Donate Walhi

Dear Friend,

 
Sincerely,
Since the year of 2003, WALHI has established itself as an environmental organization that inclusive and supported by the public, includes in it publics support in the terms of WALHI’S funding. For WALHI, public donation is not only developing the organization independently, but more than that; public donation is also a support form for saving the environment that runs by WALHI.

 

Donations support that given by you is very helping us in our effort to save the environment in Indonesia and also supports our work. The donation that is given by you is used to help and support the environmental education program, the strengthen of community capacity in order to awaken better awareness on environment and spread out the environment information to the public and legal aid for people who fight for the right to environment and sustainable livelihoods. We will manage the public fund in transparency and accountability through the media that we manage, such as website, direct mail, and earth bulletin that being published periodically.

 

Technically, the donation can be conducted through several choices such as:

Cash Deposit

Cash deposit can directly deposit through a bank or ATM with the account numbers:

0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia.

0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.

9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

Regular Donation via Bank

The Donors can come directly to the Bank and make a regular donation agreement by filling in the application form of automatic fund transfer through the account numbers:
0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.
9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

 

SMS Banking

Especially for Mandiri Bank Customer, nowadays you can donate to WALHI through SMS Banking. This Method is quite easy, by only using your cellular phone; […]

  • gambut
    Permalink Gallery

    Warisan Hijau Presiden SBY Untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan

Warisan Hijau Presiden SBY Untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan

Pembahasan dan penetapan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti transparan dan partisipatif untuk mewujudkan Perlindungan Ekosistem Gambut Yang Kuat dan Menyeluruh 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut) merupakan salah satu dari 21 PP yang harus dibuat untuk menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Secara spesifik, RPP ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 11, 21, 56, 57, 75, dan 83 UU No.32 Tahun 2009.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global memandang bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan gambut di Indonesia menjadi penting dan mendesak ditengah berbagai problem pengelolaan sumber daya alam dan potensi kerusakan lingkungan yang ada saat ini. Laju ekspansi industri perkebunan dan industri ekstraktif lainnya, selain menyasar lahan mineral dan hutan alam primer, kini juga telah merambah kawasan gambut, terutama gambut dengan ketebalan di bawah 3 meter yang secara legal dilindungi pemerintah melalui Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Meskipun peraturan ini memberikan perlindungan terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, hal ini tak otomatis menyelesaikan persoalan gambut karena kenyataannya, lahan gambut dengan kedalaman yang berbeda bisa jadi merupakan kesatuan ekosistem atau berada dalam satu bentangan. Sehingga, pemanfaatan lahan gambut kurang dari 3 meter akan mempengaruhi lahan gambut yang dilindungi.

Sebagaimana informasi yang Koalisi terima, proses pembahasan dan penetapan RPP Gambut telah memasuki tahap akhir. Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan draft revisi final yang selanjutnya akan disahkan oleh Presiden (SBY). Namun sangat disayangkan, konsultasi publik atas perubahan draft dan naskah akademik RPP gambut tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan masyarakat hingga saat ini.

Substansi RPP gambut yang ada saat ini dinilai belum mampu menjawab persoalan bencana lingkungan yang kerap terjadi sejak 17 tahun terakhir seperti […]

  • tambang-newmont
    Permalink Gallery

    “Green Mining” bukan jawaban yang tepat atasi masalah kerusakan lingkungan di NTT

“Green Mining” bukan jawaban yang tepat atasi masalah kerusakan lingkungan di NTT

Pada 15 Juli 2014 lalu, Australian Government, Charles Darwin University, dan Australian National University  menyelenggarakan lokakarya bertajuk ‘Sinergi Implementasi Pengelolaan Penambangan Hijau Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur’ kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Berikut beberapa tanggapan dan sikap Walhi NTT terkait kegiatan tersebut:

1) Pertambangan merupakan sebuah industri ekstraktif yang tidak akan bisa disebut dengan green mining. Hal ini karena dalam pertambangan, perubahan dari skala besar hingga sekecil apa pun akan terjadi.

2) Dalam proses pertambangan, sesungguhnya muncul juga proses pemiskinan masyarakat sekitar. Ketika pengusaha tambang membuka lahan, tanah dan mata pencaharian masyarakat yang semula ada akan hilang. Ironisnya, seringkali harga jual tanah tidak sesuai.

3) Hampir semua perusahaan tambang di NTT bermodal kecil. Perusahaan yang seperti ini hanya bisa mengeruk keuntungan tanpa bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya.

4) Bahwa di NTT (Timor Barat) saat ini sudah banyak perusahaan yang mendapatkan IUP dari para kepala daerah. Di Belu (termasuk Malaka) sudah ada 69 perusahaan tambang. Yang lolos proses Clean and Clear (CnC) dari Ditjen Minerba per 2012/2013 hanya 25 perusahaan. Sisanya tidak lolos proses rekonsiliasi itu.  Di Timor Tengah Utara (TTU) ada 68 perusahaan tambang. Perusahaan yang lolos CnC ada 33 perusahaan. Di Timor Tengah Selatan ada 13 perusahaan, yang lolos CnC ada 9 perusahaan dan Kabupaten Kupang ada 31 perusahaan. Yang lolos CnC hanya 2 perusahaan.

5) Dengan banyaknya perusahaan tambang tersebut yang sudah mengkapling wilayah Timor Barat, lantas dimana ruang kelola rakyat untuk pertanian, peternakan, dan sejenisnya. Diperparah lagi, dengan rencana Australia dengan Pemprov NTT untuk melakukan green mining.

6) Kami mempertanyakan pihak Australia. Ada apa sebenarnya sehingga menginisiasi proses green mining di NTT? Kami menduga, Australia mempunyai kepentingan besar untuk NTT khususnya wilayah Timor Barat. Dugaan ini tidak berlebihan, mengingat Perusahan tambang asal Australia, […]

  • Pokso-Palestine
    Permalink Gallery

    WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

WALHI MINTA PEMERINTAH INDONESIA DESAK ISRAEL AGAR HENTIKAN SERANGAN KEPADA PALESTINA

Jakarta, 10/7/2014. Kekerasan dan derita kembali menerpa bangsa Palestina. Serangan membabi buta tentara Isreal dalam pekan ini telah sebabkan puluhan jiwa anak-anak Palestina meninggal dan terluka. Gempuran udara ke wilayah pemukiman sipil Palestina mirip tindakan para teroris yang tidak pandang bulu dan berprikemanusiaan. Kekejaman tersebut wajib mendapat kutukan dari bangsa-bangsa di dunia, khususnya Indonesia sebagai bangsa yang menjungjung tinggi perdamaian.

Bergugurannya anak-anak dan perempuan Palestina merupakan bencana terbesar kemanusian dibulan suci Romadhan. Sungguh tindakan keji ini tidak bisa diterima, karenanya Walhi mengutuk segala bentuk agresi militer Israel atas Palestina ujar Mukri Friatna. Kami tidak melihat akar masalah serangan, yang kami lihat adalah adanya korban jiwa yang tak berdosa perlu dibantu imbuh Mukri. Karenanya kami mengajak kaum environmentalis yang anti perang dan segenap bangsa Indonesia untuk mengulurkan solidaritas sosial kemanusiaannya bagi bangsa Palestina. Bantuan tersebut tentunya bisa disampaikan langsung kepada Kedutaan Palestina di Jakarta atau melalui lembaga sosial kemanusiaan internasional.

Indonesia harus lebih serius kembali tampil dikancah internasional. Sebagaimana politik bebas aktif yang dianut bangsa ini, maka sepatutnya pemerintah Indonesia segera mendesak pemerintah Israel agar menghentikan serangan ke Pelastina. Kami meminta Presiden Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar melakukan sidang darurat dan memberikan sanksi kepada Israel selain mendesak para pihak bertikai untuk menghentikan peperangan.

Sebagai negara yang konsisten mendukung penuh kemerdekaan Bangsa Palestina, menurut Abetnego Tarigan, sebaiknya Presiden bisa menggerakan para diplomat Indonesia agar bisa menggalang solidaritas internasional. Indonesia harus lebih gigih tampil membela Palestina agar penderitaan rakyat Palestina bisa berkahir. Kita semua menyadari bahwa saat ini eforia pemilihan Presiden masih berlangsung di tanah air, akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Ada dua hal penting menurut Abetnego yang bisa dilakukan Indonesia, pertama mendesak PBB segera mengirimkan pasukan perdamaian dan kedua memberikan bantuan logistik agar […]

  • mikroshop10072014
    Permalink Gallery

    Karena Mendesak Microsoft Bertanggung Jawab untuk Pemulihan Kerusakan P. Bangka-Belitung Aktivis Lingkungan di Belanda ditangkap.

Karena Mendesak Microsoft Bertanggung Jawab untuk Pemulihan Kerusakan P. Bangka-Belitung Aktivis Lingkungan di Belanda ditangkap.

Organisasi lingkungan internasional dan nasional terus mendesak agar perusahaan elektronik yang menggunakan timah di Pulau Bangka-Belitung ikut bertanggung jawab melakukan pemulihan dan tidak membeli timah yang menyebabkan daratan dan laut pulau tersebut kian rusak.

Sejauh ini, perusahaan elektronik seperti Phillips, Samsung dan Apple telah menyatakan komitmen mereka akan membeli timah yang tidak berkonflik.

Namun perusahaan elektronik Microsoft menolak melakukan hal yang sama. Hal ini membuat aktivis lingkungan di Belanda melakukan protes di kantor perusahaan elektronik dunia tersebut tersebut. Mereka mengecam Microsoft tidak peduli atas kehancuran lingkungan di Bangka, dan kematian pekerja tambang timah akibat kecelakaan kerja rata-rata satu orang meninggal dalam satu minggu, serta keterlibatan anak-anak dalam kegiatan tambang timah.

Kepala Unit Kajian WALHI, Pius Ginting,  menyatakan kegiatan penambangan di Bangka Belitung adalah sebuah kegiatan merugikan secara ekologi, sosial. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Bangka Barat mengalami kerugian sebesar  Rp 336 trilyun dan Belitung Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 61 trilyun akibat kehadiran tambang timah di P. Bangka dalam rentang waktu 2007-2012.  Sebagai contoh, pada tahun 2012, untuk Kabupaten Bangka Barat, kerugian akibat besarnya biaya kesehatan mencapai Rp. 30  milyar, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air Rp. 42 juta, anggaran yang diperlukan untuk mengatasi penurunan produktivitas sumber daya alam non tambang pemulihan pertanian, perkebunan akibat erosi kegiatan tambang Rp. 500 milyar, anggaran untuk menjaga pemulihan keragaman hayati sebesar 76 milyar.

Direktur Eksekuti Nasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan, tindakan konkrit diharapkan dari calon presiden pemenang pemilu 2014 untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup Bangka Belitung. Calon Presiden Jokowi dalam debat capres menyatakan, Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan pengrusakan lingkungan. Dalam hal ini tentunya termasuk pengrusakan lingkungan di Pulau Bangka Belitung. Maka yang diperlukan sekarang adalah menghentikan produksi timah Bangka dari wilayah laut dan kawasan penting […]

Debat Belum Mengupas Esensi Lingkungan Hidup sebagai HAM

Jakarta, 6 Juli 2014. Tema debat capres pamungkas mengangkat tema pangan, energi dan lingkungan hidup. Dalam perjalanan pemilu, ini merupakan kali pertama isu pangan, energi dan lingkungan hidup masuk dalam materi khusus dengan Capres-Cawapres. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggara pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini.  Demokrasi prosedural akan timpang, jika tidak dibarengi dengan demokrasi substansial.

Dalam pandangan WALHI, tema ini merupakan tema penting mengingat 3 (tiga) isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal Susbtansi atau Materi Debat

Secara umum, isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan, dibandingkan dengan pembahasan pangan dan energi. Kami menilai bahwa pembahasan isu lingkungan hidup masih berada di permukaan, termasuk tentang perubahan iklim dan dampaknya. Belum menyentuh esensi dari lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia. Mestinya kedua kandidat capres-cawapres bisa memulai penyampaian visi misi dengan membuka Konstitusi, pada pasal 28H dan pasal 33 yang menjadi ruh dari esensi tema debat. Abetnego Tarigan, Direktur WALHI mengatakan “ini bisa dikarenakan isu energi dan pangan saat ini menjadi isu yang cukup panas. Kita tahu aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang saat ini memberikan perhatian khusus pada dua isu ini (pangan dan energi)”.

Debat juga belum bisa memperlihatkan secara mendalam bahwa 3 (tiga) isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup.

Penguasaan dan Penyampaian Materi

Kami menilai pada pasangan Jokowi-JK […]

  • Aksi_Petani_-_SEPETAK_-_Copy
    Permalink Gallery

    Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang

Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang

Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land  terhadap tanah petani di tiga desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan  konflik agraria serta kesengsaraan bagi petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK).

Proses perampasan tanah yang berkedok eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang dikawal oleh 7.000 aparat kepolisian dengan persenjataan lengkap diwarnai aksi kekerasan oleh aparat serta intimidasi terhadap para petani hingga hari ini. Pada saat itu 9 petani dan 4 buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, 10 buruh, 5 petani dan 1 mahasiswa luka-luka, 1 petani di antaranya luka tembak serta puluhan lainnya luka-luka. Warga luka karena tembakan water cannon, gas air mata dan peluru karet. Selain itu pengrusakan terhadap rumah-rumah, tanaman dan pohon para  petani semakin menjadi-jadi. Sedikitnya 5 rumah sudah dirusak meskipun pihak perampas tanah yaitu PT.SAMP/PT Agung Podomoro Land tidak memiliki alas hak apapun di atas tanah rakyat.

Terdapat cacat prosedur eksekusi pada selasa, 24 Juni lalu, yaitu  tim juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi. Proses eksekusi ini sangat cacat karena obyek yang dieksekusi tidak jelas dan tidak sesuai dengan amar putusan, masih ada putusan yang tumpang tindih dan masih berjalan perkara di Pengadilan. Dalam hal penunjukan batas, orang yang ditunjuk bukan orang yang berkompeten yaitu bukan pemohon eksekusi atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk batas-batas. Tindakan eksekusi yang cacat prosedur juga dilindungi oleh aparat kepolisian dengan tindakan kekerasan terhadap warga yang mempertanyakan mengenai eksekusi yang cacat prosedur. Eksekusi yang cenderung dipaksakan memunculkan dugaan aparat kepolisian “main mata” dengan perusahaan.

Kini pasca perampasan tanah secara brutal menyebabkan, 420 KK petani atau sekitar 1.200 jiwa di atas areal yang dirampas […]

  • sda-dan-agraria1
    Permalink Gallery

    Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA Meningkat Menjelang PILPRES 2014

Kriminalisasi, Intimidasi, dan Kekerasan Dalam Penanganan Konflik Agraria dan SDA Meningkat Menjelang PILPRES 2014

Jakarta, 30 Juni 2014. Kriminialsisi, intimidasi, dan tindakan represif (kekerasan)terhadap masyarakat semakin meningkat di masa akhir pemerintahan SBY dan menjelang Pemilihan Presiden RI tahun 2014. Kurniawan Sabar, Manager Kampanye Eknas WALHI mengungkapkan, “Konflik agraria dan SDA yang tidak terselesaikan hingga saat ini justru dijawab dengan pengerahan pasukan (aparat Kepolisian dan TNI) yang berlebihan, intimidasi, dan penangkapan. Ironisnya, kondisi yang sangat tidak demokratis ini justru terjadi menjelang perhelatan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yakni Pemilihan Presiden RI 2014-2019. Namun, sampai saat ini, belum ada tanggapan Presiden RI (SBY) ataupun seluruh pasangan Capres dan Cawapres RI sebagai calon pemimpin Indonesia yang tentunya juga akan bertanggung jawab atas masalah yang akan terus berlanjut di masa pemerintahan yang baru.”

Dalam pantauan WALHI, KPA, KONTRAS, AGRA, PIL-NET, SPKS, dan IHCS dalam bulan Juni saja ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat, diantaranya; penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang dan kekerasan terhadap warga karawang yang bersengketa dengan PT.  Agung Podomoro Land mengakibatkan 11 warga terluka (Jawa Barat); kriminalisasi 6 orang masyarakat adat tungkal ulu kab. Musi Banyu Asin di taman suaka marga satwa Danku (Sumatera Selatan); Kriminalisasi dan penembakan yang mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Group) sejak tahun 2003 (Kalimantan Tengah); 5 orang warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami mengalami luka tembak saat terjadi bentrok dengan pasukan TNI AU karena sengketa tanah antara warga dengan TNI AU. Penembakan dilakukan dengan modus latihan rutin; penangkapan terhadap lima warga desa Batu Daya yang berkonflik dengan perusahaan sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Kalimantan Barat; kekerasan dalam menghadapi aksi unjuk rasa rencana pembangunan pabrik semen (PT. Semen Indonesia) di Rembang (Jawa Tengah); pembabatan lahan masyarakat oleh PT.PN II Malang Sari, Jember; dan terkini (26 Juni 2014), warga Kec. Keera Kab. Wajo, Sulawesi Selatan […]

  • 230614
    Permalink Gallery

    Perlu Terobosan Sistematis dalam Menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Keadilan Ekologis

Perlu Terobosan Sistematis dalam Menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Keadilan Ekologis

Jakarta, 23 Juni 2014.,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima KOTA. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi mendorong isu lingkungan menjadi isu PUBLIK dan menjadi bagian dari pembanding status lingkungan hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh KLH.

Riset  diselenggarakan pada bulan Januari 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin yang melibatkan  responden 1920 ( 384 responden/ kota ) dengan sampling error 2.2% dan tingkat kepercayaan 95%.  Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota. Nama-nama yang terpilih dalam proses penarikan sampel menjadi responden survei.

Dari hasil temuan umum menyatakan persoalan lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Negara yang diharapkan mampu menjadi pengawal kebijakan yang pro terhadap lingkungan justru ambil bagian dalam mendorong kebijakan sektor industri ekstraktif. Bagi publik kebijakan pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, namun hanya dengan kebijakan dan institusi yang kuat mampu menyelesaikan krisis lingkungan hari ini.

Abdul WAHIB Situmorang dari Walhi Institut menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, hasil riset Walhi memperlihatkan kondisi lingkungan hidup dalam keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “business as usual”. “ Perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini sehingga kedepan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar”, imbuhnya.

Irhash Ahmady , salah satu peneliti menyampaikan bahwa dari 5 kota yang menjadi sampling sudah cukup mewakili gambaran umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang mengarah pada satu yakni Institusi/ pengurus negara. Publik melihat bahwa kapasitas kelembagaan negara dan penegak hukum masih rendah. Ini soal pemimpin disetiap level, tidak satupun yang secara kuat mengagendakan PERBAIKAN kondisi lingkungan”, tambahnya. […]

  • Tolak-reklamasi-bali14
    Permalink Gallery

    Protes terbuka ForBALI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dikeluarkannya Perpres 51/2014

Protes terbuka ForBALI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dikeluarkannya Perpres 51/2014

Upaya pemaksaan untuk melakukan perubahan Perpres45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA sedari awal sudahdiprediksi sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil secara khusus Yusril Ihza Mahendra. Praktis sejak itu pihak pemerintah agresif melakukanupaya revisi Perpres 45/2011, berbagai pertemuan dilakukan yang digagas oleh pemerintah pusat, mulai dari hearing dengan para akademisi non-Univ Udayana. Pelaksanaan konsultasi publiknya dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan seluruh proses hanya melibatkan kelompok yang pro reklamasi sementara komponen masyarakat yang menolak reklamasi dipinggirkan.

Catatan terakhir ForBALI adalah pada hari Senin, 14 april 2014 di Ruang Rapat Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengadakan Konsultasi Publik tentang rencana perubahan pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45/2011 khususnya pada pasal yang menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi perairan untuk diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum. “Di dalam konsultasi publik ini tidak satupun pihak yang kontra dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dilibatkan. Bahkan organisasi yang terlibat sebagai anggota BKPRD yaitu WALHI Bali juga tidak dilibatkan sehingga dapat dikatakan mendekati kerja-kerja misi terselubung atau silent operation” ungkap Gendo Pada saat Konferensi Pers.

Salah satu poin terpenting dari Pepres51/2014 tentang perubahan perpres no 45/2011 tentang sarbagita adalah mengubah peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektare. Pepres anyar tersebut menetapkan zona budi daya baru, yakni zona P (penyangga) yang merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk. Zona P berfungsi sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Zona P yang dimaksud adalah kawasan Teluk Benoa. Lokasi Teluk Benoa Kabupaten Badung berada di timur Bandara Ngurah Rai Bali, dan dilintasi oleh Jalan Tol Bali Mandara. Di kawasan inilah […]