• rembang3
    Permalink Gallery

    TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

TAK DIRESPON PEMPROV JAWA TENGAH, WARGA REMBANG TOLAK SEMEN KE JAKARTA

[Jakarta, 19 November 2014] Sekitar 50 orang warga Rembang yang sebagian besar adalah Ibu-ibu datang ke Jakarta dan menginap di aula YLBHI. Mereka (selama ini) sudah 155 hari (sejak Juni 2014) tinggal di tenda yang berada di lokasi rencana Pabrik Semen di Desa Watu Putih Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Aksi tinggal di tenda ini merupakan bentuk penolakan terhadap pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia telah mendapatkan ijin dari Gubernur Jawa Tengah.

Berbagai upaya telah dilakukan warga terutama mempengaruhi Pemerintah Daerah (Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten rembang) untuk menyampaikan pentingnya penyelamatan lingkungan dari ancaman pendirian pabrik Semen.. Tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah justru menyarankan warga untuk menggugat ijin yang telah diterbitkan Gubernur, karena menurutnya ijin ini dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. PT. Semen Indonesia juga tidak menunjukan itikad baiknya, namun malah menggunakan cara-cara kekerasan. “Bukan hanya tidak direspon, warga juga mendapatkan perlakuan yang represif dari aparat kemanan (TNI dan Kepolisian) saat melakukan aksi penolakan peletakan batu pertama pada 16 Juni 2014”, ungkap Zainal Arifin, Kepala Divisi Operasional – Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Pada 19 November 2014 Ibu-ibu mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Komisi Nasional Perlindungan Hak-Hak Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) untuk menyampaikan beberapa hal termasuk kekerasan yang mereka alami pada 16 Juni 2014. “Ada yang diseret, di cekik bahkan ada dua yang pingsan pak” Ungkap beberapa orang warga Rembang dalam bahasa Jawa. Mereka juga menyampaikan sudah 155 hari tinggal di tenda namun belum ada tanggapan positif dari Pemerintah Daerah. “Penolakan kami bukan tanpa alasan, lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan airmenurut penelitian Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I […]

Oleh |20 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

Tambangan semen merusak lingkungan

Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. Selama ini dirasakan tidak ada perhatian yang serius dan keberpihakan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah terhadap keluhan masyarakat. Warga menolak izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk dasar terbitnya izin penambangan PT Semen Indonesia di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kabupaten Rembang.

Penolakan warga Kabupaten Rembang terhadap pembangunan semen oleh PT. Semen Indonesia karena lokasi pabrik dan lokasi ekspolitasi penambangannya di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.  Kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdapat goa–goa yang tersebar di wilayah tersebutDiantara goa tersebut merupakan goa yang memiliki sungai-sungai bawah tanah yang masih aktif.

Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air. Hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, akan mengancaman 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang yang selama ini menggantungkan pada wilayah tersebut. Selain itu dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu […]

Oleh |20 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • Tolak-tambang-Kendeng
    Permalink Gallery

    Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Walhi : Alokasi Pengalihan Subsidi BBM tidak menjawab problem krisis energi kotor

Jakarta, 18 Desember 2014. Tepat pukul 12 dini hari tadi harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mengalami kenaikan sebesar Rp. 2000/liter. Alasan pemerintah Jokowi-JK menilai penaikan ini sebuah pilihan sulit yang mesti diambil untuk memberikan ruang fiscal yang lebih besar kepada negara.

Keadaan minyak saat ini, baik dalam aspek produksi maupun harga dipasar Internasional menunjukkan penurunan yang cukup significant. Produksi Minyak Nasional[1] saat ini hanya mencapai 700.000 Barrel/hari. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak nasional telah mencapai 1,6 juta barrel/hari. Artinya, untuk konsumsi minyak nasional, Indonesia mengalami deficit 900.000 barrel per-hari. Sementara harga minyak mentah Internasional saat ini sebesar USD.85 per-barrel atau sama dengan Rp. 1.020.000. Jadi, total kebutuhan untuk import minyak mentah sama dengan Rp. 918 M/hari.

Saat ini, meskipun ada kenyataan penurunan harga minyak dunia hingga 43%, dari US$.150 menjadi US$.85, pemerintah tetap akan mencabut subsidi BBM dengan alasan pemborosan anggaran dan meningkatnya kebutuhan konsumsi dalam negeri. Alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2014, ditetapkan sebesar Rp. 246,5 Trilliun. Pemerintah memandang bahwa pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM tidaklah efektif, hanya pemborosan semata, karenanya harus dicabut dan dialihkan ke sector riil, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Abet Nego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, beban subsidi yang dialokasikan untuk BBM dalam APBN harusnya tidak menjadi alasan melakukan pencabutan tersebut. “Jika mengacu pada ketersediaan fiscal, maka pemerintah seharusnya membereskan mafia migas, meningkatkan rasio pajak dari sektor sumber daya alam. Yang paling mengecewakan dari Jokowi-JK adalah memberikan subsidi kepada investor dalam bentuk kemudah ijin investasi dan bebas bea masuk import kepada pemilik modal khususnya luar negeri. Dari sini Rejim Jokowi-JK sangat terlihat keberpihakannya kemana”, imbuhnya.

Walhi menilai menilai rakyat harus benar-benar mengawasi pemerintahan Jokowi-JK dan birokrasinya agar tetap konsisten dengan Nawa Cita sebagaimana disampaikan dalam masa kampanyenya.

Abet Nego juga mengkritisi pengalokasian anggaran subsidi […]

Oleh |19 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Blusukan Asap Langkah Awal Menyelesaikan Kebakaran Hutan

Walhi, Yayasan Perspektif Baru, dan Greenpeace Indonesia, telah berdiskusi dengan Menteri LH dan Kehutanan untuk Presiden Jokowi Blusukan Asap
Jakarta, 14 November 2014 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat diharapkan untuk segera Blusukan Asap ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan karena hal itu langkah awal supaya dapat memahami permasalahan kebakaran lahan gambut dan hutan secara mendalam di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian langkah Blusukan Asap tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata bersama untuk mengakhiri bencana ekologis kebakaran hutan secara menyeluruh.

Permintaan tersebut kembali disuarakan organisasi – organisasi civil society bersama-sama  masyarakat dalam acara Kongkow Ijo, yang digelar Yayasan Perspektif Baru (YPB), Walhi, dan Greenpeace Indonesia pada Jumat (14/11) di Jakarta.

Di acara Kongkow Ijo digelar diskusi bertema Mendorong Solusi Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan Indonesia. Kemudian pemutaran film berjudul “Years of Living Dangerously” yaitu film dokumenter yang dibintangi Harrison Ford saat mengunjungi hutan di Indonesia. Juga digelar Simulasi Asap sehingga para peserta yang hadir merasakan langsung betapa sulitnya hidup dan bernapas dalam keadaan yang dipenuhi asap seperti yang dialami masyarakat di lokasi kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Hadir dalam acara tersebut pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, CEO The Body Shop® Indonesia Suzy Hutomo, serta perwakilan masyarakat korban kebakaran lahan gambut dan hutan Riau Rachmi Carolina dari Riau.

Dalam acara diskusi di Kongkow Ijo para narasumber dan peserta menilai Blusukan Asap harus menjadi prioritas dan agenda utama Presiden Jokowi karena itu menjadi bagian dari solusi mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan.

Wimar Witoelar mengatakan surat resmi YPB, Walhi, Greenpeace Indonesia yang dikirim pada 29 Oktober 2014 untuk mengajak dan bersedia memandu Presiden Jokowi blusukan asap telah mendapat respon positip. “Pada Kamis pagi (13/11) kami […]

  • Hutan-Aceh
    Permalink Gallery

    Durasi Perijinan Tak Menjawab Tata Kelola SDA Jadi Lebih Baik

Durasi Perijinan Tak Menjawab Tata Kelola SDA Jadi Lebih Baik

Ini adalah kritik buat Siti Nurbaya selaku menteri LH dan Kehutanan atas rencana maksimal 12 hari dalam urusan perijinan.. Durasi perijinan tentunya justru semakin memperkecil partisipasi publik, yang selama ini juga belum menjadi penting bagi pemerintah yang sudah nyata adalah perintah undang-undang. Keadaan sekarang saja, partisipasi publik dalam rangkaian urusan perijinan belum maksimal apalagi dalam durasi 12 hari, bisa-bisa menjadi tertutup ruang tersebut.
Kami menilai, statement menteri SN belum waktunya ke arah situ tetapi yang pantas adalah mereview seluruh perijinan yang menjadi domainnya saat ini dan mempertegas aturan KLHS menjadi peraturan pemerintah. Kekuatan pengusaha itu adalah modal dan tidak ada jaminan juga jika durasi perijinan dipercepat, mereka lantas berhenti melakukan praktek gratifikasi, justru bisa membuat mereka semakin ganas melakukan praktek suap dan menempuh jalan pintas karena batasan waktu tersebut.
Solusi terbaik untuk tata kelola yang lebih baik adalah, melakukan moratorium segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan dan industri ekstraktif kemudian menutup dan menghentikan perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah dalam menjalankan aktivitasnya. Terakhir adalah mempercepat pembuatan PP KLHS dan dijadikan acuan dalam peninjauan ulang tata ruang nasional dalam kebijakan one map policy dengan preapektif adaptasi perubahan iklim.
Jadi sebaiknya menteri LH dan Kehutanan lebih fokus ke arah perbaikan tata kelola yang lebih baik dan aktual dibanding mempercepat durasi perijinan yang tidak substantif dalam menjawab masalah LH dan Kehutanan di Indonesia.

Edo Rakhman
Manajer Kampanye WALHI
081356208763

  • pertambangan-pulau-bangka
    Permalink Gallery

    Report: Consequences of tin mining in Indonesia still dramatic for people and nature

Report: Consequences of tin mining in Indonesia still dramatic for people and nature

AMSTERDAM, 11 November 2014 – A report by Friends of the Earth Indonesia (WALHI) and its Dutch affiliate Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie) shows that companies producing mobile phones, tablets and laptops, are using tin that is mined at the expense of people and nature. The report, named ‘Grim Portraits of Bangka Belitung Tin Mining’, describes how tin mining in Bangka and Belitung is continuously causing victims among the local inhabitants. Subsidence, radioactive dust and malaria take their toll in the archipelago, and the environmental damage is growing by the day. One positive note is that after several campaigns by Friends of the Earth, many manufacturers of smartphones and laptops have now joined a project by the Sustainable Trade Initiative (IDH) that aims to make tin mining less harmful.
radioactivity, occupational accidents and environmental damage
The radioactive dust that is released during the extraction of tin causes an increasing number of cases of lung cancer. Radiation levels in Bangka and Belitung are three to five times the normal rate. This radioactivity is mainly caused by the extraction of tin. Furthermore, an average of one victim a week is made by tin mining on the island of Bangka. Friends of the Earth Indonesia is registering the cases that are reported in the media – more than twenty in the first six months of 2014. Less visible are the victims that are made by malarial mosquitoes that thrive on the mudflats and lakes that remain after tin mining. As Pius Ginting, campaigner mining and energy of Wahli, says: “It is statutory that used tin mines be filled up, but this hardly ever happens – what is left is a wasteland and it is a crime in itself […]

Oleh |17 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • SD-dan-Asap
    Permalink Gallery

    JOKOWI – KPK Harus Segera Blusukan dan Ambil Alih Penegakan Hukum atas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Sumsel

JOKOWI – KPK Harus Segera Blusukan dan Ambil Alih Penegakan Hukum atas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Sumsel

Rapat Kordinasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan pada Rabu, 5 November 2014 kemarin, di gelar secara tertutup dan melibatkan 17 Perusahaan baik HTI dan Perkebunan yang dilahan konsesinya terdapat kebakaran, perlu dipertanyakan.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 10 menyatakan bahwa, semua Informasi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/publik apalagi kasus bencana, harus di buka seluas luasnya. Dengan tujuan agar masyarakat tahu dan menyikapi dengan kritis apa yang sedang dibahas oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan tersebut. Juga untuk melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai bunyi pembukaan UUD 45 pasal 28 H, yang menyatakan bahwa Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi Manusia dan juga diturunkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65.
Apalagi hasil dari rapat tersebut berdasarkan berita beberapa media cetak (6/11), pemerintah hanya meminta perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan untuk memeriksa lahan konsesi mereka dan mengajak perusahaan untuk melakukan pemadaman bersama sama dengan pemerintah.

Sikap pemerintah yang lemah di depan perusahaan pelaku kejahatan lingkungan hidup, menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap lingkungan hidup dan juga terhadap jutaan rakyat yang menjadi korban bencana ekologis kabut asap. Sikap tersebut juga menurut kami tidak akan memberikan efek jera di kemudian hari dan malah akan memberi peluang bencana asap kebakaran hutan dan lahan akan terjadi kembali di Sumatera Selatan seperti yang dialami selama 17 Tahun terakhir.

Pemerintah harusnya memproses secara hukum para perusahaan Penjahat Lingkungan Hidup sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-Undang sektoral lainnya, seperti UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 108 dan UU No 41 Tahun 1999 […]

Oleh |12 November, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • APEC-2014
    Permalink Gallery

    “Usulan Agenda Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo Dalam Pertemuan APEC, ASEAN, dan G20”

“Usulan Agenda Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo Dalam Pertemuan APEC, ASEAN, dan G20”

Forum Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan Luar Negeri
Untuk Merespon Kehadiran Jokowi Dalam Tiga Pertemuan Internasional:
“Usulan Agenda Politik Luar Negeri  Presiden Joko Widodo
Dalam Pertemuan APEC, ASEAN, dan G20”
Akhir pekan ini, Presiden Joko Widodo mengawali lawatan perdananya ke luar negeri dengan menghadiri 3 forum regional dan internasional yaitu APEC (Beijing China), ASEAN (Nay Pyi Taw, Myanmar)  dan G20 (Brisbane, Australia). Lawatan ini mempunyai arti penting baru pemerintahan baru Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo yang mengedepankan diplomasi pro-rakyat sekaligus mensinergikan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim.

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri serangkaian pertemuan regional dan internasional tersebut sebagai langkah awal mengimplementasikan politik luar negeri yang mengabdikan diri pada kepentingan nasional sekaligus memperkenalkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang mewujudkan cita-cita sebagai negara poros maritim.

Namun demikian, kehadiran Presiden Joko Widodo di forum regional dan internasional tersebut tak hanya sekedar sebagai wadah perkenalan diri di komunitas internasional namun harus mampu mengkonkritkan cita-cita diplomasi pro-rakyat dengan mengedepankan agenda kepentingan nasional dalam memecahkan persoalan ekonomi Indonesia yang masih muram, memperkuat posisi kemandirian politik luar negeri Indonesia serta menjadi pemimpin negara-negara berkembang menghadapi dominasi dan hegemoni negara-negara maju dan korporasi multi-nasional dan trans-nasional.

Walau ketiga forum regional dan internasional tersebut memiliki agenda dan cakupan yang berbeda, namun orientasi dan tujuan ketiga forum tersebut adalah mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara dan Asia Pacific sebagai kawasan ekonomi pasar bebas dan merumuskan tata kelola kebijakan ekonomi global sebagai pemandunya.

Integrasi tersebut ditandai dengan kesamaan agenda perundingan di tiga pertemuan tersebut yaitu liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan. Agenda utama APEC adalah penyatuan perdagangan dan ekonomi termasuk penyatuan konektivitas Asia Pasifik melalui infrastruktur. ASEAN sedang giat menyiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tinggal menghitung hari. […]

  • petani
    Permalink Gallery

    Jokowi – JK mesti memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia

Jokowi – JK mesti memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia

Jokowi – JK mesti memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia
“Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review (JR) Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”
Jakarta, 06 November 2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review (JR) atas Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 05 November 2014, Pkl. 16.50 Wib. Permohonan JR diajukan oleh Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), WALHI,  Sekretariat Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), FIELDS, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menegaskan bahwa “salah satu masalah mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia adalah lemahnya perlindungan dan pemberdayaan petani. Konsekuensi buruknya adalah konflik agraria di pelbagai daerah dan semakin merosotnya produktivitas, penghidupan, dan kebebasan petani dalam berorganisasi. Putusan MK ini mesti menjadi pijakan Jokowi-JK untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, dan meghindarkan petani dari hubungan produksi yang merugikan dan bertentangan dengan konstitusi, seperti sewa menyewa tanah oleh negara, dan pengekangan hak demokratis petani.  Perlindungan dan pemberdayaan petani tentunya akan menjadi aspek penting untuk menjamin tercapainya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.”

Arti penting dari Putusan MK (Putusan No.87/PUU-XI/2013) yakni, pertama, frasa ‘hak sewa’ dalam pasal 59 UU No.19 tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana diketahui, hubungan sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh negara merupakan praktik feodal dimasa kolonial hindia belanda dan sudah semestinya dihentikan.

Kedua, pasal  70 ayat 1 mengenai kelembagaan petani dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibetuk oleh para petani”. Dengan demikian, tidak hanya Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) saja yang diakui […]

Pemerintah Kota Palu Pelanggar Administrasi dan Pidana

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Seperti yang sudah diberitakan oleh media masa bahwa saat ini reklamasi teluk palu telah di hentikan oleh pemerintah kota palu  karena permintaan Walhi Sulteng dan Ombutsman Perwakilan Sulteng untuk menghentikan reklamasi teluk palu, penghentian tersebut karena tidak adanya rekomendasi dari kementrian kelautan dan perikanan.

Menurut walhi sulteng melalui kepala advokasi dan kampanye aries bira mengatakan bahwa sejak awal Walhi  telah mengingatkan pemerintah kota palu ada banyak aturan yang dilanggar  terkait reklamasi teluk palu, tetapi selalu saja dibalas dengan argumentasi pembenaran dari Pemkot Palu. “peringatan kami selalu dibalas oleh pemkot dengan argumentasi bahwa reklamasi sudah sesuai prosedur.” Dalam pemberitaan oleh radar sulteng rabu 5 november 2014 kemarin, Pengakuan terbuka pemerintah kota palu terkait tidak adanya rekomendasi dari kementerian Kelautan dan Perikanan membuktikan ada pelanggaran administasi pada reklamasi teluk palu.

Dalam pemberitaan  disebutkan, bahwa sambil menunggu rekomendasi dari Menteri proses penimbunan terus berjalan, dalam surat kementerian KP, No b.821/kp3k.3/IV/2014, jelas disebutkan bahwa pemkot palu belum pernah mengajukan dokumen  sebagai syarat untuk kementrian mengeluarkan rekomendasi.

“ ini mengindikasikan bahwa pemkot palu pelanggar administrasi, karena seharusnya pemkot mengantongi rekomendasi tersebut untuk selanjutnya melakukan aktivitas pengurugkan. jika mengacu pada permen no 17 tahun 2013 pasal 8 ayat (8) rekomendasi  Menteri ini sebagai cikal bakal pemerintah mengeluarkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.” Tegasnya.

Aries menambahkan bahwa  dalam waktu dekat walhi sulteng akan mengajukan surat kepada Menteri KP untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk reklamasi teluk palu, karena jika kementerian  mengeluarkan surat rekomendasi maka sama halnya mengizinkan pelanggaran hukum atas reklamasi teluk palu. “kami akan mengajukan surat kepada Menteri untuk tidak mengeluarkan rekomendasi reklamasi teluk palu”. ungkapnya. […]