• hari-bumi
    Permalink Gallery

    Upaya WALHI Aceh Mengenang Kondisi Bumi setiap 22 April Mengusung tema: Save The Earth, Save of Our Life

Upaya WALHI Aceh Mengenang Kondisi Bumi setiap 22 April Mengusung tema: Save The Earth, Save of Our Life

Penggunaan sumberdaya alam di Aceh dikawasan hutan, baik itu lindung, Area Penggunaan Lain, maupun hutan produksi lainya seluas 1.067.282,19 ha±  dari total luas 3,5 juta ha yang di fungsikan menjadi area pertambangan dan perkebunan, dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi keberlanjutan penyelamatan sumber-sumber penghidupan mahkluk hidup yang ada di Aceh, dengan adanya perluasan aktifitas manusia didalam didalam kawasan hutan Aceh akan mengalami perubahan terhadap daya dukung lingkungan hidup saat ini maupun dimasa akan datang. Atau lebih tepat disebut “Ekologi Aceh Pasca Damai 10 tahun terakhir”

Padahal dalam sejarah peradaban, manusia sadar betul akan pentingnya bumi bagi kehidupan yang di cetuskan 44 tahun lalu saat dicanangkannya Hari Bumi. Sejarah peringatan Hari Bumi (Earth Day) diselenggarakan pertama kali pada 22 April 1970 di Amerika Serikat.  Penggagasnya adalah Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat dari Wisconsin yang juga pengajar lingkungan hidup. Gagasan tentang peringatan Hari Bumi mulai disampaikan oleh Gaylord Nelson sejak tahun 1969. Saat itu Gaylord Nelson memandang perlunya isu-isu lingkungan hidup untuk masuk dalam kurikulum resmi perguruan tinggi. Gagasan ini kemudian mendapat dukungan luas. Dukungan ini mencapai puncaknya pada tanggal 22 April 1970. Saat itu 20 juta manusia turun ke jalan pada 22 April 1970 yang berdemonstrasi dan memadati Fifth Avenue di New York untuk mengecam para perusak bumi. Moment ini kemudian menjadi tonggak sejarah diperingatinya sebagai Hari Bumi yang pertama kali. Tanggal 22 April juga bertepatan dengan musim semi di Northern Hemisphere (belahan bumi utara) sekaligus musim gugur di belahan bumi selatan. Sejak itu, pada tanggal 22 April setiap tahunnya Hari Bumi (Earth Day) diperingati. Sejarah mencatat, Hari Bumi merupakan dijadikan hari kampanye untuk mengajak orang peduli terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai Organisasi lingkungan baik itu dilokal, Nasional bahkan di Internasional. Gerakan untuk […]

  • Hutan-Aceh
    Permalink Gallery

    WALHI Aceh: Mengundang Investor” Pemerintah Harus Siap hadapi Dampak Ekologi Aceh

WALHI Aceh: Mengundang Investor” Pemerintah Harus Siap hadapi Dampak Ekologi Aceh

Pemerintah Aceh secara resmi mengeluarkan 6 isu strategis pembangunan Aceh tahun 2015 dalam Musrembang tahun 2014. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Peningkatan Investasi Dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Yang Katanya Berwawasan Lingkungan.

Senin 14 April 2014 Gubernur Aceh mengajak Investor Perkebunan ke Aceh, dengan semangat Gubernur mengatakan akan melakukan segala cara untuk membuat nyaman para investor, kemudian selasa 15 April 2014 Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan harapannya kepada Bupati mempermudah terbit izin kepada Investor, bahkan mengucilkan sektor pertanian dengan mengatakan minim investor. Kemudian Pakar Lingkungan Unsyiah Mahidin mengatakan Perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan.  Tiga cerita diatas menggambarkan bahwa sektor perkebunan sedang menjadi agenda utama pemerintah dalam menguras sumberdaya alam Aceh. Dengan demikian WALHI Aceh memandang bahwa Negara ini tidak punya iktikad baik  mengakui keberadaan para petani dalam membangun Negara yang didirikan dari hasil para petani. Untuk WALHI Aceh mengingatkan pemerintah, di Aceh ada 166 perusahaan juga telah menguasai sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisa WALHI Aceh ditahun 2014 sektor perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2014 tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total luas wilayah perkebunan sebesar 286.872,88 Ha. Kabupaten Aceh Utara seluas 135.352,70 Ha atau 47,18%, disusul oleh Nagan Raya seluas 35.024,05 Ha atau 12,21%, Aceh Tamiang seluas 28.731,78 Ha atau 10,02%, Aceh Timur dengan seluas 21.180,80 atau 7,38%, Aceh Singkil seluas 19.539,00 Ha atau  6,81%, Aceh Barat Daya seluas 18.711,00 Ha atau 6,52%, Aceh Selatan seluas 12.120,00 Ha atau 4,22%, dan Aceh Barat seluas 8.705,00 Ha atau 3,03%. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya mencatatkan angka luasan perkebunan kelapa sawit di bawah 1%, yaitu Aceh Jaya seluas 2.679,00 Ha atau 0,93%, Bireun 2.311,00 Ha atau 0,81%, Kota Langsa seluas 2.193, 67 Ha atau 0,76%, Simeulu 300,00 Ha atau 0,10%, serta Aceh Besar […]

  • PT-ARARA1
    Permalink Gallery

    PT. Arara Abadi Boncengi Aparat Operasi Penanganan Asap, SBY Bertanggung Jawab Terhadap Pembakaran Pemukiman Rakyat

PT. Arara Abadi Boncengi Aparat Operasi Penanganan Asap, SBY Bertanggung Jawab Terhadap Pembakaran Pemukiman Rakyat

Jakarta , 28 Maret 2014. WALHI Menyoroti pernyataan Presiden tentang kendali operasi penanganan kebakaran Riau melalui akun twitter tanggal 13 maret yang kemudian dilanjutkan 15 maret yang lalu dengan kedatangan langsung memimpin kendali operasi asap riau.

Menurut Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif WALHI Nasional,  “Selain terlambat penanganan politis SBY yang responsif  justru akan menambah penderitaan masyarakat Riau. Aksi dadakan Kepala Negara yang kemudian melibatkan aparat gabungan TNI dan POLRI telah merubah situasi darurat bencana menjadi seperti darurat militer. Karena tindakan dan keputusan ribuan personil TNI dan Polri dilapangan tidak dibarangi dengan pengetahuan yang memadai tentang akar masalah penyebab kebakaran hutan Riau, sehingga rentan digunakan perusahaan untuk mengusir warga yang menolak perusahaan dari perkampungan”.

Kekawatiran ini kemudian dibuktikan oleh Direktur Ekskutif WALHI Riau Riko Kurniawan, “bahwa  tanggal 19 – 20 maret yang lalu aparat gabungan TNI dan POLRI melakukan penghancuran dan pembakaran terhadap 9 rumah warga Suku Sakai di KM 78 desa Teluk Betung. Sebelumnya barang barang  milik warga dirampas dan ternak dirampas serta merusak tanaman warga serta membakar lumbung padi. Suku Sakai merupakan Suku di wilayah ini dituduh merambah kawasan konservasi. Akibat kesalahan kementerian kehutanan dalam menerapkan kawasan konservasi, selain kegagalan kepolisan dan TNI mengenali penyebab malapetaka asap Riau”.

Pada sisi lain sambung Riko “”perusahaan seperti PT. Arara Abadi yang telah menjalankan praktek kekerasan dan bumi hangus pemukiman penduduk sejak tahun 2008 telah mengerahkan  400 aparat brimob telah melakukan penggusuran terhadap warga desa suluk Suluk Bongkal , kecamatan Pinggir Bengkalis, memanfaatkan situasi darurat pada tanggal 8 Maret. setelah PT. Arara Abadi memberi pinjaman Helikopter kepada tim gabungan penanganan asap, 11 aparat yang terdiri dari TNI, Brimob dan security PT Arara Abadi membakar 7 rumah Warga di KM 75, Desa Tasik Serai, Mandau”

Lebih jauh Riko menyebutkan bahwa “”Tahun 2013 sebanyak […]

Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis

 

Oleh |28 Maret, 2014|Video|0 Komentar|

Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia

Pendapat public figure tentang rapat akbar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang diadakan setahun sekali, tahun ini Walhi mengangkat tema “Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Lingkungan”. Hal ini diambil karena tahun 2014 adalah tahun politik dimana Pemilihan Umum (pemilu) legislatif dan Presiden diadakan.

Oleh |28 Maret, 2014|Video|0 Komentar|
  • bangka-walhi
    Permalink Gallery

    Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan

Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan

Jakarta (27 Maret 2014) Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengaborsi partisipasi warga terdampak pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan seperti yang diwajibkan oleh UU Minerba dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010.

UU Minerba menyatakan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan (Pasal 10).

Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010 menyatakan frasa “memperhatikan pendapat masyarakat” dalam Pasal 10 UU Minerba bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”.

MK juga menyatakan “wujud pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara yang ada dalam Wilayah Pertambanga tersebut.

Bukannya memfasilitasi, tapi KESDM telah mengaborsi ketentuan partispasi warga terdampak pertambangan ini lewat penetapan wilayah pertambangan per pulau tanpa partisipasi warga terdampak.

Hal itu dilakukan lewat Keputusan Menteri ESDM no 2737 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi, Keputusan no 4002 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, Keputusan no 4004 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua, Keputusan no 4003 K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan, Keputusan no 1329 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara, Keputusan no 1095 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Wilayah pertambangan yang telah belum ada ijin selanjutnya akan dilelang kepada investor tambang.

Kendati penambangan bisa mendatangkan keuntungan cepat bagi sebagian kelompok, kenyataannya banyak kegiatan penambangan menciptakan kerusakan lingkungan menyebabkan ekonomi warga sebagai petani, nelayan turun hingga 80%, bahkan bangkrut.

WALHI lewat penelitian “Mengatasi Partisipasi Semu Warga Terdampak Wilayah Pertambangan, 2003” dengan mewawancarai warga yang […]

Selamatkan dan Pulihkan Sumber Air Bagi Rakyat!

Jakarta, 21 Maret 2014. Dalam Peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret 2014, WALHI kembali mengingatkan bahwa penyelamatan dan pemulihan sumber‐sumber air yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat harus segera dilakukan.

Pengaruh industrialisasi dan liberalisasi ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia telah mengakibatkan pencemaran sumber‐sumber air, dan juga penguasaan sumber‐sumber air oleh pihak swasta yang menghalangi akses rakyat kepada sumber air yang sangat penting bagi hidupnya.

Muhamad Islah, Manager Kampanye Air dan Pangan WALHI mengatakan,“Terjadinya krisis air di Indonesia bukanlah disebabkan oleh minimnya volume air yang ada. Tapi hal ini disebabkan oleh minimnya kuantitas air yang layak diskonsumsi oleh warga akibat menurunnya kualitas air yang ada di sumber‐ sumber air.” Ditambahkannya pula,”Selain itu akses warga terhadap sumber‐ sumber air juga semakin berkurang akibat penguasaan sumber air oleh korporasi, baik yang berusaha di sector air kemasan, maupun korporasi yang melakukan pemanfaatan air dalam jumlah besar, seperti industri pariwisata.”

Indonesia menempati urutan ke‐4 negara dengan sumberdaya air terbesar di dunia, setelah Brazil, Rusia dan Kanada, tapi ironisnya Indonesia saat ini mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih di Indonesia disebabkan oleh ketidak pedulian pemerintah terhadap keberlangsungan sumberdaya air yang dapat dijelaskan menjadi tiga faktor; Pertama kesalahan dalam kebijakan, kedua kesalahan dalam implementasi dan ketiga kelalaian dalam menjaga sumberdaya air.

Kesalahan dalam kebijakan terjadi karena pemerintah seringkali menempatkan sumber daya air terpisah dari sumber daya alam lainnya sehingga yang terjadi banyak peraturan perundang‐undangan yang bersifat sektoral dan saling memangsa satu sama lain. Seperti kebijakan sektor kehutanan, perkebunan besar, pertambangan, sumberdaya air, pariwisata dan industri.

Pembukaan hutan alam secara besar‐besaran (termasuk wilayah gambut) untuk perkebunan tanaman kehutanan, sawit, dan pertambangan, terjadi dihampir setiap pulau di Indonesia, bahkan pada pulau‐pulau kecil yang mempunyai keterbatasan sumberdaya air. Sehingga fungsi hutan sebagai daerah […]

Bencana Asap Riau: Cabut Izin, Bukan Tembak di Tempat

Jakarta, 21 Maret 2014. Kasus kebakaran hutan dan kabut asap di Riau menjadi rutinitas tiap tahun. Mahalnya biaya buka lahan dan pembersihan lahan gambut menjadikan pembakaran hutan relatif lebih ekonomis dan menjadi alternatif yang dipilih perusahaan pemilik izin usaha di lahan gambut di Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat, jumlah lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012 mencapai 2.372.402 hektare atau seperempat dari luas wilayah Riau. Jumlah tersebut mungkin telah bertambah pada 2014. Sedangkan lahan gambut di Riau mencapai 5 hektare. Izin pengelolaan lahan gambut saat ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Data World Resources Institute (WRI) yang memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari – 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkapkan bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.

Terkait dengan bencana asp di Riau saat ini, WALHI telah melaporkan PT Sampoerna Agro dan banyak perusahaan lainya — seperti perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan pulp dan kertas APP/Sinar Mas Group dan APRIL yang memiliki lahan di Riau, kepada kepolisian. Langkah ini ditempuh WALHI sebagai bentuk advokasi terhadap penyelamatan lingkungan hidup. Lebih lanjut upaya mendorong pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crimes) khususnya di sektor kehutanan, beranjak dari laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tahun semakin meningkat, yang salah satunya akibat ulah pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi.

Namun sayangnya, alih-alih melakukan review dan mengaudit lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan malah setuju dengan perintah Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tembak mati pembakar hutan. […]

Banjir Bandang Manado, Bukti Sengkarut Tata Kelola Ruang

Bencana Ekologis di awal tahun 2014 kembali menyapa Indonesia, dimulai dari erupsi Gunung Sinabung,  banjir dan longsor di Jawa Barat, banjir di Pantura – Jateng,  banjir bandang di Manado – Sulawesi Utara dan bencana ekologis lainnya.

Bencana ekologis yang terjadi di Manado baru-baru ini merupakan hal yang tidak pernah terjadi dan terduga sebelumnya bagi masyarakat. Kota indah di ujung Sulawesi yang berbatasan dengan pantai sangat terkenal dengan wisata baharinya. Namun, panorama kota inipun sirna, sebab banjir meluluhlantahkan kota ini dalam waktu seketika.

Menurut analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara, bahwa eencana ekologis yang menimbulkan banjir bandang pada wilayah Kota Manado dan sekitarnya bersumber pada  permasalahan penghancuran ekosistem, daya dukung lingkungan yang selama ini menyangga Kota Manado.

Hal ini bisa dilihat terutama pada perusakan area-area penyanggah dan serapan dengan berbagai aktivitas pengrusakan lingkungan, seperti: 1) Illegal loging, 2) Galian C, 3) Pengambilan Sumber Mata Air secara besar-besar yang terjadi dari tahun ke tahun hingga saat ini serta 4) Banyak ijin-ijin yang bermasalah, baik untuk properti, perkebunan, pertambangan, dll

Permasalah lainnya, yang sangat terlihat jelas pasca bencana ekologis banjir bandang ini adalah  bahwa wilayah-wilayah yang berada di bantaran DAS tidak mendapatkan perhatian khusus dan penindakan tegas selanjutnya lemahnya tanggap bencana pada tingkatan Pemda

Perlu diingat, bahwa sampai saat ini Pemda belum mengatur PERDA khusus terkait kebencanaan dan antara pemerintah kabupaten/kota, kurang melakukan koordinasi antar para instansi terkait mengenai penyelamatan dan pelestarian wilayah resapan.

Maka banjir bandang yang datang pun  menjadi fenomena yang tidak terelakkan lagi bagi Masyarakat Manado, sebagai bukti nyata sengakarut izin yang diberikan, kegagalan tata kelola hutan, ketidakedulian akan kesetimbangan ekologis dan praktek buruk lainnya. Banjir bandang pun datang membawa material2 lumpur, tanah, log – log pohon, sampah dan material lainnya

WALHI Sulawesi Utara turut aktif melakukan pendampingan dan […]

Gunung Tua yang Bangkit dari Tidurnya

Gunung Sinabung (bahasa karo: Deleng Sinabung) adalah gunung api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia adalah gunung berapi aktif di Sumatera Utara dan menjadi puncak tertinggi di provinsi Sumatera Utara. Ketinggian Gunung Sinabung 2.461 mdpl. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010 tepatnya bulan Agustus, Gunung Sinabung mengeluarkan asap dan debu vulkanik.

Hampir 12.000 masyarakat mengungsi pada saat itu dan pada bulan September tahun 2010 Gunung Sinabung kembali meletus dan diperkirakan letusan yang paling besar setelah letusan terakhir dibulan Agustus pada tahun yang sama. Pada tahun 2013 Gunung Sinabung kembali meletus tepatnya tanggal 17 September 2013 dan sampai saat ini memasuki bulan Maret tahun 2014 gunung sinabung masih mengeluarkan letusan debu vulkanik dan lava.

Akibat peristiwa tersebut status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi awas, mulai bulan November terjadi peningkatan aktifitas gunung Sinabung sehingga radius 5 Km steril jumlah pengungsi pun semakin bertambah. Pada awal jumlah posko yang dijadikan tempat pengungsian sekitar 18 posko yang tersebar didaerah Kabanjahe dan Beratagi lalu bertambah menjadi 28 posko kemudian bertambah lagi menjadi 31 posko memasuki tahun 2014 jumlah posko dn akhirnya menjadi 42 posko dengan jumlah pengungsi mencapai 33.000 jiwa akibat aktifitas Gunung Sinabung yang terus bertambah aktif.

Mulai tanggal 4 Januari 2014 terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran awan panas terus-menerus sampai hari berikutnya. Hingga pada tanggal 1 Februari Gunung Sinabung mengeluarkan awan panas dan memakan korban jiwa pada saat itu 14 orang meninggal dan 3 orang luka-luka, Thomas Milala salah satu korban yang meninggal dunia adalah sahabat para anak-anak GSM (Green Student Movement) dan Sahabat WALHI Sumut yang pada saat kejadian berada pada radius 2.5 – 3 km untuk pengambilan dokumentasi karena Thomas dan Jeck sedang […]