini semakin ambisius dengan target 1,2 juta hektar dalam waktu 3 tahun.

Kami menilai bahwa proyek atas nama krisis pangan dan energi global ini, justru membuat rakyat semakin tidak berdaulat memenuhi pangan. Selain tidak menjawab problem pangan di Indonesia, kami menilai proyek pangan dan energi besar-besaran di Merauke akan semakin menghancurkan hutan di Papua. Dalam analisis kami, perubahan luasan area moratorium di Papua terus terjadi, hingga mencapai 101.478 hektar dan penurunan terbesar terjadi pada wilayah hutan primer, seluas 407.426 hektar. WALHI berpandangan, bahwa proyek ini tidak lebih hanya akal-akalan bagi korporasi untuk mendapatkan tanah secara murah atau modus  “Land Banking”.

Demikian juga halnya dengan program transmigrasi yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi menumpuknya penduduk di Jawa. Yang mesti diingat, bahwa problem penduduk yang menumpuk di Jawa disebabkan model pembangunan yang selama ini bersifat sentralistik pada satu sisi, dan di sisi yang lain sumber-sumber kehidupan rakyat di pulau […]

Peringatan 7 Hari Kematian Jopi Peranginangin

TANGKAP DAN ADILI SEGERA KOMPLOTAN JAGAL PEMBUNUH JOPI

Jopi Peranginangin dibunuh dengan sadis lewat pengeroyokan dan penusukan pisau dari belakang hingga tembus ke paru-paru di parkiran Habibie Center 7 hari lalu Sabtu, 23 Mei 2015. Tapi sampai hari ini tidak bisa kita ikhlaskan karena para pembunuhnya masih melenggang bebas.

Juru bicara Solidaritas untuk Jopi, Jefry Saragih menyatakan kekecewaannya. “Penyelidikan pembunuhan pada kawan Jopi harusnya bisa cepat terungkap karena saksi ada dan rekaman CCTV bisa dijadikan bukti pendukung. Tapi sampai hari ini masih belum jelas,” kata Saragih, pegiat di Sawit Watch.

Hukum seperti tidak bisa menyentuh para pembunuh yang menyebut dirinya tentara sebelum mengeroyok dan menusuk Jopi. Detik jam seperti mundur ke masa ketika tentara bertingkah pongah merepresi warga sipil. Hal yang tidak selayaknya terjadi setelah 17 tahun reformasi.

“Apakah kita mau kembali ke zaman Orde Baru, kan tidak. Apalagi sekarang TNI telah melakukan reformasi. Jadi kasus ini harus segera tuntas agar reformasi TNI bisa terus berjalan baik. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden,” ujar Saragih.

Penyelidikan Polisi dan POM AL yang seharusnya mengusut tuntas dan mengungkap komplotan pembunuh Jopi malah lambat bekerja. Mengungkap dan menangkap pembunuh Jopi bukan saja keadilan bagi keluarga dan kawan sejawat, lebih dari itu keadilan Jopi juga sinyal kepada masyarakat bahwa rasa aman cepat dipulihkan dan hukum dapat ditegakkan kepada mereka yang menebar ancaman.

Hari ini, Sabtu (30 Mei 2015) lebih dari 100 orang Solidaritas untuk Jopi berkumpul lagi untuk melakukan aksi tabur bunga dan doa bersama di lokasi pembunuhan Jopi depan Habibie Center, Kemang.

SOLIDARITAS UNTUK JOPI mengirim pesan kepada aparat penegak hukum untuk:

1. Dalam tempo 7 hari sejak hari ini, para pembunuh Jopi harus ditangkap dan diungkap ke publik

2. Hentikan merekayasa kasus ini lewat penggiringan opini lewat media dan fokus pada pencarian fakta lapangan

3. Bekerja secara […]

Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara di Kalimantan

Jakarta, Palangkaraya, Melbourne, London (26 Mei 2015)

Aktivis lingkungan pada hari ini di Melbourne, Australia, membentangkan spanduk raksasa di kantor pusat BHP Biliton memuat nama 9000 orang menyerukan kepada perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut untuk membatalkan rencana sejumlah penambangan batubara di beberapa kawasan hutan terakhir yang tersisa di Kalimantan. Spanduk berukuran 12 meter persegi ini digantung di depan lobi kantor pusat BHP Bilition di Melbourne. Aksi spanduk serupa juga dilakukan di kantor BHP di London, dan petisi yang ditanda tangani 9000 orang secara resmi diberikan kepada manajemen perusahaan.

Petisi menyebutkan sejumlah proyek pertambangan di Kalimantan—dikenal dengan nama Proyek Indomet—adalah sebuah “bencana yang sedang dibuat” dan meminta BHP Biliton (BHPB) untuk “mundur segera dari proyek Indomet dan mengusahakan perlindungan permanen kawasan tersebut.”

Konsesi tambang raksasa Indomet mencakup 350,000 hektar, atau hampir lima kali luas Kota Jakarta.

Berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, wilayah proyek ini mengandung 1.2 milyar ton batubara coking dan terletak di daerah ‘Jantung Kalimantan (Heart Borneo)’, yang disebut oleh Asian Development Bank sebagai “paru-paru Asia”.

Hutan yang kaya, memberikan kehidupan berkelanjutan bagi komunitas Dayak dari generasi ke generasi , juga adalah habitat bagi orang hutan, gajah kerdil, badak sumatera. WWF melaporkan bahwa kawasan ini adalah rumah bagi 6% dari keragaman hayati dunia, terdapat rata-rata 3 spesies baru ditemukan setiap bulan sejak tahun 2005.

“Ribuan orang telah menandatangani petisi menyerukan agar BHP membatalkan rencana yang akan menjadi bencana lingkungan dan sosial. Ketimbang mencoba menambang batubara di Kalimantan, BHP seharusnya melakukan hal baik dan mengusahakan perlindungan permanen bagian dunia yang unik ini,” kata Julien Vincent dari Market Forces, sebuah LSM Australia.

Sebagai anggota International Council on Metals and Mining, BHP Biliton harus memeroleh persetujuan dari penduduk asli bagi operasi pertambangan yang memengaruhi tanah mereka, termasuk “pemilik tanah adat atau pengelola […]