• W28-oct-2014
    Permalink Gallery

    Jokowi Prioritaskan Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut dan Hutan

Jokowi Prioritaskan Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut dan Hutan

Diluncurkan Petisi melalui Change.Org / blusukan asap, meminta Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Hutan Gambut di Propinsi Riau untuk melihat persoalan dan fakta di lapangan secara lebih nyata

Jakarta, 28 Oktober 2014 –Blusukan kelokasi kebakaran gambut dan hutan harus menjadi agenda utama dan prioritas bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia sudah terjadi selama 17 tahun terus menerus dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas kendati telah beberapa kali berganti presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia pada Selasa (28/10) di Jakarta. Di acara tersebut juga diluncurkan petisi warga yang meminta Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran Gambut dan Hutan di Propinsi Riau.

Hadir di acara tersebut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, Dr. Haris Gunawan, dan masyarakat lokal korban kebakaran hutan dari Riau.

Longgena Ginting mengatakan Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber masalah perubahan iklim, dimana sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Bencana ekologis ini telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun, karena itu penganggulangan kebakaran hutan dan gambut seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama bagi pemerintah Joko Widodo dan Kabinet Kerja.

Haris Gunawan menjelaskan bahwa ekosistem hutan gambut termasuk sebagai salah satu ekosistem yang paling rapuh. Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam didunia rata-rata kedalaman 8-10 meter, di Riau ada yang mencapai 17 meter kedalaman gambutnya. Pengalaman buruk kegagalan pengembangan 1 juta ha lahan gambut di Kalimantan Tengah, seharusnya tidak berulang lagi di Propinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Terjadinya kebakaran yang berulang […]

  • EN1-Anis
    Permalink Gallery

    WALHI Sambut Baik 18 Komitmen Presiden RI terpilih Joko Widodo dalam Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

WALHI Sambut Baik 18 Komitmen Presiden RI terpilih Joko Widodo dalam Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Jakarta, 17 Oktober 2014. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyambut baik komitmen Presiden terpilih, Ir. Joko Widodo, untuk perlindungan dan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemerintahannya ke depan. Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis yang dibacakan oleh Anies Baswedan dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang diselenggarakan oleh WALHI pada tanggal 14 Oktober 2014 yang lalu. Sedianya Presiden Terpilih Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan kunci pada konferensi tersebut, namun harus membatalkan kehadirannya di saat-saat terkahir karena satu sebab yang tidak disebutkan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan,”WALHI menyambut baik komitmen Presiden terpilih Joko Widodo untuk mendorong perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Komitmen ini datang pada saat yang tepat ketika nusantara dan warga masyarakatnya mengalami bencana ekologis yang terus meningkat, baik frekuensi maupun intensitasnya, dari tahun ke tahun.”

Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam ini diselenggarakan oleh WALHI dalam rangka peringatan hari jadi WALHI ke-34 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Sebagai salah satu forum organisasi masyarakat sipil terbesar dan tertua di Indonesia, dan aktif melakukan advokasi lingkungan hidup di 28 propinsi di seluruh Indonesia, WALHI berkepentingan menyampaikan pesan dan usulan kepada pemerintahan ke depan untuk mendorong transformasi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumebrdaya alam.

“Selama 34 tahun secara terus menerus melakukan berbagai upaya mendorong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih progresif, WALHI menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara yang mewakili kepentingan rakyat banyak, dan bukannya negara yang mewakili kepentingan segelintir kelompok (elit) dan korporasi skala besar, baik domestik maupun multinasional. Rakyat kebanyakan sudah terlalu lama termarjinalkan haknya untuk mendapatkan air dan udara yang bersih dan bebas pencemaran, serta dirampasnya jaminan untuk melakukan aktivitas penghidupan di atas tanah dan sumberdaya yang telah dilakukan secara turun temurun […]

Oleh |20 Oktober, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

Transkrip Pidato Bapak Joko Widodo,Presiden RI terpilih.

  • nego
    Permalink Gallery

    Pidato Direktur Eksekutif Nasional WALHI Dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan SDA

Pidato Direktur Eksekutif Nasional WALHI Dalam Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan SDA

Yang Terhormat,

Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden RI terpilih

Dr. Bapak Anies Baswedan

Direktur Eksekutif Nasional WALHI dari Periode 1980 – 2012

Dewan Nasional WALHI dari periode per periode

Eksekutif Daerah dan Dewan Daerah dari 28 Provinsi

Aktivis WALHI dari periode ke periode

Duta Besar Negara Sahabat

Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil

Rekan-Rekan Jurnalis

Ibu/Undangan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Pertama, salam hormat saya sampaikan, teriring ucapan terima kasih atas kesediaan waktu para undangan, khususnya Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden RI yang ke-7 menghadiri Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada hari ini.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Bangsa Indonesia baru saja melalui proses demokratisasi melalui pemilu legislative dan pemilu Presiden-Wakil Presiden RI, dengan terpilihnya Bapak Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bapak/Ibu yang Terhormat,

Satu dekade lebih bangsa ini mengalami  berbagai krisis multidimensi, kemiskinan yang disebabkan ketimpangan struktur dan penguasaan sumber daya, kekerasan dan berbagai konflik agrarian yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat tanpa pernah ada upaya yang serius dari Negara untuk menyelesaikan konflik agraria dan SDA ini. Data BPN sendiri menyatakan konflik agraria mencapai 7.491 kasus. Kerusakan lingkungan hidup sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, bencana ekologis dalam hitungan hari terus terjadi dengan kerugian yang tidak terhitung lagi, belum lagi korban jiwa yang harus meninggal dan terpaksa menjadi pengungsi ekologis.

Kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia akibat pembakaran hutan/lahan yang terus berulang tanpa upaya yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi bencana tahunan ini, pada akhirnya telah membawa kami sebagai organisasi lingkungan hidup untuk menggugat Presiden RI dan Beberapa Kementerian serta Kepala Daerah di Pengadilan atas apa yang kami sebut dengan pembiaran yang dilakukan oleh pengurus negara, […]

Oleh |16 Oktober, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Walhi Gugat Qanun Tata Ruang Aceh

Jakarta, 9 Oktober 2014 WALHI  telah mendaftarkan Permohonan Uji Materiil atau Judicial Review (JR) atas Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Langkah ini merupakan bagian dari advokasi WALHI dalam merespon polemik tata ruang yang tertuang dalam produk hukum daerah tersebut. Uji materi Qanun RTRW Aceh ditempuh setelah sebelumnya berbagai upaya  penolakan tata ruang dilakukan Walhi dan masyarakat sipil lakukan. upaya tersebut ternyata belum juga membuat pemerintah Aceh mengakomodir masukan dan partisipasi masyarakat Aceh. Seperti yang diketahui, masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran baik secara prosedural maupun substansial dalam Qanun yang disahkan pada 31 Desember 2013 tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi membuka akses terhadap perusakan lingkungan secara sistematis di Aceh.

Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada saat sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRA pada Desember 2013. Pasca pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, muncul berbagai polemik diantaranya menyangkut tidak adanya nomenklatur maupun pengaturan terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Selain itu juga tidak adanya pengaturan tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN). “Qanun Tata Ruang Aceh mengabaikan pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh padahal wilayah kelola masyarakat diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu terjadi pula pengurangan luas hutan Aceh, tim terpadu menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar” Kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur.

Walaupun dalam qanun tersebut mendapat catatan perbaikan dari Kementrian Dalam Negeri akan tetapi qanun tersebut tetap diberlakukan.  […]

PULIHKAN INDONESIA, PULIHKAN DAS CIUJUNG

PULIHKAN INDONESIA, PULIHKAN DAS CIUJUNG
“Pencemaran di sungai Ciujung terus berlanjut, KLH mesti melakukan penegakan hukum”
(Pengaduaan Ke Kementerian Lingkungan Hidup RI Atas Tindakan Pencemaran Sungai Ciujung, Jakarta, 8 Oktober 2014)

Jakarta, 8 Oktober 2014. Tindakan pencemaran di Sungai Ciujung masih berlanjut. Pembuangan limbah cair dari industri PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Serang menjadi salah satu penyebab paling besar atas tercemarnya sungai Ciujung. Pembuangan limbah cair ini dilakukan meski debit air sungai Ciujung sangat rendah. Akibatnya, kondisi sungai Ciujung semakin memprihatinkan karena limbah yang dialirkan ke sungai mengendap. Air sungai yang berbau dan berwarna hitam merupakan kondisi yang disaksikan secara langsung oleh masyarakat di sepanjang bantaran sungai Ciujung. Kondisi ini semakin buruk mengingat saat ini (Juli – Oktober 2014) merupakan musim kemarau sehingga debit sungai tidak mampu mengalirkan limbah keluar dari sungai secara maksimal. Masyarakat semakin kesulitan memanfaatkan air sungai untuk aktivitas keseharian mereka.

PT. IKPP membuang limbah dari daerah Kragilan yang merupakan lokasi industri tersebut. Limbah ini mengalir hingga ke daerah muara di desa Tengkurak, Tirtayasa, Kab. Serang. Sehingga, setidaknya sekitar 17 desa dari 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Serang menjadi wilayah yang terdampak langsung akibat kondisi sungai yang tercemar.

Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Eknas WALHI menerangkan, “pencemaran sungai Ciujung tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Bukan hanya persoalan bahwa limbah dibuang saat debit sungai sangat rendah, tetapi secara substansial, pembuangan limbah ke sungai merupakan aktivitas berbahaya yang semestinya sangat dihindari bahkan dilarang. Persoalan lainnya adalah jika limbah tersebut tidak diproses maksimal sebelum dialirkan ke sungai, maka akan sangat mengancam keberlanjutan ekosistem sungai dan kehidupan masyarakat. Limbah yang tidak melalui proses pengolahan optimal akan mengadung racun yang berbahaya. Jika dampak tersebut disadari dengan baik, namun pihak perusahaan melakukan tindakan tersebut secara sengaja, maka ini merupakan suatu […]

  • kawasan-karst
    Permalink Gallery

    DARURAT AIR dan TERANCAMNYA KAWASAN KARST WALHI JAWA TENGAH ‘MENOLAK’

DARURAT AIR dan TERANCAMNYA KAWASAN KARST WALHI JAWA TENGAH ‘MENOLAK’

DARURAT AIR dan TERANCAMNYA KAWASAN KARST
WALHI  JAWA TENGAH  ‘MENOLAK’
LAJU FINANSIALISASI LINGKUNGAN SECARA MURAH, RAKUS  DAN TIDAK MEMPERHATIKAN KEADILAN  EKOLOGIS
Bahwa, sumber daya alam  Indonesia sungguh sangat luas dan tiada terhingga nilainya, tanpa ada kerakusan diantara kita semua terhambar dan tersediakan secara luas untuk penghidupan mahluk di dalam nya

bukan lautan hanya kolam susu

kail dan jala cukup menhidupimu

tiada badai tiada topan kau temui

ikan dan udang menghampirimu

orang bilang tanah kita tanah surga

tokat kayu dan batu jadi tanaman

(koes plus)

 

Akan tetapi syair koesplus itu sekarang hanya masuk lagu kenangan yang sangat manis untuk kita dendangkan. Eksploitasi sumber-sumber pangan tanpa mengindahkan keberlangsungan ekologis telah menjadi wajah buram negeri ini. Finansialisasi lingkungan secara  murah, masif dan terstruktur  telah membuat kita menjadi rakus dan beringas.

Alam adalah uang

Sumber daya alam adalah ladang uang (bank)

Manusia harus dibuat mesin uang

Kapital dan uang yang berbentuk investor adalah drakula

Yang siap menghisap darah negeri tercinta

Tanah surga pun menjadi neraka

Kekeringan menjadi wajah baru

Indonesia tercinta

Jawa Tengah pun tidak luput dari “hisapan drakula”

Lihatlah dari prespektif air,

Dimana seluruh pelosok kabupaten kota di Jawa tengah sekarang sudah mempunyai desa/kelurahan yang kekeringan. Pemerintah sibuk menjadi sinterclas atau malaikat pembagi air.  Negara telah lupa kalau akar persoalannya adalah kebijakan. Kebijakan yang begitu murah  menjual sumber-sumber air, kawasan penyimpan air kepada para  drakula dengan memberikan kemudahan-kemudahan, seperti surat izin peruntukan industrial.

Bahkan negara juga membiarkan rakyat ikut-ikutan jualan tanah-tanah mereka sebagai penyimpan air untuk dihancurkan dengan cara menambang secara manual.

Seluruh MATA AIR kita di jawa tengah berubah menjadi AIR MATA yang debit air-nya terus berkurang dan mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan.

Tak bisa terbantahkan, bahwa ketika musim kemarau seperti sekarang ini kita bisa merasakan secara transparan dan mata telanjang, kekeringan vs air kemasan.

 

Belum lagi ancaman dari kawasan karst Jawa tengah yang membentang dari Pegunungan Serayu, Pegunungan Sewu, Pegunungan Kapur […]

  • Aksi_Massal_Untuk_Perubahan_Iklim
    Permalink Gallery

    Pawai Iklim Massal, Sebuah Dukungan Warga Indonesia Untuk Jokowi

Pawai Iklim Massal, Sebuah Dukungan Warga Indonesia Untuk Jokowi

Hari Minggu ini, 21 September 2014, sangat istimewa dan bersejarah karena ini adalah akhir pekan menjelang Konferensi Perubahan Iklim yang dipimpin langsung oleh Ban Ki-Moon di New York. Memanfaatkan momen ini, jutaan warga dunia berkumpul bersama dan turun ke jalan dalam aksi global untuk mengingatkan para pemimpin negara yang berkumpul di New York agar segera melakukan tindakan nyata untuk mengatasi krisis iklim, bukan hanya sekedar janji-janji politis.

Hingga saat ini, tercatat ada lebih dari 2000 kegiatan di lebih dari 150 negara untuk aksi global ini. Indonesia, sebagai negara eksportir batu bara terbesar di dunia, juga turut serta dalam aksi global bersejarah ini dengan mengadakan Pawai Iklim Massal. Kegiatan yang diikuti ribuan orang ini akan berlangsung di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Bundaran HI, Jakarta.

“Melalui kegiatan Pawai Iklim Massal, kita bersama-sama menyerukan Action. Not Words! Yang akan menjadi pengingat bagi semua orang, khususnya Presiden terpilih Joko Widodo, untuk melakukan tindakan nyata saat ini juga karena krisis iklim semakin parah,” ujar Suratno Kurniawan, Koordinator Pawai Iklim Massal. “Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan beralih menggunakan energi terbaharukan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.”

Khalisah khalid dari Departemen Kajian dan Pengelolan Sumber Daya WALHI Nasional menambahkan,  dampak perubahan iklim semakin terasa, roda ekonomi dunia tetap tak berubah, konsumsi sebagian kecil negara tetap mengandalkan fossil fuels seperti batu bara. Sayangnya sebagian besar diambil dari negara-negara yang memiliki batu bara seperti Indonesia. Ironinya, terus menerus meninggalkan krisis khususnya bagi daerah penghasil batu bara seperti di Kalmantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan yang terjadi adalah bencana ekologis seperti banjir dan pencemaran akibat perubahan bentang alam untuk tambang batu bara.

Kegiatan Pawai Iklim Massal ini dikemas secara kreatif dengan melibatkan puluhan komunitas dan seniman dalam sebuah karnaval […]

Cabut Izin, Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI Di Sumsel

Bencana asap akibat kebakaran Hutan dan lahan di propinsi sumatera selatan sejak bulan agustus sampai dengan saat ini belum berhenti, malah semakin parah seiring dengan musim kemarau yang menurut BMKG sumatera selatan 8 September lalu melalui Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten. Akan berakhir paling cepat di bulan Oktober, saat musim Hujan tiba. Artinya seluruh masyarakat sumsel harus rela menangung bencana akibat pembiaran pemerintah dan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan.

Hadi Jatmiko
Direktur Eksekutif
WALHI SUMSEL

Jejak Lingkungan Selembar Kertas

Tidak saja menyebabkan kebakaran hutan dan asap dalam mendapatkan bahan baku, Industri Pulp dan Kertas juga menghancurkan sungai dalam proses produksinya
Jakarta, 19 September 2014. Keberadaan Industri pulp dan kertas menjadi salah satu sektor yang berkontribusi atas kebakaran hutan dan asap di Indonesia. Dalam kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 2014, Walhi Sumatera Selatan menemukan 274 titik api (hotspot) terdapat di wilayah konsesi Asian Pulp and Paper (APP). APP (Sinarmas Group) mempunyai 7 perusahaan perkebunan kayu (HTI) di Sumatera Selatan dengan luas konsesi 792.135 Ha untuk bahan baku industri pulp dan kertas.

Selain masalah kebakaran hutan dan asap, industri pulp dan kertas juga berkontribusi atas terjadinya pencemaran sungai dalam proses produksinya, seperti yang terjadi di Sungai Ciujung, provinsi Banten. Pembuangan limbah cair dan padat ke sungai menjadi penyebab utama pencemaran. Limbah cair PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Kab. Serang yang berdiri sejak tahun 1992 (Sinarmas Group) berkontribusi paling besar atas tercemarnya Sungai Ciujung.

Kurniawan Sabar menerangkan, “Sungai Ciujung yang melintas di tiga kabupaten; Pandeglang, Serang, dan Lebak telah menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan sungai Ciujung sangat dipengaruhi tidak saja oleh aktifitas keseharian masyarakat. Aktifitas industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung telah memberikan dampak signifikan atas perubahan kondisi sungai. Sehingga, sungai Ciujung sebagai harta sosial dan budaya secara perlahan berubah menjadi media pembuangan limbah industri.”

Selaku Manager Kampanye WALHI Eknas, Kurniawan menjelaskan, “Pencemaran sungai Ciujung terungkap dalam dokumen audit lingkungan PT. IKPP. Audit lingkungan ini mencakup kualitas air sungai, tapak fisik pabrik, serta ketidaktaatan terhadap peraturan dan perizinan. Penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan PT.IKPP Serang berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) No. B-6585/Dep.I/LH/07/2011 tanggal 21 juli 2011. PT. IKPP memberikan kontribusi beban pencemaran ke sungai Ciujung sebesar 83,92%. […]