Blog

Anak-Anak, Korban Kejahatan Struktural Negara dan Korporasi

Jakarta, 27 Februari 2015- Selama 3 hari (24-26 Februari 2015) WALHI, JATAM Kaltim, Jatam Nasional dan Change.Org menemani ibu Rahmawati dan Bapak Misransyah, orangtua dari Reyhan (10 tahun) yang meregang nyawa di lubang tambang batubara Samarinda. Reyhan bukanlah anak pertama yang mati di lubang tambang. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, setidaknya sudah 9 anak yang kehilangan masa depannya akibat dari praktek buruk dari rezim keruk yang bernama bisnis tambang batubara.
 
Di tempat yang lain, anak-anak dieksploitasi secara ekonomi dengan menjadi pekerja anak, putus sekolah seperti yang terjadi pada industri tambang timah di Bangka Belitung. Bicara di hilirnya, kesehatan anak-anak terganggu akibat pencemaran yang ditimbulkan dari bencana ekologis yang terjadi.
 
Dalam hampir seluruh praktek ekonomi dan pembangunan dunia yang berwatak kapitalistik, akan selalu menempatkan kelompok rentan sebagai korban dari seluruh cerita yang bernama pembangunan. Kelompok rentan yang dimaksudkan disini bukan hanya diartikan sebagai kelompok yang terdampak, namun juga kelompok yang tidak “dihitung” atau termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah pembangunan. Anak-anak di Indonesia telah menjadi korban kesekian kalinya atau korban berlapis dari apa yang dinamakan dengan pembangunan.
 
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “apa yang dialami oleh Reyhan dan anak-anak lainnya di Indonesia merupakan bentuk kejahatan struktural Negara yang berkolaborasi dengan korporasi. Karena ini merupakan kejahatan struktural dan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka Negara harus mengambil langkah-langkah struktural dan segera untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap hak anak, melalui berbagai kebijakan yang memastikan hak asasi anak bisa dipenuhi oleh Negara sebagaimana tanggungjawabnya”.

 
Selain menggunakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , maka Negara harus menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Hak Asasi Manusia. Negara harus mengoreksi kebijakan pembangunan dan ekonomi, khususnya terkait dengan sumberdaya alam yang mengakibatkan hak asasi anak […]

Ibu Rahmawati Serahkan Petisinya Ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IBU RAHMAWATI SERAHKAN PETISINYA

KE MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK DAN KOMNASHAM

Jakarta (24/2). Kemarin dan Hari ini (24-25/2), Ibu Rahmawati bersama suaminya, Misransyah dan teman-teman pendukung Petisi #LubangTambang (change.org/lubangtambang) telah menyerahkan petisi yang dibuatnya kepada Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di kantornya. Petisi Ibu Rahmawati didukung oleh 10.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia, hingga dari luar negeri.

Memperkuat petisi tersebut, ibu dari Muhammad Reyhan Saputra (10 Tahun) Korban Lubang Tambang Batubara Samarinda ini juga diterima Pagi ini Pkl 10.00 Wib oleh Deputi Kementerian Perlindungan Perempuan & Anak (KPPA) disusul juga dengan pelaporan kepada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Muh. Nur Khoiron dan Sandra Moniaga di Kantor Komnasham Jakarta, pertemuan yang akan digelar Pukul 14.00 siang ini juga akan didahului dengan Konferensi Pers di Kantor Pencari Penegakan Hak Asasi Manusia ini.

Dalam petisinya, Ibu Rahmawati menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menutup perusahaan tambang, dan menegakan hukum lingkungan bagi perusahaan tambang dan pemberi izin tambang yang lalai dan tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kematian anak di Samarinda. Selain itu, Ibu Rahmawati berharap agar diberikan hukuman paksa kepada perusahaan pertambangan untuk segera melakukan penutupan lubang tambang dan merehabilitasi kawasan menjadi kawasan yang berfungsi baik secara ekologis.

Ibu Rahmawati dan Pak Misransyah telah berduka akibat meninggalnya Muhammad Raihan Saputra (10 tahun), putra keduanya, di lubang bekas tambang batubara diduga milik PT Graha Benua Etam, di Bengkuring, Sempaja, Samarinda Utara. Lubang bekas tambang batubara yang dalamnya lebih dari 30 meter dengan luas 6 kali lapangan sepakbola tersebut telah dibiarkan terbuka, tanpa pernah di reklamasi apalagi di rehabilitasi, selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak dibuka

Raihan baru 2 hari mencicipi hari liburnya, setelah pada hari Sabtu sebelumnya ia […]

100 Hari, Lingkungan Hidup belum Menjadi Leading Sector

Jakarta, 12 Februari 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan laporan 100 hari dari kinerja dan pelaksanaan program. Dalam laporan yang diturunkan pada program wajib, program prioritas, program

Sejak awal keputusan Presiden untuk menggabungkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan basis argumentasi bahwa begitu banyaknya persoalan Lingkungan Hidup di sektor kehutanan, dan juga ingin menegaskan untuk merubah sudut pandang melihat kehutanan dari kacamata eksploitasi dibandingkan dengan fungsi konservasinya sendiri.

Sebagai Kementerian baru produk penggabungan dua institusi, restrukturisasi menjadi agenda pertama yang harus dilakukan tentu saja oleh Kementerian baru ini dengan melalui pendistribusian fungsi dan kewenangan secara tepat terhadap penguasaan tenurial, pemanfaatan serta perlindungan baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup, bukan hanya di dalam Kementeriannya sendiri. Misalnya fungsi pengaturan dan penataan tenurial diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Usaha Kehutanan didistribuskan kepada Kementerian Pertanian. Sehingga Lingkungan Hidup bisa lebih fokus pada fungsi dan kewenangannya untuk memastikan perlindungan selain pemanfaatan kekayaan alam yang juga harus berbasiskan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Sayangnya WALHI melihat bahwa restrukturisasi yang dijalankan dalam kurun waktu 100 hari ini belum keluar dari “jebakan” akar masalah yang sama, karena dalam Kementerian ini tetap ada Dirjen Planologi yang seharusnya dikeluarkan dan masuk pada Kementerian yang lain yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Konsolidasi yang diharapkan bisa memperkuat fungsi dan kewenangan Institusi Lingkungan Hidup ini juga jauh dari harapan, ini bisa dilihat dari pendelegasian kewenangan ijin lingkungan kepada BKPM, bahkan dengan durasi perijinan lingkungan yang dipersingkat dari 75 hari menjadi 30 hari. Meskipun disampaikan bahwa itu terkait dengan hal administrasi, namun faktanya di lapangan, administrasi formil yang justru mengalahkan esensi lingkungan hidup itu sendiri yakni asas kehati-hatian dini.

Basis argumentasi dari Presiden bahwa lingkungan hidup akan “memimpin” pada isu […]

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN PLTA CISOKAN LENYAPKAN KAWASAN HUTAN DAN EKOSISTEMNYA

SURAT TERBUKA WALHI JAWA BARAT

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN PLTA CISOKAN LENYAPKAN KAWASAN HUTAN DAN EKOSISTEMNYA

Kepada Yth

Kementrian LH dan Kehutanan RI
Direktur Perum Perhutani
Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat-Banten

di Tempat

Sejak awal Walhi Jawa Barat menolak Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang dan Pembangunan PLTSA di Cisokan Bandung Barat-Cianjur. Dampak kedua pembangunan bukan hanya berdampak secara sosial dan budaya, namun telah berkontribusi pada pengurangan kawasan hutan produksi di Jatidege sebanyak 1389 Ha atau berdasarkan data Perum Perhutani sekitar 1.097, 44 ha dan di Cisokan sebanyak 131,65 Ha.

Tentunya, ini akan berkontribusi pada semakin berkurangnya kawasan hutan (produksi dan lindung) di Jawa Barat, dipastikan sekitar 1500 ha akan lenyap/hilang ditengah degradasi kawasan dan alih fungsi kawasan hutan  oleh praktik pertambangan dan pembangunan infrastruktur lainnya.  Sementara ke depan, ancaman penghilangan hutan akan terus terjadi seiring dengan pembangunan waduk/bendungan dan infrastruktur lainnya.

Perlu kita sadari bersama bahwa membangun hutan memerlukan waktu yang lama sehingga praktik penghilangan hutan yang ada harus dihentikan di Jawa Barat.  Akibat dari penghilangan hutan di Jatigede sebanyak 900.000 pohon lenyap, satwa dan fauna lainnya akan punah dan rusak seiring dengan pelaksanaan Surat Administratur Perum Perhutani No 27/0534/PSDH/Smd/Divrebanten Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Penebangan Rencana Genangan Waduk Jatigede tertanggal 12 Januari 2015 yang diedarkan kepada Pemda Sumedang dan pihak lainnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 1999, PP No 60 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan permenhut No 41 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/menhut-ii/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan menyatakan bahwa kawasan hutan yang berubah peruntukan dan fungsi harus diganti minimal 2 kali lipat di daerah aliran sungai (DAS) yang sama.

Artinya dibutuhkan lahan dan hutan baru sebanyak 3000 ha. […]

Belajar Daur Ulang Kertas: Belajar Mencintai Bumi

Pada November 2014 yang lalu, WALHI Nasional diundang oleh Binus International School – Simprug Jakarta Selatan, untuk mempersentasikan bagaimana membuat kertas daur ulang. Kegiatan tersebut diikuti oleh para murid kelas 1 SD terdiri menjadi 4 kelas.

“Mengapa teman-teman disini mau melakukan pembuatan kertas daur ulang”? Lisa Boy Sahabat WALHI sebagai pemateri persentasi melemparkan pertanyaan kepada anak-anak murid. Salah seorang peserta menjawab, ”ya kakak, karena Indonesia mengalami Kebakaran Hutan, bencana banjir, tanah longsor. Untuk itu saya ingin tahu tentang pembuatan daur ulang kertas, dan saya mau bijak menggunakan kertas, supaya hutan tidak banyak ditebang dan mencintai bumi kita”. Saut-sautan jawaban dan celotehan terus semakin membuat acara ini semakin seru dan menyenangkan. Anak-anak sangat antusias mengikuti acara ini, dengan lontaran pikiran kritis untuk membuat bumi ini bisa diselamatkan.

Kegiatan diawali dengan pemutaran film dan tanya jawab kepada anak-anak, hal ini dilakukan untuk mendalami apa yang ada di pikiran anak-anak untuk mencintai bumi, salah satunya dengan membuat kertas daur ulang, guna mencintai alam. Tak hanya dialog, acara ini juga mempraktekkan bagaimana cara mendaur ulang kertas melalui workshop daur ulang, dengan perlengkapan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah seperti kertas koran yang sudah tidak terpakai, screen, papan dan lain-lain. Wow, ternyata anak-anak begitu antusias membuat kertas daur ulang, karena prosesnya cukup mudah bagi anak-anak untuk melakukannya sendiri. Dari ±80 anak yang ikut dalam kegiatan ini, dibagi menjadi 3 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 2 orang membuat kertas daur ulang.

Cara membuatnya sangat mudah loch. Kertas koran yang sudah direndam dengan air, lalu diblender. Kemudian hasil blender kertas tersebut dituangkan kedalam bak besar yang telah terisi air. Setelah itu, alat screen dimasukkan ke dalam bak dengan cara miring hingga ke dasar bak. Setelah screen dipenuhi bubur kertas, screen diangkat pelan-pelan dengan posisi […]

Pengalihan Subsidi BBM Ke Bahan Bakar Nabati, Uang Rakyat Subsidi Penjahat Lingkungan

“ 3 Dasar Mengapa Penambahan RAPBN Bahan Bakar Nabati Harus Dibatalkan ”

 

Langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar nabati (BBN) berbasis lahan adalah langka keliru, pada aspek ekonomi , selama ini pemerintah telah memberikan lahan yang luas ke perusahaan sawit dengan alasan pemerintah butuh investasi karena tidak mampu mengelola lahan , satu sisi pemerintah justru mengeluarkan uang untuk menjadi pembeli tetap CPO dengan modus pengalihan subsidi. Penambahan alokasi BBN sebesar Rp14,31 triliun, dari APBN 2015 sebesar Rp3,09 triliun menjadi RAPBN-P 2015 sebesar Rp17,40 triliun. susungguhnya menghadirkan keuntungan semu bagi pemerintah,mengurangi alokasi dana ke BBM Fosil sebesar 20 Triliyun tetapi mengeluarkan uang untuk pembelian Biodiesel dan Bioetanol senilai17,40 Triliyun.

Dalam konteks keadilan atas penguasaan tanah, Alokasi ini justru akan semakin menigkatkan kejahatan perampasan lahan, dimana akan terjadi perubahan status masyarakat dari pemilik dan pengguna tanah menjadi pekerja yang bergantung ke perusahaan perkebunan kelapa sawit, ini jelas bertentangan dengan tujuan pokok Nawacita dan RPJMN yang menginginkan rakyat Mandiri dan Berdaulat. Penggunaan Uang dari pencabutan subsidi BBM untuk pembelian CPO sesungguhnya Pemerintah sedang berupaya mengunakan uang rakyat untuk membiayai proses perampasan terhadap hak rakyat atas tanah dan lingkungannya.

Pada aspek Lingkungan, Pengalihan subsidi BBM ke BBN berbasis lahan ini juga akan memperparah laju deforestasi, karena akan menstimulus peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit di hutan Indonesia, Dimasukannya Bahan bakar nabati dari CPO ini diduga merupakan hasil lobi kelompok pengusahan perkebunan kelapa sawit ke pemerintah indonesia pasca penolakan parlemen eropa menggunakan Bahan bakar nabati berbasis lahan untuk transfortasi di eropa, kegagalan peningkatan konsumsi pasar eropa terhadap CPO mendorong Pelaku usaha perkebunan sawit untuk mensiasati pemerintah indonesia meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri, dimana pemerintah dan rakyat menjadi pembeli tetap melalui pengalihan subsidi BBM.

Selain untuk CPO alokasi pengalihan dana […]

BRI Ancam RTH Kota Malang

Pembangunan Drive Thru belum izin OJK

Malang, 10/02/2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terkait rencana Pemerintah Kota Malang merevitalisasi alun-alun Merdeka Kota Malang, dengan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Rakyat Indonesia. Seperti diketahui, Rencana revitalisasi Alun-Alun Kota Malang ternyata juga menyertakan pembangunan ATM Drive Thru sebagai bagian dari perjanjian antara BRI dan Pemkot Malang. Padahal, Alun-Alun bukan saja sekedar landmark bagi kota, namun juga telah dinyatakan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang fungsi utamanya adalah ruang interaksi sosial dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang juga menyatakan RTH sebagai kawasan lindung yang menjadi prasarana imbuhan alami (natural recharge) bagi konservasi sumber daya air. Sehingga dengan jelas harus dipahami bahwa alun-alun adalah kawasan lindung konservasi yang seharusnya tidak didirikan bangunan, apalagi dengan motif komersial didalamnya.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim, Ony Mahardika menyatakan bahwa WALHI berkepentingan terhadap kasus pembangunan ATM Drive Thru di Alun-Alun Kota Malang ini karena secara kualitas dan kuantitas, Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang telah mengalami kemunduran signifikan “Jika mau dilihat, jumlah RTH di Kota Malang ini jauh dari kebutuhan minimal suatu wilayah. Luas Ruang Terbuka Hijau di Malang hanya sekitar 2,8% padahal kebutuhan minimal RTH sebuah kawasan itu sebesar 30%. Kita juga masih ingat berbagai kasus alih fungsi lahan dan RTH di Kota Malang seperti kasus APP, Taman Kunir, Lapangan Rampal dan MOG. Kota Malang ini secara masif dan sistematis menghabisi ruang terbuka hijau kotanya sendiri, karena itu jika kita biarkan pembangunan ATM Drive Thru di Alun-Alun ini, akan semakin menambah preseden buruk perampasan RTH di Kota Malang” terang Ony.

Sementara itu Muhnur Satyahaprabu Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional menyatakan bahwa pembangunan ATM Drive Thru […]

100 Hari Jokowi-JK: Segera Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta, 30 Januari 2015-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menyerahkan dokumen Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yang disampaikan oleh Direktur WALHI Kalimantan Barat di Pontianak pada pertemuan antara WALHI Kalimantan Barat bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil di Kalbar, 21 Januari 2015.

Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA merupakan salah satu janji politik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2014 di kantor Eksekutif Nasional WALHI, juga menjadi janji yang tertuang dalam visi misi dan program aksi Nawacita. Penyerahan dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Menagih Janji, Menuntut Perubahan yang telah kami sampaikan sebelumnya pada peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 oleh WALHI, tanggal 19 Januari 2015.

Kebutuhan dan kemendesakan pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria-SDA sudah kami sampaikan kepada Presiden pada berbagai kesempatan, bahwa konflik agraria-SDA di Indonesia sudah menjadi problem manifest dan laten sejak jaman orde baru tanpa ada penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.  Bahkan sampai pada pemerintahan Jokowi-JK, kriminalisasi dan kekerasan masih terus terjadi sebagai impact atas berbagai konflik agraria-SDA.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI menyebutkan jika pada tahun 2014 telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 Ha yang melibatkan 105.887 KK. Jumlah warga yang ditahan 256 orang, dianiaya 110 orang, tertembak 17 orang, dan tewas 19 orang. Jumlah konflik ini meningkat sebanyak 103 konflik (27,9%) jika dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik). (KPA, 2014).

WALHI memprediksikan pada tahun 2015 ini konflik tersebut akan meningkat jika Presiden tidak segera menyelesaikan problem struktural agraria-SDA, terlebih dalam RPJMN 2015-2019 secara tegas pembangunan infrastruktur akan digenjot besar-besaran dengan anggaran yang juga begitu besar. Namun kami tidak berharap, Badan Penyelesaian Konflik Agraria ini hanya untuk “mengamankan” proyek pembangunan pada periode Jokowi […]

Kriminalisasi KPK, Konsolidasi Sempurna Koruptor dan Investasi Kotor

Jakarta, 23 Januari 2015. Penangkapan secara terbuka telah dilakukan oleh aparat kepolisian kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjayanto, sebagai upaya pembungkaman terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Situasi ini tentu meresahkan masyarakat luas ditengah keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan pemberantasan korupsi.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa “upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap KPK sebagai bentuk pelemahan KPK oleh koruptor, dan di sisi yang konsolidasi dan bertemunya kepentingan antara koruptor dan kuasa modal (korporasi) yang selama ini diuntungkan dari praktek korup pengelolaan sumber daya alam dengan berbagai modus yang dilakukan, antara lain alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah dan penghindaran terhadap manipulasi pajak”.

Bagi WALHI, kehadiran KPK memberikan angin segar bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam yang selama ini tidak lepas dari praktek kejahatan korupsi yang melanggengkan perampasan terhadap sumber daya alam. KPK memberikan perhatian khusus atas kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi (Korsup) minerba di 12 daerah dengan menyoroti tumpang tindih  pertambangan di kawasan hutan di berbagai daerah, KPK telah merekomendasikan pencabutan ijin perusahaan yang tumpang tindih di kawasan hutan. Apa yang telah dilakukan oleh KPK tidak lepas dari pengaduan atas kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh WALHI di berbagai daerah di Indonesia baik di pertambangan yang melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan di sektor mineral dan batubara.

Pada upaya koordinasi dan supervisi, dari 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) yang dipantau di 12 Provinsi, sebanyak 3.136 diantaranya berstatus non clean and clear. Dari hasil koordinasi dan supervisi tersebut, KPK telah merekomendasikan pencabutan izin usaha pertambangangan (IUP) yang tumpang tindih di kawasan hutan. Meskipun dari rekomendasi KPK, dalam pantauan WALHI, baru ditindaklanjuti sebagian kecil oleh pemerintah daerah berupa pencabutan ijin perusahaan, diantaranya […]

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan

Jakarta, 19 Januari 2015.

Hari ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan dokumen Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 yang berisi uraian situasi lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2014, dengan segala krisis turunan serta berbagai kebijakan yang menyertainya, serta melihat arah yang atau kecenderungan kondisi lingkungan hidup dan SDA yang akan terjadi di tahun 2015. Tinjauan Lingkungan Hidup ini juga berisi rekomendasi-rekomendasi bagi pengambil kebijakan agar terjadi kemajuan yang berarti dalam upaya mewujudkan situasi lingkungan hidup yang adil dan lestari.

Tahuan 2014 masih kental dengan warna kelam karena konflik sumber daya alam dan agraria yang tidak juga menemukan jalan penyelesaiannya, serta bencana ekologis yang menandakan kondisi penghancuran dan kerusakan lingkungan hidup yang terus tak terkendali. Namun selain krisis, kami juga menuliskan perjuangan tak kenal lelah yang dilakukan oleh komunitas rakyat dari ujung kampung dan pedesaan hingga pelosok kota untuk mempertahankan wilayah hidup mereka dengan berpegang pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk survival di tengah negara yang tak kunjung hadir memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak rakyatnya.

Tinjauan Lingkungan Hidup pada tahun ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks tahun 2014 sebagai tahun politik, dimana lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam telah didorong sebagai sebuah isu penting dalam proses pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bahkan, isu lingkungan hidup masuk sebagai salah satu isu penting dalam debat terbuka kandidat presiden dan wakil presiden.

“WALHI menetapkan tahun 2015 sebagai tahun menagih janji dan menuntut perubahan yang konkrit dan nyata dari pemerintah. Berbagai janji dan komitmen politik disampaikan oleh kandidat presiden saat itu, Bapak Joko Widodo, untuk mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Mulai tahun ini WALHI mencanangkan secara nasional untuk menagih pemenuhan janji dan komitmen politik tersebut ,” kata […]