• gambut
    Permalink Gallery

    Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

Gagal Menjalankan Perintah UU 18 Tahun 2013 Tentang P3H, WALHI Aceh akan menggugat Pemerintah

WALHI Aceh menilai pemerintah tidak menjalankan perintah UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Produk hukum yang sudah diterbitkan hanya menjadi bahan arsip lemari kerja. Tuduhan WALHI Aceh berangkat dari fakta lapangan, para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung untuk bertambang, kasus lainnya atas nama infastruktur pembangunan jalan didalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi untuk perusakan hutan, menurut perintah UU 18 tahun 2013 dalam Pasal (38), (40), (66), (82), (89) jelas menyebutkan wewenang PPNS melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi penebangan liar yang telah sengaja menggunakan kawasan hutan lindung untuk penambang liar, penggunaan kawasan harus mendapatkan izin dari menteri kehutanan, baik pidana maupun denda sudah diterangkan dalam UU ini paling sedikit 1 tahun kurangan penjaran atau denda 1,5 milyar bagi pelaku.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan liar atau pembukaan lahan untuk aktifitas penambangan akan mendatangkan bencana ekologi bagi lingkungan hidup dari hulu ke hilir, yang berdampak bagi keberlangsungan  mahkhuk hidup. Sikap kritis ini bukan berarti WALHI Aceh menantang semua aktifitas di hutan. Akan tetapi mendorong pemerintah harus tegas untuk memperbaiki tatakelola hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. jika persoalan pencemaran terus terjadi dapat dipastikan WALHI Aceh akan menggugat pemerintah karena lalai menjalankan  perintah UU 18 tahun 2013 tentang P3H.

WALHI Aceh menempuh jalan pengadilan karena alasan ancaman masa depan anak-anak Aceh dibawah kehidupan yang tidak layak penuh dengan pencemaran hak akses air bersih yang dilakukan oleh orang tuanya saat ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Aceh cinta kasih diberikan kepada anaknya sendiri, jika aktifitas yang dilakukan orang tuanya menanam sekian ton bahan kimia berbahaya didalam tanah diatas hutan yang akan dikonsumsi dimasa akan datang anak mereka. Sikap egois yang ditunjukan orang tuanya saat ini atas nama kesejahteraan telah menimbulkan kejadian luar […]

Oleh |2 September, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|

Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia digugat PTUN

WALHI dan Masyarakat Rembang Gugat Gubernur Jateng
Semarang – 1 September 2014, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan 6 warga Kabupaten Rembang mengajukan gugatan atas terbitnya izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Semarang. Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 668.1/ 17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan tertanggal 7 Juni 2012. Izin Lingkungan rencana penambangan PT Semen Indonesia masuk dalam wilayah CAT (cekungan air tanah) watu putih di gunung watu putih berdasarkan peta IUP tahun 2012. Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst.

Berdasarkan jumlah debit yang terukur di lapangan dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari, bila disimulasikan mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik  akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari, mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyanyangkan penerbitan izin lingkungan PT. Semen Indonesia terebut, ia mengatakan bahwa “Izin lingkungan PT. Semen Indonesia mengancam kelestarian lingkungan dikawasan kabupaten Rembang khususnya yang masuk dalam bentangan kawasan karst. Penambangan juga akan dipastikan merubah sosial budaya masyarakat lokal karena peralihan sumber ekonomi pendapatan yang tidak lagi bertani. Kawasan pegunuangan karst Watuputih menghidupi mampu memenuhi kebutuhan untuk 607.198 Jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang.”

Selain itu Walhi juga menyoroti kajian bencana, hilangnya fungsi resapan air menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan, sehingga pada […]

Kebijakan Proyek PLTSa Bermasalah…!

Bandung, 31  Agustus 2014. Kebijakan proyek  PLTSa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatiaan dan kecermatan dini (Precautionary Principle). Menyikapi 11 isu/poin yang disampaikan Walikota Bandung pada tanggal 15 Juli 2014, Kelompok Masyarakat Sipil Kota Bandung telah melakukan kajian awal terhadap 11 poin/aspek dengan melakukan konsultasi kepada sejumlah ahli/pakar dari Perguruan Tinggi.

Dari kajian dan konsultasi, diperoleh temuan adanya kelemahan-kelemahan atas rencana pembangunan PLTSa diantaranya aspek legal/hukum proyek, arahan kebijakan nasional tentang persampahan, kelayakan pengelolaan sampah di tingkat makro, teknologi, kelayakan teknis incinerator PLTSa, pembiayaan/finansial, sosial, lingkungan hidup, tahapan kerjasama proyek  dan aspek lain-lainnya yang menunjukkan perencanaan proyek PLTSa mengandung banyak kelemahan dari subtansi dan proses, kata Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat.

Atas dasar kajian, Walikota Bandung memiliki alasan dan kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan audit kebijakan proyek secara menyeluruh dan mendalam dengan melibatkan para pakar yang lebih kompeten,  karena :

1.Walikota memiliki kewenangan untuk MENGINVETIGASI DAN ME-REVIEW SELURUH TAHAPAN PENYIAPAN PROYEK INI (Regulatory Impact Assasement – RIA), karena Walikota saat ini tidak mengikuti penyiapan kebijakan proyek sejak awal.

2.Sebagai Walikota baru, walaupun memang harus menjalankan Program-program kerja Walikota lama, namun terkait dengan rencana pembangunan PLTSa ini Walikota baru perlu MENERAPKAN AZAS KECERMATAN DAN KEHATI-HATIAN DINI (Precautionary Principle) yang lebih dibandingkan rencana pembangunan lainnya, karena :

a.Proyek ini melibatkan pihak asing dengan nilai investasi sangat besar dan memerlukan perangkat hukum yang sangat perlu dicermati.

b.Banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan ini sejak awal, di mana diantaranya dapat berkonsekuensi Pidana dan Perdata yang perlu ditanggung walikota baru ke depan.

c. Adanya desakan masyarakat Kota Bandung dan para pemerhati pengelolaan sampah serta para ahli lingkungan, yang meminta Walikota untuk meninjau ulang rencana pembangunan PLTSa ini,

d.Terkait kedua point di atas, berdasarkan kaidah hukum, suatu kebijakan harus aspiratif dan ini tidak terkait dengan jumlah orang […]

  • tolak-pabrik-semen-rembang-watuputih
    Permalink Gallery

    Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Walhi Tetap Mempertahankan Kedaulatan Ekologi Cekungan Watu Putih Rembang Dari Ancaman Pendirian Industri Ekstraktif ( SEMEN INDONESIA )

Bahwa untuk mempertahankan “kedaulatan” ekologi  Cekungan Watu Putih dari ancaman pendirian industri ekstraktif PT Semen Indonesia dengan nilai infestasi tidak kurang dari 3,7 triliun WALHI Jawa Tengah kembali menyurati Bapak Gubenur Jawatengah per 25 Agustus 2014 dengan tema pokok surat adalah :

Keberatan terhadap Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah  No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

 

Adapun keberatan WALHI Jawatengah mendasarkan pada alasan LEGAL OPINION sebagaimana berikut :

 

A.    Bertententangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik berada pada wilayah Kawasan Watuputih.
Bahwa kawasan Watuputih Rembang sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dilakuakan aktifitas budi daya. Hal ini telah diatur dalam :

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Bagian Kedua Tentang Kawasan Lindung Nasional dalam pasal 52 ayat (1) menyebutkan :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung.

b. kawasan bergambut, dan

c. kawasan resapan air.

Bahwa perlindungan Kawasan Watuputih dalam Peraturan Daerah (RTRW) Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Pada pasal 30 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 menyatakan “Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya”. Selanjutnya pada pasal 31 menyatakan “Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan suaka alam, kawasan pelesatarian alam, dan kawasan cagar budaya;
Kawasan rencana bencana alam;
Kawasan Lindung Geologi;
Kawasan lindung lainnya.
Bahwa dalam pasal 36 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 dijelaskan pula mengenai Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari:

Sempadan Pantai;
Sempadan sungai dan saluran irigasi;
Kawasan sekitar danau/waduk/embung;
Kawasan Sekitar Mata Air;
Ruang terbuka hijau kota.
Didalam […]

Daulat Pangan Daulat Bangsa

A documentary film from Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) tells the story of a surviving and struggling peasant/farmer in Indonesia

Oleh |20 Agustus, 2014|Video|0 Komentar|

Public Lecture with Dr. Vandana Shiva, at WALHI (FoE Indonesia)

Development practice that has been going on over a long time, has led environmental degradation, inequality holding structure, ownership, use and exploitation of natural resources.
To continue to encourage environmental political agenda, including development of democratization in the management of natural

Oleh |18 Agustus, 2014|Video|0 Komentar|
  • vandana-shiva
    Permalink Gallery

    Kuliah Umum Bersama Dr. Vandana Shiva “Perampasan Sumber Daya Alam dan Demokratisasi dalam Tata Kelola Sumber daya Alam: Peluang bagi Pemerintahan Baru Indonesia”.

Kuliah Umum Bersama Dr. Vandana Shiva “Perampasan Sumber Daya Alam dan Demokratisasi dalam Tata Kelola Sumber daya Alam: Peluang bagi Pemerintahan Baru Indonesia”.

Yang Terhormat,

Ibu/Bapak/Rekan-Rekan Organisasi Masyarakat Sipil

Di

Tempat

 

 

 

Dengan Hormat,

Praktek pembangunan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang,  telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (tanah, air dan seluruh kekayaan alam didalamnya), serta menimbulkan berbagai konflik. konflik lingkungan hidup, konflik sumber daya alam dan agraria yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

 

Krisis ekologis terjadi karena negara, pemodal dan ilmu pengetahuan telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditas yang bisa direkayasa untuk memperoleh keuntungan ekonomi.  Monokulturisasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan telah menghancurkan fungsi-fungsi ekologis dan habitat-habitat alami flora dan fauna, serta menghilangkan keragaman hayati yang merupakan kekayaan alam nusantara yang tak ternilai harganya.

 

Ironinya, fakta kegagalan system ekonomi kapitalisme yang dianut oleh pemerintah Indonesia, bukannya menjadi kritik terhadap ide pembangunan yang gagal, namun justru digunakan dengan sangat baik oleh kekuatan dengan menawarkan solusi-solusi palsu dengan atas nama mengatasi krisis global dengan kemasan “hijau”. Sistem ekonomi politik kapitalisme telah dengan sangat baik membajak agenda pembangunan berkelanjutan, dan Konferensi Rio+20 menjadi jalan untuk restrukturisasi diri, ditengah berbagai kecaman atas kegagalan pelaksanaannya.

 

Dalam konteks politik Indonesia, pemerintahan yang baru terpilih melalui proses demokrasi yang lebih partisipatif, mestinya dapat menjadi momentum untuk keluar dari jebakan kegagalan pembangunan ekonomi global dan penanganan krisis, dengan sebuah konsep baru dalam pengelolaam kekayaan alam. Dalam konsep ideal demokrasi ekologi yang hendak didorong, kebijakan yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan tak bisa hanya diserahkan pengurusannya kepada segelintir elit yang sering justru menjadi aktor dari perusakan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa selama ini, pengelolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat yang berbasiskan pada kearifan lokal diyakini lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan mengupasnya dalam Kuliah Umum bersama Dr. Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan hidup, aktivis perempuan dan […]

Oleh |18 Agustus, 2014|Siaran Pers|0 Komentar|
  • point-reward-BNI14
    Permalink Gallery

    Update Rekapitulasi hasil Donasi Air 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

Update Rekapitulasi hasil Donasi Air 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

Ayo Donasikan Reward Points BNI Anda….

Dalam menggalang Donasi Air Untuk Semua saat ini WALHI bekerjasama dgn BNI melaui donasi penukaran Reward Points. Sebelumnya, program Donasi Air Untuk Semua antara WALHI & BNI telah melakukan penggalangan yaitu periode 20 November 2013 s/d 19 Mei 2014. Total yang diperoleh periode tersebut, sebanyak 33 pendonatur dengan jumlah donasi Rp. 3.113.000,-. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi para pendonatur yang telah berdonasi Air Untuk Semua pada periode sebelumnya.

Melihat masih ada beberapa animo publik berdonasi Air Untuk Semua melaui Reward Point, kali ini WALHI & BNI melakukan penggalanagn donasi kembali. Bagi pemegang Kartu Kredit BNI anda dapat berdonasi Air Untuk Semua melalui Reward Points ini, periodi : 01 Juli s/d 31 Desember 2014. Cara Donasi #AirUntukSemua mudah, dengan menukarkan minimum 1.000 BNI Reward Points senilai Rp.10.000,- melalui BNI Call di 021-500046

Selain itu, Donasi Air Untuk Semua jg dpt disalurkan  Rekening BNI : 021.882.422.8 a/n Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

 

Update Rekapitulasi hasil Donasi Air Untuk Semua melalui Penukaran BNI Reward Point

Periode Donasi 20 November 2013 s/d 19 mei 2014

No
Tanggal
Nama
Kota Domisili
Jumlah Donasi

1
271113
HUARIEF JOHNSEN
Jakarta
10,000

2
51213
MASNIARI SIANTURI
Palembang
40,000

3
231213
SILVESTER BERNADUS MUAJA
Manado
130,000

4
170114
DEWITA
Jakarta
70,000

5
170114
DOSOSARI PENI NURWINANTI
Semarang
40,000

6
210114
BAMBANG PRASETIYANTO
Bogor
130,000

7
220114
SULAIMAN
Jakarta
110,000

8
230114
SITI SUTINAH
Tanggerang
10,000

9
230114
DJOKO SULISTYO
Cilacap
100,000

10
270114
RIYADI HENDRO,BA
Cirebon
10,000

11
270114
DYAH FEBRIANI
Jakarta
10,000

12
30214
ENNI TRIANA
Jakarta
220,000

13
30214
NANO SUWARNO
Semarang
30,000

14
30214
CAHYO HARI PURNOMO
Denpasar
50,000

15
30214
IRWANTO CAHYADI
Surabaya
20,000

16
50214
YUNITA
Jakarta
30,000

17
070214
SRI MARTINAH
BEKASI
 Rp90,000

18
100214
ASTIN SULISTYA NINGSIH
YOGYAKARTA
 Rp50,000

19
070314
ARSO SADEWO TJOKRO S
JAKARTA
160,000

20
100314
GST AYU MADE SRI ARDANI
DENPASAR
90,000

21
130314
TRI HAPSARI,DRA
JAKARTA
 Rp700,000

22
170314
DJODJO,IR
JAKARTA
 Rp290,000

23
170314
MELNI SILVINA
JAKARTA
 Rp20,000

24
170314
LINCE
TANGERANG
 Rp70,000

25
180314
ANDEG BAGASWANTO
BANDUNG
 Rp110,000

26
240314
ADE HATI SETIAWATI
BANDUNG
50,000

27
260314
NUR ASIAH
JAKARTA
60,000

28
280314
BOBON SOMAWINATA
JAKARTA
100,000

29
020414
ETY RUMANTIKAWATI
JEMBER
 3,000

30
020414
NURUL ASTER GEETA KEMA
BOGOR
 80,000

31
140414
SUNDYAWAN AFENDY
SURABAYA
 70,000

32
170414
ERNA BUDIWATI
YOGYAKARTA
 80,000

33
240414
AGUS KRISTANTO
SEMARANG
 80,000

SUB TOTAL
3,113,000

Perpanjangan Program Donasi Air Untuk Semua 01 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014 melalui Penukaran BNI Reward Point

Update Perolehan donasi per tanggal 02 Juli 2014 s/d 24 Juli 2014

34
020714
JACKY LAYANI
SURABAYA
40,000

35
020714
TRISNA BUDIASIH
SERANG
20,000

36
030714
FR DEASY RINAWATY
JAKARTA
30,000

37
030714
FERY EKA PUTRA
PADANG
30,000

38
030714
SHINTA YUNIASTI P
JAKARTA
120,000

39
040714
DEWI MUHARDIAH
PEKANBARU
10,000

40
070714
NURLAELA
BEKASI
40,000

41
070714
FERAWATI
DENPASAR
400,000

42
080714
INGGRID DARMAWATI
JAKARTA
40,000

43
100714
WIWIK HERAWATI
JAKARTA
10,000

44
110714
MUHAMMAD RIDWAN
PEKANBARU
20,000

45
140714
HULWANI GUNAWAN
TANGERANG
40,000

46
140714
DEWI PURNAMA S
JAKARTA
10,000

47
160714
NURTJAHAYA SIREGAR
TANGERANG
100,000

48
170714
HARI WIBOWO
DELI SERDANG
80,000

49
180714
LILIK SETYOWATI
JAWA TIMUR
30,000

50
210714
MENIF UTAMI
JAKARTA
30,000

51
220714
BAKTI DARMAGUNA
KILANGAN
10,000

52
220714
TJEE SIE PIN
JAKARTA
20,000

53
240714
RIKA OKTAVIANA SAMBIRAN
JAKARTA
10,000

SUB TOTAL
1,090,000

TOLAK REKLAMASI: Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014!

Penolakan terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali hingga detik ini tetap tidak diindahkan oleh Presiden SBY. Hal ini terlihat dari belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA.

Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011, serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa:“…sebagian pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut”. Selain menghapuskan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan, Presiden SBY melalui Perpres 51/2014 juga merubah kawasan perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga untuk memuluskan rencana reklamasi oleh investor.

Belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 tersebut mencerminkan bahwa Presiden SBY tidak mendengarkan suara masyarakat Bali yang menolak reklamasi dan lebih mementingkan kepentingan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar. Hal ini juga menunjukkan Presiden masih ingin melanjutkan rencana Reklamasi tanpa menghiraukan ancaman bencana ekologis berupa banjir di sekitar teluk benoa. Ancaman ekologis ini timbul karena Teluk Benoa sebagai muara 4 sungai besar akan kehilangan fungsinya sebagai penampung air. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 juga menunjukkan Presiden tidak menghiraukan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana yang menyatakan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak.

Belum dicabutnya Perpres 51/2014 semakin menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Hal ini tercermin dari mulai banyaknya masyarakat yang mendirikan baliho-baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa secara mandiri dan terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap alam Bali. Sayangnya sampai saat ini presiden masih belum menanggapi pernyataan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali dan tetap menjalankan keinginan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) […]

Donate Walhi

Dear Friend,

 
Sincerely,
Since the year of 2003, WALHI has established itself as an environmental organization that inclusive and supported by the public, includes in it publics support in the terms of WALHI’S funding. For WALHI, public donation is not only developing the organization independently, but more than that; public donation is also a support form for saving the environment that runs by WALHI.

 

Donations support that given by you is very helping us in our effort to save the environment in Indonesia and also supports our work. The donation that is given by you is used to help and support the environmental education program, the strengthen of community capacity in order to awaken better awareness on environment and spread out the environment information to the public and legal aid for people who fight for the right to environment and sustainable livelihoods. We will manage the public fund in transparency and accountability through the media that we manage, such as website, direct mail, and earth bulletin that being published periodically.

 

Technically, the donation can be conducted through several choices such as:

Cash Deposit

Cash deposit can directly deposit through a bank or ATM with the account numbers:

0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia.

0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.

9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

Regular Donation via Bank

The Donors can come directly to the Bank and make a regular donation agreement by filling in the application form of automatic fund transfer through the account numbers:
0218824228, Bank BNI on behalf Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
0700003016420, Bank Mandiri on behalf Yayasan WALHI.
9030100901001, Bank Niaga on behalf Yayasan WALHI.

 

SMS Banking

Especially for Mandiri Bank Customer, nowadays you can donate to WALHI through SMS Banking. This Method is quite easy, by only using your cellular phone; […]